Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) oleh pemerintah daerah memalui pelaksanaan pelayanan publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dimaksudkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan publik di lingkup pemerintah Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam implementasinya. Berdasarkan Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2021 dengan tema Mengawasi Kepatuhan dan Kesigapan Penyelenggara Pelayanan Publik Dalam Menghadapi Ketidakpastian. Pada tahun 2021, jumlah laporan publik yang disampaikan kepada Ombudsman RI sebanyak 7.186 laporan dan instansi yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintah daerah (Pemda) sebesar 40,99%. Hal yang menjadi dasar laporan pengaduan masyarakat yaitu kualitas pelayanan publik yang masih kurang baik dan pelaksanaan pelayanan publik yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dalam hal prosedur atau mekanisme yang berbelit-belit, belum terwujudnya transparansi, kurang informatif dan akomodatif serta tidak terjaminnya kepastian hukum akan waktu dan biaya pelayanan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif, analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis standar pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di pemerintah daerah serta implementasi pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Provinsi Jambi. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pelayanan Publik di Daerah belum dilaksanakan secara menyeluruh. Masih terdapat instansi di daerah yang belum memiliki standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap standar pelayanan publik. Implementasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mendapatkan kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi yang dinilai oleh Ombudsman RI. Ternyata zona hijau yang didapatkan oleh pemerintah provinsi Jambi tidak mencerminkan pelayanan yang berkualitas dan prima, hal ini dikarenakan bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman RI terbatas pada objek penilaian yaitu hanya pada atribut pelayanan publik. ......This thesis discusses the implementation of good governance by local governments through the implementation of public services in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services which is intended to provide legal protection and certainty in public services. The implementation of public services within the scope of the Indonesian government is currently still facing various challenges and obstacles in its implementation. Based on the 2021 Ombudsman Annual Report with the theme Monitoring Compliance and Alertness of Public Service Providers in Facing Uncertainty. In 2021, the number of public reports submitted to the Indonesian Ombudsman was 7,186 reports and the agencies that reported the most were the local government at 40.99%. The basis for public complaint reports is that the quality of public services is still not good and the implementation of public services is still felt to be inefficient and ineffective in terms of convoluted procedures or mechanisms, lack of transparency, lack of information and accommodation and no guarantee of legal certainty. service time and costs. The research was carried out in a normative juridical manner, qualitative data analysis was carried out by means of data analysis and processing based on the researcher's understanding of the data obtained and then narrated to obtain research conclusions. This research is used to identify and analyze public service standards and the management of public service complaints in local governments and the implementation of public services in the framework of realizing good governance in Jambi Province. Public Service Standards and Management of Public Services in the Regions have not been fully implemented. There are still agencies in the regions that do not yet have public service standards and a low level of compliance with public service standards. Implementation of Public Services in the Context of Realizing Good Governance In Jambi Province in 2021 will receive the green zone category with a high level of compliance as assessed by the Indonesian Ombudsman. It turns out that the green zone obtained by the Jambi provincial government does not reflect quality and excellent service, this is because the assessment conducted by the Ombudsman of the Republic of Indonesia is limited to the object of assessment, namely only the attributes of public services.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kualitas pelayanan perpustakaan hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional, khususnya untuk mengetahui kemampuan pihak manajemen (pengelola) perpustakaan dalam mempersepsikan pelayanan yang diharapkan pengguna serta menetapkan standar kualitas pelayanan berdasarkan harapan pengguna tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan pengelola perpustakaan belum mampu memahami kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pengguna sehingga sistem pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan harapan pengguna. Hal ini dikarenakan kurangnya orientasi pada riset pasar dan tidak adanya standar pelayanan yang jelas, sehingga perlu lebih meningkatkan riset pada kebutuhan pengguna serta menetapkan standar pelayanan yang berorientasi kepada pengguna perpustakaan.

---

ABSTRACT
The focus of this study is service quality of law library at National Law Development Agency, especially to understand the ability of library management in order to perceive customers expected service and set service quality standard depend on it. This research is quantitative descriptive. According to this research, library management may not able to understand what customers expect so that the system is not appropriate with customers expectations. These problems occur because lack of marketing research and specific service quality standards. The researcher suggests that management should increase customers? expectation research and set the service quality standards depend on customers? expectation.

Abstrak :
One of the aspects needed to ensure smooth, safe, comfort and efficient operation of a toll road is related to service and operating system. The Minimum Service Standard (MSS) has been a parameter adopted for measuring the performance of a toll road and its service to the toll road users....

Abstrak :
Standar pelayanan menunjukkan jumlah dan mutu kerja yang dapat dihasilkan oleh seorang pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Standar pelayanan harus dapat menunujukkan bentuk dari proses kegiatan pelayanan yang dapat dilihat dan dimengerti oleh pelanggan maupun pegawai yang terlibat dalam pemberian pelayanan. Organisasi yang baik dan sehat pasti mempunyai standar dalam rangka melaksanakan pelayanan administrasi.

Seperti pelaksanaan pelayanan antar unit pada Kantor Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Selama ini pelaksanaan pelayanan antar unit belum berjalan dengan baik dan efektif, hal ini terjadi karena belum ada standar pelayanan yang baku untuk dijadikan landasan operasional dan para pegawai belum memahami visi organisasi. Untuk itu pengembangan standar pelayanan antar unit pada Kantor Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan kebutuhan yang mendesak dan segera dipenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan antar unit pada Kantor Pendidikan dan Latihan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah belum optimal karena belum ada standar yang baku untuk dijadikan landasan operasional. Dengan keadaan yang demikian maka sangat perlu sekali segera dibuat standar yang baku tersebut agar pelaksanaan pelayanan dapat meningkat lebih baik.

Standar pelayanan antar unit yang telah dibuat agar mempunyai kekuatan hukum maka maka perlu dibuatkan Peraturan Daerah dan yang sangat penting adalah diamalkan oleh seluruh pegawai yang terlibat. Dengan demikian standar tersebut tidak hanya hitam di atas putih saja.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan kefarmasian saat ini telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat drug oriented berkembang menjadi pelayanan komprehensif. Berdasarkan hal tersebut maka seorang Apoteker di apotek dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mengelola sebuah apotek baik dari segi manajerial maupun seluruh pelayanan kefarmasian yang ada di dalamnya. Mengingat pentingnya peran Apoteker tersebut, kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker PKPA di sebuah apotek dilaksanakan. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar mahasiswa calon apoteker mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan rutin Apoteker di apotek serta memahami peran dan tugas Apoteker dalam pengelolaan apotek dan dalam hal pelayanan kefarmasian sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan di Apotek Hidup Baru yang berlangsung dari tanggal 1 Maret - 31 Maret 2017. Berdasarkan PKPA yang telah dilakukan, Kegiatan rutin yang dilakukan di Apotek Hidup Baru meliputi kegiatan teknis kefarmasian dan kegiatan non teknis kefarmasian yang seluruh pelaksanaannya membutuhkan peran dari seorang Apoteker. Peran dan tugas Apoteker di apotek berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di apotek dapat bersifat manajerial dan farmasi klinik yang secara keseluruhan sudah diterapkan di Apotek Hidup Baru kecuali kegiatan Home Pharmacy Care, Pemantauan Terapi Obat PTO , dan Monitoring Efek Samping Obat MESO .

---

ABSTRACT
The current pharmaceutical service has undergone changes that were originally composed only for the management of developing drugs drug oriented into comprehensive services. Based on that, a pharmacist at a pharmacy is required to have competence in managing a pharmacy, in managerial terms and all pharmaceutical services. The importance of the Pharmacist 39 s role, internship at a pharmacy is implemented. This activities are aimed at getting prospective pharmacist students to get an overview of routine pharmacist activities at pharmacies as well as understanding the role and duties of pharmacists in pharmacy management and in pharmaceutical services in accordance with applicable rules and ethics. Internship is held at Hidup Baru Pharmacy from March 1 to March 31, 2017. Based on internship that has been done, routine activities carried out at Hidup Baru Pharmacy include pharmaceutical technical activities and non technical pharmaceutical activities that all of its implementation requires the role of a Pharmacist. The role and duties of pharmacists in pharmacies based on pharmacy service standards in pharmacies may be managerial and clinical pharmacies as a whole already implemented in Hidup Baru Pharmacy except for home pharmacy care, therapeutic drug monitoring, and side effects of drugs monitoring.

Abstrak :
Angaka kematian ibu di Indonesia saat ini masih tinggi, pada tahun 1997 sebesar 373 per 100.000 kelahiran hidup, padahal pemerintah dalam hal ini Depkes ingin menurunkan angka kematian ibu. Untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) pemerintah telah menempatkan petugas kesehatan (Bidan di desa) dan fasilitas pelayanan kesehatan sampai kedaerah terpencil untuk ikut menjaga kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinana, dan masa sesudah persalinan. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui gambaran tingkat kepatuhan. bidan di desa terhadap standar pelayanan antenatal care (ANC) di Kabupaten Karawang, serta faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar pelayanan antenatal. Rancangan penelitian adalah cross sectional (potong lintang), populasi penelitian ini bidan di desa yang ada di Kabupaten Karawang, sebanyak 277 orang dengan jumlah sampel sebanyak 162 orang. Data di analisis secara univariat. bivariat, dan multivariat dengan menggunakan regresi logistik ganda. Perangkat lunak yang dipakai ialah program komputer di laboratorium Program Studi llmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PS-IKM). Hasil penelitian yang didapat adalah dari 162 responden, yang patuh terhadap standar pelayanan antenatal care (ANC) sebanyak 115 responden (71,0%), dan yang tidak patuh sebanyak 47 responden (29,0%). Faktor yang memiliki hubungan dengan kepatuhan bidan di desa terhadap standar pelayanan antenatal care (ANC) adalah.umur, pengalaman kerja, pengetahuan, sedangkan perkawinan, pelatihan, supervisi dan sarana tidak memiliki hubungan bermakna. Sedangkan hasil multivariat faktor yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan bidan di desa pada standar pelayanan antenatal adalah status perkawinan. Mempertimbangkan hasil penelitian ini, maka disarankan kepada semua pihak yang terkait (Dinas Kesehatan, Puskesmas) perlu pembinaan khusus terhadap bidan di desa terutama bidan di desa yang memiliki tingkat pengetahuan yang kurang, sedangkan untuk bidan perlu meningkatkan pengetahuannya melalui pelatihan dan banyak membaca. ......The Factors that Related to Village Midwife Compliance on Antenatal Service Standard at Karawang District, 2002The Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still high, it was 373 per 1000 live births, 1997, even the government, and MOH would like to reduce it. To reduce the MMR, the government has been placed Village Midwife and facility of health service up to Remote Areas to participate maintain the maternal health and infant during pregnancy, delivery, and post-natal. The objective this study is to determine the description of Village Midwife compliance rate to ANC standard at Karawang District, and also on what factors that influence to Village Midwife compliance to ANC standard. The study design used cross-sectional, the population of this study is Village-Midwife that available at Karawang District, and the number is 277 people, with the sample as 162 people. The data was analyzed by univariate, bivariate, and multivariate used logistic regression. The software is computer program at the Laboratory of the Faculty of Public Health, University of Indonesia (PS-IKM-UT). The result of this study obtained that out of 162 respondents who's having compliance to ANC standard as 115 respondents (71.0%), and was not compliance 47 respondents (29.0%). Result of bivariate prove have significant relationship to Village Midwife compliance to ANC standard are age, work experience, knowledge, while marital, training, supervision and facility is not having significant relationship. The specially vector to related wich compliance to ANC standard as married status. Considering to the result of this study, it is recommended to all related parties (Local Health Service, Health Center) need special guidance to Village Midwife, especially Village Midwife that having lower compliance, while for Midwife should increase her knowledge through training and a lot of reading.

Abstrak :
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para petugas kesehatan di Indonesia di era globalisasi dan persaingan bebas, adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan kegiatan quality assurance, yang dilaksanakan di enam puskesmas yaitu, Babelan I, Cibarusah, Kedung Waringin, Sriamur, Tambun dan Tarumajaya. Dari hasil penelitian pada tahun 2000, terbukti bahwa nilai kepatuhan bidan terhadap standar antenatal care (ANC) masih rendah, yaitu 67,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar ANC di Puskesmas Sriamur dan Cibarusah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif, melalui teknik wawancara secara intensif terhadap responden berikut: bidan yang bertugas di BPKIA puskesmas, bidan koordinator puskesmas, kepala puskesmas, dan ketua tim jaminan mutu kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bidan terhadap stadar ANC dapat disebabkan oleh: a) masih rendahnya pengetahuan bidan terhadap standar ANC; b) dimensi mutu yang lebih luas belum benar-benar dipahami oleh bidan; c) kesulitan memberikan penyuluhan kepada bidan; dan d) kurangnya kesempatan bagi bidan untuk menggunakan daftar tilik karena banyaknya jumlah pasien. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas kepada bidan dan kurangnya komitmen pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membina puskesmas, juga berperan sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa hal yang dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten adalah meningkatkan pengetahuan bidan dengan cara mengadakan pelatihan penyegaran penggunaan daftar tilik dengan penambahan materi tentang peningkatan dimensi mutu yang lebih luas. Saran kepada Kepala Puskesmas Cibarusah adalah peninjauan ulang frekuensi hari buka BP KIA, agar pasien tidak terlalu menumpuk, pengaktifan kembali kelompok kerja jaminan mutu di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan saran untuk Departemen Kesehatan adalah pengajian ulang penggunaan daftar tilik oleh bidan dan pedoman penilaian yang ada. Hal ini terutama mengenai instrumen petunjuk wawancara dengan ibu hamil tentang antenatal, misalnya dengan cara menyederhanakan istilah-istilah kedokteran, sehingga lebih mudah dimengerti oleh pasien. Di samping itu, sebaiknya diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) di puskesmas, dengan pendekatan untuk terciptanya perubahan yang positif dan pengembangan organisasi secara menyeluruh.

---

Midwives Compliance Study on the Use of Antenatal Care Service Standard A Qualitative Analysis on Midwives Cibarusah and Sriamur Public Health Centers, Districts of Bekasi, 2003One of the most important aspects in the era of globalization and free competition to be improved is public health service by the health service officer, One of quality dimension to be improved is the willingness of the health officer to obey the standard health service procedures. Bekasi, is one of the cities where the quality assurance activity project is to be done. This project was assigned in six public health centers, named Tambun, Cibarusah, Babelan I, Sriamur, Tarumajaya, and Kedung Waringin. Based on the research conducted in year 2000, it was showed that the value of midwife compliance to the standard antenatal care (ANC) was still Iow, i.e. 67.7%. The objective of this research was to study factors determining the low value of midwife obedience to the standard ANC at Cibarusah and Sriamur Public Health Centers. In this research, a qualitative study design was used, by doing intensive interviews to the following despondences: informant midwives who work at BPKIA public health centers, the coordinator of midwives at public health centers, the head of public health centers, and the team leader of quality assurance in the city. The results showed that incompliance of midwives to the ANC standard procedures were caused by: a) the minimum knowledge of the midwives about ANC standard procedures; b) the minimum understanding of the midwives about general quality dimension; c) the difficulties to give any training to the midwives, and d) the low opportunity for the midwives to use vitiating lists, due to the large number of patients. Furthermore, the minimum control to midwives by the head of public health centers was also took into account in the midwife disobedience to ANC standard procedure. Based on these results, it is suggested to Bekasi Health Office to improve knowledge of the midwives by conducting some training about technical aspects, the use of visiting lists, and broader quality dimension. In addition, it is suggested to The Head of Cibanisah Public Health Center to reconsider the frequency of open days in BPKIA in such away, that there is not too many patients come in one day or another; and to activate the quality assurance working group in public health center and city health office. Furthermore, it is suggested to the National Health Department to reevaluate the use of visiting lists (by the midwives) and to reconsider evaluation procedures, especially how to interview pregnant mothers about antenatal care. This, can be done by simplifying some medical language or terms for better understanding. The application of total quality management in public health centers by approaching it with general organization changes and development should be done.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dipergunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 10 informan di Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Setiap Suku Dinas terdiri dari 2 informan yaitu Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Dipilih Kepala Suku Dinas Kesehatan karena Kepala Suku Dinas adalah penanggung jawab program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan karena itu dipandang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan SPM-BK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pedoman SPM-BK belum diterima oleh para informan akan tetapi secara umum kewenangan yang tercantum dalam SPM-BK telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan karakteristik informan , didapat kesan bahwa makin tinggi umur informan makin baik pelaksanaan kewenangannya, selanjutnya jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman informan didapat kesan bahwa informan yang pernah mendengar SPM-BK serta yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SPM-BK, cenderung menyelenggarakan kewenangan SPM-BK yang lebih baik. Ditemukan adanya dukungan untuk penyelenggaraan kewenangan SPM-BK, baik dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah. Namun ada atau tidaknya dukungan tersebut agaknya tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan SPM-BK. Pada dasarnya SPM-BK di daerah akan terlaksana apabila adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum disusun SPM-BK disetiap wilayah, maka terlebih dahulu perlu diselenggarakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman SPM-BK, agar pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Perlu pula segera disusun SPM-BK secara tertulis untuk setiap wilayah kota, yang di satu pihak mengacu pada SPM-BK yang dikeluarkan pusat, serta dipihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan wilayah kota masing-masing. Selanjutnya perlu dikembangkan dasar teori yang lebih kuat tentang perlunya SPM-BK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap penanggung jawab program kesehatan di daerah dalam rangka desentralisasi, disamping perlu dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam di berbagai propinsi serta kabupaten/kota lain sehingga didapatkan gambaran yang lebih riil tentang pelaksanaan SPM-13K. Daftar Pustaka 41 (1987 -- 2002)

---

The Analysis of the implementation of Minimum Services Standard Policy on Health in 5 (five) Municipalities in Jakarta Year 2002This study aims to understand the implementation of the Minimum Service Standard on Health (MSS-H) and the influential factors in five Municipalities in Jakarta. MSS-H is a standard that can be used to guarantee and support the implementation of obligatory regional responsibilities and also can be used as a tool to measure the accountability of the region (province and district/municipality) to the central government in implementing their responsibilities. The study design used is a descriptive survey with a qualitative approach. The collection of data was done through in depth interview with ten- (10) informants from five (5) municipalities in Jakarta. Each municipality has two informants which are Head of the Municipality Health Services and Head of Municipality Public Health. These informants were chosen because all of them are responsible person for the health development program in their respective areas and are therefore well informed about the implementation of the minimum service standards for health. The findings revealed that although the minimum service standards manual for health was not received yet by the informant, the implementation of the compulsory responsibilities that are in the minimum service standards for health, in general, has been implemented. If the implementation of the compulsory responsibilities are viewed from the informants personal characteristics, it was found that the oldest informant was implemented the compulsory responsibilities better than the youngest and the informant that had already heard and about were more experienced about minimum service standards for health are better in the implementation of these standards. This study also found that there was support from the provincial health office as well as local government in the implementation of minimum service standards for health. However the present of this support did not influences the quality of the implementation of the standards. In general, it can be said that the minimum service standards for health can be implemented if there is a good working relationship with all stakeholders. Therefore, it is recommended that as part of the development of minimum service standards for health, a meeting of all stakeholders should be conducted, with the aim to establish the same perception on minimum service standards for health and facilitate the implementation. It is also recommended that written minimum service standards for health for each municipality be developed soon, that on one hand is based on the minimum service standards for health prepared by the central government and on the other hand is adjusted to the local situation and condition. Another recommendation that would help guarantee the good implementation of the standards is to develop a theoretical basis for minimum service standards for health so the concept can be easily understood and accepted by each person responsible for health in the region. Last but not least it is also recommended that similar studies should be conducted in others provinces and districts/municipalities so this real picture of the implementation of minimum service standards for health can be better understood and documented. References: 4 1 (1987 - 2002)

Abstrak :
[Penelitian ini membahas mengenai peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Peran BUMN tersebut dikategorikan ke dalam penyedia barang atau jasa publik. Selain itu, di dalam penelitian ini juga dibahas mengenai peran hukum dalam pelaksanaan standar pelayanan publik BUMN melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Skripsi yang dibuat menggunakan metode yuridis normatif ini menganalisa mengenai komponen-komponen yang ada di dalam standar pelayanan publik badan usaha milik negara. ......The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained how the implementation of law in public service based on Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legal normative approachment analyzes the components of service standard applied by SOE’s., The focus of this study is the role of State-Owned Enterprises (SOE’s) in Indonesia as one of the executor in public service. The role of SOE’s is categorized as goods supplier or service supplier. In this study, is also explained how the implementation of law in public service based on Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. This research which uses legalnormative approachment analyzes the components of service standard applied by SOE’s.]

Abstrak :
Pengelolaan obat di puskesmas perlu dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mencegah kerugian karena umunya anggaran untuk pengadaan obat daerah di Indonesia sebesar 40% dari total anggaran biaya kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian seluruh tahap pengelolaan obat. Desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasional dengan pendekatan secara deskriptif-evaluatif menggunakan indikator mutu pengelolaan obat yang tersandar. Indikator terdiri atas tahap seleksi, perencanaan, permintaan dan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi. Subyek penelitian ini yaitu Puskesmas X. Data diambil secara retrospective berupa penelusuran dokumen pengelolaan obat tahun 2021 dan concurrent berupa observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian indikator terhadap standar literatur terbaru oleh Satibi. Hasil penelitian menunjukkan dari 26 indikator terdapat 8 indikator yang sesuai dan 18 indikator yang belum sesuai. Indikator pengelolaan obat yang belum memenuhi standar yaitu usulan obat ke formularium (tidak), kesesuaian item dengan fornas (68,52%), kesesuaian item dengan pola penyakit (81,82%), ketepatan item perencanaan (110,96%), ketepatan jumlah perencanaan (320,00%), kesesuaian jumlah permintaan (59,56%), kesesuaian item penerimaan (70,73%), kesesuaian jumlah penerimaan (15,52%), penyimpanan sesuai bentuk sediaan (86,28%), penyimpanan sesuai suhu (93,19%), penyimpanan narkotika (97,61%), penyimpanan sesuai FEFO (91,90%), penyimpanan high alert (63,13%), penyimpanan LASA (11,44%), ITOR (4,26 kali/tahun), item stok aman (77,16%), item stok berlebih (22,84%), obat tidak diresepkan (45,68%), nilai obat kedaluwarsa (2,18%), dan kesesuaian jumlah fisik obat (96,63%). ......Drug management in needs to be carried out effectively and efficiently to prevent losses because generally the budget for regional drug procurement in Indonesia is 40% of the total health budget budget. This study aims to analyze the accuracy of all stages of drug management. The design used in this study is observational with a descriptive-evaluative approach using standardized drug management quality indicators. The indicators consist of the stages of selection, planning, request and acceptance, storage, distribution, control, recording and reporting, as well as monitoring and evaluation. The subject of this research is X Health Center. The data were taken retrospectively in the form of searching for drug management documents in 2021 and concurrently in the form of observations and interviews. Data analysis was carried out by comparing the results of the indicator assessment against the latest literature standards by Satibi. The results showed that of the 26 indicators, 8 indicators were appropriate and 18 indicators that were not. Indicators of drug management that do not meet the standards are drug proposals to the formulary (no), suitability of items with Formularium Nasional (68.52%), suitability of items with disease patterns (81.82%), accuracy of planning items (110.96%), accuracy of planning amount (320.00%), suitability of the number of requests (59.56%), suitability of receiving items (70.73%), suitability of the number of receipts (15.52%), storage according to dosage form (86.28%), storage according to temperature (93.19%), storage of narcotics according to regulations ( 97.61%), storage according to FEFO system (91.90%), suitability of high alert storage (63.13%), suitability of LASA storage (11.44%), ITOR (4,26 times/year), safe stock items (77.16%), excess stock items (22.84%), non-prescribed drugs (45.68%), expired drug value (2.18%), and the suitability of the physical amount of the drug (96.63%).