Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"is a unique renderung of fundamental islamist discourse about vitality and exigency of the shariah to the faith. isteatd directly enuncianting the need for implementation of shariah, the writer has chosen to dispel suspicions and refute misgiving about the importance and relevance of the sharaih to the individual and collective muslilm life in the modern world. "

"Tesis ini Tesis ini meneliti mengenai penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan syariah kepemilikan kendaraan bermotor oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" dengan jaminan fidusia bawah tangan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan, sedangkan tipologi penelitian ini adalah penelitian evaluatif perskriptif dengan metode analisis kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah evaluatif-preskriptif analisis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga financial intermedary juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan usaha dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" adalah memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada masyarakat. Sebelum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" memberikan Pembiayaan Syariah Kepemilikan Kendaraan Bermotor (PSKKB) kepada calon nasabahnya, maka PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas. Permasalahan muncul ketika PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" atas pertimbangan tertentu melakukan pengikatan jaminan/ agunan menggunakan perjanjian pemberian jaminan secara fiducia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sedangkan Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ditinjau dari Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, maka penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" akan menimbulkan risiko hukum dan risiko kepatuhan. Untuk mengurangi penyimpangan tersebut, maka Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia perlu dilakukan amandemen terkait dengan pengaturan mengenai pemberian sanksi yang tegas atas penjaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan dan/atau tidak didaftarkan, sehingga masyarakat akan lebih taat pada kewajiban pendaftaran fidusia dan pada akhirnya dapat tercapai tertib hukum. Penggunaan perjanjian pemberian jaminan secara fidusia yang dibuat bawah tangan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" tidak perlu digunakan lagi. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" cukup menggunakan surat kuasa jual kendaraan karena hal tersebut dimungkinkan oleh pasal 40 ayat 1 Undang-undang Perbankan Syariah.

---

This thesis examines about Deviation Of Prudential Principles Application In Order Granting Of Shariah Financing Of Vehicle Ownership In PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah "X"With Fiduciary Unofficial Deed. This type of research is normative with literature research methods, while the typology of this research is evaluative prescriptive research with qualitative analysis methods, so that form of the results of this research is evaluative-prescriptive analysis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah "X" in its function as a financial intermediary institutions also have to apply prudential principles in running its operations. One of the business activity of PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah "X" is providing Shariah Financing Of Vehicle Ownership to the public which is called by PSKKB. Before PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" gives Shariah Financing Of Vehicle Ownership to prospective customers, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" must do a thorough assessment against character, capability, capital, collateral, and business prospects from prospective customers. The problems appear when PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" based on a certain reasoning for doing binding against the collaterals by using fiduciary unofficial deed and/or not registered, while based on Article 11 section 1 of Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary specified that the object which burdened with the fiduciary must be registered. Viewed from the implementation of risk management as stipulated in Bank Indonesia regulation number 13/23/PBI/2011 concerning the implementation of risk management in islamic commercial banks and islamic business units, so the using of fiducary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" will lead to legal risk and compliance risk. To reduce the deviation, Act No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary necessary to amend related to the setting on provision of firm sanctions against the use of fiduciary unofficial deed and/or not registered, so that people will be more obedient to the registration of fiduciary duty and finally the rule of law can be achieved. In addition, the use of fiduciary unofficial deed by PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" does not need to be used anymore. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" can use a power of attorney to sell the vehicle, because it is made possible by Article 40 section 1of Law Islamic Banking."

"Tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yang menjelaskan tentang manajemen risiko, kemudian manajemen risiko dalam islam, dan manajemen risiko di bank syariah. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki berbagai proses yaitu, identifikasi, evaluasi dan pengukuran, dan pengeloaan risiko. Manajemen risiko telah sejalan dengan islam dan berbeda dengan maysir. Serta manajemen risiko di bank syariah telah di atur oleh bank indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan yang berdasarkan maqasid shari rsquo;ah dapat membantu negara ndash; negara Muslim berkembang mengentaskan permasalahan kemiskinan. Pertama, studi ini menyimpulkan bahwa negara ndash; negara Muslim seharusnya menerapkan konsep maqasid shari rsquo;ah dalam konsep pembangunan di negara mereka, dan tidak dengan mencontoh proses pembangunan di negara ndash; negara Barat. Untuk membuktikan hal tersebut, studi ini menggunakan metode Partial Least Squares PLS ndash; Path agar dapat melihat hubungan kompleks antara lima dimensi dalam maqasid shari rsquo;ah yaitu dien agama , aql akal , nafs jiwa , nasl keturunan , dan maal harta , dengan tingkat kemiskinan multidimensi, yang direpresentasikan dengan Multidimensional Poverty Index MPI . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam tingkat agregat, pembangunan berdasar maqasid shari rsquo;ah memiliki korelasi negatif dengan kemiskinan multidimensi. Hasil yang signifikan ditunjukkan oleh dimensi aql dan nafs. Lebih jauh lagi, dimensi aql memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di negara ndash; negara Muslim. Sehingga, studi ini merekomendasikan penggunaan konsep pembangunan berdasarkan maqasid shariah dan juga secara spesifik mendorong negara ndash; negara muslim berkembang untuk memajukan sistem pendidikan mereka.Studi ini bertujuan untuk menguji apakah pembangunan yang berdasarkan maqasid shari rsquo;ah dapat membantu negara ndash; negara Muslim berkembang mengentaskan permasalahan kemiskinan. Pertama, studi ini menyimpulkan bahwa negara ndash; negara Muslim seharusnya menerapkan konsep maqasid shari rsquo;ah dalam konsep pembangunan di negara mereka, dan tidak dengan mencontoh proses pembangunan di negara ndash; negara Barat. Untuk membuktikan hal tersebut, studi ini menggunakan metode Partial Least Squares PLS ndash; Path agar dapat melihat hubungan kompleks antara lima dimensi dalam maqasid shari rsquo;ah yaitu dien agama , aql akal , nafs jiwa , nasl keturunan , dan maal harta , dengan tingkat kemiskinan multidimensi, yang direpresentasikan dengan Multidimensional Poverty Index MPI . Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam tingkat agregat, pembangunan berdasar maqasid shari rsquo;ah memiliki korelasi negatif dengan kemiskinan multidimensi. Hasil yang signifikan ditunjukkan oleh dimensi aql dan nafs. Lebih jauh lagi, dimensi aql memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di negara ndash; negara Muslim. Sehingga, studi ini merekomendasikan penggunaan konsep pembangunan berdasarkan maqasid shariah dan juga secara spesifik mendorong negara ndash; negara muslim berkembang untuk memajukan sistem pendidikan mereka.

---

ABSTRACTThis study is an attempt at examining whether the so called maqasid shari rsquo ah based development can help the Muslim world to alleviate the poverty problem. First, this study argues that, instead of following the lsquo success rsquo of the Westerm world development process, Muslim world are supposed to incorporate the maqasid shari rsquo ah concept to their development process in order to run away from their underdevelopment era. In order to prove that preposition, the Partial Least Squares PLS Path method is used to address the complex relationship between the five dimensions of maqasid shari rsquo ah, namely dien faith , aql intellect , nafs life , nasl posterity , and maal wealth , and multidimensional poverty level, which is proxied by MPI. The results suggest that, in the aggregate level, maqasid shari rsquo ah based development has negative correlation with multidimensional poverty. The significant relationship between the two comes from the role of nafs and aql dimensions. Furthermore, the aql dimension appears as the dimension of maqasid shari rsquo ah which contributes the most to the multidimensional poverty alleviation in the Muslim world. Therefore, this study draws the recommendation to not only using the maqasid shari rsquo ah based development, but also to give more emphasize to the establishment of a robust educational system in the Muslim world. "

"Zakat is one of the essential instruments in sustainable development, and its implementation is considered relevant to the concept of Maqāṣid al-Sharī'ah, which aims to achieve benefit. The purpose of this study is to analyze the realization of Zakat on the achievement of SDGs from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, which includes hifẓ al-din, hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, hifẓ al-naṣl and hifẓ al-aql. This research is descriptive quantitative research with horizontal analysis and comparative analysis. The sampling technique in this study is purposive sampling. The research samples are BAZNAS, LAZ Rumah Zakat, LAZ Dompet Dhuafa, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Yatim Mandiri, LAZ The Panti Yatim Indonesia Foundation, LAZ Baitulmal Muamalat and LAZ Mizan Amanah. The data collected in this study were from the Annual Report and the financial reports of zakat institutions from 2016-2019. The results show that all zakat institutions have realized Zakat on the achievement of SDGs from the Maqāṣid al-Sharī'ah perspective, which includes hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, hifẓ al-naṣl and hifẓ al-aql. Zakat institutions have realized Zakat on the achievement of SDGs from a Maqāṣid al-Sharī'ah perspective which includes hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, hifẓ al-naṣl, and hifẓ al-aql. Overall, the realization of Zakat on SDGs from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah is most significant in the hifẓ al-māl dimension. The most dominant LAZ Rumah Zakat is the realization of Zakat from the hifẓ al-māl perspective on the SDGs. Meanwhile, from the standpoint of hifẓ al-naṣl, hifẓ al-nafs, and hifẓ al-aql towards SDGs is greatest at Laz Dompet Dhuafa. As for the realization of Zakat on the hifẓ al-din dimension, the highest is BAZNAS. Thus, the Zakat is allocated more to the SDGs to end poverty. This research implies that zakat institutions remain consistent in realizing their funds towards sustainable development goals from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah and increasing their performance to make a significant contribution to welfare."

"This paper integrated DEA method with financial ratio "Return on Assets" (ROA) to analyze efficiency and performance of Shariah Business Unit at four Indonesian Banks in two years period, January 2004 to December 2005. The Shariah Business Unit that used as a research sample in this paper can be classified as the big of four in term of asset accumulation which commanding up to 71% of all Indonesian Shariah banking total asset The big of four are BNI Syariah (commanding 35% total asset), BRI Syariah (commanding 18% total asset), Danamon Syariah (commanding 10% total asset), and Bukopin Syariah (commanding 8% total asset). By integrating DEA with ROA as analysis tools, this paper could identify four difference performance conditions in each unit."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena pariwisata halal, yaitu pariwisata yang prinsipnya sesuai dengan ajaran Islam. Fenomena ini marak terjadi di dunia termasuk di Indonesia, yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan fenomena pariwisata halal hadir dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat muslim khususnya kelas menengah muslim dan atas pada pariwisata berbasis halal dan peluang ekonomi yang dimanfaatkan oleh industry pariwisata halal. DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi pilihan dari target tujuan destinasi pariwisata halal karena telah memiliki modal dan keunikan tersendiri dari provinsi lainnya. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini berargumen bahwa fenomena pariwisata halal terjadi di DKI Jakarta bukan hanya sekedar kebutuhan masyarakat muslim yang terus meningkat dan peluang ekonomi yang dimanfaatkan oleh para pelaku industri pariwisata halal, namun adanya komodifikasi dari budaya lebih lanjut yang dilakukan oleh para pelaku industri pariwisata halal. Para pelaku industry memanfaatkan budaya Islam melalui sektor industri pariwisata halal untuk mendapatkan keuntungan semaksimal-maksimalnya. Pada akhirnya mereproduksi budaya dan menciptakan pseudo-needs dari wisatawan halal serta membentuk identitas dan symbol status baru. Nilai, atribut, simbol, ide, dan objek dari Agama Islam diproses dan dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah komoditi dalam usaha bisnis melalui industripariwisata halal.

---

The purpose of this research is to take a look at halal tourism phenomenon, a touristy consistent with Islamic teachings. This phenomenon is seen in many countries in the world, including Indonesia where majority of its people are Moslem. Previous research shows that halal tourism arise to meet Moslem people’s needs on halal experience options, especially middle and upper class people. Industry response well to this and grab this as an economic opportunity. DKI Jakarta has been one of the provinces selected as halal tourism destination because it has sufficient assets and its own uniqueness than other provinces. Different than previous studies, this research argues that halal tourism phenomenon in Jakarta is not only because to meet Moslems needs and as an economic opportunity for industry players, but also because there is a further cultural commodification by halal tourism industry players. Industry players benefits from Islamic culture through halal tourism industry sector to achieve maximum gain. In the end, cultural reproduction and pseudo-needs were created to form a new identity and status symbol. Values, attributes, symbol, ideas, and object from Islamic teachings were process and formed becoming a commodity in business through halal tourism industry"

"ABSTRACTEfisiensi merupakan salah satu indikator kinerja dalam koperasi syariah. Penelitian ini menggunakan metode data envelopment analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dari pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah. DEA merupakan salah satu metode yang dipergunakan untuk mengukur efisiensi dengan menggunakan analisis frontier yang telah terbukti. Sampel yang dipergunakan ialah KJKS Kota Bambu Utara (KBU) dan KJKS Kota Bambu Selatan (KBS). Secara rata-rata KJKS KBU mampu mencapai tingkat efisiensi sebesar 98.7%. sedangkan, KJKS KBS mencapai tingkat efisiensi 100%. Penelitian ini memberikan peranan penting dalam optimalisasi efisiensi pada koperasi syariah, hal ini agar koperasi syariah mampu berdampak signifikan bagi masyarakat."