Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas konstruksi sosial penyiaran publik terutama terkait dengan lahimya UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 yang memuat pasal-pasal panting tentang penyiaran publik sekaligus implementasinya terhadap penyiaran publik dalam masa transisi demokrasi yang diwarnai oleh relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya baik ekonomi politik yang tidak seimbang. Mengingat, dalam perumusan penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 berdasarkan proses-proses konstruksi sosial yang menjadikannya sebagai 'arena' pertarungan dan kepentingan antara struktur dan agency. Karena itu, realitas simbolis penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 menunjukan upaya mereproduksi legitimasi dan stabilitas rezim authoritarian bureaucratic yang berkelindan dengan rezim fundamentalisme pasar untuk melanggengkan kekuasaan politik dan ekonominya melalui institusi penyiaran publl Walhasil, terdapat makna ganda di mana di satu sisi membuka peluang bagi kehadiran penyiaran publik, namun di sisi lain terdapat kontradiksi konseptual dalam pasal-pasal tersebut yang merupakan faktor penghambat perwujudan penyiaran publik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui document analysis, depth interviewing, dan zinstruchire observation. Dad data yang diperoleh baik berupa dokumen atau hasil wawancara selanjutnya dianalisis adalah Critical Political Economy yang mencoba membongkar kesadaran palsu false consciousness) yang ditimbulkan oleh "damaging arrangement" (Littlejohn, 1999) pada dua kondisi khusus. Pertama, kencenderungan peralihan masa transisi demokrasi dari sistem penyiaran dikontrol oleh rezim kekuasaan (seperti era Orde baru) kepada sistem penyiaran yang mengakomodasi penyiaran publik dalam UU Penyiaran sebagai ruang publik yang babas dan netral untuk mernposisikan publik menjadi sender sekaligus receiver berdasarkan keinginan dan kebutuhan publik.Kedua, terdapatnya kontradiksi internal di dalam struktur masa transisi demokrasi ini yang merasa paling mengetahui dan memahami berbagai kebutuhan dan keinginan publik dalam konsep penyiaran publik, sehingga proses perencanaan, perumusan, dan pengesahan yang tersimbolisasi pada pasal-pasal tentang penyiaran publik dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 hanya dilakukan atau melibatkan sekelompok elit di lingkungan legislatif dan eksekutif dalam struktur politik tersebut yang disebut sebagai kecenderungan Paternalistik Meskipun memang sudah melalui forum konsultasi publik yang diposisikan sebagai legalitas formal dari proses keterlibatan publik semata.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi sosial yang melibatkan pertarungan kepentingan antara struktur dan agency dalam konteks penyiaran publik dalam masa transisi ini rnenunjukan sebuah konsep penyiaran publik yang belum ideal implikasinya adalah pada tahap implementasi penyiaran publik secara kongkrit mengalami hambatan-hambatan ganda, yaitu di satu sisi konsep penyiaran publik dalam pasal-pasal UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 masih didominasi oleh intervensi negara dan pasar, sedangkan di sisi lain secara ekplisit implementasi pasal-pasal tersebut (sejauh dimungkinkan untuk disepakati konseptualisasinya) juga terdapat dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 60 yang menyebabkan terjadinya intervensi pada RRI sebagai lembaga penyiaran publik nasional dalam hal pergantian direksi yang secara nyata oleh Meneg BUMN (Laksaunana Sukardi) yang telah melanggar dari UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002. Namun, pelanggaran tersebut dianggap wajar terjadi pada masa penyesuaian selama 2 tahun untuk RRI sebagai penyiaran publik. Contoh pada Radio Berita Namlapanha dalam situasi yang serba transisi ini sesungguhnya mungkin untuk menjadi penyiaran publik, ketika secara konseptual dan prinsip-prinsip meleburkan diri pada penyiaran publik, dan harus didukung oleh payung undang-undang yang secara ekplisit dalam UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 ini belum memberi tempat yang kondusif. Pada tataran inilah bahwa konstruksi sosial tentang penyiaran publik belum berakhir dan final, karena itu butuh perjuangan yang melibatkan interplay antara struktur dan agency dalam sebuah distribusi sumberdaya ekonomi politik yang seimbang (demokrasi).Historical situatedness lahirnya penyiaran publik terkait dengan apa yang disebut oleh Golding dan Murdock (dalam Barret, 1995) dengan perkembangan kapitalisme dalam sebuah konteks historis yang spesifik Dalam perkembangan kapitalisme, deregulasi di bidang penyiaran masa transisi demokrasi ini adalah upaya penghapusan terhadap state regulation (regulasi negara seperti yang terjadi pada Orde Baru, di mana negara melakukan kontrol preventif terhadap industri penyiaran), untuk digantikan oleh market regulation (regulasi melalui mekanisme pasar). Industri penyiaran akan sangat rentan dan akan senantiasa mendasarkan diri pada kaidah-kaidah penawaran-permintaan pasar, melalui dogma rasionalitas instrumental maksimalisasi produksi-konsumsi, dan logika never-ending circuit of capital acumulation: M-C-M (Money-Commodities-More Money)."

"Disertasi ini merupakan aplikasi metode penelitian Soft Systems (SSM) based AR for theoretical research interest (Cronholm and Goldkuhl, 2003) untuk menganalisa transfer teknologi dengan pendekatan institusional. Tranfer teknologi dilihat pada industri otomotif Jepang di Indonesia dalam konteks perjanjian ekonomi Indonesia Jepang. Metode SSM berbasis riset tindakan diterapkan pada sebuah perusahaan otomotif afiliasi Jepang di Indonesia. Temuan penting dalam disertasi ini adalah transfer teknologi yang terjadi bukanlah hanya proses pemindahan pengetahuan seperti kajian-kajian non sosiologi lakukan selama ini. Transfer teknologi merupakan sebuah institusi ekonomi yang berisi relasi sosial yang dibangun berdasarkan nilai dan norma yang dimaknai bersama, dengan kata lain transfer teknologi merupakan konstruksi social (Granovetter, 1992). Disertasi ini juga berhasil menjawab kelemahan konsepsi embeddedness sebagai kunci terbentuknya kepercayaan dalam konstruksi sosial yang dianggap membutuhkan spesifikasi secara teoritis (Nee 2003 : 24). Secara empiris, ditemukan bahwa embeddedness di tingkat mikro juga terjadi di tingkat meso dan makro karena individu-individu yang terlibat di mikro juga merupakan bagian dari struktur yang lebih tinggi. Dengan demikian kerangka institusional yang dikemukakan oleh Nee (2003) melengkapi analisa transfer teknologi konstruksi sosial mulai dari tingkat mikro sampai dengan meso. Dengan demikian konstribusi riset ini adalah kajian sosiologi ekonomi dan berbasis institusi lainnya yang berfokus pada analisa institusi ekonomi atau institusi lainnya sebagai konstruksi sosial mampu menganalisa sebuah konstruksi sosial hingga ke struktur meso dan makro dalam kerangka analisanya.

---

This dissertation is an application of Soft Systems research method (SSM) based AR for theoretical research interest (Cronholm and Goldkuhl, 2003) to analyze technology transfer in the framework of the institutional approach. Technology Transfer was seen in the Japanese automotive industry in Indonesia in the context of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2012. SSM-based action research method was applied to a Japanese affiliated automotive company's in Indonesia. An important finding of this dissertation is that the technology transfer that occurs empirically was not only a knowledge transfer process as non- sociological studies had done so far. Technology transfer is an economic institution that containing social relationships that constructed on values and norms that interpreted among the groups.In other words, the transfer of technology is a social construction (Granovetter, 1992). This dissertation also managed to answer the need of theoretical specification the conception of embeddedness as a key to the formation of the trust in the social construction (Nee 2003: 24). Empirically, it was found that embeddedness in the micro level also occurred at meso and macro levels since individuals involved in the micro are also part of the higher structures. Thus the institutional framework proposed by Nee (2003) completed the analysis of the social construction of technology transfer from the micro to the meso level. Finally, the contribution of this research is the study of economics sociology and other institution based sociology which focus on the analysis of economic institutions or other institutions as social constructions are able to analyze a social construction from micro level to the meso and macro level within the framework of analysis."

"Tesis ini membahas mengenai nilai-nilai yang dikonstruksikan pada pegawai perempuan yang masih merasa enggan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dalam birokrasi. Penelitian dilakukan pada Kementerian yang telah melaksanakan reformasi birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma critical constructionism. Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam dri perempuan masih dikonstruksi oleh latar budaya dan lingkungannya sehingga perempuan masih merasa inferior untuk bersaing dengan laki-laki. Kendala yang dihadapi perempuan terkait dengan isu kepemimpinan berasal dari kendala internal yaitu dari dirinya sendiri dan kendala eksternal yaitu dari keluarga dan lingkungan pekerjaannya.

---

This thesis discusses the values that are constructed on female employees who are still reluctant to reach higher positions in the bureaucracy. The study was conducted at the ministry that has been carrying out bureaucratic reform. This study is a qualitative research with critical constructionism paradigm. This study uses the theory of Social Construction.Results from this study indicate that the values had embedded in women is still constructed by cultural background and environment so that women still feel inferior to compete with men. Obstacles faced by women in relation to the issue of leadership comes from internal constraints which of itself and external constraints, namely of family and work environment."

"Isu sosial tentang politik dan agama melatarbelakangi sejumlah konflik ataupun ujaran kebencian di beberapa media. Akan tetapi, kehidupan masyarakat Tulungagung menunjukkan nuansa kerukunan sebagaimana data Data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tulungagung mencatat ketiadaan konflik sosial sepanjang tahun 2017-2019. Merujuk Teori Konstruksi Sosial atas Realitas dan mediatisasi -yang menyatakan konteks sosial budaya melandasi praktik komunikasi dan penggunaan media-, studi ini berargumen bahwa engagement media masyarakat Tulungagung memiliki kaitan dengan guyub rukun sebagai nilai sosial budaya. Untuk itu, studi ini bertujuan untuk memahami interelasi masyarakat Tulungagung dengan media dalam konteks guyub rukun. Studi ini menggunakan etnografi sebagai metode penelitian demi memahami pengalaman, makna, dan praktik keseharian guyub rukun dari perspektif masyarakat Tulungagung. Temuan studi menunjukkan bahwa masyarakat membangun makna guyub rukun dari perspektif politik, sejarah, dan sosial budaya. Guyub rukun kemudian membentuk kesadaran kognitif dan diimplementasikan masyarakat dalam praktik-praktik sosial. Masyarakat Tulungagung juga membangun mekanisme bersama untuk menjaga guyub rukun melalui kebiasaan, aktivitas sosial budaya, dan penyelesaian konflik yang mengutamakan nilai kebersamaan, keharmonisan, inklusivitas, kepedulian, dan saling menghormati. Dalam kesehariannya, masyarakat menggunakan media untuk mendiseminasi, meneguhkan, dan merepresentasikan guyub rukun, menjaga nilai lokalitas, mengelola konflik, memunculkan eksistensi subkultur, membentuk relasi sosial yang harmonis, serta menyajikan informasi secara cepat, valid, dan sesuai dengan konteks sosial.

---

Social issues regarding politics and religion are the background for a number of conflicts or hate speech in several media. However, the life of the people of Tulungagung shows nuances of harmony as data from the National Unity Agency and Politics of the Regency Tulungagung recorded the absence of social conflict throughout 2017-2019. Referring to the Social Construction of Reality Theory and mediatization -which states that the socio-cultural context underlies the practice of communication and media use-, this study argues that media engagement in the Tulungagung society is related to togetherness and harmony (guyub rukun) as a socio-cultural value. For this reason, this study aims to understand the interrelationships between the Tulungagung society and the media in the context of guyub rukun. This study uses ethnography as a research method to examine the experiences, meanings, and daily practices of guyub rukun from the perspective of the Tulungagung people. The findings of the study show that society constructs the meaning of guyub rukun from a political, historical and socio-cultural perspective. Guyub rukun then forms cognitive awareness and is implemented by the society in their social practices. The Tulungagung society has also built a joint mechanism to maintain guyub rukun through customs, socio-cultural activities and conflict resolution that prioritizes the values of togetherness, harmony, inclusiveness, caring and mutual respect. In their daily lives, people use the media to disseminate, strengthen and represent the harmonious society, maintain local values, manage conflict, bring out the existence of subcultures, form harmonious social relations, and provide information quickly, validly and in accordance with the social context."

"Perkembangan dan kepopuleran media sosial Instagram menghadirkan selebritas baru yang disebut dengan Influencer. Mudahnya akses ke media sosial dan ramainya fenomena Influencer memberikan kesempatan generasi milenial untuk mendapatkan berbagai terpaan informasi termasuk gaya parenting dari Influencer. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pembentukan pengetahuan pola pengasuhan anak pada orang tua milenial melalui konten pola asuh anak milik Influencer. Ditinjau melalui tiga unsur dialektika dari teori konstruksi sosial realitas yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivis. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan melakukan wawancara dan observasi pada orang tua usia milenial. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya konstruksi sosial realitas pengetahuan pola pengasuhan anak yang terbentuk pada orang tua usia milenial dari pengamatan konten media sosial Influencer. Proses pembentukan pengetahuan tersebut terjadi lewat dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi dilihat dari bagaimana kesadaran orang tua usia milenial terhadap pola asuh orang tuanya terdahulu, stigma sosial pola asuh anak, dan kemudahan akses informasi. Objektivasi ditinjau dari 3 hal yaitu alasan dalam memilih Influencer, aktualisasi abstrak, dan aktualisasi konkret. Internalisasi dinilai dari pengaruh eksternal, pola asuh yang diinternalisasi, motivasi internal, dan pencapaian internalisasi.

---

The growth and popularity of Instagram social media, there are also new famous figures called Influencers. Easy access to social media and the hectic Influencer phenomenon provides the millennial generation the opportunity to get various exposures to information, including the parenting style of Influencers. This study wanted to find out how the process of forming knowledge of parenting patterns in millennial parents from Influencer parenting content. Judging through the three dialectical elements of the theory of social construction of reality, namely externalization, objectification and internalization. The paradigm used in this research is constructivist. This study uses a case study by conducting interviews and observations on millennial parents. The results showed that the social construction of the reality of parenting knowledge was formed in millennial parents from observasing Influencer social media content. The construction of knowledge occurs through the dialectic of externalization, objectivation, and internalization. Externalization is seen from how millennial parents are aware of their previous parenting patterns, social stigma, and easy access to information. Objectivation is viewed from selctive Influencers, abstract actualization, and concrete actualization. Internalization is assessed from external influences, internalized parenting patterns, internal motivation, and goals to be achieve"

"This study deals with sexual ethics relationship with sociological studies on sexuality. The social setting is seen as a component of every ethical scrunity, even if the latter deals with a case of failure or deficiency in individual moral choice. Conscious decisions and actions, which are tacitly determined by what have preceded individual choice, are no longer the only important object of ethical argumentation."

"This research is concerned to present an analysis of Islamic symbolization in the context of a theory of social construction of reality as a dialectical process consist of three moments or step, externalization, objectification and internalization."

"Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memahami bagaimana framing yang dilakukan oleh media massa milik ABRI terhadap PKI dalam pemberitaan tentang Gerakan 30 September 1965 (G30S). Lebih lanjut, data pada penulisan ini adalah Surat Kabar Angkatan Bersendjata (AB) edisi Oktober 1965–Juli 1966. Penulisan ini menggunakan Teori Framing dan kerangka analisis dari Pan & Kosicki (1993) sebagai acuan dalam menelaah data lebih lanjut. Penulis mengidentifikasi dan menganalisis framing dengan beracuan pada struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorika. Secara umum pemberitaan di surat kabar AB, pada analisis struktur sintaksis, cenderung bersifat subyektif, sudah menentukan sikap dan memposisikan diri sebagai Anti-PKI. Pada analisis struktur skrip, terdapat beberapa unsur yang lebih terlihat dari setiap artikel berita yang dianalisis karena disesuaikan dengan sudut pandang narasumber. Lalu pada struktur tematik, disimpulkan bahwa AB terlihat berusaha memperkecil dan cenderung meniadakan unsur why dalam pemberitaannya tentang G30S sehingga berita-berita tersebut cenderung melihat G30S sebagai “sebab”, bukan “akibat” atau satu kesatuan. Terakhir, hasil analisa struktur retorika menunjukkan bahwa secara umum AB menggunakan kata negatif yang menyudutkan PKI.

---

This paper is written to understand how framing that was done by ABRI owned mass media against PKI in the reporting of Gerakan 30 September 1965 (G30S). Moreover, the data in this paper is the Angkatan Bersendjata (AB) newspaper with editions ranging from October 1965 to July 1966. This thesis uses the Framing analysis devices by Pan & Kosicki (1993) as the reference to analyze the data further. Writer identified and analyzed the framing by referencing the syntax structure, script structure, thematics structure, and rhetorics structure. Generally, the reportings in AB syntactically tend to be subjective and has positioned themself as Anti-PKI. On the script structure analysis, there were a number of elements that was more visible in each of the news articles analyzed due to adjustments with the source's point of view. Thematically, it can be concluded that AB tried to diminish and remove the why element in its reportings of G30S and saw the G30S as the “cause”, not “effect or as a single unit”. Lastly, rhetorical structure analysis shows that generally, AB used negative words to put PKI in a corner."