Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa strategi pembangunan top down (dari atas ke bawah) sebagaimana diterapkan pada era Orde Baru dinilai tidak banyak memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan daya kreasi masyarakat. Oleh karena itu, program desa binaan yang menggunakan pendekatan community development dan bertumpu pada religion-based development, perlu dikaji sejauh mana mobilisasi dan kecenderungan partisipasi santri dan abangan dalam pelaksanaan program desa binaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalalh secara kuantitatif dan dilengkapi metode kualitatif. Sampel yang diambil sebagai responden sebanyak 60 orang dari 2.630 jumlah populasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara quotum berdasarkan geografis. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui kuesioner, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi partisipasi responden dalam memberikan sumbangan pemikiranlide pada pelaksanaan program desa binaan relatif tinggi (0,70). Dilihat dari sosio-religius, tampak di sini bahwa responden santri lebih aktif (0,79) dibandingkan dengan responden abangan yang hanya sebesar 0,53, dengan rasio kecenderungan (RK) kalangan responden santri 3,06 kali lebih besar dari pada kaum abangan. Besarnya proporsi dan peluang responden dalam memberikan sumbangan pemikiran/ide berhubungan dengan status sosio religiusnya, sekalipun tidak begitu besar atau hanya sebesar 0,54 (sedang). Proporsi responden dalam memberikan sumbangan materi berada pada kategori sedang atau 0,48. Dilihat dari sosio religius, responden santri lebih aktif memberikan sumbangan materi, dengan jumlah sebesar 0,53 (sedang) dibandingkan dengan abangan yang hanya sebesar 0,35 (rendah), dengan rasio kecenderungan partisipasi responden santri 2,09 kali lebih besar dari pada responden abangan. Namun demikian, derajat hubungan antara variabel sosio religius dan partisipasi relatif rendah atau hanya 0,36. Sedangkan dalam bentuk sumbangan tenaga, proporsi partisipasi responden tergolong sangat tinggi (0,82). Di lihat dari latar belakang sosio-religius, responden santri memberikan sumbangan tenaga lebih tinggi yakni sebesar 0,88 (sangat tinggi) dibandingkan abangan yang hanya sebesar 0,65 (tinggi), dengan rasio kecenderungan responden santri 3,67 kali lebih besar dari pada responden abangan. Adapun derajat hubungan antara variabel sosio-religius dan variabel partisipasi sebesar 0,61 (tinggi). Sementara itu, dalam bentuk pemanfaatan pelayanan pembangunan, proporsi partisipasi responden tergolong sangat tinggi (0,93). Di lihat dari latar belakang sosio-religius, responden santri memberikan sambangan tenaga lebih tinggi yakni sebesar 0,98 (sangat tinggi) dibandingkan abangan yang hanya sebesar 0,82 (sangat tinggi), dengan rasio kecenderungan responden santri 10,75 kali lebih besar dari pada responden abangan. Adapun derajat hubungan antara variabel sosio religius dan variabel partisipasi sebesar 0,80 (sangat tinggi). Tingginya tingkat partisipasi responden pada pelaksanaan program desa binaan adalah karena adanya faktor-faktor: Pertama, adanya aktifitas kehidupan beragama yang relatif baik. Kedua, adanya hubungan intern umat beragama yang baik. Ketiga, adanya jalinan hubungan sosial yang baik, dan keempat, adanya kesamaan visi. Sementara itu, faktor yang menghambat partisipasi responden adalah: Pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Kedua, rendahnya Tingkat Kehidupan Ekonomi. Ketiga, longgarnya nilal-nilai keagamaan, dan keempat, terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program desa binaan.

Abstrak :
Secara konseptual pendamping masyarakat merupakan suatu kegiatan yang menuntut pekerjaannya untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam suatu waktu dan menjalankan berbagai peranan yang dibutuhkan sehingga dalam prakteknya seorang pendamping masyarakat dapat berpindah peranan ke peranan yang lain secara simultan. Hanya saja dalam pelaksanaan pendampingan, menurut penilaian anggota kelompok sebagian besar dalam pelaksanaan peranan fasilitatif, pendidikan, representatif dan teknis di lokasi penelitian banyak yang tidak lakukan, dikarenakan berbagai sebab, antara lain pendampingan yang tidak berkesinambungan, kompetensi sebagai community worker tidak memadai, dan pendamping masyarakat yang bekerja lebih berorientasi pada tugas sesuai petunjuk teknis dan petunjuk operasional bukan pada proses dan kurang didukung juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan peranan pendampingan masyarakat yang dilakukan belum memadai sesuai harapan seperti yang dikemukakan Ife (1995) sehingga kurang bermanfaat bagi anggota kelompok dan masyarakat pada umumnya. Ternyata banyak peranan yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan, baik yang sering maupun yang jarang, namun akhirnya intensitasnya menurun. Terlihat salah satunya dalam pelaksanaan peranan fasilitatif yang didalamnya ada aspek yang cukup menentukan keberhasilan pendampingan yaitu aspek antusiasme, komitmen dan integritas dimana pendamping masyarakat dituntut konsisten untuk terus bersemangat dalam bekerja untuk masyarakat dengan bekerja tanpa mengenal waktu siap memberikan pelayanan, sehingga diharapkan dapat menularkan semangat kepada masyarakat untuk tetap berusaha dan penuh semangat, serta bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak tergantung pada bantuan orang lain. Karena permasalahan tersebut di atas, pendamping masyarakat tidak bisa berimprovisasi ataupun berinisiatif untuk melakukan peranan yang lebih, sehingga mengakibatkan Kejenuhan, bosan, penurunan semangat, serta kurang percaya, baik dalam menunggu realisasi yang memakan waktu sampal 6 bulan maupun dalam pelaksanaannya. Di sisi lain waktu penugasan 5 bulan untuk FD (Fasilitator Desa) daiam tahap sosialisasi program terlalu pendek, padahal FD sangat diperlukan juga daiam tahap pelaksanaan program dan FK (Fasilitator Kecamatan) sebagai pendamping masyarakat di tingkat kecamatan terlalu luas jangkauan tugasnya. Keadaan tersebut cukup mengganggu pelaksanaan peranan fasilitatif dan peranan lainnya yang sejak Tahap Persiapan atau Tahap Sosialisasi seharusnya dipertahankan ritme kegiatannya, dan akhirnya masalah tersebut menjalar pada tahap pelaksanaan, sehingga tidak ada bedanya pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, baik pada tahap sosialisasi maupun pada tahap pelaksanaan kegiatan, malah semakin ada penurun intensitas peranan pendampingan masyarakat karena FK khususnya semakin bertambah jangkauan tugasnya disebabkan bertambahnya, desa yang mendapatkan PPK (Program Pengembangan Kecamatan) tahun 2000 ini. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan peranan pendamping masyarakat masih belum memadai dan kurang bermanfaat bagi anggota kelompok. Hal tersebut disebabkan karena kualifikasi pendamping masyarakat yang tidak memadai sehingga perananperanan tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, juga kurang didukung oleh kebijakan atau aturan di lapangan, malah menjadikan kontraproduktif bagi pelaksanaan peranan pendamping masyarakat, misalnya pelaksanaan sosialisasi program yang terlalu lama dan pendeknya masa tugas Fasilitator Desa sehingga pelaksanaan peranan pendamping masyarakat yang dilakukan dengan susah payah menjadi sia-sia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang sifatnya deskriptif, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu hipotesis. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh mengenal penilalan anggota kelompok terhadap manfaat pendamping, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam dan pengamatan terhadap informan. Kemudian dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diinterprestasikan terhadap data tersebut, serta ditarik implikasi teoritiknya. Data yang terkumpul selain disajikan dalam bentuk narasi, juga disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, kemudian dibuat pembahasannya.

Abstrak :
Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di perkotaan ini mencoba masuk, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin yang tidak terjaring pada program-program pelayanan yang khusus dipcruntukkan bagi masyarakat lapisan bawah. Pada hakekatnya program uji coba penanganan kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan ini, dengan menggunakan pendekatan pendampingan melalui kelompok usaha ekonomi produktif. Keberadaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah memiliki nilai strategis, baik dari kedudukannya di tengah-tengah masyarakat maupun aktivitas yang mereka tampilkan. Nilai strategis memiliki makna hahwa keberadaan para pendamping di lapangan, sedikit banyak mengetahui dan memahami tentang berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Di pihak lain, pendamping sebagai mitra pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat miskin yang dikenai program tersebut. Aktivitas pendamping dalam melaksanakan tugas-tugas di lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap proses pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian . Akan tetapi peran pendamping di lapangan dapat juga hanya sebagai tangan panjang pemerintah dalam melanggengkan satus quo, di mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya memenuhi kelengkapan administrasi proyek (target fisik) semata. Kondisi tersebut menimbulkan pentanyaan yang mendasar, mampukan para pendamping menampilkan perannya dengan mengacu pada pemherdayaan rnasyarakat miskin? atau peran yang ditampilkan oleh pendamping justru memperdayai masyarakat (masyarakat hanya sebagai obyek semata)?. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan dideskripsikan berbagai peran pendamping, kendala-kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut, serta tanggapan dari sasaran pelayanan terhadap peran pendamping yang terjadi di lapangan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelaksanaan pendampingan di lapangan, baik peran pendamping yang bersifat fungsional, seperti memberi dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran maupun berperan sebagai peneliti terutama dalam pengumpulan dan analisa data dan lain sebagainya. Di samping itu aspek administrasi yang dilakukan oleh para pendamping baik yang berkaitan dengan pelaporan, pemantauan kegiatan keluarga binaan sosial, maupun dalam keuangan (pengumpulan dan pengadministrasian cicilan pinjaman dana bergulir). Walaupun pelaksanaan pendampingan telah berlangsung di lapangan, akan tetapi peranan pendamping sering kali terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat pencapaian target fisik semata, seperti pencicilan dana bergilir oleh para keluarga binaan sosial lebih dikedepankan dari pada pengembangan partisipasi dan penciptaan prakarsa lokal sebagai sukma untuk pencapai pemberdayaan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut di atas disebabkan oleh interprestasi mereka mengenai makna pendampingan. Pendampingan diterjemahkan sebagai sesuatu yang instruktif dan sudah digariskan sebelumnya dari atas, sehingga kedudukan masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan atau pemain utama belum sepenuhnya terwujud.