Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daya saing Indonesia berdasarkan laporan dari Global Competitiveness Index 2017-2018 masih menduduki peringkat 31, jauh dibawah Malaysia dan Singapura. Hal tersebut mencerminkan kecilnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan untuk riset dan inovasi yang hanya 0.1% dari PDB. Umumnya di Negara Berkembang ada kerjasama antara Pemerintah, Sektor Industri/Swasta dan Perguruan Tinggi dalam melakukan riset dan inovasi, sehingga kecilnya anggaran dapat teratasi. Perguruan Tinggi dipercaya sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang mampu mengasilkan inovasi, namun penelitian yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi belum mampu diserap oleh Industri. Selain itu, Industri yang ada di Indonesia juga belum mampu menjangkau hasil penelitian yang ada di Perguruan Tinggi. Celah inilah yang menghambat terwujudnya kerjasama antar Perguruan Tinggi, Industri/Swasta dan Pemerintah. Untuk dapat mengisi celah tersebut maka perlu suatu solusi dalam memfasilitasi kerjasama tersebut yang diwujudkan dalam bentuk Science Technopark, dimana Pemerintah telah menginisiasi Program 100 Science Technopark. Berbagai perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak tersebut diharapkan dapat diselesaikan melalui suatu kelembagaan didalam Science Technopark. Dalam dapat menyusun suatu kelembagaan Science Technopark perlu dilakukan identifkasi Pemangku Kepentingan dari ke empat unsur (Perguruan Tinggi/Perguruan Tinggi, Sektor Industri/Swasta, Pemerintah dan Masyarakat) yang terlibat pada inisiasi Science Technopark di Perguruan Tinggi dengan metode Stakeholder Analysis. Setelah Pemangku Kepentingan teridentifikasi maka dilakukan Analisis Jaringan Sosial-nya dengan (SNA) untuk menilai keterkaitan antar para aktor tersebut. Penerapan SNA ini adalah untuk mencari Aktor Kunci yang dapat dilibatkan dalam satu lembaga Science Technopark di Perguruan Tinggi. Dari hasil penelitian dihasilkan bahwa Industri berperan sebagai aktor yang Aktif dalam menjalin hubungan dengan Perguruan Tinggi sebagai sumber teknologi. Pemerintah dianggap sebagai aktor yang memiliki Power dalam merumuskan regulasi. Sedangkan Perguruan Tinggi merupakan aktor yang banyak terhubung dengan pemangku kepentingan lain dan juga memiliki kepentingan dalam pengembangan Science Technopark. Model lembaga yang cocok diterapkan pada tahapan inisiasi Science Technopark dapat berupa BLU juga konsorsium, namun idealnya Science Technopark dikelola dalam bentuk Perseroan / PT.

---

Indonesia's competitiveness rank based on reports from the 2017-2018 Global Competitiveness Index still uses rank 31, far below Malaysia and Singapore. This reflects the small budget allocated for research and innovation which is only 0.1% of GDP. In Developing Countries there were Coopereation held between Government, Industrial / Private Sector and Universities in conducting research and innovation, so that the small budget problem can be overcome. Universities believed to be the source of knowledge and human resources capable of producing innovation, but the research produced by the University has not been able to be absorbed by the industry. In addition, industries in Indonesia have not been able to reach the results of research at the University. This gap is what inhibits the realization of cooperation between Universities, Industry / Private and Government. To be able to fill this gap, a solution is needed to facilitate collaboration that can be done in the form of Science Technopark, where the Government of Indonesia has initiated the 100 Science & Technopark Program. Various differences in the interests of each party are expected to be resolved through an institution in the Science & Technopark. In being able to arrange a Science Technopark institution it is necessary to identify Stakeholders from the four elements (University / College, Industrial / Private Sector, Government and Society) involved in the initiation of Technopark Science at the University with the Stakeholder Analysis method. After the Stakeholder is identified, a Social Network Analysis (SNA) method is conducted, to be able to see the influence of a Stakeholder on other Actors in a network. The application of this SNA is to find Key Actors who can be involved in a Technopark Science institution at the University. From the results of the study, it was found that the industry played an active actor in establishing relationships with Universities as a source of technology. The government is considered as an actor who has Power in formulating regulations. While Universities is an actor who is much connected with other stakeholders and also has an interest in the development of Science Technopark . The model of the institution that is suitable to be applied at the initiation stage of the Science Technopark can be in the form of a BLU as well as a consortium, but ideally Science Technopark is managed in the form of a Company / PT."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik stakeholder mapping pada perusahaan untuk menentukan siapa sajakah key stakeholder di dalam perusahaan. Obyek penulisan skripsi ini adalah AXA Mandiri yang bergerak di industri asuransi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan pihak manajemen perusahaan, kuesioner, data sekunder, dan tinjauan literatur. Tulisan ini merupakan studi tentang persepsi yang berarti klasifikasi setiap stakeholder antara satu perusahaan dengan lainnya bisa saja berbeda. Berdasarkan hasil analisis terhadap stakeholder salience, posisi stratejik stakeholder, power dan interest stakeholder, ketergantungan stakeholder dengan perusahaan, power dan scope stakeholder, dapat disimpulkan bahwa key stakeholder dari AXA Mandiri adalah customer, shareholder, pemerintah dan lembaga terkait, dan bank partner. Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder akan membawa dampak baik bagi perusahaan secara finansial maupun non-finansial dan secara langsung maupun tidak langsung.

---

The objective of this study is to analyze tha stakeholder mapping practice in order to determine the key stakeholder of the company. The object of this study is AXA Mandiri which is in the insurance company. Data collection was obtained through interviews with the management, questionnaire, secondary data, dan literature review. This study is a study of perception which means the classification of stakeholders in one company may vary with the other. According to the analysis results of stakeholder salience, strategic position of stakeholder, stakeholder power and interest, stakeholder intedependence, stakeholder power and scope, it can be concluded that the key stakeholders of AXA Mandiri are customers, shareholders, government and other institutions concerned, and bank partners. A good stakeholder relationship management will bring good impacts to the company financially or non financially, and also directly or indirectly. "

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Kemunduran suatu Kawasan Industri akibat berkurangnya sumber bahan baku berdampak pada perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Arun, Lhokseumawe (KEK-AL) adalah upaya revitalisasi untuk mendukung keberlanjutan kawasan industri ini. Setelah tiga tahun beroperasi, dampak keberadaan KEK-AL pada keberlanjutan kawasan belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh KEK pada keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi di kawasan industri dan wilayah sekitar, mengidentifikasi peran pemangku kepentingan, dan merumuskan model strategi pengelolaannya. Penelitian dilakukan tahun 2021-2022 dengan data time-series 2008-2021. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode analisis campuran dengan menggunakan metode pengukuran Statistical Matching, Stakeholder Analysis dan Analytic Network Process. Keberadaan KEK-AL berpengaruh positif pada keberlanjutan internal kawasan, tetapi belum menghasilkan perubahan untuk wilayah sekitar. Dibutuhkan peran penuh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan kemajuan dan keberlanjutan KEK. Model Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Berkelanjutan menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan ekonomi adalah prioritas utama, diikuti oleh keberlanjutan sosial dan lingkungan.

---

The decline of an industrial estate can impact the economy of the estate and the surrounding areas. Special Economic Zone of Arun, Lhokseumawe (SEZ-AL) was established to revive and advance the Arun industrial area. The research aims to assess SEZ-AL’s impacts on the environmental, social and economic sustainability of the industrial estate and surrounding areas; identify the roles of stakeholder; and establish the revitalization model. The research was conducted in 2021-2022 by using 2008-2021 time-series data. The research used a mixed analysis method, using Statistical Matching, Stakeholder Analysis and Analytic Network Process measurement methods. SEZ-AL has positive impacts on the internal industrial zone’s sustainability. However, it produces minimum impact to the surrounding areas. Extensive stakeholder engagements are needed to ensure the SEZ-AL’s advancement and sustainability. The established Revitalization Model indicates that economic sustainability is the main priority for SEZ-AL revitalization, followed by the social and environmental sustainability dimensions."

"Indonesia memiliki cadangan panas bumi sebesar 23 GW dan menduduki peringkat ke-dua terbesar di dunia. Saat ini, tenaga listrik yang dihasilkan dari energi panas bumi sebesar 2.3 GW dari target 7,214.5 MW di akhir 2025. Panas bumi memiliki sifat padat modal, kompleks dan risiko, sehingga investasi panasbumi menjadi kurang menarik. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelembagaan yang terlibat di pengembangan panasbumi dengan menggunakan pendekatan Stakeholder Analysis, Structural Equation Model (SEM) dan Analytic Hyrarchy Process (AHP). SA digunakan untuk menganalisis power dan interest dari masing-masing kelembagaan. SEM digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap kelembagaan panasbumi terhadap kinerja waktu sementara AHP digunakan untuk menganilisis model kelembagaan yang paling sesuai untuk pengembangan panasbumi di Indonesia. Penyelarasan hasil dari pendekatan tersebut didapatkan 14 kelembagaan yang menjadi Keystakeholder dengan bentuk model kelembagaan sentralisasi yang terdiri dari 3 klaster yaitu policy creator, facilitator dan accelerator, hasil ini diharapkan menjadi masukan sebagai model kelembagaan yang robust untuk mendukung penerapan pengembangan panasbumi.

---

Indonesia has geothermal reserves of 23 GW and is ranked second in the world. Currently, electric power produced from geothermal energy is 2.3 GW from the target of 7,214.5 MW by the end of 2025. This is because geothermal projects are capital intensive, complex, and risk, so investment less attractive. This study aims to evaluate the institutions involved in geothermal development using the Stakeholder Analysis (SA), Structural Equation Model (SEM) and Analytic Hirarchy Process (AHP) approaches. SA is used to analyze the power and interests of each institution. SEM is used to see the influence of each geothermal institution on time performance while AHP is used to analyze the institutional model that is most suitable for geothermal development in Indonesia. The results of this research were obtained 14 institutions key stakeholders in the form of a centralized institutional model consisting of 3 clusters, namely policy creator, facilitator and accelerator. This formulation is expected to be input into a robust institutional model to support geothermal development."

"ABSTRAKKebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihakyang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACTForeign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by theGovernment through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. Thegovernment and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years."