Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada strategi penyusunan laporan keuangan departemen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Keuangan Sekretariat Jenderal. Penyusunan ini menggunakan Sistem Akuntansi Instansi dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah secara singkat pokok permasalahannya adalah : (1) Bagaimana implementasi SAP di Sekretariat Jenderal dilihat dari aspek sumber daya, struktur birokrasi, komunikasi dan disposisi/sikap, (2) Bagaimana strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian analistis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 4 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan 1 orang Inspektur Keuangan Inspektorat Jenderal. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 13.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil total skor rata-rata ke empat variabel yaitu 3.15 yang berada pada kriteria BAIK, yang berarti bahwa untuk dapat mendukung keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada Sekretariat Jenderal ke empat aspek tersebut harus saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Strategi penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban laporan keuangan di Sekretariat Jenderal adalah dengan mengikuti setiap bulannya bagian akuntansi dan pelaporan menghubungi jajaran dibawahnya untuk dapat mengirimkan ADK, SPM, SP2D dan SSBP, setiap semester membuat surat teguran bagi Satker, serta diadakannya monitoring kedaerah yang tidak secara rutin mengirimkan arsip data komputernya. Bagi pelaksana/pegawai di kantor wilayah/UPT yang menangani sistem akuntansi keuangan agar dapat mengikutsertakan setiap pelatihan yang diadakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, mengingat selalu berubahnya aplikasi SAK, serta membuat pedoman penyusunan laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dimengerti.

---

This research focuses on the strategy for formulating the financial report in department in order to create transparency and accountability in managing state finances. The formulation of financial report accountability for Department of Law and Human Rights is performed by the Bureau of Finance of Secretariat General. This formulation is using the Organization Accounting System referring to the Government Accounting Standard (GAS). Theories applied in this thesis are theory of George C. Edwards III (1980) and other supporting theories. Based on brief problem identification, the main problems are: (1) How is the implementation of GAS at Secretariat General analyzed from the aspects of resources, structure of bureaucracy, communication and disposition, (2) How is the implementing strategy of Government Accounting Standard (GAS) to formulate the financial report accountability at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research is analytic descriptive with qualitative and quantitative approaches. The sample is generated using the method of Simple Random Sampling. Data are collected by depth interview with 4 officials at Bureau of Finance of Secretariat General and 1 Financial Inspector of Inspectorate General. Data collected are processed using SPSS 13.0. Descriptive analysis is based on four aspects in theory of George C. Edwards III (1980), which are resources, communication, disposition and structure of bureaucracy. Based on results of data analysis, the total average score of four variables is 3.15 which belongs to criteria good, which means that all indicators have been implemented in all regional offices/technical units. The strategies for government accounting standard implementation in formulating the financial report accountability are conducting trainings on Organization Accounting System (OAS) reminding the regular changing of budgeting code, contacting the units under the division of accounting and reporting to send ADK, SPM, SP2D, and SSBP, sending notification every semester to work units, and monitoring the regional offices that do not send the computer data archive routinely. The conclusion of the result is the four aspects of accounting standard implementation are in good condition, which means that to support the accomplishment of GAS, all aspects should interact to each other. The recommendations are all implementers at technical units/regional offices should join the training on OAS, Department of Law and Human Rights should make regulations on formulating the financial report, there should be established the internal control system (ICS) and clear work division.

Abstrak :
Sesuai dengan Peraturan Presiden, harga jual eceran untuk Jenis BBM Tertentu jenis Bensin Premium adalah Rp 6.000/liter. Harga jual eceran tersebut, untuk saat ini masih berada dibawah harga patokannya sehingga beban subsidi yang ditanggung Pemerintah cukup besar. Terlebih lagi dengan semakin meningkatnya harga minyak dunia. Jika dilihat dari jumlah volumenya maupun besaran subsidinya secara total, maka Bensin Premium merupakan jenis Bahan Bakar yang paling besar dibandingkan dengan dua jenis BBM yang lain. Karena hal itu sangat dibutuhkan sebuah kebijakan Pemerintah terhadap penetapan harga Bensin Premium dengan memperhatikan kemampuan keuangan negra namun tetap memperhatikan daya beli masyarakat. Dalam penetapan harga BBM jenis Bensin Premium dilakukan perhitungan dari segi harga patokannya maupun harga jual ecerannya. Untuk harga patokan dilakukan perhitungan berdasarkan least costnya maupun market pricenya. Sedangkan harga jual eceran dihitung dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengaruhnya terhadap indikator-ndikator ekonomi. Dan yang paling mendasar adalah penetapan kedua jenis harga tersebut harus melihat pengaruhnya terhadap keuangan negara. Dari hasil perhitungan didapat besarnya harga patokan akan sangat bergantung kepada tingkat harga minyak dunia karena harga minyak mentah merupakan komponen terbesar dalam struktur harga patokan. Harga patokan yang dihitung berdasarkan least cost menghasilkan jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan market price sehingga mengasilkan jumlah subsidi yang lebih sedikit pula sehingga lebih menguntungkan negara. Penyesuaian harga jual eceran menuju tingkat yang sesuai dengan keekonomiannya diperlukan untuk mengurangi beban keuangan negara (subsidi).

---

Based on Presidential Decree, regulated price for gasoline is Rp.6000/litre. Nowadays, that price is stil below the economic price, there fore the subsidy that must have been paid by the Goverment increased. On the other hand, there is increasing of oil price that has bad influence for national budget. In the 2006, the Goverment have to prepare Natioal Budget for subsidi till Rp60 T (forgasoline, kerosene and gas oil). If were fer to the volume of regulated fueland the amount of subsidy, we can see that Gasoline give shigher value than the others (kerosene and gas oil). Because of that, the Goverment needs the policy for regulated gas oline which depend on national budget but still taking no te of willingness to pay of people. When we try to make fuel policy of gasoline, we did it by calculate standard price and regulated price. For the regulated price, we didit based on its least co stand market price And for the regulated price, we decided it with taking note of willingness to pay and the impact of the changes of regulated price to macro indicator of economics such as, inflation, GDP, etc. The result showed that the standard price is depend on the world oil price because it is the biggest component or the structure of standard price. Standard price that calculated by least cost analysis give the lower price than use the market price. So, budget that must have been paid by government is lower. We need regulated price adjustment concern the economic price to minimize subsidy.

Abstrak :
Program Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Rintisan Sekolah kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor. Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana Program Rintisan SKM/SSN SMA diimplementasikan di Kota Bogor, dilihat dari pencapaian delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan postivisme dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor. Penelitian ini menemukan bahwa delapan standar nasional pendidikan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh SMA Rintisan dikarenakan adanya hambatan berupa komunikasi, sikap, sumber daya, dan birokrasi.

---

Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School (SKM/SSN) of High School. This research is studying about the implementation of Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School in Bogor City. The pioneer program is basically an integrated program which connects between policy (BSNP), policy implementer (pioneer school targeted), assistance and development of implementation concept (Directorate of Secondary Education Development), support and establishment from Province and Regency/City Education Office, and supervision and evaluation (Directorate of Secondary Education Development, Province and Regency/City Education Office). This program is an implementation of Government Regulation No. 19 Year 2005. The purpose of this research is to see how the Pioneer Program of SKM/SSN of High School is implemented in Bogor City, regarding to eight national education standards achievement, i.e.: contents standard, graduate competence standard, process standard, educator and education staff standard, instrument and infrastructure standard, management standard, funding standard, and education assessment standard. This research uses positivism approach with qualitative method. The research took place at SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor. The research found out that the eight national education standards have not been completely implemented by the Pioneer High School because of hindrances in communication, attitude, resources, and bureaucracy.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kesesuaian pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib dengan berdasarkan perjanjian Technical Barrier To Trade (TBT) dan Good Regulatory Practice (GRP). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan SNI secara wajib sudah sesuai dengan perjanjian Technical Barrier To Trade (TBT) dan Good Regulatory Practice (GRP), hanya saja dalam peraturan Indonesia masih terdapat kelemahan. Penelitian ini juga menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan menyarankan agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam perundingan pembentukan standar internasional sehingga standar internasional dapat mengakomodasi kepentingan Negara berkembang.

---

ABSTRACT
This thesis describes the conformity of the implementation of Indonesian National Standard (SNI) is required under agreements with the Technical Barrier To Trade (TBT) and Good Regulatory Practice (GRP). This study was a qualitative study using a normative study. The results of this study indicate that the application of mandatory SNI is in conformity with the agreement Technical Barrier To Trade (TBT) and Good Regulatory Practice (GRP), except that in Indonesia there are still regulatory weaknesses. This study also suggested that the Indonesian government to revise the Government Regulation no. 102 Year 2000 regarding National Standardization and suggested that developing countries can play an active role in negotiating the establishment of international standards so that international standards can accommodate the interests of developing countries.

Abstrak :
Latar Belakang. Cairan rehidrasi oral dan zinc telah menjadi terapi standar dalam tata laksana diare akut pada anak. Probiotik sudah digunakan secara luas pada kasus diare akut pada anak meskipun belum direkomendasikan oleh WHO. Penelitian yang membandingkan penambahan probiotik pada terapi standar masih sangat terbatas. Tujuan. Mengetahui efektivitas pemberian suplementasi probiotik pada terapi standar diare akut. Metode. Penelitian uji klinis acak tersamar ganda dilakukan pada anak usia 6 bulan sampai 36 bulan dengan diare akut tanpa dehidrasi dan dehidrasi ringan sedang, yang dilakukan di kelurahan Kenari, Jakarta Pusat antara bulan Oktober 2011 sampai Februari 2012. Kelompok perlakuan diberikan terapi standar ditambah probiotik Lactobacillus rhamnosus R0011 1.9 x 109 cfu dan Lactobacillus acidophilus R0052 0.1 x 109 cfu, sedangkan kelompok kontrol diberikan terapi standar dan plasebo. Luaran yang dinilai adalah durasi diare dan frekuensi defekasi. Penelitian ini bersifat intention to treat analysis. Hasil. Total 112 subjek masuk dalam penelitian, terdiri dari 56 subjek mendapat terapi standar ditambah probiotik, dan 56 subjek hanya terapi standar. Median lama durasi diare setelah terapi pada kelompok perlakuan yaitu 68,5 jam sedangkan pada kelompok kontrol 61,5 jam (p=0,596). Median frekuensi defekasi pada kelompok perlakuan yaitu 5 kali, sedangkan pada kelompok kontrol 5,5 kali (p=0,795). Simpulan. Pada penelitian ini tidak ditemukan penurunan durasi diare dengan penambahan probiotik pada terapi standar. Meskipun kelompok perlakuan memiliki frekuensi defekasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok kontrol, namun perbedaan tersebut tidak bermakna.

---

Background. Oral rehydration solution and zinc have been used as standard therapy for treating acute diarrhea in children. Probiotics are widely used in treatment of acute diarrhea in children, although it has not been recommended by WHO. Studies comparing supplementation of probiotics to standard therapy are still limited. Objectives. To know the efficacy of probiotic supplementation to standard therapy in acute diarrhea. Methods. A randomized double blind clinical trial was performed in children aged 6-36 months with acute diarrhea without dehydration or mild to moderate dehydration in Kenari sub district, central Jakarta, between October 2011 until Februari 2012. Supplemented group was given standard therapy and probiotics Lactobacillus rhamnosus R0011 1.9 x 109 cfu and Lactobacillus acidophilus R0052 0.1 x 109 cfu, while control group was given standard therapy and placebo. The outcomes were duration of diarrhea and frequency of defecation. Stool frequency was recorded daily until resolution of diarrhea. The analysis was based on intention to treat. Results. A total of 112 subjects were included in the study, consisted of 56 subjects in supplemented group and 56 subjects in control group. Median duration of diarrhea in supplemented group was 68,5 hours while in the control group was 61,5 hours (p=0,596). Median frequency of defecation in supplemented group was 5 times, while in the control group was 5,5 times (p=0,795). Conclusion. This study did not find shorter duration of diarrhea with supplementation of probiotics to standard therapy. Although supplemented group had lower frequency of defecation compared to control group, the difference was not significant.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang peranan ergonomi dalam ruang kerja terkait dengan penggunaan komputer di PT.X. Skripsi ini bertujuan agar pekerja memiliki pengetahuan mengenaipentingnya ergonomi dalam rangka meningkatkan kesehatan, terutama untuk mencegah terjadinya penyakit yang ditimbulkan akibat bekerja di depan layar komputer setiap hari. Penelitian ini adalah penelitian semi kualitatif, dengan mengambil data wawancara dari pekerja yang sehari-hari bekerja lalu kemudian melakukan analisa terhadap data-data tersebut berdasarkan standar ergonomi yang berlaku internasional.

---

This study sought to discover whether simple ergonomic interventions can have a significant impact on muscular pain in office workers. An office worker's environment was investigated for opportunities for physical improvements that would reduce pain that the worker suffers as a result of a shoulder injury. This study also analysis posture and subjectiver response to interviews. This study for office ergonomic. Improvements were noted especially during mouse use and source document handling. Subjective assessment of interventions revealed that the office worker was more satisfied with the new work environment and felt significantly less pain related to her shoulder injury, though problems were reported in becoming accustomed to the touchpad mouse.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang Evaluasi Proses Pembuatan SOP di PT DRA., sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola energi panas bumi. KAP FLS bertugas membantu pembuatan standar operasional prosedur PT DRA. Hal ini dilakukan dengan menganalisis prosedur di lapangan dan mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (PER MBU) PER- 18/MBU/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur. Proses Pembuatan Prosedur Operasional Standar telah sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam PER-18/MBU/2012, sesuai dengan evaluasi yang dilakukan. ......This internship report discusses Evaluating the Process of Creating SOP in PT DRA., a state-owned firm that manages geothermal energy. KAP FLS is in charge of assisting in creating the standard operational procedure for PT DRA. This is done by analyzing on- field procedures and following the guidelines set out in the Minister of State-Owned Enterprises (PER MBU) PER- 18/MBU/2012 regarding Guidelines for Developing Standard Operating Procedure. The process of Creating Standard Operational Procedures was in compliance with the purpose indicated in PER- 18/MBU/2012, according to the evaluation done.