Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumah sakit (RS) Syariah adalah RS yang melaksanakan semua aktivitas, baik pelayanan pasien maupun pengelolaan manajemennya berdasarkan pada prinsip-prinsip Maqashid Al-Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan indikator mutu dan standar pelayanan minimal RS Syariah terhadap kinerja pelayanan Medical Check-Up (MCU) di RS YARSI Jakarta. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods research) secara cross-sectional. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepatuhan petugas melakukan identifikasi pasien, kepatuhan petugas melaksanakan cuci tangan 6 langkah 5 momen, hijab (kerudung, baju pasien, atau kain) untuk pasien, pemasangan EKG sesuai gender, mengingatkan waktu salat ke pasien, dan gharar (ketidakpastian) mempunyai hubungan terhadap kinerja pelayanan MCU setelah sertifikasi Syariah di RS YARSI Jakarta berupa memperpanjang waktu pelayanan MCU, mencegah terjadinya infeksi kepada pasien MCU, tercegah dari kontaminasi, mengurangi keraguan dalam tindakan, tepat waktu, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Disarankan kepada RS YARSI Jakarta, khususnya di instalasi MCU agar alur pelayanan pasien MCU diikuti oleh seluruh petugas MCU, dilakukan pengarahan secara berkala untuk keseragaman pelayanan MCU, dan pemberian rewards/punishments kepada petugas MCU.

---

Sharia hospital is a hospital that carries out all activities, both patient care and management based on the principles of Maqashid Al-Shari'ah. This study aims to determine the relationship between quality indicators and minimum service standards of Sharia Hospital on the performance of Medical Check-Up (MCU) services at YARSI Hospital Jakarta. The design used in this research is a mixed methods research in a cross-sectional way. From the results of the study, it was found that the compliance of officers in identifying patients, compliance by officers in washing hands 6 steps 5 moments, hijab (veil, patient clothes, or cloth) for patients, installation of an ECG according to gender, reminding patients to pray, and gharar (uncertainty) had a relationship with the performance of MCU services after Sharia certification at YARSI Hospital Jakarta in the form of extending MCU service time, preventing infection to MCU patients, preventing contamination, reducing doubts in action, being on time, and no parties feeling aggrieved. It is recommended to YARSI Hospital Jakarta, especially at the MCU installation so that the flow of MCU patient care is followed by all MCU officers, regular briefings for uniformity of MCU services, and giving rewards/punishments to MCU officers."

"Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi). Desentralisasi di bidang pendidikan antara lain diwujudkan dalam bentuk restrukturisasi birokrasi pendidikan di daerah. Di daerah, perlu mempunyai persepsi yang sama tentang desentralisasi pendidikan, termasuk kesiapan yang sama dalam proses otonomi daerah. Pada Perkembangan selanjutnya, desentralisasi di bidang pendidikan bertumpu di tingkat sekolah dengan bertumpu pada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. Wujud nyatanya adalah diterapkannya manajemen berbasis sekolah (school based management). Hal ini juga dilaksanakan di Kotamadya Jakarta Selatan dimana Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Selatan melaksanakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, dan sekolah melaksanakan manajemen berbasis sekolah dalam kontek Kotamadya Jakarta Selatan.Tujuan penelitian adalah mendiskripsikan pelaksanaan kebijakan dan menganalisis hasil penerapan standar pelayanan minimal pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, Focus Group Discussion (FGD),dan studi kepustakaan, dengan metode analisis data adalah deskriptif.Hasil penelitian adalah ketersediaan kurikulum nasional untuk tiap sekolah menengah pertama negeri di Jakarta Selatan diikuti oleh semua sekolah yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan sekolah dan potensi di daerah; kondisi peserta didik berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP di Jakarta Selatan pada tahun 2004 sebesar 107,59 % mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2006 sebesar 120,74 %, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2004 sebesar 73,26 % juga mengalami peningkatan yang bagus sehingga pada tahun 2006 meningkat menjadi 88,3 %. Jumlah pendaftaran ke sekolah menengah pertama negeri juga meningkat, prosentase kelulusan sekolah menengah pertama negeri jakarta selatan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 sebesar 99,35 % dan pada tahun 2006 sebesar 99,93 % hampir mendekati 100 %, prosentase siswa mengulang dan putus sekolah relatif kecil; untuk ketenagaan jumlah guru yang berkualifikasi untuk sekolah standar nasional dan reguler berkisar 72-95 %; kondisi sarana dan prasarana ketersediaan ruang-ruang kelas untuk belajar hampir semuanya mencukupi walaupun masih ada sekolah yang dipakai untuk dua shift (pagi dan siang), ruang laboratorium hampir semua sekolah memiliki walaupun tidak sama jumlahnya, ada yang tiga laboratorium dan dua laboratorium, serta setiap sekolah mempunyai lapangan untuk berolah raga walaupun ukuran lapangan tiap sekolah berbeda-beda; untuk pembiayaan sekolah berasal dari APBN dan APBD yang berupa dana BOS sebesar Rp. 27.000 per bulan dan BOP sebesar Rp. 100.000 per bulan, serta dana dari masyarakat atau orang tua murid khusus untuk sekolah standar nasional, sedangkan sekolah reguler tidak, serta sumbangan lain yang tidak mengikat; setiap sekolah menengah pertama negeri di Jakarta Selatan sudah menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dengan melaksanakan program sekolah yang telah direncanakan; dan untuk komponen peran serta masyarakat tiap sekolah berbeda, dan hampir tiap sekolah mengangkat ketua komite sekolah dari tokoh masyarakat setempat atau wakil dari orang tua murid.Dari semua komponen yang ada dalam standar pelayanan minimal beserta indikator-indikatornya bahwa capaian yang didapat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah pertama negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut : Output nya pada sekolah standar nasional prosentase daya serap kurikulum nasional maupun kurikulum lokal melebihi yang ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar 90 persen, sedangkan sekolah reguler masih dibawah SPM yaitu sebesar 75 persen, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni untuk sekolah standar nasional maupun sekolah reguler rata-rata mengalami peningkatan. Jumlah pendaftaran siswa pada sekolah menengah pertama meningkat serta siswa yang putus sekolah berkurang; Outcome nya Prestasi siswa bagus dan nilai ujian nasional pada sekolah pertama negeri standar nasional pada tahun ajaran 2005/2006 berkisar antara 7,8 hingga 8,83 sedangkan pada sekolah menengah pertama negeri yang reguler prestasi siswanya rendah dan nilai ujian nasional rata-rata dibawah 7,5; Dampaknya banyak orang tua murid lebih tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah menengah pertama negeri standar nasional supaya mendapatkan prestasi pendidikan yang lebih baik, dengan prestasi pendidikan yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan, sedangkan untuk sekolah reguler adalah sebaliknya.

---

Educational decentralization concept can truly be developed for a long time using centralized education regulation principle and decentralized education performance. Decentralization in field education is realized by restructuring educational bureaucracy in the regions. The regions need to have the same perception about educational decentralization and at the same time the regions were making preparations to process regions autonomy. In the next process, educational decentralized rested on school which is improving in all level. The real manifestation is applying school based management. This has been properly implemented at municipality of South Jakarta where Sub Service of Basic Educational there implement grade and middle educational performance and school implement such school based management in context of South Jakarta municipality.The purpose of the research is both to describe education minimum standard service policy implementation and analysis to apply education minimum standard service at state junior high school at South Jakarta. The method of this research is qualitative approach, data collecting with observation, interview, focus group discussion and literature study, by data analysis method is descriptive.The result of this research is availability of national curriculum for state junior high school at South Jakarta followed by all schools, i.e Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), which is appropriate with the purpose of national education and also appropriate with condition, region potency, education unit and student. Hence, curriculum is designed by educational unit for enabling the adjustment of educational program and it is appropriate with the school need and region potency; condition of educative participant based on harsh participation index (APK) of junior high school at South Jakarta in the year 2004 is 107,59 % significantly in the year 2006 it had increased to 120,74 %. The pure participation index (APM) in the year 2004 is 73,26 % also good improvement in the year 2006 it had increased to 88,3 %. Total enrolment at junior high school at South Jakarta is also rise, for last two years the graduation percentage of state junior high school at South Jakarta increase 99,35 % and 99,93 % in the year 2005 and 2006 respectively. Percentage of the students who should recur and drop out is less. The qualified teacher for both national standard school and regular school is around 72-95 %; structure and infrastructure conditions is enough although a bit of them still use school rooms for two shift (morning and afternoon), almost every school have laboratory although the number of laboratory is not the same, some school has two laboratory and some of them has more than two laboratory and also most of school has different size of playing field. School costs derived from APBN and APBD such as BOS fund Rp. 27.000 per month and BOP fund Rp. 100.000 per month and also fund of student's parent or society for national standard school specially, whereas for regular school does not and also independent other contribution. Every state junior high school at South Jakarta has applied Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) by executing the school program which have been planned. Component of society participation for each school is not same and almost every school lift the school committee chief from local elite figure or student parent representative.The achievement of all existing components at minimum standard service along with those indicators it be concluded that the achievement of educational performance at state junior high school of South Jakarta as follows : output : national standard junior high school of is percentage of national curriculum absorption and local curriculum exceed the set in SPM that is equal to 90 percent, whereas for regular school it is under SPM, i.e, 75 %. Both harsh participation index and pure participation index either for national standard and regular school had increased on average. Total students enrolment at state junior high school had increased and drop out students had declined. Out come , student achievement is good and national test values for national standard junior high school in year 2005/2006 is around 7.8 to 8.83, whereas at regular junior high school is unfavorable and their national test result is under 7.5 on average. Hence, the impact of that condition many parents more interested to enroll to national standard junior high school in order to get better educational achievement and they wish it may increase human resources quality, it may increase prosperity. Whereas for the regular school is on the contrary."

"Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan standar pelayannan minimal pada RSUD Kabupaten Bekasi bagian rawat inap dan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelayanannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi SOP khususnya pada rawat inap sudah terlihat kelengkapannya akan tetapi banyak tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, sedangkan dari SDM memang suatu dilema rumah sakit pemerintah daerah yang kekurangan untuk tenaga ahlinya, dan dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dari sistem pemeliharaannya. Sehingga kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih sedikit banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan yaitu baik dari segi SOP, SDM, dan juga sarana dan prasarana. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diharapkan RSUD Kabupaten Bekasi membuat SPM yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dan direvisi serta ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan.

---

This study aimed to know the implementation of minimum service standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi installation of inpatient care and obstacles that occur in the implementation. This study uses a quality approach with conduct and depth interviews with selected informants involved in the implementation of Minimum Service Standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi.

The results showed that in terms of the SOP specifically on the completeness of hospitalization would have seen but that a lot of action does not comply with the SOP, while the human resources is an issue that local government hospitals for lack of expertise, and in terms of facilities and infrastructure is adequate, but still less of system maintenance. So in summary, the implementation of Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi not optimally implemented, because the state hospital which is still a bit much to have weaknesses and shortcomings, namely in terms of SOP, Human Resources, and also the facilities and infrastructure.

Researchers suggest the General Hospitals Kabupaten Bekasi is expected to more work together and do a good coordination with the local governments in order to find the best solution, and hoped to make Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi appropriate to the circumstances and the ability of General Hospitals Kabupaten Bekasi and revised and improved gradually in accordance with the provisions of the Health Department."

"Public health center as the &ont line in health development must increase management execution so that in conduct health service can in an optimal fashion. Not yet activity program achievement pickings the maximal at public health center exist in Tasikmalaya regency, show that utilization public health center as according to the fimction by society not yet optimal, mean that performance public health center in this case concem management execution public health center at Tasikmalaya regency still necessary increased again, because function and good management execution very influential towards success a program or well~being efforts that done public health center. Central figure in management execution that is head public health center, there education background medical scholar, society health scholar, and general scholar/nurse.This research aims to detect description management process execution at public health center and factors that connected management process public health center that lead by head public health center that background education differ at Tasikmalaya regency in year 2006, with system approaching consist of input variable (human resource : official total, leadership, erudition, motivation, double function, work load, repaymenthncentive, limd, and infrastnicnue tools), process (planning, activation and execution, monitoring, controlling, constmction, and evaluation) and output variable (perfomiance public health center).This research is done with qualitative approach with analytic plan passes in-depth interview, observation, and document study in six public health center that canvassed, and research time in April and May 2007. From result research inferential that in carry out management function at public health center, each public health center both for led by education medical scholar, society health scholar, and general scholar/nurse, in apply strategy, integrate and coordinating, motivating, overcome conflict, ascertain activity execution, and evaluate activity result, very various, but in principle that all can done in the effort subsidize management iiinction execution at public health center.As to lixctors that management execution public health center, with deficit existence or energy limitedness or human resource either through also quality, directly also not direct influence management function execution at public health center, also operational fund public health center that felled less, for infrastructure tool, physical building Karangjaya public health center improper wear, construction under communication from regcncy health senrice. also not yet optimal. in management function execution, begin from planning/PZKT, activation and execution that is workshop monthly at public health center, supervision, control, constmction, and evaluation, each public health center carry out, but in the case of the execution not yet optimal, especially in planning/P2l"

"ABSTRAKFungsi pelayanan publik dari waktu ke waktu harus terus ditingkatkan. Namun keseimbanganantara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang diterapkan harus diwujudkan. Indikator pelayanan publik menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi pelayanan yang telah diberikan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan berbasis standar pelayanan minimal di Kabupaten Samosir dianalisis berdasarkan pada kriteria pelayanan publick selain itu, untuk menganalisa tata kelola pemerintahan dapat digunakan metode ASOCA. melalui analisis tat kelola pemerintahandan analisa kualitas pelayanan publik, Model HoRAS direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Samosir."

"Tesis ini membahas Evaluasi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 Terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Pada Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain non-eskperimental. Hasil penelitian Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada indikator pelayanan hipertensi yang mengalami kenaikan signifikan dalam renstra DKI Jakarta tahun 2017-2022 didalam faktor struktur yang paling berperan dalam peningkatan ketercapaian signifikan tersebut adalah bentuk program yang terjadwal seperti kegiatan posbindu dan KPLDH serta kegiatan strategis daerah yang dilaksanakan di pasar, trans jakarta, taman dan MRT, kemudian terdapat juga kerjasama lintas sector seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Disnakertrans. Kemudian hasil penelitian menyarankan dinas kesehatan DKI Jakarta dapat menyusun kebijakan terkait pelayanan hipertensi yang terpisah dengan program lain, termasuk kebijakan pembiayaan kesehatan SPM hipertensi sebagai mandatory regulation dalam hal penyusunan unit cost untuk masing-masing komponen layanan sebagai dasar perumusan costing SPM hipertensi. Kemudian penguatan kebijakan lintas sektor dan program dalam upaya perluasan cakupan pelayanan SPM khususnya hipertensi melalui pendekatan kolaborasi, serta memberikan edukasi dan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan rutin terkait dengan hipertensi.

---

This thesis discusses the Evaluation of the DKI Jakarta Provincial Health Office's Strategic Plan for 2017-2022 on Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on Health Service Indicators for Hypertension Sufferers. This research is a qualitative research with non-experimental design. The results of the research on Implementation of Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector on hypertension service indicators which experienced a significant increase in the DKI Jakarta strategic plan for 2017-2022 in the structural factors that play the most role in increasing this significant achievement are the form of scheduled programs such as posbindu and KPLDH activities as well as activities regional strategies carried out in markets, trans jakarta, parks and the MRT, then there is also cross-sector cooperation such as the Social Service, the Education Office and the Manpower and Transmigration Office. Then the results of the study suggest that the DKI Jakarta Health Office can formulate policies related to hypertension services that are separate from other programs, including the hypertension MSS health financing policy as a mandatory regulation in terms of compiling unit costs for each service component as the basis for the formulation of hypertension MSS costing. Then strengthening cross-sectoral policies and programs in an effort to expand the scope of MSS services, especially hypertension through a collaborative approach, as well as providing education and socialization to the public about the importance of carrying out routine checks related to hypertension."

"Dinas Kesehatan Kota Binjai bertanggung jawab menyediakan pelayanan dasar pada kelompok berisiko terinfeksi HIV. Total anggaran pada Dinas Kesehatan meningkat dari tahun 2019-2022, namun Kinerja pelayanan dasar HIV mengalami penurunan dari tahun 2019-2021 sebesar 11,8%, 7,07%, 5,2% dari target 100%. Penelitian bertujuan menghitung kesesuaian anggaran berbasis kinerja dengan anggaran yang tersedia serta faktor struktur dan proses yang mempengaruhi penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga memberikan gambaran masalah dan penyebab kesenjangan anggaran dan kinerja pada pelayanan dasar HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2022. Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain Rapid Assessment Prosedur (RAP), menggunakan instrumen wawancara mendalam kepada 14 (empat belas) informan dan telaah dokumen untuk melihat secara cepat dan memberikan masukan perbaikan bagi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada pelayanan dasar kelompok berisiko terinfeksi HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2022. Hasil penghitungan anggaran berdasarkan target kinerja Tahun 2022 sebesar Rp. 648.295.342 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.188.202.607. Sementara kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor struktur meliputi pemahaman dan kompetensi SDM, dukungan kebijakan, kurang tersedia data dan informasi akurat menggunakan sistem informasi kesehatan. Pada komponen proses kurangnya partisipasi masyarakat, skala prioritas dalam perencanaan dan penganggaran, komunikasi dan koordinasi, sinkronisasi dan fragmentasi penyusunan anggaran, penyerapan anggaran yang belum optimal, efektivitas monitoring dan evaluasi belum dijadikan dasar perbaikan kebijakan anggaran tahun depan. Komitmen daerah masih lemah untuk program pelayanan dasar HIV. Penelitian ini menyimpulkan terdapat ketidaksesuaian anggaran untuk mencapai kinerja yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada pelayanan dasar kelompok berisiko terinfeksi HIV di Dinas Kesehatan Kota Binjai pada Tahun 2022. Diperlukan peningkatan kapasitas dan keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, menyediakan data dan informasi terintegrasi, mengggunakan sistem informasi seperti Siskobikes dalam proses anggaran, meningkatkan komitmen dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah sehingga alokasi anggaran dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kinerja pelayanan dasar bagi kelompok berisiko terinfeksi HIV.

---

The Public Health Office of Binjai Municipality is responsible for providing basic services to groups at risk of HIV infection. The total budget at the Health Service has increased from 2019-2022, but the performance of basic HIV services has decreased from 2019-2021 by 11.8%, 7.07%, 5.2% of the 100% target. The research aims to calculate the suitability of performance-based budgeting with the available budget as well as the structural and process factors that influence the preparation of performance-based budgeting, so as to provide an overview of the problems and causes of budgetary and performance gaps in HIV basic services at the Binjai City Health Office in 2022. The research method was carried out using an approach Descriptive qualitative using the Rapid Assessment Procedure (RAP) design, using in-depth interviews with 14 (fourteen) informants and document review to see quickly and provide input for improvements to the implementation of performance-based budgeting in basic services for groups at risk of HIV infection at the Binjai City Health Office 2022. The budget calculation results are based on the 2022 performance target of Rp. 648,295,342 with a budget allocation of Rp.188,202,607. Meanwhile, this gap is influenced by structural factors including understanding and competence of human resources, policy support, lack of availability of accurate data and information using health information systems. In the process component, lack of public participation, priority scale in planning and budgeting, communication and coordination, budget synchronization and fragmentation, budget absorption that is not optimal, monitoring and evaluation effectiveness has not been used as a basis for improving next year's budget policy. Regional commitment is still weak for basic HIV service programs. This study concludes that there is a budget mismatch to achieve the performance set with the budget allocation available for basic services for groups at risk of HIV infection at the Binjai Municipality Public Health Office in 2022. Capacity building and involvement of all organizational components is needed in preparing performance-based budgeting, providing data and information integrated, using information systems such as Siskobikes in the budget process, increasing commitment and budgetary support from the central and regional governments so that budget allocations can meet the needs to achieve basic service performance for groups at risk of HIV infection."

"ABSTRAKStandar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai mutu dan jenis pelayanan dasaryang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secaraminimal. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017capaian SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar 72,3 , pelayanan kesehatan ibubersalin sebesar 73,8 dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 64,82 masih di bawah target 100 . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktorpenentu implementasi Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anakserta hambatan dan upaya yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan desan Rapid Assesment Procedure RAP melalui pengumpulan data primer dandata sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi SPM BidangKesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan 4 faktor yangberpengaruh terhadap implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi danstruktur birokrasi belum berjalan optimal. Faktor penentu yang mempengaruhiimplementasi SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KIA di Kabupaten Tanah Bumbuadalah pada aspek sumber daya manusia namun saling dipengaruhi oleh aspek yanglainnya.. Masukan bagi Pemerintah Daerah agar membuat kebijakan daerah terkait SPMBidang Kesehatan Pelayanan KIA agar implementasi yang dilakukan dapat berjalansecara maksimal dan menyeluruh.

---

ABSTRACTMinimum Service Standards MSS are provisions concerning the quality and type ofbasic services that are mandatory government affairs that are eligible for citizens to beeligible. Based on the profile of the District Health Office of Tanah Bumbu Regency in2017, the achievement of MSS in pregnant women 39 s health service is 72.3 , maternalhealth service 73,8 and newborn health service 64,82 is still under 100 target.This study aims to analyze the determinants of the implementation of Minimum ServiceStandards of Maternal and Child Health MCH Services and the obstacles and effortsare undertaken. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure RAP descriptions through primary data collection and secondary data. The result ofthe research shows that the implementation of MSS in the field of health service ofMCH in Tanah Bumbu Regency based on 4 factors affecting the implementation ofcommunication, resources, disposition and bureaucratic structure has not run optimally.The determinant factors affecting the implementation of MSS in Health Service ofMCH Service in Tanah Bumbu Regency is in human resource aspect but influenced byother aspect. Input for Local Government to make regional policy related MSS FieldHealth Service MCH for implementation can be run maximally and thorough. "

"Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.

---

Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff."

"ulisan ini membahas mengenai kinerja pelayanan angkutan umum pada tiga jenis angkutan yang berbeda, yaitu bus Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT, halte Transjakarta, angkutan kota Non Jak Lingko, dan mikrotrans Jak Lingko yang beroperasi di Kecamatan Pasar Minggu. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis kepuasan penumpang terhadap kinerja dari angkutan umum dengan menggunakan dua metode, yaitu metode IPA (Importance Performance Analysis) serta metode CSI (Customer Satisfaction Index) dengan variabel penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 untuk Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Jenis penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara pengambilan data responden menggunakan kuesioner online (Google Form) melalui media sosial serta menyebarkan kartu survei di lapangan baik pada halte ataupun di dalam angkutan. Metode analisis data dilakukan menjadi dua jenis data berdasarkan sering tidaknya penumpang menggunakan angkutan umum, yaitu data keseluruhan (kategori sering dan jarang), dan data sebagian (kategori sering saja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan penumpang terhadap kinerja bus Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT, halte Transjakarta, angkot Non Jak Lingko, dan mikrotrans Jak Lingko berturut-turut adalah 85,716% (sangat baik), 80,606% (sangat baik), 71,837% (baik), dan 76,461% (sangat baik).

---

This paper discusses the performance of public transport services on three different types of transportation, namely Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT buses, Transjakarta bus stops, Non Jak Lingko city transportation, and Jak Lingko microtrans operating in Pasar Minggu District. The purpose of this study is to analyze passenger satisfaction on the performance of the public transport using two methods, namely IPA method (Importance Performance Analysis) and the CSI method (Customer Satisfaction Index) with assessment variables referring to the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2015 for Transportation People With Public Motorized Vehicles On Routes. This type of research uses a quantitative approach by collecting respondent data using an online questionnaire (Google Form) through social media and distributing survey cards in the field either at bus stops or in transportation. The method of data analysis is carried out into two types of data based on whether or not passengers use public transportation, namely overall data (frequent and rare categories), and partial data (frequent categories only). The results showed that passenger satisfaction with the performance of Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT buses, Transjakarta bus stops, Non Jak Lingko city transportation, and Jak Lingko microtrans respectively were 85.716% (very good), 80.606% (very good) , 71.837% (good), and 76.461 (very good)."