Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The policy of Final National Examination (UN) standardization has caused madrasah to become trapped in practical efforts to help students pass by focusing on repetitive practice of test in the examination subjects. Learning was not a process of developing or maturing, but one of earning high test scores and passing the UN. Ironically, the development of student potential was not a priority for the teaching-learning process as a result of the high importance given to test scores. The deification of test scores and the application of the policy of standardization have resulted in the process of education causing fear in students. Finally, students experience stress and depression due to fear of failing the UN. Therefore, the policy of standardization of passing grades in the UN must be changed to reflect the spirit of decentralization and regional autonomy and appreciation of diversity of school quality and capacity for teaching and learning. Data collection methods were in depth interviews and document analysis.

Abstrak :
Sistem Manajemen Mutu SNI 19-17025-2000 merupakan standar nasional mengenai sistem mutu pada laboratorium pengujian dengan tujuan agar dapat memberikan kepastian mutu untuk memenuhi persyaratan pelanggan dengan harapan pelanggan menjadi puas. SNI 19-17025-2000 merupakan revisi dari ISO Guide 25 yang telah dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Laboratorium Pengujian Balai Besar Industri Agra (BBIA) menerapkan SNI 19-17025-2000 sejak laboratorium pengujian BBIA diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)- BSN pada bulan Nopember 1999. Laboratorium Pengujian BBIA menerapkan sistem manajemen mutu SNI 19-17025-2000 untuk memenuhi permintaan pelanggannya sebagai konsistensi di bidang laboratorium pengujian yang selalu bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem manajemen mutu SNI 19-17025-2000 lebih memberi kepastian mutu kepada pelanggannya baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal yang tidak dapat dipungkiri untuk mengantisipasi terhadap era perdangan bebas yang untuk AFTA sudah dimulai pada tahun 2001 Kajian ini bertujuan untuk melihat kepastian mutu yang diberikan oleh laboratorium pengujian BBIA kepada pelanggannya melalui penerapan (peragaan) SNI 1 9-1 7025-2000 dengan menggunakan metode evaluasi. Metode evaluasi ini dipakai untuk mengetahui seberapa jauh konsistensi penerapan SNI 19-17025-2000 dengan mengevaluasi (memeriksa) terhadap dokumen-dokumen mutu, laporan hasil audit sistem mutu, laporan hasil kaji ulang manajemen, laporan pengaduan pelanggan, dan hasil penilaian dari lembaga sertifikasi. Kemudian diperiksa apakah ada korelasi antara kepastian mutu dengan kepuasan pelanggan berdasarkan penilaian dan persepsi pelanggan dengan menggunakan eksplanatif. Pada kajian ini teknik sampling yang dipakai adalah acak sederhana dan populasi yang dipilih merupakan pelanggan dari wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi (Jabotabek), Pada kajian ini juga dipakai antara lain teori manajemen stratejik, pemasaran, dan sistem manajemen mutu. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Laboratorium Pengujian BBIA konsisten dalam penerapan SNI 19-17025-2000, yang secara langsung memberikan kepastian mutu pada sistem manajemen mutunya. Berdasarkan data dan informasi dari hasil print out dari program SPSS 11,0 diperoleh kesimpulan bahwa pelanggan puas terhadap mutu yang diberikan oleh laboratorium pengujian BBIA dengan penerapan SNI 19-17025-2000. Juga diperoleh hasil dari kuesioner terhadap pendapat atau persepsi dari para ahli eksternal dan internal dibidang laboratorium pengujian BBIA bahwa keberadaan dan kemampuan laboratorium pengujian BBIA sesuai dengan out put dari penerapan SNI 19-17025 secara konsisten. Disarankan, agar dalam upaya meningkatkan kepuasan pelanggan, laboratorium pengujian BBIA perlu memberikan perhatian serius terhadap faktor-faktor lain diluar jaminan mutu antara lain: faktor-faktor pelayanan, sistem informasi pelanggan (bulletin, leaflet, web site, dll), sistem pemesanan/order, sistem pengambilan contoh yang diuji ke perusahaan, seminar, pelatihan-pelatihan, harga dan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh kepada kepuasan pelanggan. Hasil kajian ini belum dapat disimpulkan secara umum dan menyeluruh disebabkan masih memiliki kekurangan (keterbatasan) antara lain: ruang lingkup kajian, sampel, populasi, dart hanya bersifat pada satu studi kasus laboratorium pengujian. Oleh karena itu untuk dikemudian hari dapat diharapkan terlaksananya kajian lanjutan yang lebih solid, utuh, dan terpadu, dimana outputnya dapat memberikan manfaat dan dampak yang luas terhadap daya saing laboratorium-laboratorium uji.

Abstrak :
Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini sering kali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Departemen Pertanian, sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab pada penentu kebijakan, standarisasi, dan sosialisasi pertanian di seluruh wilayah RI tidak dapat dipungkiri juga membutuhkan informasi yang berkualitas guna menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Seiring dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi di sektor pemerintahan, maka semakin pentinglah peran informasi yang berkualitas bagi sektor ini. Keamanan informasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila faktor-faktor pendukungnya tidak dipertimbangkan. Media untuk menghasilkan informasi, menyimpan informasi dan menyebarkan informasi baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan harus diperhatikan sebagai aspek teknis dari keamanan sistem informasi. Begitu pula dengan aspek non teknis seperti kebijakan keamanan informasi, tata kelola, yang meliputi tugas dan tanggung jawab masing-masing personil juga harus diperhatikan dalam pengembangan manajemen keamanan sistem informasi yang komprehensif di Departemen Pertanian. Evaluasi sistem keamanan informasi perlu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan asset sekaligus menjamin kegiatan pertukaran informasi dapat berjalan dengan aman dan seamless (mulus). Aspek yang dikaji meliputi aspek kebijakan dan prosedur keamanan informasi (policy) meliputi arsitektur dan model keamanan infomasi, aspek keamanan fisik, aspek teknis, aspek personil, dan aspek tata kelola sistem informasi.

---

Information security is one of the most important aspect of an information system. Unfortunately the owners and the managers of information system do not give enough attention to this aspect. Department of Agriculture that was responsible to policy makers, standardization, and socialization of agriculture development could not be ignored also needed good quality information in order to undertakes the task of the subject as it should be. The role of information in the government sector become important because of the expanding of the utilization information technology in this sector. Information security could not be implemented completely if the supporting factors were not considered. The media that produce, keep and spread the information such as hardware, software as well as network equipment must be considered as the technical aspect of the information security system. In the other hand, non technical aspect such as information security policy, information security management system , that covered the task and responsibility of each personnel must be considered into the development of the management of information security in Department of Agriculture. Evaluation of information security system at Department of Agriculture was made as efforts to maintain the security assets and simultaneously to guarantee the information exchange activity could be running safely and seamless (smooth). The aspect that was studied were the information security procedure (policy), architecture and security model, physical security aspect, technical aspect, personnel aspect, and management of information system aspect.

Abstrak :
GOR Bulu Tangkis di Jakarta Timur dapat dikategorikan sesuai standardisasi yang terbentuk melalui strategi bauran pemasaran (marketing mix) 4P dan brand equity. Seringkali ditemui para pengelola GOR Bulu Tangkis kurang memperhatikan komponen-komponen pembentuk standardisasi GOR Bulu Tangkis. Padahal standardisasi pada GOR Bulu Tangkis akan memudahkan pemain dalam memenuhi motivasinya bermain bulu tangkis di GOR Bulu Tangkis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui standardisasi GOR Bulu Tangkis di Jakarta Timur serta pola spasial pemilihan lokasi GOR Bulu Tangkis oleh pemain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan teknik in-depth interview dan observasi lapangan. Analisis deskriptif dan analisis spasial digunakan untuk menjelaskan karakteristik lokasi GOR Bulu Tangkis serta pola spasial pemilihan pemain. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar GOR Bulu Tangkis di Jakarta Timur masih berstandar lokal. Hanya GOR Sarwendah yang masuk dalam kategori GOR Bulu Tangkis berstandar nasional. Pemain dengan motivasi existence, relatedness, dan growth akan memilih GOR Bulu Tangkis dengan jarak yang paling dekat dari rumah. Namun bagi pemain growth, fitur produk dan brand equity menjadi komponen penting yang perlu dipertimbangkan ketika akan bermain di GOR Bulu Tangkis. ...... Badminton Hall in East Jakarta can be categorized according to the standardization formed through the 4P marketing mix strategy and brand equity. It is often found that the owners of the Badminton Hall do not pay attention to the components that make up the standardization of the Badminton Hall. Whereas standardization at the Badminton Hall will make it easier for players to fulfill their motivation to play badminton at the Badminton Hall. The purpose of this study was to determine the standardization of the Badminton Hall in East Jakarta and the spatial pattern of choosing the location of the Badminton Hall by players. The method used in this study is a qualitative approach with in-depth interview techniques and field observations. Descriptive analysis and spatial analysis were used to explain the location characteristics of the Badminton Hall and the spatial pattern of player selection. The results show that most of the Badminton Halls in East Jakarta still have local standards. Only GOR Sarwendah is included in the category of national standard Badminton Hall. Players with the motivation of existence, relatedness, and growth will choose the Badminton Hall with the closest distance from home. However, for growth players, product features and brand equity are important components that need to be considered when playing at the Badminton Hall.

Abstrak :
ISO 9000 adalah satu-satunya standar sistem manajemen mutu yang diakui dunia dan bersifat global, serta dapat diterapkan untuk berbagai jenis industri maupun organisasi. ISO 9000 yang dipakai saat ini adalah ISO 9000 versi 2000 dan merupakan hasil revisi terbaru, yang lebih fleksibel dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, serta lebih menekankan pada peranan dan tanggung jawab manajemen puncak terhadap sistem manajemen mutu. Standar ini begitu penting bagi industri kita karena semua perusahaan yang ingin menjual produknya di pasaran internasional, harus terlebih dahulu memiliki registrasi melalui sertifikat ISO 9000. Mengingat pentingnya standar ini, Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) telah melakukan upaya sosialisasi dan pelatihan tentang sistem manajemen mutu, khususnya untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan bahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor:34 /MPP/SK/1996 untuk mendorong peningkatan sistem manajemen mutu di UKM. Masih sedikitnya organisasi di Indonesia yang mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9000 menunjukkan masih lemahnya kesadaran organisasi akan pentingnya / manfaat ISO 9000 dan bahkan ada kecurigaan bahwa penerapan ISO 9000 hanyalah merupakan persyaratan dari suatu negara maju untuk menghambat masuknya barang/jasa ke negara tersebut. Perolehan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2000 di perusahaan perak HS SILVER 800-925 dan CV YANI'S GALLERY adalah bukti bahwa industri kecil mampu dan dapat memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2000 dan sekaligus merupakan hasil kongrit program sertifikasi dari Depperindag, yang selama ini masih diragukan keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui presepsi pimpinan di kedua perusahaan perak tersebut terhadap manfaat ISO 9001 : 2000 dan kepuasan pelanggan internal dengan adanya penerapan sistem manajemen mutu tersebut .Bila perusahaan perak menerapkan ISO 9001 : 2000 secara benar dan konsekuen dan didasari untuk kepentingan organisasi, maka pasti akan merasakan manfaat dari penerapan ISO 9000 tersebut. Salah satu bukti pengukuran keberhasilan penerapan ISO 9001 : 2000 adalah dengan mengukur kepuasan pelanggan internal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara studi kasus dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi di lapangan. Untuk presepsi pimpinan diambil pimpinan perusahaan atau Wakil Manajemen, sedangkan jumlah sampel yang diambil untuk kepuasan pelanggan internal adalah 35, dengan Cara pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling, Wawancara selain kapada pimpinan juga dilakukan kepada wakil manajemen, dan tim ISO 9000 di perusahaan. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara apa yang dikatakan dan ditulis dalam dokumen dan hasil wawancara dengan apa yang sesungguhnya dikerjakan. Presepsi pimpinan terhadap ISO 9001 2000 dikatakan bermanfaat apabila nilai rata-rata penilaian per item adalah ≥1 (cukup bermanfaat), sedangkan untuk kepuasan pelanggan internal dinyatakan meningkat apabila rata-rata jumlah nilai responden ≥ 20 atau rata rata penilaian per item adalah ≥ 1 (sedikit lebih puas ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa presepsi pimpinan HS SILVER 800-925 terhadap ISO 9001 : 2000 adalah dapat memberikan manfaat internal maupun eksternal dengan nilai rata-rata penilaian per item pernyataan = 2 (bermanfaat). Sedangkan presepsi pimpinan CV Yani's terhadap ISO 9001 : 2000 adalah dapat memberikan manfaat eksternal, dengan rata-rata penilaian per item = 2,06 (bermanfaat) tetapi hanya sedikit sekali bisa memberikan manfaat internal, dengan nilai rata-rata per item = 0,55 atau sedikit diatas netral (0). Kepuasan pelanggan internal di HS SILVER 800-925 dapat meningkat, yaitu dengan rata-rata jumlah nilai responden 25,13 atau rata-rata penilaian per item = 1,25, sedikit diatas nilai 1 (Sedikit lebih puas) dengan jumlah responden yang menyatakan puas (memberikan nilai posip) sejumlah 75,32 %,. Sementara di CV Yani:s Gallery tidak dapat meningkatkan kepuasan pelanggan internal , yaitu dengan rata-rata jumlah nilai responden 2,42 atau rata-rata penilaian per item = 0,12, mendekati netral (0) dan responden yang menyatakan puas atau memberikan nilai positip hanya 34,35 %.

Abstrak :
Dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) ini dijelaskan bahwa suatu negara dalam melakukan penerapan standar, prosedur sertifikasi dan pengujian mutu barang untuk tujuan perlindungan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup atau tujuan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut tidak boleh menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu (unnecessary barriers to trade) yang dapat menimbulkan proteksi yang terlarang. Mengacu pada ketentuan TBT­ WTO, dalam rangka menegakkan "transparency", maka setiap regulasi teknis pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian yang mempunyai dampak hambatan terhadap perdagangan harus dinotifikasi ke sekretariat TBT-WTO.Kebijakan standardisasi di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan serta bermanfaat untuk: mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi ekonomi secara menyeluruh, memberikan perlindungan terhadap pasar secara berkeadilan, perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan koosumen, mengelola keanggotaan pada organisasi standardisasi intemasional dan memenuhi persyaratan perjanjian TBT­ WTO. Permasalahan sering terjadi bahwa suatu standar yang bersifat wajib (mandatory) sudah diberlakukan sebelum dinotifikasi terlebih dahulu. Untuk menghindarkan terjadinya hambatan perdagangan internasional atau regional dengan pemberlakuan regulasi teknis berkaitan dengan penerapan secara wajib suatu standar, maka wajib dinotifikasikan terlebih dahulu ke Komite TBT-WTO sebelum diberlakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis memusatkan perhatian pada kajian temadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-u ndangan nasional khususnya dibidang standardisasi dan hukum intemasional sebagaimana ketentuan dalam WTO. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan yang diperoleh melaJui proses wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian menyarankan bahwa pertama, Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib) di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan dalam TBT Agreement. Untuk menjamin keberterirnaan dan pemanfaatan Standar SNI Wajib secara luas, semua pemangku kepentingan hendaknya antara lain menerapkan norma Keterbukaan, transparansi dan tidak memihak.; kedua, dalam pemberlakuan SNI Wajib hendaknya melakukan prosedur notifikasi agar bias terhindar dari gugatan Negara anggota WTO yang mungkin bias meminta diselesaikan melalui forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO; ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia untuk mendukung kelancaran arus barang dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan penindakan penyelundupan

---

In the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) is explained that a country in making the application of standards, certification procedures and testing the quality of goods for the purpose of protecting the safety, health and environmental or other purposes related to the things it should not create trade barriers unnecessary (unnecessary barriers to trade), which can lead to protection of banned. Referring to the TBT-WTO provisions, in order to enforce the "transparency", then every application of technical regulations and conformity assessment standards that have impact on trade barriers should dinotifikasi to TBT-WTO secretariat. Standardization policy in Indonesia and as set by the government as well as beneficial to: reduce risk, improve overall economic efficiency, provide protection against the market as a justice, consumer protection, enhance consumer confidence, manage membership in international standardization organizations and meet the requirements of the WTO­ TBT agreement. The problem often happens that a mandatory standard (mandatory) is introduced before notified first. To avoid the occurrence of international or regional trade barriers with the application of technical regulations relating to the applieation of standard compulsory something, then it is recommended that the first notified to the WTO TBT Committee before enacted. This research study using a normative juridical where the author focuses on the study of the legal nonns contained in national legislation, particularly in the field of standardization and international law as the provisions in the WTO. This study uses two sources of primary data and data obtained through a process of interviews and secondary data obtained from library materials. Results from the study suggest that first, Implementation of Mandatory SNI in Indonesia must comply with the provisions of the TBT Agreement as theJY relate to health, safety, safety, the interests of national economic development and preservation of environmental functions. To ensure the acceptability and utilization of ISO standards are widely Payer, all other stakeholders should apply the norms of openness, transparency and impartiality.; Second, in the implementation of the Mandatory Standard National Indonesia (SNI-Mandatory) should conduct the notification procedures in order to avoid a lawsuit the state WTO members that may be resolved through the forum asking Dispute Settlement Body (DSB), WTO; third, to support the smooth flow of goods and increase the effectiveness of supervision over the traffict of goods and increase the effectieness of supervision over the traffic of goods that enter or exit the Indonesian customs area and the traffic of certain goods in the customs area of Indonesia, and to optimize the prevention and repression of smuggling.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberlakuan SNI secara wajib sebagai hambatan teknis perdagangan dan menganalisis dampak standardiasi nasional terhadap nilai perdagangan Indonesia yang direfleksikan dalam nilai impor setiap tahun dari 146 negara pada periode tahun 2001-2019. Analisis ini menggunakan metode gravitasi dan random effect model. Dari analisis ini diketahui bahwa standarisasi nasional menghambat perdagangan dengan nilai impor keseluruhan dan nilai impor kecil namun tidak berpengaruh pada perdagangan dengan nilai impor besar. Standardisasi nasional dengan menggunakan standar-spesifik-negara signifikan mempromosikan perdagangan dengan nilai impor keseluruhan dan nilai impor kecil namun tidak berpengaruh pada perdagangan dengan nilai impor besar. ......This study aims to analyze the impact of mandatory SNI application as technical barrier to trade and analyze the impact of standard harmonization on its effect of Indonesian trade's value which is reflected in Indonesian import trade's value each year at the nation level towards 146 countries during research year of 2001-2019. This analysis uses the gravity method and random effect model. From this analysis, it is known that national standardization significantly inhibits overall-import-value and small-import-value trade but do not affect large-import-value trade. National standardization using country-specific-standards significantly promotes overall-import-value and small-import-value trade but has no affect on large-import-value trade

Abstrak :
Perkembangan pariwisata ramah muslim di Indonesia sangat menjanjikan. Akan tetapi masih terdapat keterbatasan infrastruktur terutama terkait ketersediaan fasilitas ibadah di daerah potensial pariwisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar yang ideal terhadap fasilitas ibadah pada kawasan destinasi wisata ramah muslim. Fasilitas ibadah yang baik atau buruk dapat memberikan pengaruh terhadap niat berkunjung wisatawan ke destinasi wisata. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif digunakan untuk analisis faktor dan uji t-statistik dengan teknik convenience sampling dengan jumlah sampel 326 yang diperoleh dari seluruh Indonesia. Proses tersebut dilakukan setelah melalui tahap focus group discussion (FGD) dengan para ahli dari perwakilan MES untuk dilakukan tahap screening pertanyaan yang akan digunakan dalam uji analisis pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat dua faktor rekomendasi standarisasi untuk fasilitas mushola dan empat faktor rekomendasi standarisasi untuk fasilitas toilet. Ketersediaan fasilitas ibadah pada wisata ramah muslim dapat berpengaruh terhadap niat wisatawan untuk berkunjung.Tidak hanya itu, fasilitas ibadah berpengaruh terhadap niat untuk mengunjungi kembali destinasi wisata atau merekomendasikan ke wisatawan lainnya. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber standarisasi terhadap issu permasalahan fasilitas ibadah pada destinasi wisata ramah muslim. ......The development of Muslim-friendly tourism in Indonesia is very promising. However, there are still limited infrastructure, especially related to the availability of worship facilities in these potential tourism areas. This study aims to determine the ideal standard of worship facilities in Muslim-friendly tourist destinations. Good or bad worship facilities can have an influence on tourists' visiting intentions to tourist destinations. This type of research uses a quantitative approach is used for factor analysis and t-statistical tests with convenience sampling techniques with a total sample of 326 obtained from all over Indonesia. This process was carried out after going through the focus group discussion (FGD) stage with experts from MES representatives to carry out the screening stage of questions that would be used in the quantitative approach analysis test. The results of this study indicate that, there are two factors recommending standardization for prayer facilities and four factors recommending standardization for toilet facilities. The availability of prayer facilities in Muslim-friendly tourism can influence tourists' intentions to visit. Not only that, religious facilities affect the intention to revisit tourist destinations or recommend them to other tourists. This research can be used as a standardization source for issues of worship facilities in Muslim-friendly tourist destinations.