Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Abdul Basit, author

Status Hukum Keuangan Dana Pensiun Pertamina dan Penegakan Hukum Terhadap Kerugian Dalam Pengelolaan Keuangannya = Financial Legal Status of Pertamina Pension Fund and Law Enforcement Towards Losses in Its Financial Management

Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Dana Pensiun Pertamina. Perbuatan tersebut telah diadili dengan menerapkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu status hukum keuangan Dana Pensiun Pertamina dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Agung Budiman, author

The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels within ministries and institutions in the republic of Indonesia

The prevalence of corruption in Indonesia is increasing every year. This fact has further undermined public confidence to strengthen governance and is a critical barrier to national development. This study aims to empirically examine the individual and combined impact of audit opinions, the implementation of audit recommendations, and findings of...

Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2021

332 JTKAKN 7:1 (2021)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Kardhika Cipta Binangkit, author

Kewenangan badan pemeriksa keuangan dalam menilai dan atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola badan usaha milik negara = The authority of the supreme audit institution BPK in assessing and or determining state losses on illegal acts committed by state-owned enterprises soe managers

ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas...

2018

T51828

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Elisabeth Bethesda, author

Tinjauan hukum kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebagai dasar penentu berat ringannya pemidanaan = Legal review of state financial losses in corruption as a basis for determining the severity of criminal justice

Mempidana terdakwa tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya didasarkan atas perbuatan yang menimbulkan akibat yakni kerugian negara, akan tetapi cukup dengan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54998

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Habib Ramadhan, author

Analisis Faktor Faktor yang Berimplikasi pada Kualitas Hasil Penghitungan Kerugian Negara di Persidangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Direktorat ABC) = Analysis of Factors That Have Implications on the Quality of the Results of Calculation of State Losses at the Corruption Crime Court (Case Study on ABC Directorate)

Penanganan kasus korupsi di Indonesia seringkali melibatkan akuntan forensik yang berperan dalam melakukan penghitungan kerugian negara. Pada beberapa tahun terakhir, marak terjadi vonis bebas dan lepas terhadap terdakwa korupsi. Hakim menilai tidak terjadi kerugian negara, sementara akuntan forensik berkeyakinan telah terjadi kerugian negara. Di samping itu, terdapat banyak perkara korupsi dimana penetapan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Johansen Christian, author

Analisa perbandingan besaran kerugian negara dengan besaran sanksi pidana yang dijatuhkan pada terpidana korupsi = Comparative analysis of the magnitude of state losses with magnitude of criminal sanctions dropped in convicted of corruption / Johansen Christian Hutabarat

ABSTRAKk
Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, lebih jauh menghambat proses pembangunan nasional dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang secara nyata telah terjadi dan berpotensi akan terjadi. Pengadilan yang dapat menangani perkara korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42697

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sumarto, author

Evaluasi penerapan metode penghitungan kerugian negara dalam membantu penanganan kasus tindak pidana korupsi = Evaluation of the application of the state losses calculation method in assisting in handling corruption cases

ABSTRAK
Kerugian negara merupakan salah satu dampak dari terjadinya kecurangan/korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang digunakan dalam menghitung kerugian negara akibat suatu kasus korupsi tersebut masih beragam dan belum terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan metode PKN di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka penelitian menggunakan Policeman...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aulia Mutiara Syifa, Author

Sistem pemeriksaan berjenjang : upaya harmonisasi kewenangan menilai kerugian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan = Tiered examination system : the effort to harmonize the authority to assess state lossess on the audit board of Republic Indonesia and Finance and Development Supervisory Agency

Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) sebagai lembaga pengawasan eksternal pemerintah memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan kerugian negara. Namun, sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU- XI/2012, kewenangan menilai kerugian negara seakan turut diberikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”) yang berdampak pada polemik tumpang tindih kewenangan antara BPK dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian