Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas status tanah dikelurahan Baluwarti (kawasan kraton kasunanan Surakarta Hadiningrat pada saat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 serta membahas taraf sinkronisasi antara perundangan tersebut terhadap status tanah dikelurahan Baluwarti.Penelitian ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dengan tipe eksplanatoris yang menggunakan teknik penelitia berupa Content analysis atau analisis isi.Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa sinkronisasi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 belum mencapai optimal sehingga dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak adat sebagai leluhur bangsa perlu adanya penyempurnaan sinkronisasi perundangan serta kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang terklasifikasi dengan benar/ tidak tercampur aduk dengan bidang lain sehingga tidak menyebabkan tafsir yang ambigu yang berpotensi konflik pada situasi pertanahan nasional.

---

Land Status in Baluwarti Villages in Kasunanan Surakarta Kingdom area was reviewed and discussed in this thesis. The discussion centralized in time before and after the application of some act and decrees namely : Act No.5 1960 about Basic of Land Regulation, Government Regulation No 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988.This thesis also discussed the synchronization level between these acts to the land status in Baluwarti Village. This Project is a normative research in which content analysis method is applied to test and explained the vertical synchronization level.Research results showed that the synchronization between Act No.5 1960, Government Regulation No. 24 1997, And Presidential Decree No 23 1988 have not reach an optimum level. In Order to applied honor and protection to the rights of tradition principles there is a need for synchronization and completion of acts regarding kingdom?s land or former kingdom?s land that is rightly clarified. Because by doing so, potential conflict rooted from the national land right situation can be avoided."

"Tesis ini membahas mengenai status tanah dikaitkan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan dari tanah hasil reklamasi pantai di daerah Pantai Ancol Jakarta dan juga pengaruh tanah hasil reklamasi pantai terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian Hukum normatif. Dalam penelitian ini menemukan bahwa belum adanya peraturan yang komprehensip mengenai status hak atas tanah dari reklamasi pantai, baik peraturan hukum lingkup nasional maupun peraturan hukum dalam lingkup daerah, berkaitan dengan subyek hukum pemegang Hak Pengelolaan tanah hasil reklamasi pantai tersebut menjadi hal yang masih rancu. Seiring dengan hal tersebut peraturan hukum mengenai pendapatan daerah atas tanah hasil reklamasi pantai masih tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan adanya multitafsir terhadap pungutan yang dapat dikenakan terhadap tanah hasil reklamasi pantai. Hasil penelitian ini menyarankan adanya regulasi khusus terkait atas hak atas tanah hasil reklamasi pantai dan subyek hukum pemegang hak atas tanah tersebut; Pemerintah daerah hendaknya menyediakan perangkat hukum yang lengkap berkaitan dengan reklamasi pantai, sehingga dapat memacu peningkatan pendapatan daerah. ......The focus of this study is about status upon land status associated to the legal subject as authorized party who hold ?Right of management? of land from coastal reclamation at Ancol Jakarta Coast and the effect of land from coastal reclamation to local revenue. This research is doing with yuridis normative approach with normative law research method. The research found that there isn?t comprehensive regulation about the right of land from coastal reclamation, national and local regulation scope, which is related to legal subject who hold "Right of management" upon land from coastal reclamation are still complicated. Accordingly the regulation about local revenue from land from coastal reclamation still overlap between one and another regulation which causes/creates a multi interpretation about levies charged upon land from coastal reclamation. The result of this research is that there is not comprehensive regulation about the right of land from coastal reclamation and regulation about local revenue from land from coastal reclamation. The result of this study suggests to provide particular regulations considering to the right of land from coastal reclamation and legal subject who hold the right of the land. The local government should provide a comprehensive legal infrastructure regard coastal reclamation which may improve the local revenue."

"ABSTRAKTanah-tanah partieklir lahir atau terbentuk sudah sejak awal masa kekuasaan VOC dan dihapuskan keberadaannya oleh Pemerintah RI pada tahun 1958. Dalam sejarah keberadaaannya, tanah-tanah partikelir tidak pernah dapat didefinisikan secara jelas, karena tidak ada satu peraturan apapun, termasuk undang-undang, yang menyebutkannya. Oleh karena ketidak jelasannya, maka kehadiran tanah-tanah partikelir sering kali membuat kesulitan antara pemerintah, tuan tanah dan penduduk di atas tanah-tanah partikelir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian arsip dan studi kepustakaan berupa buku, artikel dan sebagainya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terbentuknya tanah-tanah partikelir pada mulanya karena faktor keamanan. Kemudian dalam perkembangannya menjadi bersifat komersial, sebab dianggap menguntungkan pemerintah kolonial. Namun akhirnya keberadaan tanah-tanah partikelir juga melahirkan berbagai kesulitan, sehingga pemerintah kolonial, sejak awal abad ke-19 mulai mengadakan pembelian kembali tanah-tanah partikelir.

---

"

"Kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemakaman yang baik dapat memberikan suasana yang aman, nyaman, bebas banjir, pungli dan penggusuran serta memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal tersebut menyebabkan banyak bermunculan pemakaman dengan konsep eksklusif. Di Indonesia sendiri pemakaman eksklusif ini sudah banyak salah satunya yaitu San Diego Hills Memorial Parks and Funeral Homes Pemakaman eksklusif merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang belum begitu diatur dan diperhatikan oleh pemerintah.Di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. masalah status kepemilikan tanah serta objek dan subjek dalam pembelian tanah untuk pemakaman eksklusif juga belum mendapatkan pengaturan yang jelas di Indonesia. Untuk itu tesis ini meneliti status hukum tanah dan keabsahan dari perjanjian kepemilikan tanah Untuk Pemakaman Eksklusif Di San Diego Hills Memorial Park And Funeral Homes.Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah Yuridis Normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah penelitian eksplanatoris, yaitu suatu bentuk penelitian yang menggambarkan serta menjelaskan lebih dalam mengenai suatu gejala. Suatu gejala akan dipaparkan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum, sehingga akan dihasilkan suatu penyelesaian terhadap gejala tersebut. Dalam hal ini mengacu pada peraturan terkait dengan pemakaman dan juga pertanahan.Dari hasil penelitian terdapat beberapa penyimpangan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman antara lain dari status tanah pemakaman, bukti kepemilikan, subjek dan objek dalam perjanjian kepemilikan tanah pemakaman di San Diego Hills Memorial Park And Funeral Homes.

---

Community needs good funeral service that can provide safe environment, comfortable, free from flood, extortion and displacement as well as having a clear legal certainty. This causes many emerging cemeteries with exclusive concept. In Indonesia, there are many exclusive funerals, one of them is San Diego Hills Memorial Parks Cemeteries and Funeral Homes. As a people needs exclusive funeral have not been organized and cared for by the government.In Indonesia, where the funeral arranged by the Government of the Republic of Indonesia under the Ministry of the Interior are regulated under Government Regulation No. 9 of 1987 on the Provision and Use of Land for the Need of Cemetery and the Minister of Home Affairs Number 26 of 1989 on Guidelines for government regulation No. 9 of 1987. Issue of land ownership status as well as object and subject in the purchase of land for an exclusive cemetery is also not yet to get a clear regulation in Indonesia. Therefore, this thesis examines the legal status of the land and the validity of the ownership agreement for exclusive cemetery at San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes.In arranging this thesis and the method used in this thesis is through normative juridical, with the typology of research is explanatory research, which is a form of research that describes and explains more about the symptom. A phenomenon will be discussed later associated with the legislation and legal theories, therefore it will be a solution to these symptoms, this case refers to the regulations related to the funeral and also land.From the research, there were some deviations from the Government Regulation No. 9 of 1987 on the Provision and Use of Land for Cemetery Purposes, such as the status of the cemetery, proof of ownership, the subject and object of the funeral land ownership treaty in San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes."