Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, yaitu bahwa Perseroan terbatas secara yuridis dipandang sebagai subyek hukum yang mandiri atau dengan kata lain perseroan terbatas dalam hukum dipandang berdiri sendiri (otonom) terlepas dari orang perorangan yang berada dalam perseroan tersebut. Keadaan ini membawa konsekuensi bahwa keuntungan yang diperoleh dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan itu sendiri dan sebaiknya bilamana terjadi suatu hutang atau kerugian maka hutang atau kerugian tersebut dianggap menjadi beban perseroan yang harus dibayar dengan harta kekayaan perseroan itu sendiri dan tidak dapat dituntut sampai kepada harta kekayaan pribadi pemegang saham, Direksi maupun Komisarisnya. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, temyata asas keterbatasan tanggung jawab pemegang saham ini masih tetap diakui dan dipertahankan, akan tetapi bersifat tidak mutlak, dalam arti bahwa dalam hal-hal tertentu pemegang saham dapat dituntut bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Demikian pula Direksi maupun Komisaris perseroan terbatas yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dilakukan dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab maka bilamana karena kelalaiannya tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan maka Direksi dan Komisaris dapat dituntut pertanggungjawabannya sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Agar supaya pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan dapat terlepas dari sanksi bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya terhadap semua perikatan yang dibuat atas nama perseroan maka pemegang saham perseroan harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam UUPT. Demikian pula halnya dengan Direksi dan Komisaris yang dalam pelaksanaan tugasnya hares mengutamakan kepentingan perseroan dan tetap berpegang teguh pada prinsip "standar kehati-hatian (standard of care)". Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi dan Komisaris, harus memperhatikan prinsip fiduciary duties, prinsip duties of care, prinsip duties of loyalty, prinsip duties of skill, prinsip duties to act lawfully serta doktrin ultra vires.

Abstrak :
Konsepsi Derivative Action tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan dan hak-hak Pemegang Saham Minoritas. Derivative Right atau Derivative Action merupakan salah satu hak yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kepada pemegang saham yang mempunyai minimal 10% saham, untuk menggugat direksi atau komisaris atas nama perseroan, dalam hal Direksi atau Komisaris melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada perusahaan. Jadi pada hakikatnya Derivative Action adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan perseroan, dan tidak secara langsung melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Konsep Derivative Action merupakan terobosan dalam hukum perusahaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh direksi atau komisaris, yang pada umumnya didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Makna perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dalam konsep Derivative Action, bukanlah kepentingan materil secara langsung, dan karenanya ganti rugi yang dihasilkan dari Derivative Action, akan dibayarkan kepada perusahaan, bukan kepada pemegang saham minoritas Penggugat.

Abstrak :
Anne Lafarre combines wide ranging empirical legal and economic research to analyse and understand the real role of the AGM in the European businesses and corporate governance frameworks today.

Abstrak :
As an agent of shareholders, manager should maximize shareholders' wealth instead of her own benefit. However, manager may not manage firm's resources efficiently and chase her own interest at shareholders' cost. To minimize this agency problem, shareholder should monitor manager behavior strictly enough. How strictly shareholder monitoring activities influenced by firm's ownership structure. Diffused ownership structure causes low shareholder power to monitor manager and bad financial performance at next stage. Relationship between ownership structures of the firm and financial performance has been tested empirically by many researchers. This paper tow depth investigation for Indonesian case.

Abstrak :
In this Digital Economics era, capital market interests not only to investor to acquire profit from stock buying/selling activity but also to go public company as a cheaper financial source for business development. The excellent price of stock, stability, and accessibility make capital market become more interesting. An improvement in future national economic condition affected the growth of capital market and to anticipate this growth stock exchange has prepared Remote Trading concept. Remote Trading is a facility that enables broker to do stock transaction directly to the stock trading system. Stock exchange abroad has been successfully implemented this advance concept. As an addition, an integration of remote trading with the Internet/Electronic Commerce will generate an advantageous result. However, the proposal of remote trading implementation in Indonesia that was initiated by the stock exchange has gave rise to pro-contra due to its advantage and drawback. In the mean time, the stock exchange has already prepared the feasibility study, investment, consultant, and even has pointed out the tender winner for remote trading development. The soft launching for remote trading itself was planned on June 2001. Because of point of view of brokers, who is also the stockholders, the implementation of remote trading was postponed indeterminately. This seminar is a research proposal for remote trading system that started with literature study, discussion, data collection followed by analysis and concluded in recommendation for correct remote trading implementation strategy for Indonesian capital market.