Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Neef, Dale
New York: Prentice-Hall, 2001
658.72 NEE e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Akbar Silo
"Abstract. An appropriate policy design is a crucial factor in improving the efficiency of education service. The design is influenced
by the significant implementation of education strategies, to which the dimensions of organizational environment, organizational
values, and organizational resources contribute. In the case of Jayapura Regency, the dimension that predominantly affects the
education service efficiency is the organizational resources, whilst the organizational environment is the least influential. The
small influence from the organizational environment results from a strong tendency to disregard the importance of politics,
geography, demography, and the potential of natural resources as a dimension of the external environment. Moreover, the education
service orientation and public needs accommodation are determined by the support from organizational values and resources."
2011
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Saryanto
"Dari pembahasan pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa konsep restrukturisasi organisasi tidak hanya sekedar melakukan perampingan, penataan kembali dan menyusun kembali konfigurasi organisasi menjadi lebih kecil.
Tujuan konsep yang lebih penting disini adalah untuk merancang ulang proses-proses bisnisnya sehingga organisasi dapat lebih efisien, efektif dan meningkatkan nilai tambah serta membangun daya saing perusahaan. Untuk memenuhi konsep ini, Dinas PIMPD juga dituntut untuk memperbaiki kinerja layanannya untuk mendukung strategi perusahaan.
Dinas PIMPD sebagai fungsi S/I di Pertamina korporat akan menjadi lebih kecil, baik ukurannya maupun jumlah stafnya dimana stafnya sarat akan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan di bidang teknologi dan proses bisnis untuk mendukung sebagai konsultan internal. Kesemuanya ini adalah untuk mendukung strategi Pertamina.
Karena fungsi S/I di masa mendatang jumlah stafnya menjadi lebih kecil, kegiatan outsourcing tentunya akan menjadi bertambah. Hal ini merupakan tantangan bagi manajemen S/I, Eksekutif S/I akan mefokuskan waktu dan energinya kepada tanggung-jawabnya untuk meningkatkan nilai tambah setinggi-tingginya untuk perusahaan, seperti membantu top management mengidentifikasi peluang-peluang strategi dan memperkembangkan blueprint (perencanaan) untuk infrastruktur T/I.
Fungsi S/I dimasa mendatang, meskipun Iebih kecil, akan menjadi lebih kritis terhadap operasi Pertamina. Fungsi S/I secara efektif akan membantu Pertamina melalui pemanfaatan T/I untuk merancang-ulang proses-proses dan mengakses informasi yang diperlukan pada anggaran yang ketat."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mayookapan Chaimankong
"The purpose of this paper is to examine the strategic orientation in terms of Miles and Snow typologies
of the firms in emerging country and investigate their implications on performance. Unlike
previous research, this paper focuses the importance of strategy implementation to the performance
implications of Miles and Snow typology. Data was collected from 111 key informants from firms in
Thailand?s chemical industry using probability sampling. The one-way Analysis of Variance (ANOVA)
results showed that prospectors performed better than the other three strategic types, whereas reactors
exhibited the lowest performance scores. While the success in strategy implementation is found
to be a significant predictor of firm performance, the two-way Analysis of Variance (ANOVA) results
revealed that the success in strategy implementation did not alter the relationship between Miles and
Snow strategic type and a firm?s performance. This finding suggests that the relationship between
Miles and Snow strategic type and a firm?s performance may be universal, regardless of the location
where the study is conducted. However, additional studies in other contexts are required before the
conclusion can be made whether the strategic type ? performance relationship will be contingent on
strategy implementation."
Thonburi University, Graduate School of Management, Faculty of Business Administration., 2012
J-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Setiawati
"Ada banyak, kajian tentang Kebudayaan .Korporat yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi yang memperlihatkan betapa pentingnya peran Kebudayaan Korporat di dalam menunjang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Sementara Kebudayaan Korporat pada suatu perusahaan atau organisasi yang ditinjau secara antropologi masih sangat jarang diteliti terutama dari kalangan antropolog sendiri.
Sementara di masyarakat luas ada semacam 'salah kaprah' dalam memahami makna kebudayaan. Kebudayaan sering dianggap sebagai suatu yang konkrit, yang jelas Batas-batasnya.. Dengan demikian kebudayaan sering dibayangkan sebagai sesuatu yang utuh, mandek dan sebagai suatu warisan harus diturunkan secara-turun temurun untuk dilestarikan. Menurut Umar Kayam (1996), kebudayaan sebagai suatu proses dialektika yang dinamis. la bergerak berproses lewat dialog -atau 'konflik atau tawar-menawar antara berbagai tesa dan anti tesa untuk kemudian mencapai suatu penyesuaian yang disebut sintesa, Tetapi begitu sintesa tersebut mendapatkan sosok yang mantap dan berubah menjadi suatu tesa baru akan segera ditawar, dikritik oleh antitesa baru, hingga proses dialektika tersebut akan terus bergulir mencapai sintesa menuju status sosok kemapanan sementara.
Begitu halnya dengan Kebudayaan Korporat pada perusahaan, tidak begitu saja dapat direkayasa oleh pengusaha apapun. Hal ini karena perusahaan adalah, bagian dari sistem ekonomi dan sistem perdagangan. Dari sistem-sistem tersebut akan terlihat dalam berbagai polemik dan tarik tambang antara berbagai tesa dan anti tesa.
Dengan demikian Kebudayaan Korporat telah didayagunakan sebagai salah satu perangkat. Manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Bukan hanya sebagai pembentuk identitas perusahaan dan berfungsi sebagai pengukuhan jati diri organisasi Agar semakin mantap. Tetapi lebih dari itu, Kebudayaan Korporat dapat di manfaatkan sebagai salah satu andalan daya saing perusahaan, Kebudayaan Korporat bukan lagi sejarah perusahaan dalam meraih sukses, tetapi sebuah rekayasa manajemen untuk berkompetisi di arena global."
Depok: Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Akhir Priatmaja
"PT. Pos Indonesia (Pos Indonesia) adalah salah satu BUMN yang mengemban dua tugas penting negara, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan pos yang terjangkau di seluruh pelosok nusantara, sekaligus juga memberikan keuntungan bagi negara. Namun, akibat persaingan yang sangat ketat, serta biaya operasional yang semakin meningkat, Pos Indonesia mengalami kinerja keuangan yang kurang baik. Untuk menghadapi permasalahan teresbut, Pos Indonesia memformulasikan strategi yang memiliki sasaran strategis 3G, yaitu ?Good place to work, Good place to shop, Good place to invest?.
Strategi adalah hal penting agar perusahaan dapat bersaing dan memenangkan persaingan. Namun hal yang terpenting adalah justru implementasi strategi itu sendiri. Untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi, dibutuhkan suatu sistem manajemen stratejik yang dapat menterjemahkan misi, visi, strategi pada tindakan nyata dalam bentuk program kerja. Sesuai dengan sasaran strategis 3G tersebut, Pos Indonesia berencana untuk menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis balanced scorecard. Sistem tersebut akan digunakan untuk memonitor dan mengendalikan kinerja Pos Indonesia setiap saat seperti layaknya dashboard pada sebuah mobil.
Dalam perkembangannya, balanced scorecard sesungguhnya merupakan suatu sistem manajemen stratejik yang tidak hanya mencakup sistem pengendalian kinerja saja. Lebih dari itu, balanced scorecard dapat dimanfaatkan untuk menerjemahkan strategi ke dalam program kerja. Selain itu, penerapannya juga membutuhkan usaha yang spesifik, agar dapat efektif dijalankan. Untuk itu, consulting paper ini akan membahas upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh Pos Indonesia dalam menerapkan balanced scorecard sebagai sistem manajemen stratejiknya. Namun sebelum itu, akan di bahas terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pos Indonesia kurang dapat mengimplementasikan strateginya secara efektif dengan menggunakan model manajemen stratejik yang dimilikinya saat ini.
Berdasarkan hasil study, dilihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pos Indonesia dalam mengimplementasikan strateginya adalah penentuan sasaran dan pengukuran kinerja. Pos Indonesia memang telah memiliki berbagai sasaran strategis, namun masih belum cukup jelas dan kurang terfokus. Pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) disebutkan banyak sekali sasaran strategis yang kurang terfokus. Selain itu, pengukuran kinerjanya pun masih belum cukup jelas untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 3G. Pos Indonesia pun terlihat kurang dapat mengimplementasikan strateginya, karena program kerja dan anggaran yang dicanangkan terlihat masih belum terkait dengan strateginya.
Dari analisa tersebut, consulting paper ini mengusulkan agar Pos Indonesia menerapkan balanced scorecard sebagai lebih dari sekedar sistem pengendalian kinerja, melainkan menjadikannya sebagai sistem manajemen stratejik. Ini dilakukan untuk memudahkan Pos Indonesia mengimplementasikan strateginya dalam bentuk program kerja. Selain itu, balanced scorecard memiliki framework yang cukup lengkap sehingga organisasi dapat berfokus pada strategi. Di sini juga ditekankan bahwa penerapan balanced scorecard membutuhkan kepemimpinan yang mengutamakan komunikasi dan pemberdayaan, serta didukung oleh budaya perusahaan yang kuat.

PT. Pos Indonesia (Pos Indonesia) is one of state owned enterprise that has two major mission. First they should provide postal service, with affordable price and reach nationwide (known as Universal Service Obligation). Second they should be a profitable company. With fierce competition and increasing operational expenses, Pos Indonesia lately has a unfavorable financial performance. Therefore, Pos Indonesia formulated a new strategy which has the strategic objectives namely 3G: ?Good place to work, Good place to shop, Good place to invest?.
Strategy is one of the important thing that a company should have in order to be competitive. But the most important thing is the implementation itself. To implement the strategy, it requires a strategic management system that can translate the mission, vision, and strategy into operational terms in initiative programs. According to the strategic objective, Pos Indonesia plans to implement a performance measurement system based on balanced scorecard. The system will be used for monitoring and controlling the performance of Pos Indonesia in a real time, like a dashboard system.
Balanced scorecard has evolved from a measurement system to a strategic management system. It requires commitment at all levels and strong leadership to implement the system. Therefore, this consulting paper will explain the principles that have to be done by Pos Indonesia in order to implement balanced scorecard as its strategic management system. Before that, it will be explained the factors that makes Pos Indonesia unable to implement its strategy.
Based on the study, it can be concluded that the problem that Pos Indonesia in implementing its strategy is its disability to set clear and focus strategic objectives and its performance measurement. In the Company Long Term Plan (Rencana Jangka Panjang Perusahaan), there are many unfocused strategic objectives mentioned. Instead, the performance measurement is not clear enough to support its strategy. It is obviously seen that Pos Indonesia has problems with implementing its strategy. It?s initiative programs and budget seems not linked with the strategy. From the analysis, it will be suggested that Pos Indonesia should implement balanced scorecard, not only as a performance measurement system, but as a strategic management system.
It is suggested because balanced scorecard could alleviate Pos Indonesia to formulate and implement strategy into a concrete initiative programs. Instead of that, balanced scorecard has an adequate framework so that it can create a strategy focused organization. One thing that should be taken into consideration that its implementation needs a strong communicating and empowering leadership style and supported by strong corporate culture."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25481
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Kamanto Sunarto
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh data mengenai sumber daya manusia di bidang penelitian ilmu-ilmu sosial beserta bidang keahliannya, (2) memperoleh data mengenai sarana dan fasilitas ilmu-ilmu sosial yang ada di perguruan tinggi, (3) memperoleh data mengenai penelitian di bidang ilmu-ilmu sosial yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir, dan (4) menggunakan data penelitian serta Punas Ristek sebagai masukan untuk (a) menyusun rencana penelitian perguruan tinggi jangka panjang II (1994-2019) dan (b) menyusun kerangka prioritas program penelitian "Hibah Bersaing" dalam bidang ilmu-ilmu sosial untuk Repelita VI.
Sesuai dengan bidang ilmu-ilmu sosial yang dibina Konsorsium ilmu Sosial Departemen P dan K, yang mencakup bidang-bidang ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu administrasi (negaralniaga/fiskal), kriminologi, sosiologi, ilmu kesejahteraan social/sosiatri dan antropologi, maka penelitian dilakukan di sejumlah fakultas/jurusan yang mengelola bidang-bidang tersebut. yaitu di PTN yang menjadi anggota Konsorsium Emu-ilmu Sosial (UI, Unpad, UGM, Unair dan Unitas), dengan ditambah beberapa fakultas/jurusan lain yang dinilai mempunyai posisi strategis pula (Unibraw dan Unud).
Subyek penelitian terdiri atas para ketua jurusan, sejumlah dosen berpendidikan doktor, magister/sederajat dan sarjana, para ketua lembaga penelitian, dan para direktur pusat antar universitas.
Data lain mengenai penelitian sosial selama 5 tahun terakhir diperoleh dari lembaga-lembaga penelitian dan program-program pascasarjana, dan pusat-pusat antar universitas, serta dari Ditlitabmas Ditjen Dikti.
Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara terstruktur (dengan para ketua jurusan, ketua LP dan direktur PAU), pengisian daftar pertanyaan terstruktur (oleh para dosen tetap), dan pengumpulan dokumen (dan program pascasarjana, LP, PAU dan Dikti). Seluruh ketua jurusan, ketua LP dan direktur PAU diwawancarai (total sampling sedangkan responden dari kalangan dosen ditentukan secara purposive.
Dosen di universitas yang diteliti berjumlah 668 dan terdiri atas 81 doktor, 257 magister/master, dan 330 sarjana. Para doktor terkonsentrasi di bidang antropologi, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, sosiologi, dan ilmu hubungan internasional. Mayoritas magister/master dijumpai di bidang ilmu administrasi, sosiologi, ilmu komunikasi, dan antropologi. Para sarjana terutama dijumpai di bidang-bidang ilmu komunikasi, antropologi, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan sosiologi.
Komputer merupakan suatu sarana yang sudah dimiliki banyak jurusan dan dosen. Komputer terutama digunakan untuk keperluan penulisan sehingga yang paling banyak dipakai ialah program-program pengolah kata, meskipun di kalangan dosen dan berbagai jurusan ditemukan pula program-program statistika serta program-program spreadsheet untuk pengolahan data kuantitatif. Dalam akses maupun pemilikan terhadap fasilitas komputer dijumpai keanekaragaman yang besar.
Sejumlah jurusan mempunyai laboratorium di bidang ilmu ma.sing-masing, yang selain dipakai untuk persiapan penelitian, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan sering berfungsi sebagai ruang serbaguna. Beberapa bidang ilmu yang bersifat terapan memerlukan sarana lebih khusus. Di beberapa jurusan laboratoriunmya berwujud desa binaan. Pada umumnya kondisi perlengkapan di laboratorium masih kurang, dan tidak semua jurusan mempunyai ruang khusus yang berfungsi sebagai ruang, laboratorium,
Jurnal ilmiah mutlak diperlukan peneliti sebagai acuan namun cenderung tidak diperoleh secara teratur atau bahkan tidak dimiliki sama sekali oleh jurusan atau laboratorium. Beberapa jurusan/fakultas atau universitas menerbitkan jurnal sendiri, namun karena berbagai faktor maka peranan jurnal setempat ini kurang efektif. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi beberapa jurnal menjalin kerjasama dengan penerbit swasta.
Kecenderungan tema penelitian lima tahun terakhir yang ditemukan adalah sebagai berikut: (1) ilmu komunikasi: komunikasi massa, komunikasi pembangunan, penerangan, difusi inovasi dan komunikasi antarpribadi; (2) ilmu politik: partai politik, pemilihan umurn, parlemen, pembangunan nasional, politik luar negeri Indonesia, dan pemerintahan daerah; (3) ilmu pemerintahan: politik nasional, otonomi daerah dan pemerintahan daerah; (4) ilmu hubungan internasional: politik Iuar negeri Indonesia dan masalah pembangunan; (5) ilmu administrasi: birokrasi, kebijakan publik, public finance dan pembangunan daerah; (6) sosiologi: pemukiman kumuh, perkotaan dan industri, surnberdaya manusia, pembangunan, industri, ketenagakerjaan, kemiskinan, kerentanan, dan pemberdayaan; (7) ilmu kesejahteraan sosial: remaja, anak-anak, dan evaluasi program atau proyek; (8) sosiatri: daerah kumuh, wanita, partisipasi masyarakat dan pertanahan; (9) kriminologi: kenakalan anak-anak, strategi keamanan masyarakat, dan masalah perumahan; dan (10) antropologi: dampak pembangunan, kesehatan, religi, dan ekonomi.
Tema atau subyek penelitian menurut jurusan panting untuk diteliti pada saat ini ialah: (1) ilmu komunikasi: masalah politik, sosial, budaya dan ekonomi sebagai akibat gencamya intervensi penggunaan teknologi komunikasi; (2) kriminologi: strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan nasional, lokal, perkotaan dan pedesaan; (3) sosiatri: lingkungan manusia dan sosial dan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana kerja terpadu; (4) ilmu kesejahteraan sosial: action research di bidang kesejahteraan anak, pemuda, keluarga, pengembangan komunitas (community development) dan pengembangan analisis indikator sosial antar PELITA (5) sosiologi: masalah pemukiman kumuh, evaluasi proyek pembangunan, ketenagakerjaan industrialisasi, kemiskinan dan mobilitas penduduk; (6) antropologi: masalah pembangunan, lingkungan hidup, perkotaan dan kelembagaan desa, ekologi manusia, permukiman kumuh di perkotaan, kerukunan beragama, kesehatan dan kebudayaan, transmigrasi, masalah ekonomi, pariwisata, adaptasi, dan masalah-masalah sosial budaya dan ekologi masyarakat pantai; (6) limu Politik: politik nasional, politik perkotaan, politik regional; (7) ilmu pemerintahan: otonomi daerah dan pemerintahan daerah, politik nasional, pembangunan nasional, partai politik, kekuatan-kekuatan politik, sosialisasi politik, sikap politik pemuda, dan pemilihan umum; (8) ilmu hubungan internasional: hubungan Selatan-Selatan dan hubungan internasional Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, isu global kontemporer, dan masalah regional dan internasional di kawasan Pasifik; (9) ilmu administrasi: birokrasi, administrasi pembang many dan kebijakan publik pada tingkat nasional, regional dan lokal, dan organisasi dan manajemen.
Lembaga-lembaga penelitian beraspirasi meneliti kebijakan pembangunan (Unair), pengembangan sumberdaya alarn dan sumberdaya manusia (UGM), pemecahan masalah regional seperti masalah teknologi pertanian rekayasa, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup (Unhas), peningkatan kualitas somber daya manusia yang mengacu pada masalah kebudayaan (Unud), dan masalah pedesaan, khususnya pengembangan ihnu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong industrialisasi pedesaan (UGM) sedangkan aspirasi pusat antar universitas terkait dengan masalah industrialisasi di perkotaan (UI) dan pengembangan kapasitas manusia (UGM).
Masalah yang menurut para ketua jurusan, dosen maupun pengelola PAUJ dan LP dihadapi dalam pengusulan suatu penelitian ialah faktor-faktor :(1) rendahnya minat, gairah ataupun motivasi dosen untuk meneliti; (2) kecilnya jumlah imbalan materiil yang diperoleh dari kegiatan penelitian; (3) kurangnya literatur, (4)terbatasnya jumlah topik penelitian; (5) kurangnya koordinasi antar dosen; (6) dana penelitian (sukar diperoleh dan berjurnlah kecil); (7) adanya pemotongan dana, baik yang bersifat resmi maupun yang tidak; (8) sexing terlambatnya informasi mengenai tersedianya dana penelitian; (9) tidak lengkapnya informasi dari pemberi dana yang sampai ke tangan peneliti; (10) rumitnya prosedur pengajuan usulan penelitian ke pemberi dana; (11) beranekaragamnya format usulan yang dipersyaratkan tiap pemberi dana; (12) adanya pembatasan pada tema yang dapat dibiayai pemberi dana; dan (13) sering ditolaknya usulan penelitian oleh tim penilai tanpa disertai alasan jelas.
Setelah mengkaji temuan penelitian, GBHN 1993-1998 dan Punas Ristek PELITA VI Dewan Riset Nasional, tim berpandangan bahwa dalam Repelita VI penelitian terhadap faktor-faktor sosial, politik dan budaya yang mendahului (prerequisite), menyertai (concomitant) maupun menjadi konsekuensi (consequence) industrialisasi perlu diprioritaskan. ()Leh sebab itu topik payung yang direkomendasikan tim untuk penelitian "Hibah Bersaing" dalam bidang ilmu-ilmu sosial untuk Repelita VI adalah "Proses industrialisasi dan dampaknya terhadap aspek-aspek sosial, budaya, dan politik."
Di bawah topik payung tersebut di atas, topik-topik penelitian yang direkomendasikan untuk diprioritaskan dengan memperhatikan GBH N 1993-1998 dan Program Utama Nasional Riset dan Teknologi PELITA VI Dewan Riset Nasional terdiri atas (1) kemiskinan, (2) sektor informal, (3) keserasian sosial, (4) pengembangan komunitas, (5) kesejahteraan keluarga, (6) pola komunikasi sehubungan dengan intervensi teknologi komunikasi, (7) nilai budaya, (8) ekologi manusia, (9) sumberdaya manusia, (10 ) organisasi kemasyarakatan (yang mencakup kelembagaan lokal serta lembaga swadaya masyarakat), (11) birokrasi, (12) kebijakan publik, (13) otonomi daerah, (14) demokratisasi, dan (15) bantuan asing.
Dalam sistem penilaian program "Hibah Bersaing" ilmu-ilmu sosial ditafsirkan dalam anti luas, yaitu mencakup ilmu pendidikan, psikologi, ilmu ekonomi, serta sastra dan semi. Karen ruang lingkup ilmu-ilmu sosial luas dan mencakup berbagai disiplin ilmu yang dalam segi-segi tertentu mempunyai persamaan namun yang masing-masing mempunyai kekhususan panting di bidang pokok bahasan, teori, dan metodologi, maka demi terlaksananya penilaian secara efektif dan adil direkomendasikan agar: (1) penilaian usulan penelitian ilmu-ilmu sosial dipisahkan dan ilmu-ilmu sastra dan filsafat; (2) penilaian usulan dari berbagai bidang ilmu-ilmu sosial dilakukan oleh pakar di bidang konsorsium bersangkutan (ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, psikologi, dan ilmu pendidikan); dan (3) pengelompokan suatu usulan penelitian dalam suatu bidang ilmu tertentu ditentukan berdasarkan konsorsium dari fakultas/jurusan peneliti dan oleh pakar dan konsorsium bersangkutan, dan bukan oleh peneliti sendiri.
Untuk keperluan pembinaan, direkomendasikan pula agar alasan-alasan penolakan usulan penelitian "Hibah Bersaing" secara rinci dikomunikasikan kepada pembuat usulan.
Untuk menghindari kemacetan, kelambatan dan kesimpangsiuran informasi yang terkait dengan birokratisme serta untuk meningkatkan kefektivitasan penyebarluasan informasi mengenai program "Hibah Bersaing," direkomendasikan suatu sistem yang memungkinkan penyebarluasan informasi baku yang lengkap secara cepat dan langsung kepada para peneliti, antara lain dengan pendistribusian media seperti brosur, poster atau leaflet. Informasi dan Ditbinlitabmas dapat tetap didistribusikan melalui jalur birokrasi yang ada, namun dalam hal demildan penentuan kriteria seleksi tambahan oleh fihak universitas/fakultas/jurusan perlu dihindari,
Berbagai keterbatasan fasilitas dan sarana yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas dan sarana penelitian sosial seperti laboratorium beserta perlengkapannya--termasuk di dalamnya baban pustaka--memerlukan perencanaan matang.
Temuan bahwa jumlah dosen yang berkualifikasi pascasarjana umumnya masih terbatas menunjukkan bahwa dalam perencanaan jangka panjang perluasan kesempatan belajar di program pascasarjana di dalam negeri maupun luar negeripun memerlukan perhatian.

ABSTRACT
The aim of this research is: (1) to obtain data on human resources in the social sciences and on their educational qualifications, (2) to obtain data on social science facilities in institutions of higher education, (3) to obtain data on social science research conducted during the past five years, and (4) to utilize the research data and the the Main National Research and Technology Program of the National Research Council as input for (a) the formulation of an agenda for research in higher education for the Second Phase of the Long-term Plan (1994-2019) and (b) the formulation of a priority scale for the "Competitive Grant" research program in the social sciences for the Sixth Five Year Development Plan.
In accordance with the social science fields being coordinated by the Consortium for the Social Sciences of the Ministry of Education and Culture, which comprises communication, political science, government, international relations, administration (public/business/fiscal), criminology, sociology, social welfare, sociatry and anthropology, the reseach was conducted in a number of faculties and departments in charge of these disciplines, namely public institutions of higher education which are members of the social science consortium. A number of other faculties and departments judged as being of strategic importance were also included.
The research subjects were chairpersons of departments; a number of lecturers with doctorates, masters degrees and sarjana degrees; chairpersons of research institutes; and directors of inter-university centers.
Other data pertaining to social research during the past five years were obtained from research institutes, graduate programs, inter-university centers, and from the Directorate for the Advancement of Research and Service to Society.
The research methods used were structured interviews (with the chairpersons of departments, heads of research institutes, and directors of inter-university centers), the completion of structured questionnaires (by full-time faculty members), and the collection of documents (from graduate programs, research institutes, inter-university centers and the Directorate General of Higher Education). All department chairpersons, heads of research institutes and directors of inter-university centers were interviewed (total sampling) while respondents among lecturers were purposively chosen.
The lecturers of the institutions researched comprise 81 holders of doctorates, 257 holders of masters degress and 330 holders of sarjana degrees. Doctorate holders are concentrated in the fields of anthropology, administration, communication, sociology, and international relations. The majority of holders of masters degrees are found in administration, sociology, communication, and anthropology. Holders of sarjana degrees are predominantly concentrated in communication, anthropology, international relations, government, and sociology.
Many departments and individual lecturers own personal computers. Computers are mainly used for report writing so that the programs most often used are word processing programs, although a number of lecturers and departments also use statistical programs and spreadsheet programs for purposes of quantitative data processing and analysis. A wide variation in the access to and ownership of computers was found.
A number of departments own laboratories which besides being utilized for research preparation activities, data processing and analysis, and report writing also function as multipurpose rooms. A number of applied field require more specialized equipment. In several fields the laboratories comprise rural communities. The laboratories are generally underequipped, and not every department has access to facilities which could function as a laboratory.
Scientific journals are necessary reference materials for conducting research but the departments and laboratories either do not have access to journals or only receive journals on an irregular basis. A number of departments or faculties publish their own journals, but due to a number of factors the role of such local journals are seldom effective. To overcome their problems several journal have established cooperation with private publishers.
Trends found in research themes during the last five years are as follows: (1) communication: mass communication, development communication, information, diffusion of innovation and interpersonal communication; (2) political science: political parties, elections, parliament, national development, Indonesian foreign policy, and regional government; (3) government# national politics, regional autonomy and regional government; (4) international relations: Indonesian foreign policy and development problems; (5) administration: bureaucracy, public policy, public finance and regional development; (6) sociology: slum dwellings, urban and industrial problems, human resources, development, industry, Labor force, poverty, the underprivileged, and empowerment; (7) social welfare: the youth, children, and program and project evaluation; (8) society: slum areas, women, community participation, and land; (9) criminology: juvenile delinquency, strategy for community safety, and problems of housing; and (10) anthropology: the impact of development, health, religion, and economics.
The themes or subjects regarded by the departments as important for present research are as follows: (1) communication:, political, social, cultural, and economic problems as an outcome of the intense intervention of communication technology; (2) criminology: strategy for preventing and combating crime at the national and local levels and in urban and rural areas; (3) sociatry: human and social environment, and the utilization and preservation of integrated work facilities; (4) social welfare: action research in the welfare of children, the youth, the family, community development, the development of the analysis of social indicators between five-year development plans; (5) sociology: the problem of slum dwellings, the evaluation of development projects, labor force issues in industrialization, poverty and population mobility, and ; (6) anthropology: problems of development, environment, urban problems and rural institutions, human ecology, urban slum dwellings, religious harmony, health and culture, migration, economic problems, tourism and environment, adaptation, social-cultural problems and the ecology of fisheries communities; (7) political science: national politics, urban politics, regional politics; (8) government: regional autonomy and regional government, national politics, national development, political parties, political forces, political socialization, political attitudes of the youth, and elections; (9) international relations: South-South relations and Southeast Asian international relations, Southeast Asia and South Asia regions, contemporary global issues, and regional and international problems in the Pacific area; (10) administration; bureaucracy, development administration, and public policy at the national, regional and local levels, and organization and management.
The research institutes aspire to investigate development policies (Airlangga University), the development of natural and human resources (Gadjah Mada University), the solution of regional problems such as agricultural technology engineering, economic problems, socio-cultural problems, and environment (Hasanuddin University), the development of the quality of human resources in the field of culture (Udayana University), and rural problems, with an emphasis on the development of science and technology to stimulate agricultural industrialization (Gadjah Mada University) while the aspiration of the inter-university centers are linked to problems of industrialization in urban areas (University of Indonesia) and the development of human capacities (Gadjah Mada University).
According to the chairpersons of departments, lecturers, as well as managers of the inter-university centers and research institutes the problems faced in the writing of research proposals are as follows: (1) the low level of interest, drive or motivation to conduct research on the part of lecturers; (2) the limited amount of material rewards obtained from doing research; (3) the scarcity of scientific publications; (4) the limited number of possible research topics; (5) the lack of coordination among Lecturers; (6) research funding (difficult to obtain and of limited value); (7) official as well as unofficial deductions from the research budget; (8) delay in the communication of information concerning the availability of research funds; (9) the receipt of incomplete information from donor agencies; (10) the complicated nature of grant application procedures; (1I) the variety of application procedures adopted by different donor agencies; (12) limits on the types of themes eligible for funding; and (13) the frequent rejection of research proposals by the evaluation team without clear explanations concerning the reasons for the rejections.
After examining the research findings, the Main Direction of the State Goals and the the Main National Research and Technology Program of the National Research Council, the team is of the opinion that in the Sixth Five Year Plan research on social, political and cultural factors which are prerequisites for, concomitant with or consequences of industrialization need to be given priority. The main theme recommended by the team for the "Competitive Grant" research in the social sciences for the Sixth Five-year Plan is therefore "the industrialization process and its impact on social, cultural and political aspects."
Based on the main theme, taking into account the Main Direction of the State Goals 1993-1998 and the Main National Research and Technology Program of the National Research Council the following research topics are recommended: (1) poverty, (2) the informal sector, (3) social harmony, (4) community development, (5) family welfare, (6) communication patterns as a consequence of the intervention of communication technology, (7) cultural values, (8) human ecology, (9) human resources, (10) social organization (including local institutions and nongovernmental organizations), (11) bureaucracy, (12) public policy, (13) regional autonomy, (14) democratization, and (15) foreign aid.
In the evaluation system of the "Competitive Grant" program the social sciences is used in the broad sense and include education, psychology, economics, and letters and philosophy. Because the social sciences are wide in scope and include various academic disciplines which in certain aspects bear similarities but has its own significant characteristics in terms of subject matter, theories, and methodology, it is recommended that, for the sake of effectiveness and fairness in the administration of research evaluation: (1) the evaluation of social science research proposals be separated from the arts and philosophy; (2) the evaluation of proposals from various social science disciplines be conducted by experts from the related consortia (social science, economics, psychology, and education); and (3) the grouping of research proposals in a certain discipline be based on the consortia of the faculty/department of the researcher in charge of the proposal, and conducted by experts from the related consortia, and not by the researcher himself
For educational purposes, it is also recommended that the reasons underlying the rejection of "Competitive Grant" research proposals be communicated in detail to the researcher in charge of the proposal.
To prevent deadlock, delays and confusion with regard to information concerning research grants due to bureaucratism and to increase the effectiveness of the dissemination of information concerning the "Competitive Grant" program, it is recommended that a system be established which will ensure the rapid and direct dissemination of standardized and complete information to the researchers, among other things through the distribution of media such as brochures, posters or leaflets. Information from the Directorate for the Advancement of Research and Service to Society can be distributed through the usual bureaucratic channels, but the inclusion of additional selection criteria by universities, faculties and departments should be avoided.
The limited nature of facilities found in the field indicate that the development of social science research facilities such as laboratories and related equipment-including scientific publications--require careful planning.
The finding that the number of lecturers with graduate qualifications is still limited indicate that in long-term planning the provision of opportunities to undertake domestic and foreign graduate training deserves our attention."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Ramadhani Haryo Seno
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan reformasi administrasi, menguraikan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan reformasi, dan mengusulkan rekomendasi untuk menjawab tantangan strategi implementasi dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan refomasi administrasi di Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data secara kualitatif. Hasilnya menunjukan implementasi reformasi administrasi di Setjen KESDM sudah berjalan sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2010, faktor isi kebijakan merupakan faktor causa prima atau cenderung berpengaruh dibandingkan dengan faktor konteks kebijakan, serta strategi implementasi yang belum dapat terlaksana yaitu strategi content, process, dan outcome serta hanya strategi context yang sudah terlaksana. Ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu intensifkan dan masifkan pelaksanaan dari forum bersama melalui internalisasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman program reformasi birokrasi ke arah yang lebih substansial dan kultural. Kedua, ciptakan urgensitas yang tepat bahwa reformasi birokrasi harus yang menjadi agenda dan prioritas utama oleh seluruh entitas organisasi, masifkan secara berkala monitioring dan evaluasi (monev) sebagai upaya pemberian feed back positif dan alternatif solusi yang konstruktif, fasilitasi wadah ruang diskusi publik dalam pembentukan visi yang dapat dijadikan guidance melalui peran sentral Biro Ortala. Selain itu terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep strategi implementasi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan penambahan indikator penilaian dari Grindle.
......
The focus of this research is to analyze the implementation of administrative reform policy, to explain its strategy of implementation and influence factors, as well as to propose recommendations in dealing with the influencing factors faced by The Secretariat General of Ministry of Energy and Mineral Resources. Post-positivism with qualitative design method is used for this research. The results show that the implementation of administrative reform in the above mentioned institution has been undergone as stated in the government regulation No 81 Year 2010. The contents of the policy become the influence factor or "causa prima" factor and tend to be more influential compared to the contexts of the policy, which have not actually been well-implemented in terms of strategy of implementation it`s the content, process and outcome strategies, but the context strategies that has been implemented. Therefore, two proposed recommendations emerge. First, intensively and massively implementing the joint forum via internalization and education for the sake of giving better understanding towards the more substantial and cultural bureaucracy reform program. Second, creating the right urgency for every organization entity so that bureaucracy reform become their main agenda and priority. It is also undeniably urgent to periodically and intensively monitor and evaluate to give positive feedbacks and alternate constructive solutions by optimizing the main role of Organization Governance Bureau in facilitating public discussion forum in creating its visions. In addition, there is a recommendation related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy along with some changes to the work flow and the addition of assessment indicators adapted from Grindle."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T54188
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edgar Bernardin Raditya
"Laporan magang ini mengevaluasi kesesuaian proses Project Management Office (PMO) yang dilakukan oleh PT MBHC dan menganalisis hasil refleksi diri penulis dari pengalaman magang di PT MBHC. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian seluruh dokumen, alat, dan teknik yang digunakan selama proses PMO PT MBHC untuk proyek transformasi talent management PT MELV terhadap karakteristik dokumen, alat, dan teknik dari teori proses monitoring and control Project Integration Management. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa dokumen, alat, dan teknik yang sudah sesuai dengan karakteristik, belum sesuai dengan karakteristik dan tidak sesuai dengan karakteristik teori. Lalu analisis refleksi diri dilakukan dengan mengevaluasi hal yang telah dan belum berjalan dengan baik dari beberapa pengalaman penulis saat magang, dikaitkan dengan beberapa teori yang relevan, dan menentukan tindak lanjut dari hasil analisis tersebut.
......This internship report evaluates the suitability of the Project Management Office (PMO) process carried out by PT MBHC and analyzes the results of the author's self-reflection from the internship experience at PT MBHC. The evaluation is carried out by assessing the suitability of all documents, tools, and techniques used during the PT MBHC PMO process for the PT MELV talent management transformation project against the characteristics of documents, tools, and techniques from the theory of the Project Integration Management monitoring and control process. Based on the evaluation results, there are several documents, tools, and techniques that are fully in accordance with the characteristics, not fully in accordance with the characteristics, and not in accordance with the characteristics of the theory. Afterwards, the self-reflection analysis is carried out by evaluating things that have and have not worked well from some of the author's experiences whilst doing the internship, associated with several relevant theories, and determine the follow-up of the results of the analysis."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library