Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai korupsi suap jual-beli jabatan ASN yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) X.  Bupati Syahrini mengakui bahwa korupsi tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi tradisi di Pemkab X. Tradisi suap tersebut terbentuk dari sebuah proses normalisasi korupsi yang terjadi di dalam Pemkab X. Proses normalisasi korupsi terdiri dari: institutionalisasi, rasionalisasi, dan sosialisasi. Normalisasi perilaku korupsi akan memberikan anggapan bahwa perilaku tersebut sebagai suatu hal yang wajar. Data yang diperoleh melalui media online dan dokumen turunan putusan pengadilan selanjutnya akan di analisis menggunakan teori Proses Normalisasi Korupsi terhadap sebuah data kasus tersebut. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melihat lebih dalam penyebab korupsi suap jual-beli jabatan ASN dilakukan terus menerus di wilayah pemerintahan kabupaten.

---

ABSTRACThis final paper discusses about corruption of the bribery transaction for Civil Servants positions that occur in local government area X. Regent Syahrini acknowledges that corruption has been going on for a long time and has become a tradition there. The tradition of bribery is formed from a normalization of corruption that occurs within local government area X. The process of normalizing corruption consists of: institutionalization, rationalization and socialization. Normalization of corrupt behavior will give the assumption that the behavior is a natural thing. Data obtained through online media and derivative documents of court decisions will then be analyzed using the Corruption Normalization theory. The task of this final work is expected to be a reference to look deeper into the causes of corruption in the bribe of transaction for Civil Servants positions carried out continuously in the local government area.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang konsep perdagangan pengaruh yang ketentuannyaterdapat dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, namun hingga saat ini, Indonesiabelum membuat suatu pemidanaan terhadap para pelaku perdagangan pengaruh. Halini menimbulkan masalah karena kerap kali ditemukan kasus perdagangan pengaruhdalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satukasusnya ialah kasus suap kuota sapi impor atas nama terdakwa Luthfi HassanIshaaq. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yangdilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum sertadoktrin yang berkaitan dengan konsep trading in influence. Skripsi ini jugamembandingkan ketentuan mengenai trading in influence di beberapa negara, baikdengan sistem hukum civil law maupun common law. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa pengaturan mengenai perdagangan pengaruh di berbagai negara, baik yangmengatur ataupun tidak mengatur, masih memiliki beberapa masalah. Pada kasusLuthfi terdapat konsep perdagangan pengaruh yang seharusnya tidak dapat dipidanaberdasarkan ketentuan delik suap.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the concept of trading in influence that contained in Article 18United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Although Indonesiaratified the convention, but Indonesia still not criminalize trading in influence yet. Itcaused a major problem because the act of trading in influence cases identified sooften in the case of corruption in the corruption court. One of its cases is beef importquota bribe case by the defendant Luthfi Hassan Ishaaq. The research uses normativeresearch method that is a study of legislation and legal literature and doctrine relatingto the concept of trading in influence. This thesis also compared the provisions ontrading in influence in some countries, both civil law and common law system. Thestudy concluded that the provisions of trading in influence in some countries, whetherregulate or not, have several problems. In Luthfi?s case, there is a concept of tradingin influence which should not be punished based on bribery provision."

"Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas untuk dapat diberlakukan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perantara delik suap, khususnya mengenai pembuktian dan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) untuk mengetahui konsep penyertaan delik suap pada tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan penyertaan delik suap yang diatur dalam UNCAC, dan pertanggungjawaban pidana perantara delik suap dalam putusan pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan perantara suap yang tidak memiliki kualitas yang dirumuskan dalam rumusan delik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan konsep penyertaan yang digunakan bersama pasal suap, perantara dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. This thesis discusses bribery offense is often done in the form of a long chain by using a liaison or intermediary as a liaison in creating the occurrence of bribery which makes it difficult to qualify the position of the intermediary as the bribe giver or receiver. UNCAC has regulated the complicity in bribery offenses. However, the concept is not yet clear to be applied in corruption cases in Indonesia. Giving rise to problems in criminal liability for intermediaries in bribery offenses, especially regarding proof and conviction. This study uses a descriptive normative juridical research method using the statue approach and conceptual approach to determine the concept of complicity of bribery offense on corruption in Indonesia, the regulation of complicity of bribery offense regulated in UNCAC, and criminal liability intermediary offense bribery in a court decision in Indonesia. The results of this study conclude that bribe intermediaries who do not have the quality formulated in the offense formula cannot be held liable for criminal liability, so that with the concept of inclusion used with the bribery article, intermediaries can be called for liability."

"UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisis dan membandingkan konsep pidana denda dalam UU Tipikor Indonesia, Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van StrafrechtBelanda. Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda tersebut memiliki konsep yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam rumusan delik, yang dapat digunakan dalam pembaruan UU Tipikor Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang konsep trading in influence yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi ini belum meratifikasi aturan mengenai trading in influence dalam hukum positifnya. Padahal dalam perkara korupsi di Pengadilan Tipikor beberapa diantaranya teridentifikasi sebagai perbuatan trading in influence seperti suap impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fatanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan konsep trading in influence. Tesis ini juga membandingkan ketentuan mengenai trading in influence di beberapa negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep trading in influence memiliki unsur yang hampir sama dengan suap dan gratifikasi sehingga aturan mengenai suap dan gratifikasi dapat digunakan untuk menjerat pelaku trading in influence. Walaupun belum ada delik tersendiri yang mengatur konsep ini, namun pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang dijunctokan dengan pasal mengenai suap atau gratifikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi antara trading in influence dan penyertaan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the concept of trading in influence that contained in Article 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) . Indonesia as one of the countries that signed the convention has not ratified the rules on trading in influence has not ratified the rules on trading in influence in their positive law. Whereas in the case of corruption in the corruption court, some of which have been identified as the act of trading in influence such bribes beef import quota by the defendant Luthfi Hasan Ishaaq and Ahmad Fathanah. The research uses normative research method that is a study of legislation and legal literature and doctrine relating to the concept of trading in influence. This thesis also compared the provisions on trading in influence in some countries. The study concluded that the concept of trading in influence has elements similar to bribery and graft so that the rules regarding bribery and graft can be used against trading in influence. Consequently, although there is no separate set offence, the offender can be charged with Article 55 of the Penal Code in conjunction with Article regarding bribes or gratuities. These condition indicate the existence of the correlation between trading in influence and participation."

"Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap praktik suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi. Kedua bagaimana penerapan hukuman takzir pada kepada pelaku tindak pidana suap menyuap dalam perpektif hukum pidana Islam. Korupsi dan praktik suap (ar-risywah)adalah perbuatan yang melanggar syariat. Syariat Islam pada hakikatnya diterapkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang memelihara lima unsur dalam kehidupan manusia yang disebut al-maqosid as-syar'iyyah. Hukum Pidana Islam memasukkan Praktik suap-menyuap dalam kategori jarimah ta'zir. Ta'zir merupakan sanksi yang bersifat diskresi, memperbaiki, dan bertujuan untuk mencegah perbuatan kejahatan. Ta'zir di dasarkan pada konsesus dengan syarat sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan diserahkan kepada kompetensi hakim untuk memberikan pertimbangan dan putusan. Beberapa bentuk hukuman ta'zir antara lain: hukuman cambuk, pengasingan, penjara/kurunga n, pengumuman kepada public, pemboikotan, pembayaran kompensasi, bahkan hukuman mati.

---

This thesis is discussing about the two main issues: First, how the Islamic Criminal Law reviews the practice of Bribery in corruption. Seconds, how the implementation ta'zir punishment on the perpetrators of the crime of bribery in the perspective of Islamic criminal law. Corruption and bribery (ar-risywah) is an act that violates the law. Islamic Shariah essentially should be implemented to realize the benefit of maintaining the five elements in human life which is called almaqosid as-syar'iyyah. Islamic Criminal Law Practice classify bribery in the category jarimah ta'zir. Ta'zir is a sanction that is discretionary, repair, and aims to prevent the perpetration of crimes. Ta'zir is based on consensus with the requirements in accordance with the interests of society and the implementation of competence submitted to the judge for consideration and decision. Some forms of punishment Ta'zir among others: flogging, exile, imprisonment / confinement, an announcement to the public, boycott, payment of compensation, even the death penalty."

"ABSTRAKTulisan ini memiliki dua pokok bahasan. Pertama, mengenai pengaturan gratifikasi di Indonesia yaitu meliputi tipologi gratifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perbedaannya dengan tindak pidana suap. Kedua, mengenai perkembangan gratifikasi sebagai tindak pidana di Indonesia yaitu meliputi pembahasan mengenai relevansi pengaturan gratifikasi di Indonesia dilihat dari review UNODC, perkembangan bentuk gratifikasi sebagai tindak pidana, dan kaitan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan illicit enrichment. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana. Hukum yang berlaku yaitu berbagai macam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga disertakan juga perbandingan mengenai definisi dan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan beberapa negara yaitu Malaysia, India, dan Singapura. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.

---

ABSTRACTThis research mainly discusses about three problems. Firstly, is concerning the management of gratification in Indonesia that includes gratification typology as a criminal act as regulated in Article 12 B of Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption and its difference with the crime of bribery. Second, concerning the development of gratification as a criminal act in Indonesia that covers the discussion about the relevance of gratification arrangement in Indonesia seen from UNODC review, the development of gratification form as a criminal act, and the link of gratification as a criminal act with illicit enrichment. By using literature research methods combined by field research in the form of interviews with related parties aims to provide an overview of the applicable law and its application in the field of eradication of criminal acts of corruption, especially regarding gratification as a crime. The applicable law is a variety of regulations concerning the eradication of criminal acts of corruption. It also includes a comparison of definition and gratification as a criminal offense with several countries namely Malaysia, India, and Singapore. From the exposure can then be found the core problems and solutions in the face of the problem"

"ABSTRAKDengan terungkapnya kasus korupsi yang banyak menjerat wakil rakyat, penelitian ini termotivasi untuk mengeksplorasi kajian teoritis tentang masifnya tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi dari sudut pandang konsensus sosial. Menggunakan berbagai perspektif teori (issue contingent model, theory of delinguency, dan teori fraud triangle), tulisan ini menguraikan motivasi intrinsik pelaku dan dukungan lingkungan yang semakin menambah intensitas terjadinya suap dan gratifikasi. Secara teoritis, persepsi lingkungan atas kelaziman suap dan gratifikasi sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan etis terutama saat individu mengalami dilema etika. Ketika seseorang mengalami dilema etika, keputusan untuk menerima hal yang tidak baik membutuhkan proses pengolahan kognisi, sehingga yang bersangkutan dapat menetralisasi rasa bersalahnya dan merasionalisasi keputusannya. Sesuai dengan teori yang ada, kejahatan pada dasarnya tidak serta merta muncul dari pemikiran internal, tetapi muncul dari pembelajaran yang didapat dari lingkungan. Tulisan ini menjabarkan secara detail temuan-temuan ilmiah akan peran konsensus sosial dalam menyuburkan suap dan gratifikasi dari berbagai perspektif teori, sehingga diharapkan dapat memberi sedikit sumbangsih literatur korupsi di Indonesia."

"

Persoalan praktik suap kini tidak jarang ditemukan di dalam kasus-kasus arbitrase ICSID. Hal ini berhubungan erat dengan tingginya angka praktik suap di dunia penanaman modal asing, serta dengan kemampuan ICSID untuk menjatuhkan sanksi komersial yang berat terhadap penanaman modal yang melibatkan praktik suap. Setelah diteliti lebih dekat, ditemukan bahwa terdapat banyak inkonsistensi di dalam kasus-kasus ICSID yang membahas soal praktik suap dalam penanaman modal asing. Penelitian yuridis normatif ini dibuat menggunakan metode deskriptif analitis untuk menjelaskan perkembangan penanganan persoalan praktik suap dalam sengketa penanaman modal asing yang dilakukan oleh ICSID, dengan tujuan untuk menggarisbawahi persamaan prinsipil yang terdapat dalam perkembangan tersebut.

---

Bribery claims are now commonly found amongst ICSID-based arbitrations. This has a direct connection with the high number of bribery cases found in foreign investments and with ICSID’s ability to punish those bribery tainted investments with severe commercial consequences. Upon closer inspection, it is found that ICSID cases that deals with bribery are riddled with inconsistencies. This normative legal research uses descriptive-analytic method in order to describe the development of how ICSID deals with bribery claims in foreign investment disputes, with hopes in underlining the principle similarites found in the development of cases.

"