Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan pengaturan dan pengendalian air secara off-stream sudah seharusnya dilakukan mulai dari hulu sungai sampai dengan hilir yang bermuara di laut. Salah satu bentuk pendekatan secara off-stream adalah penerapan strategi Low Impact Developoment (LID) dengan pembuatan sumur resapan (SR). SR berfungsi untuk mengurangi limpasan air hujan dan memperbaiki kondisi air tanah lewat penyerapan air ke dalam tanah. Pembuatan SR harus dilakukan di daerah hulu, sehingga biayanya ditanggung oleh masyarakat hulu, padahal yang menikmati manfaatnya adalah masyarakat hilir sehingga menimbulkan ketidakadilan. Masalah ketidakadilan dalam pembiayaan pembuatan SR hendak dipecahkan lewat penerapan sistem subsidi silang antara wilayah hulu dan hilir melalui regulasi fiskal, yang ditinjau dari aspek teknis, aspek penerimaan masyarakat, dan aspek kerelaan masyarakat dalam pembuatan SR. Aspek teknis dianalisis untuk mengetahui kelayakan pembuatan SR dan metode survey berupa penyebaran kuesioner digunakan untuk menganalisis dua aspek lainnya, dengan studi kasus terhadap masyarakat di Kecamatan Limo, Depok. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS. Analisis terhadap aspek penerimaan dan kerelaan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bentuk bantuan yang diminati agar masyarakat bersedia membuat SR. Respon masyarakat terbagi berdasarkan tahu tidaknya masyarakat tentang SR dan kesediaan masyarakat untuk membuat SR. Masing-masing kelompok responden memilih bentuk bantuan yang berbeda berdasarkan ketersediaan lahan dan biaya, pengertian akan manfaat SR, rasa tanggung jawab dalam masalah penanganan banjir, dan karakteristik responden. Pada umumnya masyarakat menginginkan bantuan berupa pembuatan SR secara keseluruhan, sehingga pemilik lahan nantinya hanya terima jadi. Diharapkan dengan hasil analisis penerapan sistem subsidi silang di wilayah hulu berupa bentuk bantuan yang diminati oleh masyarakat, nantinya dapat menjadi sumber masukan dan pertimbangan untuk pembuatan sistem pengaturan dan pengendalian air secara offstream di daerah hulu yang ditekankan untuk mengurangi potensi banjir. ......Off-stream measurement should be done from upstream to downstream. Recharging Well (RW) is one of the methods of Low Impact Development strategy that considered as an off-stream measurement. The function of RW is to reduce rainfall runoff and to improve underground water condition by infiltrating rainfall into ground. Because RW have to be done on upstream area, therefore all the cost becomes the upstream resident responsibility, which is unfair since the benefit being enjoyed by the downstream resident. This unfairness is tried to be solved by implementing cross subsidies system between upstream and downstream area through fiscal regulation, which viewed from technical aspect, social acceptance, and willingness to pay in the making of RW. Technical aspect were analyzed to find out the appropriateness of RW making, and survey method in form of questionnaire was used to analyzed the other two aspects, with case study on resident at Kecamatan Limo, Depok. Data processing was done with SPSS program. Analyzes on social acceptance and willingness to pay was done to find out the reimbursement type that is favored by the upstream resident, so they would be willing to make RW. Resident responses were grouped based on their awareness of RW and their willingness to make RW. Each group choose a different type of reimbursement based on the availability of land and fund, the understanding of RW benefit, sense of responsibility on the handling of flood problem, and respondent characteristic. Generally, the type of reimbursement that favored by upstream resident is the complete making of RW, where the landowner would just accept it. With the result from the implementation of cross subsidies system on upstream area analysis, in form of the type of reimbursement that is favored by resident, hopefully in later days this result could be the input and consideration sources for the making of off stream measurement on upstream area that are focused on reducing the flood potential."

"ABSTRAKPada tahun 1985-2012, banyak permasalahan terjadi di perusahaan-perusahaan konveksi di Cipadu. Permasalahan tersebut berakar dari dalam perusahaan seperti strategi manajerial yang belum matang, instabilitas di pos pekerjaan, dan perilaku buruk karyawan. Faktor tersebut saling berhubungan karena timbul dari suatu sebab yaitu pemilik perusahaan yang memakai logika 'rasa-rasa' dalam mengelola perusahaan. Walaupun permasalahan tersebut melilit dalam tubuh perusahaan, tetapi justru perkembangan terjadi di perusahaan-perusahaan konveksi di Cipadu dari tahun ke tahun. Perusahaan-perusahaan tersebut "berkembang biak", bergenerasi dari tubuhnya sendiri, dan melahirkan perusahaan-perusahaan kecil. Tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa pada saat banyak permasalahan terjadi perkembangan di Cipadu? Masyarakat Cipadu tidak sama dengan kawasan industri lainnya karena ikatan sosialnya lebih kuat dan tingkat kekeluargaannya juga tinggi. Nilai-nilai tersebut meresap dalam diri masyarakat dan rasa tersebut menjelma ke dalam aktifitas ekonomi. Akhirnya, hasil kombinasi rasa nilai sosial tinggi dan kegiatan ekonomi tersebut memproduksi bentuk hubungan yang baru. Hubungan itu membentuk jaringan kerjasama yang ada proses subsidi silang bantuan antar konveksi di Cipadu. Hubungan ini mengakibatkan tingginya tingkat resistensi perusahaan-perusahaan konveksi sehingga perusahaan tersebut tidak goyah dalam badai perdagangan."

"Sejak dari awal kemunculannya Perusahaan aplikasi ojek online, yaitu Gojek dan Grab telah memberikan harga yang sangat murah kepada pengguna ojek online, namun sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, yang kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, perusahaan aplikasi Gojek dan Grab semakin gencar memberikan diskon, sehingga alih-alih ditegakkan dan dijadikan acuan, aturan mengenai batasan tarif ini kerapkali tak berdaya menghadapi diskon ojek online. Walaupun memberikan keuntungan bagi konsumen, penulis melihat strategi ini bisa saja sebenarnya diberlakukan untuk tujuan lain yang melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai indikasi jual rugi (predatory pricing) dalam pemberian diskon ojek online (ojol) ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi jual rugi (predatory pricing) yang dilakukan oleh dua pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi ojek online (ojol) dapat berlangsung lama karena pelaku usaha dapat membiarkan ojek online (ojol) sebagai bisnis negatif atau bisnis yang terus merugi karena adanya potensi subsidi silang. Oleh karena itu, apabila indikasi predatory pricing semakin kuat, maka perlu adanya upaya pencegahan dari pemerintah, agar strategi ini tidak mematikan pelaku usaha lain ataupun menghambat pelaku usaha baru masuk ke dalam pasar yang bersangkutan, sehingga tidak berpotensi menciptakan praktek monopoli yang dapat merugikan konsumen kedepannya.......Since the beginning of the emergence of “ojek online” application companies, Gojek and Grab have provided very low prices to “ojek online” users, but since the issuance of the Minister of Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 concerning Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, then followed by Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 concerning Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, Gojek and Grab application companies increasingly incessant on offering discounts, so instead of being enforced and used as a reference, these rules regarding tariff limits are often helpless in confronting “ojek online” discounts. Although provides benefits for consumers, the authors see this strategy could actually be implemented for other purposes that violate the principles of fair business competition. Therefore, this thesis discusses the predatory pricing indication in granting “ojek online” discounts in terms of the Business Competition Law. The research method used is a juridical-normative research method. The results showed that the predatory pricing indication carried out by two business operators based on the “ojek online” application can last a long time because the companies can let “ojek online” as negative businesses or businesses that continue to suffer losses due to the potential for cross – subsidies. Therefore, if the predatory pricing indication is getting stronger, it is necessary to have prevention efforts from the government, so that this strategy does not kill other business actors or prevent new business actors from entering the relevant market, hence does not lead to the potential of creating monopoly practices that can inflict losses to consumers in the future. "