Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKyoto telah menjadi ibukota Negara Jepang selama kurang lebih 1100 tahun. Hal inimembuat Kyoto memilki sumber daya budaya yang tidak sedikit. Bangunan-bangunantradisional yang ada di Kyoto merupakan salah satu contohnya. Namunseiring dengan perkembangan sosial-ekonomi, terdapat kekhawatiran pemerintah kotadalam mempertahankan bangunan-bangunan tradisional tersebut. Skripsi inimenjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah prefektur, pemerintahpusat (Jepang), dan internasional (melalui UNESCO) untuk mengelola sumber dayabudaya yang ada di Kota Kyoto. Penulis menggunakan 4 jenis dokumen yangdigunakan untuk melaksanakan peneltian ini. Dokumen-dokumen tersebut adalahLandscape of Kyoto (rencana tata kota dan rencana pelestarian kota), Law on theProtection of the Cultural Properties, Undang-Undang Preservasi Kota Tua (KotoHozonhou/ 古都保存法 ), dan hasil konvensi dari Convention Concerning TheProtection of The World Heritage UNESCO 1972.

---

ABSTRACTKyoto has become the capital of Japan for approximately 1100 years. As a result,Kyoto possesses many cultural properties. Some of the examples are traditionalbuildings located all around Kyoto . However, as socioeconomic developmentprogresses, the municipal administration had concerns in maintaining the traditionalbuildings. This thesis explains the efforts done by Japan Prefecture government,Japan Central government, and the International government (through UNESCO) inmanaging the city of Tokyo?s cultural properties. In conducting this research, fourtypes of documents were used. The documents are Landscape of Kyoto (urbanplanning and urban preservation planning), Law on the Protection of the CulturalProperties, Law on the preservation of Old City (Koto Hozonhou/古都保存法), andthe result of the Convention Concerning The Protection of The World HeritageUNESCO 1972."

"Tesis ini membahas tentang konflik kepentingan dalam pemanfaatan kawasan yang terjadi pada zona inti Kawasan Cagar Budaya Muarajambi yang beberapa tahun belakangan ini kondisinya semakin semrawut. Bertumpuknya berbagai macam aktivitas pemanfaatan pada areal zona inti menyebabkan areal ini menerima beban yang cukup berat dan berdampak pada terancamnya pelestarian Cagar Budaya dalam kawasan ini. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk memetakan konflik kepentingan yang terjadi, mencari inti penyebab konflik dan menemukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi konflik kepentingan yang terjadi pada zona inti Kawasan Cagar Budaya Muarajambi. Penelitian yang menggunakan pendekatan mix method ini melakukan dua kegiatan dalam pengumpulan datanya, yaitu berupa wawancara dan pengisian kuisioner oleh para expert. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa model pengelolaan yang masih sepenuhnya dipegang oleh pemerintah saat ini dianggap tidak lagi cocok untuk diterapkan karena akan menimbulkan banyak konflik antarstakeholder. Oleh karena itu perlu dibentuk Badan Pengelola yang bersifat co-management yang mampu menampung berbagai kepentingan stakeholders yang masing-masing memiliki perbedaan sasaran dan tujuan, dengan demikian konflik pemanfaatan pada zona inti Kawasan Cagar Budaya Muarajambi dapat diminimalkan. ......This tesis discussed about the conflict of interests in the area utilization that occurred in the core zone of Muarajambi Cultural Heritage Area of which condition has been even more chaotic in these last few years. The accumulation of various utilization activities in the core zone area has caused the area being quite overloaded and has threatened the preservation of the Cultural Heritages in the area. Hence this research attempted to map the occurring conflict of interests, to seek the nucleus cause of the conflict and to find the right policy to lessen the occurring conflict of interests in the core zone of Muarajambi Cultural Heritage Area. The research used mix method approach and carried out two activities in its data collection, namely interviews and questionnaires filled by the experts. The result of this research showed that the management model that was still fully held by the government was currently considered as unsuitable to be applied because it would cause many conflicts among the stakeholders. Therefore a co management natured Management Board needed to be established. This Management Board should be capable to accommodate various interests of the stakeholders, each of whom had different goals and purposes. Hence the utilization conflict in the core zone of Muarajambi Cultural Heritage Area could be minimalized. "

"Tesis ini membahas persepsi pemilik dan pengelola bangunan di Kawasan Taman Fatahillah terhadap program revitalisasi Kota Tua Jakarta yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan para pemilik dan pengelola bangunan, aspek negatif revitalisasi masih lebih besar dibandingkan aspek positifnya. Oleh karena itu harus dilakukan pembenahan pada tiga bidang, yaitu manajemen pemerintahan, perencanaan revitalisasi dan pendidikan masyarakat.......The focus of the study is the perception of building owners’ and building users’ of the Taman Fatahillah area on the Old City of Jakarta revitalization program initiated by the provincial government of Jakarta. This study use qualitative method. The data were collected by means of deep interview, observation and library research. This study concludes that based on the building owners’ and building users perspectives, the negative aspect of the revitalization is still greater than the positive aspects. To resolve that, three domains needs to be addressed: government management, revitalization planning and public education."

"Bangsa Indonesia berkembang di wilayah kepulauan di garis khatulistiwa. Kontak budaya dan sejarah yang panjang telah banyak meninggalkan warisan budaya, yang sebagian besar terpendam di dalam tanah dan tenggelam di dasar laut. Warisan budaya bawah air di Indonesia berjumlah cukup banyak, salah satunya terdapat di perairan Kepulauan Karimunjawa dan telah teridentifikasi tinggalan budaya sebanyak 10 situs, yaitu Situs Geleang, Situs Menyawakan, Situs Kumbang, Situs Parang, Situs Indonor, Situs Genteng, Situs Seruni, Situs Genting, Situs Kapal Mati, dan Situs Pulau Nyamuk. Situs-situs tersebut perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber daya budaya. Untuk menjaga nilai-nilai yang terkadung dalam sumber daya budaya bawah air di Kawasan Kepulauan Karimunjawa, diperlukan upaya pelestarian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mencakup upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang bertujuan untuk mempertahankan kelangsungannya bagi masa mendatang.Upaya perlindungan terhadap Kawasan Karimunjawa saat ini dilakukan oleh Balai Taman Nasional Karimunjawa yang memiliki tugas melakukan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Akan tetapi pelestarian terhadap sumber daya budaya bawah air Karimunjawa belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan pengelolaan kawasan untuk melestarikan baik sumber daya alam dan sumber daya budaya. Untuk menentukan bentuk pengelolaan dilakukan analisis TOWS dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari pengelolaan yang sekarang sudah dilakukan, maka direkomendasikan model manajemen sumber daya budaya bawah air yang berjalan bersama-sama dengan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya model ini diuji kembali menggunakan analisis SWOT sehingga dihasilkan model manajemen yang tepat dan teruji.

---

Indonesian people thrive in an archipelago in the the equator.A long cultural contact and history have left many cultural heritage, most of them are buried underground and sunk underwater of the sea. Indonesia has a lot of underwater cultural heritage, some of them are located in Karimunjawa Archipelago. There are 10 sites which are Geleang Sites, Menyawakan Sites, Kumbang Sites, Parang Sites, Indonor Sites, Genteng Sites, Seruni Sites, Genting Sites, Kapal Mati Sites, dan Pulau Nyamuk Sites. These sites needs to be preserved because of their potential as an underwater cultural resource. To maintain its values, cultural resource in Karimunjawa, needs to preserved according to the Law Number 11 Year 2010 of Cultural Heritage which consist of protection, development, and utilization in order to maintain its continuity for future generation.Protection effort to the Karimunjawa now is done by the National Park that has the duty to conserve the natural resource and its ecosystem. However the preservation of underwater cultural resource of Karimunjawa have been entirely done, so it needs a management to preserve both natural and cultural resource. To determine the management this research uses TOWS analysis that consider the internal and eksternal factor of the recent management. So this research recommend a cultural resource management model that be in accordance with the conservation of natural resource. And yhen this model is retested using SWOT analysis to obtain an appropriate and a tested management model."

"Dengan menerapkan prinsip pelestarian in situ dan eksploitasi non-komersial UNESCO menyusun standar umum pelindungan warisan budaya bawah air yang tertuang dalam The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/Konvensi UNESCO (2001). Indonesia belum meratifikasinya. Bahkan, kebijakan nasional terbaru membuka kembali peluang pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain opsi pengangkatan BMKT, diterapkan pula model pengelolaan dalam konsep Kawasan Konservasi Maritim dan wisata bahari/selam. Tesis ini bermaksud menjawab permasalahan utama tentang kebijakan pengelolaan yang dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap kapal karam beserta muatannya di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bawah air yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan interdisipliner untuk melihat koeksistensi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam arena yang multi-sited, lokal maupun global. Terkait warisan budaya bawah air, meskipun telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun menyisakan beberapa isu yang tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan persepsi dan perspektif yang saling bertentangan dan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Terdapat koeksistensi antara hukum nasional dan internasional serta kepentingan- kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan warisan budaya. Maka, konsep pelestarian berwawasan Cultural Resources Management (CRM) dapat diterapkan sebagai jalan tengah bagi para kelompok kepentingan, melalui kebijakan pengelolaan warisan budaya bawah air yang mengakomodasi beragam nilai dan kepentingan dalam pemanfaatan kapal karam beserta muatannya.......By applying the principles of in situ conservation and non-commercial exploitation, UNESCO has developed general standards for the protection of underwater cultural heritage as set out in The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/UNESCO Convention (2001). Indonesia has not ratified it. In fact, the latest national policy has reopened opportunities for the removal of valuable objects from sunken ships (BMKT). In addition to the option of appointing BMKT, a management model in the concept of Maritime Conservation Areas and marine/diving tourism is also applied. This thesis aims to answer the main problem regarding management policies that can be applied by Indonesia to shipwrecks and their cargo in Indonesian waters that meet the criteria as underwater cultural heritage protected by international law. This study uses a normative legal research method with interdisciplinary approach to see the coexistence of community values and interests in a multi-sited, local and global arena. Regarding underwater cultural heritage, although it has been widely regulated in international law, there are still some issues that are not explicitly regulated so that it creates conflicting perceptions and perspectives and becomes a matter of debate. There is a coexistence between national and international laws and interests that have implications for cultural heritage management policies. Thus, the concept of Cultural Resources Management (CRM)-based conservation can be applied as a middle ground for interest groups, through a policy of managing underwater cultural heritage that accommodates various values and interests in the use of shipwrecks and their cargo."