Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pada masa revolusi tahun 1945-1950, pemerintahan daerah di Surakarta mengalami proses pencarian jati diri bentuk pemerintahan daerah, apakah berbentuk suatu daerah istimewa atau berbentuk suatu karesidenan biasa. Proses ini dipengaruhi oleh persaingan antar organisasi-organisasi politik yang memperebutkan hegemoni politik di Surakarta, ditambah lagi oleh suasana revolusi yang mengharuskan adanya perubahan bentuk pemerintahan daerah. Posisi kota Surakarta dianggap mempunyai kedudukan penting untuk menusuk ke jantung pemerintahan RI di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, selama revolusi gerakan oposisi marak terjadi di sana. Gerakan oposisi berupa aksi-aksi pendaulatan terhadap pejabat-pejabat di daerah, dan penentangan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berlanjut dengan adanya aksi-aksi pemogokan, pertempuran, dan aksi_-aksi teror lainnya, yang menganggu stabilitas keamanan di daerah. Keadaan ini mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah karena dampaknya dapat menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat. Hal ini menjadikan Revolusi di Surakarta tidak hanya sekedar revolusi yang berusaha melenyapkan pemerintahan swapraja, tetapi juga revolusi yang menunjukkan persaingan politik tingkat lokal dan nasional. Untuk mengatasi keadaan ini menjadi tugas berat bagi pemerintah pusat RI dan pemerintah daerah serta aparat keamanannya (TNI) di Sura_karta. Krisis pemerintahan daerah di Surakarta pada akhirnya dapat diselesaikan setelah pemerintah pusat mengambil suatu keputusan yang tegas tentang status pemerintahan daerah di Surakarta, dan disertai oleh adanya proses pendemokrasian sistem pemerintahan daerah. Di samping itu keadaan ini juga disokong oleh keadaan politik nasional yang mulai stabil setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. setelah mengalami proses selama revolusi maka dipilihlah status pemerintahan sebagai karesidenan biasa, dan mengubur sistem swapraja, yang berarti lenyaplah kekuasaan politik kerajaan.

Abstrak :
Account of Paku Buwono X, a ruler of Surakarta Hadiningrat Sultanate, in developing the city and history of Solo.

Abstrak :
Tesis ini adalah kajian tentang tari tradisional Jawa Surakarta di Jakarta. Dalam hal ini fokus penelitian saya adalah Retno Maruti bersama perkumpulan tarinya Padnecwara dan karya yang dihasilkannya Abimanyu Gugur. Dalam mengkaji masalah ini saya menggunakan konsep dan teori kebudayaan yang diperkenalkan Geertz, dikembangkan oleh Suparlan dan Melalatoa, serta konsep dan teori tradisi, sistem nilai budaya dan tari untuk mengetahui sejauh mana Retno Maruti meneruskan tari tradisional Jawa Surakarta di Jakarta. Pengkajian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui kajian kasus serta menggunakan metode individual's life history yang memusatkan perhatian pada upaya yang dilakukan Retno Maruti dalam menjalani karirnya sebagai seniman tari yang menghasilkan karya tari yang berkualitas dan dinantikan kehadirannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan literatur yang relevan. Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa Retno Maruti dapat menjadi seniman tari Jawa yang berkualitas dan berhasil mengembangkan karirnya di Jakarta karena ia memiliki bakat besar dari ayahnya, seorang seniman profesional yang giat dan berdedikasi tinggi di bidangnya. Maruti juga mempunyai minat pada kesenian yang bertumbuh dengan baik, karena dia selalu berada dalam lingkungan orang-orang yang giat berkesenian dan berkesempatan dididik, diajar dan diarahkan oleh guru-guru kesenian yang mumpuni di bidangnya, termasuk ayahnya. Hal ini yang menjadikan Maruti memiliki disiplin dan dedikasi yang tinggi dalam berkesenian selain karya-karya berkualitas. Gejolak yang besar dalam Maruti untuk meneruskan tradisi sekaligus adanya rangsangan kreativitas untuk melakukan pencarian dan pengembangan dalam tradisi tersebut, tampak diperkuat oleh instansi-instansi kesenian maupun non kesenian dan komunitas pendukungnya seperti para penari, pengrawit, penonton yang "setia" maupun yang baru dan donator. Para pendukung Maruti pada umumnya adalah orang Jawa yang tinggal di Jakarta, baik kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, budayawan, pengusaha hingga pejabat tinggi. Mereka membutuhkan ekspresi kultural untuk menyatakan kerinduannya pada hal-hal yang berkaitan dengan budayanya. Mereka juga ingin menyatakan identitas dirinya dalam hubungannya dengan kebudayaan kelompok lain di kota Jakarta ini. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah sering menonton pertunjukan karya garapan Maruti atau menjadi pelaku dalam pergelaran tersebut. Dengan adanya berbagai faktor peluang dan pendorong seperti telah disebutkan, Retno Maruti berhasil meneruskan tari tradisional Jawa Surakarta, namun menampilkan bentuk dan keindahan "baru" tanpa harus melanggar kaidah-kaidah tradisi dan kehilangan makna, simbol dan nilai kejawaannya.

Abstrak :
Sivilitas demokratis (democratic civility) yang dikcmukakan Hefner (1998) --bila disederhanakan-- bermakna "tata sosio-politik-kultural yang memiliki nilai-nilai kebebasan, kesederajadan dan toleransi yang melandasi Qartisipasi demokralis warganegara dalam sebuah tatanan pplitik inteeratif dengan mengandaikan adanya kerjasama antara yvarganegara dan ncgara yang mampu melindungi hak-hak warganegara di wilayahnya". Bagaimanakah kemungkinan tatanan seperti itu dapat terwujud pada kehidupan para aktivis partai politik di Surakarla? Basis ekonomi dipandang sebagai entiy point untuk memahami perilaku dan tindakan politik para aktivis tersebut. Scdangkan perilaku dan tindakan para aktivis digunakan sebagai entry point pula dalam memahami kemungkinan terbentuknya democratic civility di Surakana. Kerangka teori yang saya pakai sebagai "pegangan awal" penelitian adalali kombinasi teori democratic civility (Hefner), civil society ('l`ocqucville dan Neera Clmndhnlce) danformnl - shadow economy (Evers dan McGee). Hal ini akan dilambah dengan teori 0'DonnclI dan Schmitter tcntang Negara Otoritarian-Birokratik (NOB) dan korporatismc negara yang dimaksudkan untuk mernahami sistem polilik pcmcrintahan Socharto sebagai kontcks makro historis. Penclitian kualitatif yang betsifat cksploratif ini (karena beium ada salu pun penelitian tentang topik ini secara empiris) menyimpulkan bahwa kemungkinan terbentuknya democratic civility tersebut masih bcrsifa:-embrional. Secara umum nilai kebebasan, kesederajadan, toleransi, kemandirian, partisipasi, dan ketaatan pada hukum telah mempengaruhi nuansa atmosfer politik mereka tetapi pada ruang dan waktu lertentu ia masih rentan terhadap nilai-nilai anti-dcmokrasi, misalnya "politik uang", kekerasan, pemaksaan kchcndak dan tidak responsif terhadap aspirasi publik. Sebab itu ia membutuhkan kerja sinergis berbagai pihak terkait --bukan hanya para aktivis parlai politik- danhersifat multi-dimensional -bukan hanya berbasiskan pada dimensi (basis) ekonomi-- sccara jangka panjang dengan membuat jejaring antara kullur dan slruktur sosial sebagai pijakannya yang didasarkan pada nilai-nilai dasar demokrasi (termasuk ketiga nilai dasar democratic civility Hefner). Tcmuan lapaugan menunjukkan bahwa dinamika politik kepartaian ditandai oleh kecenderungan perubahan dari pola otorilarian menuju ke (transisi) demokratis. Pada titik ini, scjumlah peluang dan hambatan turut mewarnai dinamika kchidupan para aktivis partai politik tcrsebut. Kcsimpulan ini didasarkan pada hasil analisis terhadap para aktivis partai po1iti!<_ (terutama terhadap basis massa pendukung, dinamika kepartaian secara historis, basis ekonomi dan variabel lain, serta peluang dan hambalan) dengan mcnggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui tcknik snowbnlling, wawancara tak berstruktur, wawancara mendalam, pengamatan tcrlibat, data statistik, media massa (misalnya: kliping koran), dokumcntasi rclevan, literatur dan hasil penelitian terkait_ Trianggulasi dan pendekatan cmik - etik pun diterapkan tcrhadap data Iapangan agar diperoleh data yang sahih. Analisis mendasarkan diri pada reduksi data, sajian data dan penarikn kcsimpulan yang kemudian disusun menjadi laporan penalitian parsial dan akhir berdasarkan negotiated understanding antara penelili dan subyek penelitian. Temuan lapangan menghasilkan "implikasi teoritik" baik terhadap teori yang mcnjadi "pegangan awal penelitian" maupun teori lain yang masuk kc "ruang kesadaran" peneliti karena "dirangsang" oleh data lapangan. Pertama, konsep Negara Otoritarian Birokratis (O'Donnell) dan korporatisme negara (Schmitter) masih rclevan untuk memahami dinamika kepartaian secara historis terutama Era Soeharto. Kcdua, konsep Samuel Huntington tentang strong government tcrlihat jelas pada Era Soeharto. Ketiga, begitu kuatnya stale pada era tersebut membawa saya kian mengafirmasi pcrlunya implementasi civil society --terularna sebagaimana dikcmulcakan Toequevillc, Neera Chandhoke, dan Hefner" pada masyarakat. Kecmpat, konsep civil society secara vertikal (vis a vis state) dan secara horisontal (terhadap asosiasi-asosiusi lain) pada perkembangan terakhir di Surakarta cenderung untuk dikombinasikan, sehingga bercorak kolaborasi-kritis balk secara vertikal maupun horisontal. Kelima, konsep formal economy, shadow economy, informal economy, subsistence production dan dark economy (Evers dan McGee) kiranya sangat membanlu dalarn memahami basis elconomi subyek penelitian. Namun sejurnlah konscp tersebut "tumpang-tindih" atau dapat dikenakan bersama-sama pada subyek tertentu sehingga sulit untuk membuat kategorisasi. Kecnam, konsep democratic civility (Hefner) terbukti sangat abstrak bagi para informan (subyek penelitian) sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang memungkinkan perumusan "konsep tingkat mencngah" (Merton) supaya lebih aplikatii Ketujuh, konsep "asosiasi" (Neem Chandhoke) bersifat terlalu luas, sehingga mencakup semua pengelompokan sosial, akan tetapi manakah yang menjadi "tulang punggung" civil society menjadi tidak jelas. Hal ini diperumit oleh data lapangan bahwa secara personal sejmnlah individu yang terintegrasi di dalam negara (regimist actors, terinspirasi oleh ternniiologi Hefner: regimis! Islam) sckaligus pulzfmenjadi anggota asosiasi sosial (civil actors, terinspirasi oleh tenninologi Hefner: civil Islam). Sehingga apa yang dimaksud dengan "asosiasi" tersebut --dari sudut pandang aktor-- mcnjadi tidak jclas pada temuan ini. Menurut saya - sccara tentatifl- visi dan nlisi asosiasilah yang perlu menjadi titik pijak, bukan keanggotaan personal. Kedelapan, pemahaman terhadap makna civil society kiranya masih di dalam proses perkembangan yang jauh dari iinalitas kesepakatan antar teoritisi. Tetapi tak dapat dipungkiri, bahwa konsep itu menjadi prasyarat utama bagi hadirnya kehidupan yang clemokratis di antara sesama warganegara serta interaksi amara \varganugara (baik personal maupun asosiasional atau organisasional) dengan ncgara. Kescmbilan, konsep-konsep teori sosiologi lclasik dan modern masih cukup relevan pada topik ini: (1) "fakta sosial" (Emile Durkheim); (2) aneka tindakan sosial alas dasar subjective meaning (Wcbcr); (3) tindakan sosial bcrdasarkan motif (interests dan values) menurut Parsons; (3) hukum besi oligarkhi (Robert Michels); (4) "hukum sosial" Lord Acton: "Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalairkepcntingan abadi"; (5) ?desubllmasi represif" (Herbert Mnrcuse), (6) teori strukturasi: inleraksi antara agency dan structure (Anthony Giddens); dan (7) "ruang publik" (public sphere) menurut Juergen Hatbermas. V Berkaitan untuk memperoleh ternuan lapangan, sccara mclhodologis, small group discussion susah untuk diterapkan karena faksionalisme dan kesalingcurigaan politik yang terjadi pada para aktivis partai tcrtcntu. Cross-check cenderung dilakukan secara interpersonal dan atas dasar data sekunder. Sedangkan bagian mcthodologi Iain dapal diterapkan dalam penelitian. Karena penelitian bersifat eksploratif maka peluang untuk mengadakan penclitian lebih mendalam tentang topik ini sangat terbuka lebas, dengan berbagai macam sudut pandang, kcrangka tcori, mcthodologi, subyek penelitian dan lokasi penelitian. Kajian lanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam dan mcmperluas cksplorasi awal ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai Peranan Militer Dalam Menyelesaikan Pergolakan di Surakarta, tujuannya untuk mengetahui bagaimana situasi pergolakan di Surakarta tahun 1948 - 1949 pada waktu meng_hadapi musuh dari dalam ( komunis ) maupun dari luar ( Belanda ). Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, berupa buku-buku, Surat kabar dan majalah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam pergolakan di Surakarta pada tahun 1943 - 1949 terdapat beberapa peristiwa penting. Tahun 1948 pasukan Divisi ranembahan Senopati melawan Divisi Siliwangi yang dapat dikatakan perang saudara, selain itu pemerintah melawan komunis dimana komunis menyusup kedalam militer. Tahun 1949 pemerintah RI menghadapi musuh.dari luar ( Belanda ). Dengan adanya insiden - insiden tersebut militer menjamin keamanan dan keselamatan rakyat Surakarta. Dengan demikian terlihat bagaimana peranan militer dalam menyelesaikan pergolakan, khususnya di Surakarta pada tahun tahun 1948-1949.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi mengenai perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di In_donesia sebelum kemerdekaan telah banyak ditulis,baik oleh sarjana Indonesia maupun sarjana asing. Studi yang telah dilakukan tersebut amat bermanfaat untuk mengetahui pasang surutnya peranan Islam dalam sejarah kebudayaan bangsa Indonesia.

Sesudah kemerdekaan, studi mengenai sejarah perkembangan kerajaan Islam belum banyak diungkapkan dan ini menarik minat para peneliti.

Banyaknya bekas-bekas kerajaan Islam tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa untuk penelitian bidang tersebut tersedia banyak bahan.

Kita ketahui bahwa pulau Jawa adalah pulau yang terpadat penduduknya di Indonesia dan mayoritasnya beragama Islam, pernah mempunyai beberapa kerajaan Islam seperti : Banten, Cire_ban, Demak, Pajang dan Mataram. Islam di pulau ini bercampur dengan budaya dan adat istiadat setempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis mengadakan penelitian mengenai pengaruh Islam terhadap pelaksanaan...

---