Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen investasi syariah dan penghimpun dana oleh pemerintah. Pasal 25 UU SBSN menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga lain yang berwenang harus menetapkan fatwa bagi SBSN. Namun, terdapat kekurangan dalam pengaturan ini karena tidak ada kualifikasi dan hubungan kedudukan antara lembaga berwenang, menyebabkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan DSN MUI dan ahli fatwa untuk membahas pengaturan kualifikasi dan kedudukan lembaga dan dampak dari Pasal 25 UU SBSN. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat empat unsur dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang dapat dijadikan pedoman kualifikasi dari lembaga yang berwenang menetapkan fatwa, yaitu: 1. pengurus lembaga berkompetensi secara keilmuan islam; 2. lembaga independen; 3. Fatwa ditetapkan secara jama’I (kolektif); 4. diberikan kewenangangan oleh negara. Lalu, penelitian ini juga menunjukan bahwa dalam praktiknya di Indonesia memang ada hubungan hirarkis antara lembaga keislaman di Indonesia dimana fatwa dari DSN MUI akan diprioritaskan.

---

This study discusses State Sharia Securities (SBSN) as a sharia investment instrument and fundraising by Article 25 of the SBSN Law stipulates that the Indonesian Ulema Council (MUI) or other authorized institutions must issue a fatwa for SBSN. However, there are deficiencies in this arrangement because there is no qualification and position relationship between the competent authorities, causing legal uncertainty. This research uses a normative juridical approach and interviews with DSN MUI and Fatwa experts to analyze the setting of qualifications and institutional positions. It also discusses the impact of Article 25 of the SBSN Law. The results of this study indicate that there are four elements of the MUI's National Sharia Council (DSN) which can be used as qualification guidelines for institutions authorized to issue fatwas, namely: 1. Administrators of institutions with competence in Islamic scholarship; 2. independent institutions; 3. Fatwas are issued collectively; 4. they are given authority by the state. Then, this research also shows that in practice in Indonesia there is indeed a hierarchical relationship between Islamic institutions in Indonesia where fatwa from DSN MUI will be prioritized."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dan potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara investor Diaspora dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum yuridis normatif. Secara umum, jumlah Diaspora Indonesia cukup besar dalam hal dihitung dari kuantitasnya yaitu kurang lebih 9.000.000 (sembilan juta) Diaspora, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora berbanding lurus dengan hal tersebut. Namun demikian, meskipun jumlah Diaspora tersebut besar secara kualitas, namun demikian hal tersebut tidak tercermin dari kualitasya karena terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kemampuan Diaspora Indonesia masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lebih lanjut, selain mengkaji potensi penerbitannya, dilakukan pula analisis atas konsep dari Surat Berharga Syariah Negara Diaspora agar tercipta instrumen pembiayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari investor Diaspora Indonesia memiliki potensi yang besar namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menghambat hal tersebut. Oleh karenanya, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, konsep penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora dapat menggunakan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Indonesia sebagai dasar konsepnya karena sama-sama diterbitkan di luar negara Indonesia.

---

The thesis discusses the concept and potential of issuing Government Islamic Securities with Diaspora investors with existing regulations in Indonesia. The method used in writing this thesis is normative law research. In general, the number of Indonesian Diaspora is quite large in terms of its quantity, which is approximately 9,000,000 (nine milion) Diaspora, therefore it can be said that the potential for issuance of Diaspora Government Islamic Securities is directly proportional to this. However, even though the number of Diaspora is large in terms of quality, this is not reflected in the quality because there are obstacles that cause the ability of the Indonesian Diaspora to still not be fully utilized. Furthermore, apart from assessing the potential for issuance, an analysis was also carried out on the concept of Diaspora Government Islamic Securities in order to create a sustainable financing instrument. Based on the research conducted by the authors, the authors conclude that financing sourced from Indonesian Diaspora investors has great potential, however, there are still several factors that hinder this. Therefore, further steps are still needed so that the issuance of Diaspora Government Islamic Securities becomes a promising source of funding for Indonesia. In addition, the concept of issuing Diaspora Government Islamic Securities can use the Sukuk Negara Indonesia (SNI) series of Indonesian Government Islamic Securities as the basis for the concept because they are both issued outside the country of Indonesia."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"Transaksi dan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back atau yang dikenal dengan SBSN Ijarah Sale and Lease Back dimaksudkan untuk mencari metode pembiayaan negara alternatif syariah. Oleh karena itu, SBSN Ijarah Sale and Lease Back menggunakan kombinasi dari dua perjanjian dan perjanjian yang bersyarat, seperti, pembelian kembali aset, yang menimbulkan masalah terkait implementasi dan kompatibilitasnya dengan Hukum ikatan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasil wawancara narasumber. Penjualan SBSN Ijarah dan Lease Back adalah SBSN yang menggunakan aset dasar dalam bentuk bangunan atau tanah milik negara sebagai objek transaksi. Aplikasi Transaksi Jual dan Sewa Kembali SBSN Ijarah perlu ditinjau ulang karenamenimbulkan inkonsistensi dengan hukum yang mengikat Islam yang ada.

---

Transactions and Issuance of State Sharia Securities (Sukuk Negara) Ijarah Sale and Lease Back or known as SBSN Ijarah Sale and Lease Back to seek alternative sharia alternative state financing methods. Therefore, SBSN Ijarah Sale and Lease Kembali uses a combination of conditional agreements and agreements, such as, asset repurchase, which raises issues related to its implementation and agreement with Islamic binding law. The research method used is normative juridical research supported by interviewees. Ijarah and Lease Back SBSN Sales are SBSNs that use basic assets in form building or land owned by the state as the object of the transaction. The SBSN Ijarah Sale and Lease Back Transaction Application needs to be reviewed because raises inconsistencies with existing binding laws of Islam."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya yield SBSN yang ditawarkan oleh investor pada lelang Surat Berharga Syariah Negara dibandingkan dengan yield Surat Utang Negara (SUN) pada tenor yang bersesuaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atas perubahan variable kurs, inflasi, IHSG, debt-to-GDP ratio, dan yield SUN terhadap variabel perubahan incoming weighted average yield (WAY) Surat Berharga Syariah Negara yang terbentuk pada lelang SBSN bertenor 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian ini mengolah data time series bulanan dari Oktober 2009 sampai dengan Juni 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perubahan inflasi dan perubahan yield SUN berpengaruh signifikan dan positif sedangkan variabel perubahan IHSG berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel perubahan incoming weighted average yield (WAY) Surat Berharga Syariah Negara. Adapun variabel perubahan kurs dan perubahan debt-to-GDP ratio tidak berpengaruh signifikan.

---

The background of this study is that bid yield offered by investors in SBSN (sovereign sharia securities) auction frequently higher than market yield of SUN (sovereign bonds) with equivalent tenor. The Purpose of this research is to figure out if five determinants (changes of exchange rate, inflation, Jakarta Composite Index, debt-to-GDP ratio, and yield of sovereign bonds) significantly affecting change of incoming weighted average yield (WAY) SBSN 5 years tenor. In this study, multiple linear regression method has been employed in analyzing monthly time series data from October 2009 to June 2015. The result shows that changes of inflation and yield of sovereign bonds are significant and positive in affecting the dependent variable, while change of Jakarta Composite Index is significant in affecting the dependent variable with negative direction. Meanwhile the changes of exchange rate and debt-to-GDP ratio variable was found to be insignificant."

"Tesis ini membahas tentang akad yang digunakan dalam transaksi repurchase Agreement (repo) SBSN berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan SEBI No. 14/32/DPM 7 November 2012 perihal Tata Cara Transaksi Repurchase Agreement (Repo) Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Bank Indonesia Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. Repo adalah transaksi keuangan yang biasanya dilakukan oleh para pelaku pasar keuangan untuk mendapatkan pinjaman dana dengan menjaminkan surat berharga miliknya dalam bentuk jual beli, baik di pasar modal maupun di pasar uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis akad jual beli yang terdapat dalam peraturan tersebut apakah sesuai atau justru bertentangan dengan Hukum Islam, baik dari sifat janji (wa‟d) jual beli SBSN maupun mekanisme penyelesaian transaksi repo SBSN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, fiqh prioritas dan istihsan, penulis menyimpulkan bahwa sifat wa‟d yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak mengikat secara hukum selama bank syariah yang bersangkutan belum melakukan penjualan SBSN pada saat BI membuka waktu lelang repo SBSN. Sehingga kedudukan wa‟d dalam transaksi repo SBSN adalah sebagai syarat untuk melakukan repo SBSN dengan BI. Transaksi repo SBSN tidak bisa dikatakan sebagai transaksi jual beli menurut hukum Islam, karena akad jual beli yang terdapat dalam transaksi ini hanyalah terminasi yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman dengan agunan surat berharga yang umumnya dipraktekkan oleh perbankan konvensional, di mana penentuan besaran accrued repo dan marjin repo SBSN yang ditentukan dalam peraturan ini masih mengacu kepada sistem bunga yang menjadikan satuan waktu sebagai komponen perhitungan harga.

---

This thesis discusses the contract used in SBSN repurchase agreement (repo SBSN) based on the provisions contained in SEBI No. 14/32/DPM set on November 17, 2012 concerning the Procedures for Syariah Government Securities Repurchase Agreement (Repo SBSN) with Bank Indonesia in the framework of Syariah Open Market Operations. Repo is a financial transaction that is usually practiced by financial market participants to obtain load by pledging securities owned in the form af buying and selling, either in the capital market and money market. The purpose of this study is to analyse the type of purchase contract contained in the regulation is appropriate or even contrary to Islamic law, both from the nature of the promise (wa‟d) in SBSN purchase and settlement mechanism of repo SBSN transaction. This study uses the normative legal research using secondary data were analyzed qualitatively. By using maqashid syariah, fiqh priority, and istihsan approachs, the researcher conclude that the nature of the promise (wa‟d) contained in this regulation is not legally binding as long as Islamic banks in question have not been selling SBSN during opening times for repo SBSN auction. So that the position of wa‟d in repo SBSN transaction is as a requirement to undertake repo SBSN with BI. Repo SBSN transaction can not be regarded as sale and purchase transactions according to Islamic law, because the sale and purchase agreement contained in this transaction only a termination used to present a load with collateral securities that is usually practiced in conventional banking, where the determination of the amount of accrued repo and repo margin determined in this regulation still refers to the concept of interest that include the time as a component unit in calculating the price."