Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tinjauan Manfaat dan Kelemahan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Lima) x + 124 + 3 tabel +, 10 lampiran Daftar Kepustakaan: 37 ( 1973-1990) Pada pelunasan Pajak Penghasilan Pasal 23, sering dijumpai adanya kelebihan pembayaran pajak yang besar pada akhir tahun pajaknya.yang antara lain disebabkan karena pemotongannya dikenakan atas penghasilan bruto, nya penghasilan netto. Oleh karena itu, maka kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) atau mengkompensasikannya dengan utang pajak yang lain. bukan- Di samping memberikan hak kepada Wajib Pajak tuk meminta restitusi/kompensasi, Wajib Pajak juga diberir pajak bukan hak untuk meminta pembebasan dari pemotongan penghasilan Pasal 23, yaitu .melalui prosedur Surat Keterangan Bebas Pemotongan -Pajak Penghasilan Pasal 23 (SKB PPh Ps. 23). Pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan memperoleh 3KB PPh Ps. 23 dimaksudkan membantu Wajib Pajak dalam mengatasi likvviditas perusahauntuk meringankan administrasi perpajakan. bersifat deskriptif selain an juga Berdasarkan penelitian yang analisis, dengan pengumpulan data berupa .studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapa petugas di Kantor yanan Pajak Jakarta Pusat Lima, maka diketahui laksanaan SKB PPh Ps. 23 lebih meringankan perpajakan dibandingkan dengan pelaksanaan restitusi. Pelabahwa peadministrasi Bagi wajib Pajak pun SKB PPh Ps. 23 lebih menguntungkan dari pada restitusi, karena yang mudah, di samping itu juga dengan adanya pembebasan pemotongan PPh Ps. 23, maka uang yang sedianya untuk membayar PPh Ps 23 dalam tahun berjalan dapat digunakan membiayai kegiatan usahanya. selain prosedurnya un- Agar SKB PPh Ps. 23 benar-benar bermanfaat bagi wajib Pujuk, kepastian untuk memperoleh jawaban atas permohonan SKB PPh Ps. 23 harus dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Dan agar Wajib Pajak tidak : menyalahi dengan peraturan yang ada, maka kepada aparatur perpajakan juga diberikan hak untuk melakukan penelitian yang lebih baik terhadap Wajib Pajak.

Abstrak :
Pengenaan PPh Final bagi WP dengan omzet tidak melebihi 4,8 Miliar setahun Jasa Konsultan, Komputer, dan Penerbitan/Percetakan di Bogor berdampak pada pilihan-pilihan perlakuan terhadap PPh Pasal 23 yang tidak dapat dikreditkan, seperti mengurus legalisasi SKB, restitusi pajak, atau tidak melakukan keduanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pilihan-pilihan tersebut ditinjau dari asas compliance cost. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dan survey. Hasil penelitian ini adalah 17 responden yang mengurus legalisasi SKB menanggung compliance cost yang lebih kecil, tidak ada responden yang melakukan restitusi karena menghindari pemeriksaan pajak, dan 20 responden tidak melakukan keduanya menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

The imposition of final income tax for Taxpayer with Omzet not Exceed 4,8 Billion which are Consulting, Computer, and Publishing/Printing Services in Bogor impacted with several treatment options like manage Tax-free Certificate, tax refunds or not both. The purpose of this research focused to analyze the options in terms Compliance Cost Principle. This research was using a quantitative method with survey. The results of this research are 17 respondents using Tax-free certificate bear smaller compliance cost, no respondents using tax refunds because they avoid tax audit, and 20 respondents did neither bear larger compliance cost.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerapan PPh final 1 dari omzet memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak akibat adanya pemotongan PPh dari pihak lawan transaksi. Atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut, diajukan pengembalian ke pihak KPP. Namun, terdapat kendala dalam proses pengembaliannya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk kendala tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan PPh Final 1 dari omzet untuk UMKM memiliki implikasi kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan menimbulkan kendala dalam pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut. Pada penelitian ini dirumuskan solusi dengan membuat sebuah sistem aplikasi E-Tax PPh 23 yang akan membantu dalam menyelesaikan kendala yang terjadi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.

---

ABSTRACT
Final Income Tax Implementation of 1 of turnover has implications of tax overpayment due to the withholding of Income Tax from counterparties. Due to the overpayment of taxes that should not be owed, thus proposed a refund to the Tax Office Kantor Pelayanan Pajak . However, there are obstacles within the refund process therefore solutions need to be formulated to solve these problems. The research method used is qualitative research with data collection technique through in depth interview and literature study. The result of this research shows that Final Income Tax application of 1 of turnover for SMEs Corporate has implications of tax overpayment that should not be owed which resulting in obstacles within the tax refund process. In this research formulated the solution by making an application system E Tax PPh 23 that will help in resolving the obstacles which occurs within the tax overpayment refund.