Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Santi, author

Tumpang Tindih Kepemilikan Akibat Pengalihan Tanah Beralaskan Surat Keterangan Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137K/Pdt/2021) = Overlapping Ownership Due to Land Transfer Based on Information Land Letter (Study of Supreme Court Decision Number 2137 K/PDT/2021)

Pengalihan terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan bukti tertulis salah satunya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) seharusnya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan seseorang atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Penulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum SKT dalam proses pengalihan tanah...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adinda Carolina, author

Kekuatan Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah tanpa Adanya Akta Jual Beli PPAT (Studi Kasus di Desa Kampung Melayu) = Legal Strength of Ownership of Land Rights Without a Deed PPAT Sale and Purchase (Case Study in Kampung Melayu Village)

Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat....

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ella Nurita Damayanthy, author

Sengketa yang timbul karena adanya surat keterangan tanah dari Lurah yang Dijadikan dasar pembuatan akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor: 406 K/TUN/2000)

Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mengenai sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang belum bersertipikat dan pemilik tanahnya tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Persoalan muncul manakala ada pihak lain yang mengaku berhak atas tanah tersebut dan datang ke Lurah untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Tanah untuk melakukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T37611

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wibowo, author

Surat keterangan tanah dan kaitannya dengan pengakuan tanah-tanah bekas hak milik adat yang belum bersertipikat = Land's reference letter in conjuction with the recognition of uncertified customary property rights

Tesis ini membahas mengenai dokumen pertanahan yang sangat penting karena merupakan dasar awal mula dikeluarkannya hak milik atas tanah yang kuat dan diakui oleh negara, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT). Proses penerbitan SKT yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah kepala desa) termasuk mudah. Karena pemilik tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T42654

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Andini Rachmania, author

Keabsahan Sertipikat Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Diterbitkan Surat-Surat Palsu Oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Jatibening (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2943 K/Pdt/2016) = The Validity Of The Certificate And Protection Of The Law For Parties Harmed Due To The Fake Letters Published By Temporary Officials Of The Head Of Jatibening Village (Analysis Of The Decision Of The Supreme Court Of The Republic Of Indonesia Number 2943

Sertipikat merupakan tanda bukti hak atas pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah, diantaranya yaitu melengkapi bukti-bukti baik tertulis maupun tidak tertulis. Surat keterangan riwayat tanah dan surat keterangan tanah tidak sengketa merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran...

Universitas Indonesia, 2019

T52450

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Salsabilla Putri Ariza, author

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang disahkan terhadap Warisan Tanah yang Hak Warisnya Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/PDT/2022) = The Legal Position of a Legitimized Illegitimate Child Regarding the Inheritance of Land Whose Inheritance Rights Were Annulled by the Court Decision (The Study of Supreme Court Decision Number 942 K/PDT/2022)

Peristiwa pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebabkan adanya peralihan segala hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris kepada para ahli warisnya yang sah. Ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Firdausi Alamari, author

kedudukan surat keterangan penguasaan tanah dalam pemindahan hak atas tanah (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor. 09/PDT.G/2018/PN Pal) = The position of letter of land in the transfer of land rights (Case study of Palu District Court Decision Number 94/PDT.G/2018/PN Pal).

Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54815

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ripin Winardi, author

Akibat hukum terhadap surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang atas tanah yang termasuk dalam wilayah pemekaran Kotamadya Medan: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 304 K/Pdt.G/2017 = The legal consequences of the land warrant issued by the Deli Serdang regent on land included in the Medan municipal expansion area: case study of Supreme Court Decision number 304 K/Pdt.G/2017

Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang diterapkaan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta autentik memilik kekuatan bukti yang lengkap atau sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, namun berbeda halnya dengan akta dibawah tangan yang daya kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian