Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerapkan praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola tersebut ke dalam kerangka hukumnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dan apakah perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola untuk mencapai investasi Keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitiannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 dimana penerapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola terbukti melalui penerbitan laporan keberlanjutan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa mayoritas perseroan terbatas publik Indonesia mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan. Akibat tidak dipenuhinya kewajiban laporan keberlanjutan, perseroan terbatas terbuka tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sebab teguran tertulis tidak memberikan dorongan yang cukup bagi perseroan terbatas terbuka untuk mematuhi kewajiban laporan keberlanjutan, Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis, yang bertujuan untuk menerapkan sanksi yang lebih luas untuk ketidakpatuhan terhadap perintah dan/atau instruksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. ......As a United Nations member state, Indonesia ought to implement Environment, Social, and Governance practices into its legal framework. This research examines how the Indonesian legal framework regulates Environment, Social, and Governance and whether Indonesian public limited companies comply with prevailing laws and regulations on Environment, Social, and Governance to achieve sustainable investment. This research adopts the juridical normative research method, using the statutory approach. This research concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017, whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the issuance of sustainability reports. Further, this research concludes that most Indonesian public limited companies comply with sustainability reporting. Due to not complying with the sustainability reporting obligation, public limited companies are subject to administrative sanctions in the form of written reprimand. As written reprimand does not provide enough driving force for public limited companies to comply with sustainability reporting, Financial Services Authority has drafted the Draft Regulation of Financial Services Authority on Written Order (perintah tertulis), which aims to open up for imposing broader sanctions for non-compliance of orders and/or instructions given by Financial Services Authority.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan institutional logics dan implicit leadership dalam mengevaluasi motivasi Yayasan Kehati pada proses perumusan indeks ESG yang berbeda dibandingkan dengan lembaga pemeringkat ESG lainnya dan memberikan kontribusi dalam bidang akademik guna penyempurnaan penelitian selanjutnya yang masih terbatas. Studi kasus digunakan sebagai strategi penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif dan single unit of analysis. Motivasi Yayasan Kehati dalam merumuskan indeks ESG yang berbeda dilatarbelakangi oleh (1) praktek “coupling” dan “decoupling” dalam proses perhitungan skor dan perumusan indeks(2) multiple logics selama proses penilaian dan pengindeksan (professional, market, self-regulatory, dan sustainability logics); (3) competing logics (aktor, SOP ESG Index Scoring, dan rutinitas); (4) dominant logic sebagai kontribusi professional logics dalam proses ESG index scoring oleh para aktor. Selain itu, persepsi, interpretasi, dan tindakan para aktor yang mengelola Indeks ESG di Yayasan Kehati dimotivasi oleh perilaku kepemimpinan implisit berdasarkan 4 (empat) faktor kepemimpinan: dukungan, fasilitas kerja, fasilitas interaksi, dan penekanan tujuan. Dengan mengetahui motivasi Yayasan Kehati dalam menghasilkan pemeringkatan ESG yang berbeda dibandingkan dengan lembaga pemeringkat ESG lainnya, hal ini bertujuan untuk mendorong investasi yang berkelanjutan, memperoleh kepercayaan investor yang diharapkan akan mendapatkan keyakinan yang memadai dalam mengambil keputusan. ......This study aims to explore the application of institutional logics and implicit leadership in evaluating the Kehati Foundation’s motivation on the ESG Index formulation process which is different compared to other ESG rating agencies and contributes in the academic field for the improvement of further research which is still limited. The research strategy used case studies with qualitative research approach and a single unit of analysis. The motivation of the Kehati Foundation in formulating a different ESG index compared to other rating agencies was motivated by (1) “coupling” and “decoupling” in the process of formulating the scoring and indexing process; (2) multiple logics indicated during the scoring and indexing process (professional, self-regulatory, sustainable, and market logics); (3) competing logics founded during the process; (4) dominant logic contributed by professional logics. The actors' perceptions, interpretations, and actions who manage the ESG Index are motivated by implicit leadership behavior based on 4 (four) leadership factors: support, work facilities, interaction facilities, and goal emphasis. Knowing the motivation of the Kehati Foundation in producing a different ESG rating compared to the other ESG rating agencies, this is aimed at promoting sustainable investment and gaining investors’ assurance in making investment decisions.

Abstrak :
Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus akselerasi investasi, terutama penanaman modal asing (PMA). Seiring meningkatnya kesadaran dan risiko dampak perubahan iklim, investasi berkelanjutan berdasarkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau environmental, social, and governance (ESG) semakin diminati. Permasalahannya adalah (a) UU Cipta Kerja menghasilkan kebijakan investasi yang cenderung mengarah pada pelemahan faktor lingkungan, dan (b) proses perumusannya tidak melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari faktor sosial dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kebijakan investasi berkelanjutan berbasis kebijakan publik sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mempertimbangkan critical threshold yang menerapkan faktor ESG di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, soft system methodology (SSM), dan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mendukung investasi berkelanjutan berdasarkan ketiga faktor ESG, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan dengan prioritas yang diarahkan pada penguatan kapasitas SDM kelembagaan. ......The enactment of the Omnibus Law on Job Creation aims to foster employment and accelerate foreign direct investment (FDI). With an escalating awareness of climate change impacts, there is a growing interest in sustainable investments grounded in environmental, social, and governance (ESG) factors. Two primary issues arise: (a) the law tends to formulate investment policies favoring economic considerations over environmental factor, and (b) the formulation process lacks public participation as component in social and governance factors. This research explores sustainable investment policies within the framework of public policy, as a part of Gross Domestic Product (GDP) subject to critical threshold, with ESG factors in Indonesia. Implementing descriptive analysis, soft system methodology (SSM), and analytic hierarchy process (AHP) as research methods, the findings highlight that, the Job Creation Law falls short in fully supporting sustainable investments, necessitating alternative policies focused on enhancing institutional human resource capacities.

Abstrak :
Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report merupakan salah satu perwujudan dari penerapan Investasi Berkelanjutan. x bergeser pada arah investasi yang lebih berkelanjutan. Hal ini guna mencapai komitmen dalam menghadapi isu global dan menjadi salah satu alat mencapai Tujuan Berkelanjutan. Skripsi ini membahas komitmen Indonesia terhadap penanganan isu global dimana didalamnya dibahas penerapan investasi berkelanjutan yang berbasis pada prinsip dan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang sering disingkat sebagai ESG. Atas hal tersebut dan atas faktor keanggotaan Indonesia dalam lembaga sekuritas internasional IOSCO melalui POJK No.51 /POJK.03/2017 atau POJK Keuangan Berkelanjutan untuk menerapkan investasi berkelanjutan berbasis prinsip ESG dalam Pasar Modal di Indonesia. Melalui POJK Keberlanjutan, maka setiap ketentuan yang ada didalamnya mengikat bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten, dan Perusahaan Publik termasuk penyusunan Laporan Keberlanjutan yang akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis, Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa Indonesia menerapkan investasi keberlanjutan sebagai komitmennya atas isu global dan bahwa ketentuan atas Laporan Keberlanjutan yang diatur dalam POJK Keuangan Berkelanjutan sudah Arah iklim investasi sedang cukup memadai walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal standarisasi. ......Sustainability Report Investment. The direction of the investment climate is shifting towards a more sustainable investment direction. This is in order to achieve commitment in facing global issues and become one of the tools to achieve the Sustainability Goals. This thesis discusses Indonesia's commitment to addressing global issues in which it discusses the implementation of sustainable investments based on environmental, social and governance principles and aspects which are often abbreviated as ESG. For this and for the factor of Indonesia's membership in the international securities agency IOSCO through POJK No.51 /POJK.03/2017 or POJK on Sustainable Finance to implement sustainable investment based on ESG principles in the Indonesian Capital Market. Through the POJK on Sustainability, every provision contained in it is binding on Financial Service Institutions (LJK), Issuers, and Public Companies including the preparation of a Sustainability Report which will be discussed further in this thesis. The method used in this thesis research is normative juridical research. This thesis research is a literature research that produces a descriptive analytical research typology. The results of this study find the fact that Indonesia implements sustainability investment as its commitment to global issues and that the provisions on the Sustainability Report regulated in the POJK on Sustainable Finance are adequate although there are still shortcomings in terms of standardization.