Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Sistem inventori merupakan salah satu sistem yang cukup penting dan berpengaruh dalam suatu organisasi/perusahaan. Sistem inventori yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi organisasi/perusahaan, karena dengan adanya sistem ini akan tercipta: - Tertib administrasi barang-barang inventaris. - Pengendalian dan pengawasan barang secara baik dan benar. - Mendukung pengambilan kebutuhan pimpinan. - Sebagai bahan untuk menghitung kekayaan organisasilperusahaan. - Penghematan pengeluaran uang organisasi. Dalam pembuatan sistem inventori, penulis mengacu kepada konsep analisa perancangan SDLC (System Development Life Cycle) , namun tidak semua tahapan SDLC diterapkan disini, tapi hanya tahap-tahap tertentu saja yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem inventori. Dalam pengembangan sistem akan dilakukan Process Modelling meliputi pembuatan Data Flow Diagram level-O kemudian didekomposisi ke level-level berikutnya sesuai kebutuhan, Data Modelling dengan pembuatan Entity Relationship Diagram kemudian dipetakan ke dalam tabel-tabel dan akhirnya implementasi ditunjukkan dengan Prototyping. Dalam mengimplementasikan rancangan Sistem Inventori ini, menggunakan perangkat lunak Visual Basic Versi 3.0 sebagai front-end-nya, sedangkan untuk backend-nya menggunakan Relational Data Base Management System (RDBMS) Sybase. Dengan diimplematasikannya sistem ini diharapkan masalah-masalah yang selama ini dihadapi khususnya tentang pengelolaan inventori, akan dapat teratasi serta dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sehingga cita-cita yang selama ini diharapkan akan terwujud.

---

ABSTRACT Inventory system is one of the system which is quite essential and full of influence in an organization/company. A good inventory system will give positive impact for organization/company, because the existence of this system will enable the creation of the following: - Inventory goods/commodity administration order. - Goods/commodity control and supervision can be carried out properly and correctly. - Supporting decision making of management. - A subject matter of calculating organization/company wealth. - Economizing the expenditure of company money. In making an inventory system the writer has based upon SDLC (System Development Life Cycle) designing analysis concept, yet not all SDLC phases are carried out here, but only certain phases which are in accordance with the inventory system development necessity. In this system development will be built Process Modeling including Data Flow Diagram level-0 will be carried out and afterwards decomposed into the next levels in accordance with necessity, Data Modeling with the making of Entity Relationship Diagram are afterwards mapping into tables and finally implemented is shown with prototyping. The implementation this inventory system design, software of Visual Basic 3.0 Version is used as its front-end, whereas for its back-end, Relational Database Management System (RDBMS) Sybase is used. It is expected that the implementation of this system will enable us to solve problems, especially that which concerns inventory management which are faced during this time and will give added value to companies so that ambitions which have been expected during this time will be realized.

Abstrak :
Sistem kerja yang baik seperti pengaturan proses kerja yang memperhatikan keserasian antara pekerja, bahan/ material dan peralatan menentukan berjalannya suatu perusahaan. Antara pekerja, bahan/ material dan peralatan yang digunakan mempunyai suatu tingkat risiko tinggi keselamatan kerja yang berasal dari bahaya yang tidak dikendalikan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. CITIC Seram Energy Limited sebagai operator minyak dan gas bumi pada area Seram Blok Non Bula mempunyai bahaya dan risiko keselamatan kerja dalam menjalankan operasinya. Usaha untuk mengatasinya adalah melalui Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dikembangkan melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penelitian dilakukan untuk menganalisis SMK3 CITIC Seram Energy Limited dan menemukan faktor-faktor berpengaruh terhadap sistem manajemen CITIC Seram Energy Limited. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana fokus dari penelitian adalah pelaksanaan SMK3 CITIC Seram Energy Limited dan wilayah penelitian adalah lapangan CITIC Seram Energy Limited. Disimpulkan bahwa CITIC Seram Energy Limited belum berjalan dengan optimal dan berdasarkan faktor-faktor berpengaruh maka faktor komitmen belum berjalan dengan baik berupa masih adanya perilaku kerja tidak aman oleh operator, belum adanya tenaga ahli HSE seperti Safety Spesialist yang dapat memberikan masukan ke HSE Manager, koordinasi pelaporan yang belum berjalan dengan baik dan belum adanya bentuk awareness dalam pelatihan behavior demikian juga faktor inspeksi tempat kerja belum berjalan dengan baik berupa kurang optimalnya peran tenaga HSE CITIC Seram di lapangan yang mampu menangani seluruh area kerja CITIC Seram yang luas. Sedangkan faktor berpengaruh lainnya seperti faktor komunikasi dan komite K3 serta pengawasan keselamatan kerja telah berjalan dengan baik. Berdasarkan keadaan tersebut maka pada pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja harus dioptimalkan melalui perbaikan komitmen seperti pemberian sangsi yang tegas bagi pekerja yang melanggar ketentuan keselamatan kerja dan award bagi yang mematuhi, penambahan peran safety spesialist berfungsi konsultatif, pembuatan suatu prosedur pelaporan data HSE yang sistematis dan pemberian pelatihan behavior bagi pekerja, peningkatan komunikasi, peningkatan komite K3 dan perbaikan inspeksi tempat kerja seperti penambahan personil HSE di lapangan serta peningkatan pengawasan tenaga kerja.

---

Good working systems such as setting work processes noticed harmony between labor, materials / material and equipment to determine the passage of an enterprise. Between labor, materials / materials and equipment used have a high level of risk from safety hazards. CITIC Seram Energy Limited as operator of oil and gas in the area Seram Non-Bula Block has hazards and safety risks in the course of operation. Attempts to overcome this is through the Occupational Health and Safety developed by Health and Safety Management System. The study was conducted to analyze Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited and found these factors affect the Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited. The research uses descriptive qualitative approach where the focus of the research is the implementation of Health and Safety Management System CITIC Seram Energy Limited and the study area is the field of CITIC Seram Energy Limited. It was concluded that CITIC Seram Energy Limited has not run optimally and based on these factors influence the commitment factor has not been going well in the form of the persistence of unsafe work behavior by the operator, not have the expert?s role such as Safety Specialist to provide input to the HSE Manager, the coordination reporting that has not been going well and there is no awareness in the form of training as well as behavior, workplace inspections factors not run well in the form of less optimal role CITIC Seram HSE personnel in the field are capable of handling the entire work area CITIC Seram wide. While other influential factors such as communication and committees factors K3 and safety oversight has been going well. Under these circumstances it is in the implementation of safety management systems and health should be optimized through improved commitment as giving strict sanctions for employees who violate safety rules and the award for comply with, the addition of specialist safety function consultative role, creating a procedure of systematic data reporting HSE behavior and providing training for workers, improved communication, increased committees K3 inspection and repair work such as the addition of HSE personnel in the field as well as increased labor inspection.

Abstrak :
Adanya keinginan sebagian besar pengguna jasa angkutan umum di wilayah DKI Jakarta untuk dapat menikmati angkutan umum dengan aman, tertib, murah dan nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut antara lain perlu peningkatan optimalisasi kinerja baik yang berkaitan dengan kebijakan manajemen, sistem jaringan dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum sehingga lemahnya mekanisme hubungan kerja antar instansi. terkait, tidak jelasnya wewenang dan tanggungjawab setiap instansi, kurang lengkapnya peraturan pelaksanaan yang ada, tidak tersediannya arahan mengenai bagaimana sebaiknya sistem pengelolaan transportasi perkotaan ditengah kompleksitas permasalahan yang ada dapat tertangani dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tentang optimalisasi pemanfaatan jalur- jalur jalan, penyediaan angkutan umum bus dan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas, mengurangi tingkat dan jumlah kecelakaan dapat optimal dilaksanakan.

Judul yang dipilih adalah Evaluasi Kinerja Manajemen Sistem Jaringan Transportasi Umum di Wilayah DKI Jakarta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja kebijakan manajemen, kinerja sistem jaringan terhadap kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait dan menjadi wacana untuk masyarakat.

Dengan pendekatan analisis kebijakan deskriptif penelitian dilaksanakan di Dinas LLAJ, Dinas PU dan Ditlantas Polda Metrojaya. Populasi dipilih dari seluruh pegawai di tiga instansi dengan sampel; 35 di DLLAJ, 33 di Ditlantas Polda Metrojaya dan data sekunder pada Dinas PU. Metode pengumpulan data meliputi data sekunder melalui pengamatan, observasi dan angket untuk data primer; Tehnik analisis data korelasi dari Spearman, Kendall tau-b dan Pearson. Pendekatan teoritis / pemikiran mencakup : l) Pendekatan konseptual tentang sistem jaringan transportasi perkotaan ; 2) Pendekatan terhadap aspek kebijakan ; 3) Pendekatan sistem jaringan transportasi umum ; 4) Kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum.

Hasil penelitian; Tingkat optimalisasi kebijakan manajemen sistem jaringan transportasi umum data primer diperoleh data rata-rata 78,82 % dan dari data sekunder diperoleh data tingkat realisasi jumlah armada 90.7% dan untuk trayek 84,9 %. Hasil perhitungan angket diperoleh 0,767 Uji korelasi Pearson dengan demikian adanya pengaruh yang signifikan antara kinerja kebijakan , kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta . Penelitian ini berkesimpulan belum optimalnya kinerja kebijakan, kinerja sistem dan kinerja manajemen sistem jaringan transportasi umum di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu perlu peningkatan kinerja di masa mendatang.

Abstrak :
Rumah Sakit X Jakarta sebagai rumah sakit umum swasta harus mampu menghemat biaya untuk meningkatkan profitnya agar dapat bertahan dan berkembang. Oleh karena itu, Rumah Sakit X Jakarta memiliki Sub Unit Cost Control agar dapat menghemat pengeluaran secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran peranan dan fungsi sub unit Cost Control Rumah Sakit X Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen, dengan triangulasi pada metode dan sumber untuk memperoleh data yang spesifik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran dan fungsi petugas Cost Control adalah secara teknis melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penyimpangan antara aktual dengan standar biaya yang ditetapkan dari barang persediaan dan aset tetap (fixed asset), serta melakukan penghitungan satuan biaya seluruh pelayanan. Namun, software fixed asset belum dapat diterapkan, dan sistem informasinya tidak terintegrasi, sehingga informasi yang tersedia kurang akurat untuk melakukan pengendalian. Dengan demikian, petugas Cost Control sebaiknya lebih meningkatkan koordinasi dengan unit pengguna dan bagian pemeliharaan untuk mengup-date informasi mengenai fixed asset, sehingga peran dan fungsi pengendalian biaya terutama terkait fixed asset menjadi optimal.

---

Rumah Sakit X Jakarta, as a private hospital has to contain cost to enhance profitability in order to survive and grow. Hence, Rumah Sakit X Jakarta has Sub Unit Cost Control to contain its cost effectively. This research aims to perceive the role and function implementation description of Sub Unit Cost Control in Rumah Sakit X Jakarta. The research design is descriptive qualitative with indepth interview and document study. It uses method and source triangulation to gain specific data. The research shows that the role and function implementation of Cost Control officer is technically focus on recording and reporting the deviation between actual and standard cost performance of stock inventory and fixed asset, also in computing unit cost for all services. However, the fixed asset software is inapplicable yet, and information system has not integrated, that information available for controlling are less accurate. Therefore, Cost Control Officer ought to increase coordination with user and Maintenance Department for up-dating fixed asset information, so that, role and function of controlling cost, especially for fixed asset can be optimal.

Abstrak :
RINGKASAN
Kabupaten Dati II Bogor mempunyai luas wilayah 3.440,72 Km2 atau 344.072 Ha. Ada seluas ± 101.138 Ha atau 29,39% dari luas wilayah tersebut berada dalam Kawasan Puncak yaitu wilayah penanganan khusus penataan ruang dan penertiban serta pengendalian pembangunannya diatur dalam Keppres Nomor 48 Tahun 1983 dan Keppres Nomor 79 Tahun 1985. Wilayah penanganan khusus dimaksud secara administratif untuk Kabupaten Dati II Bogor terdiri atas 11 kecamatan (sekarang menjadi 13 kecamatan) yaitu:

Kecamatan Ciawi Kecamatan Cibinong Kecamatan Cimanggis Kecamatan Cisarua Kecamatan Citeureup Kecamatan Gunung Putri Kecamatan Gunung Sindur Kecamatan Sawangan Kecamatan Kedung Halang (Sukaraja) Kecamatan Parung Kecamatan Semplak (Kemang) Kecamatan Megamendung Kecamatan Limo

Dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Ciawi dan kecamatan Cisarua termasuk Kawasan Pariwisata Puncak, di samping itu Kawasan Puncak memiliki keunikan dan peran, diantaranya yang terpenting adalah :

Konservasi tanah dan air bagi wilayah aliran sungai Ciliwung dan Cisadane. Konservasi Flora dan Fauna.

Di samping kedua peranan di atas, juga Kawasan Puncak memiliki keindahan alam, udara nyaman dan sejuk, sehingga mendorong terjadinya migrasi dan pertambahan penduduk dan tidak dapat dihindari hukum ekonomi terjadi yaitu tingginya permintaan atau keinginan untuk menguasai atau memiliki tanah oleh berbagai pihak, mengakibatkan harga tanah di Kawasan Puncak menjadi mahal dan dapat digunakan sebagai komoditi ekonomi. Dengan demikian kawasan ini cenderung untuk dieksploitir dengan cara pembangunan rumah, vila dan hotel oleh masyarakat, tanpa memperhatikan kriteria lokasi dan standar teknis pembangunannya, bahkan membuat danau buatan yang diairi dengan cara merombak dan membendung aliran sungai Ciliwung.

Menyadari betapa besarnya kontribusi Kawasan Puncak terhadap fungsi lingkungan, maka pemerintah berupaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang berlarut-larut dengan cara pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana detail tata ruang Kawasan Puncak. Hal ini memerlukan usaha penertiban kembali agar pengendalian dan usaha penertiban pemanfaatan Kawasan Puncak khususnya yang berada di Kabupaten Dati II Bogor dapat dicapai, diperlukan adanya suatu sistem administrasi.

Tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui hubungan sebab-akibat tetapi tidak timbal balik antara kebijaksanaan pemerintah, struktur organisasi , koordinasi unit kerja terkait sebagai satu kesatuan yang merupakan satu sistem administrasi dan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian "Pengukuran Sesudah Kejadian" (PSK) yaitu penelitian yang tidak ada perlakuan yang dilakukan si peneliti atau ada perlakuan yang terjadi sebelum diadakan pengukuran tetapi perlakuan dimaksud tidak dilaksanakan oleh peneliti sendiri.

Hipotesis Penelitian ini adalah :

Tidak ada hubungan antara kebijaksanaan yang ditetapkan dan pelaksanaannya dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Tidak ada hubungan antara struktur organisasi dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Tidak ada hubungan antara koordinasi unit kerja terkait dan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor.

Kesimpulan hasil analisis adalah

Sesuai dengan hasil penelitian diketahui, bahwa sistem administrasi dalam pengelolaan Kawasan Puncak di Kabupaten Dati II Bogor belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan tiga komponen utama dalam sistem administrasi yaitu kebijaksanaan pemerintah mengenai pengelolaan Kawasan Puncak, struktur organisasi sebagai unit kerja pelaksana pengelolaan Kawasan Puncak dan koordinasi unit kerja terkait belum tertata dengan baik.

Berdasarkan pembahasan atas ketiga komponen sistem administrasi dimaksud, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Kebijaksanaan pemerintah yang menetapkan tujuan penataan ruang Kawasan Puncak, tidak relevan untuk pengelolaan Kawasan Puncak, karena Kawasan Puncak memiliki keunikan (kekhususan) fungsi.

2. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dati II Bogor, di dalam pengelolaan Kawasan Puncak terdapat perbedaan-perbedaan yang meliputi perbedaan penetapan alokasi pemanfaatan ruang dan luas areal dari masing-masing lokasi perbedaan penetapan lokasi peruntukan.

3. Sesuai dengan fungsi Kawasan Puncak yang harus tetap dijaga dan dipertahankan, makes perlu dilakukan tindakan sebagai berikut mencabut beberapa pasal dalam Keppres Nomor 79 Tahun 1985. mencabut beberapa pasal dalam Perda Nomor 3 Tahun 1988. mengatur dan menetapkan kembali pasal-pasal dalam Keppres dan Perda tersebut di atas setelah dilakukan penyesuaian. Khusus mengenai tujuan, agar ditetapkan dalam suatu redaksi yang lebih proporsional yaitu mencegah pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditentukan.

4. Organisasi atau unit kerja yang diberikan wewenang untuk mengendalikan dan menertibkan pembangunan di Kawasan Puncak, balk di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat maupun di tingkat Kabupaten Dati II Bogor tidak mempunyai struktur organisasi, sehingga tidak memperlihatkan dengan jelas pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, dan pendelegasian wewenang. oleh karena itu, agar Menteri Dalam Negeri meninjau kembali Keputusan Menteri Islam Negeri Komar 22 Tahun 1989 tentang Tatalaksana Penertiban dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak, sebagai landasan hukum pembentukan organisasi atau unit kerja.

5. Pembentukan struktur organisasi yang akan menangani Kawasan Puncak dapat berbentuk lini dan staf, dengan sebutan Badan Otorita Kawasan Puncak. ini dimaksudkan untuk lebih menjamin pandekatan yang lebih terpadu, lintas sektoral dan lebih berpandangan jauh ke depan di dalam pengambilan keputusan.

6. Pengelolaan Kawasan Puncak dengan pola organisasi seperti sekarang, larut dalam tugas-tugas rutinnya, sehingga dalam pengelolaannya umumnya bersifat reaktif yaitu lebih menanggapi masalah setelah masalah itu berkembang, mengakibatkan penanganannya menjadi mahal dan sulit dibanding bila masalah itu dicegah sebelum timbul. Oleh karena itu, unit kerja atau organisasi yang mengelola Kawasan Puncak lebih ideal berdiri sendiri yang setingkat dengan Bappeda Kabupaten dan bertanygung jawab langsung kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat.

7. Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dan seluruh potensi organisasi, agar benar-benar mengarah pada sasaran yang sama secara efisien . Penyatu paduan gerak di maksud meliputi aspek keterpaduan kegiatan, keterpaduan waktu dan pelaksanaan serta aspek keterpaduan sasaran atau tujuan. Penyatupaduan gerak yang meliputi ketiga aspek tersebut belum sinkron dilaksanakan oleh TAT Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Puncak baik di tingkat Propinsi Dati I Jawa Barat, maupun Kabupaten Dati II Bogor. oleh karena itu, agar penyatupaduan gerak dari seluruh organisasi benar-benar mengarah pada sasaran yang sama, maka pola organisasi yang sekarang harus diganti dengan struktur organisasi lini dan staf, sehingga lebih memudahkan penyusunan jaringan koordinasinya baik secara interen maupun eksteren.

ABSTRACT The Administration System in the Management of Puncak Area in Bogor RegencyBogor Regency has an area of 3.440, 72 Km2 or 344-.072 Ha. The area is about 101.138 Ha or 29.39% of the area is located in Puncak Area i.e. the special management are for spatial planning and order and development control provided for in Presidential Decree Number: 48/1983 and Presidential Decree Number: 79/1985. It's mentioned that special management area, administratively for Bogor Regency comprises 11 subdistricts (now 13 subdistricts) i.e..

Ciawi Subdistrict Cibinong Subdistrict Cimanggis Subdistrict Cisarua Subdistrict Citereup Subdistrict Gunung Putri Subdistrict Gunung Sindur Subdictrict Sawangan Subdistrict Kedung Halang (Sukaraja) Subdistrict Parung Subdistrict Semplak (Kemang) Subdistrict Megamendung Subdistrict Limo Subdistrict

Two subdistrict i.e. Ciawi and Cisarua Subdistrict belong to Puncak Tourism Area; besides this Puncak Area has uniqueness and role, among others, the most important is:

Soil and water conservation for Ciliwung and Cisadane watersheds. Flora and Fauna conservation.

Besides the two roles above, Puncak Area also has natural beauty, fresh air, which encourages migration and increased number of population and economic law cannot be prevented from occurring i.e. high demand or wish to control or posses land by various parties, resulting in the price of land in Puncak Area becoming expensive and can be used as an economic commodity. Thus, this area tends to be exploited by developing houses, villas and hotels by the people, without taking into consideration the criteria of location and technical standards of criteria of location and technical standards of development, indeed a manmade lake has been constructed which is watered by damming the water of Ciliwung River.

Realizing the great contribution of Puncak Area to the environmental functions, the government is making the effort to overcome prolonged environmental damage by utilization of the space in accordance with the detailed spatial planning of Puncak Area. This requires reorganization so that control and management of Puncak Area particularly those in Bogor Regency can be achieved through a system of administration.

The objective of the Study is:

To find out the cause-effect relations but not reciprocal between government policy, structure of organization, coordination of related work units as a unit constituting a system of administration and management of Puncak Area in Bogor Regency. Methods of Study is :

The method of research used is that of "Measuring After the Event" that is a research without any treatment made by the researcher or if any made before measurement it is not done by the researcher himself.

The hypothesis of the Study are:

There is no related between the policy and its implementation in the management of Puncak Area in Bogor Regency.

There is no related between the organizational structure and the management of Puncak Area in Bogor Regency.

There is no related between work unit coordination and the management of Puncak Area in Bogor Regency.

Conclusion of the analysis are:

According to the results of the research, it is found out that the administrative system in the management of Puncak Area has not been functioning optimally. This is caused by three main components in the administration system i.e. Government Policy on Puncak Area management, structure of organization as an executive unit of management of Puncak Area and related work unit coordination has not yet been well ordered.

Government policy which determines the objective of spatial planning of Puncak Area is not relevant to the management of Puncak Area, because it has a specific function.

There are differences in the management of Puncak Area between central government and the regional differences in the allocation of spatial utilization and the areas of respective allocations differences in location of allocation.

According to Puncak Area functions which should continue to be maintained and preserved, the following actions need to be taken:

to revoke several articles in Presidential Decree Number 79 of 1985. to revoke several articles in Regional Regulation Number 3 of 1988.

rearranging and restating the articles in the Presidential Decrees and Regional Government Regulations mentioned above after adjustments.

a. Regarding the objectives in particular, these should be stated in a more proportional edition i.e.: to prevent the use of land which does not conform with stipulated allocation plan.

The organization or work unit authorized to manage and control the development in Puncak Area at West Java Provincial level and at Bogor Regency level have no structure of organization, so that there is no clear job description, departmental division, span of control and delegation of authority. Therefore, the Minister of Domestic Affairs should review the Decree of the Minister Domestic Affairs Number 22/1989 concerning Procedures of Reorganization and Control of Development in Puncak Area, as the legal basis for the formation reorganize them.

The structure of organization which will be managing Puncak Area may take the form of line and staff, called Puncak Area Authority. This is intended to guarantee more integrated approach, inter-sectoraly and be more forward looking in decision making.

Puncak Area management under the present pattern of organization is more involved in routine tasks, so that in general management it is reactive in nature i.e. responding to problems only after the develop resulting in more expensive and difficult handling than if the problems are prevented before emerge. Therefore, it is more ideal that they work unit or organization managing Puncak Area should be independent at equal level with Regency Bappeda and reports directly to the Governor of West Java.

Coordination is the union of movements of a l l organizational potentials, so that they really go towards common targets efficiently'. The union of movements concerned covers the aspects of activity integration time, integration and the implementation and aspects of integrated targets or objectives. The integration of movements covering all three aspects have not been synchronized implemented by TAT Development and Control of Puncak Area Development at West Java Provincial level as well as at Bogor Regency level. Therefore, so that the integration of movements of the entire organization is really going towards common targets, present pattern of organization should be changed to line and staff structure of organization, so that it will be better, internally as well as externally.

Abstrak :
ABSTRAK
Posyandu, sebagai wadah kegiatan Keterpaduan KB-Kesehatan di tingkat desa, ternyata berkembang cepat, dari 25.000 pada awal gerakannya menjadi 213.717 pada tahun 1989. Perkembangan yang demikian pesat memerlukan sistem informasi yang memadai, agar manajemen program berjalan baik. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem informasi KB-Kes yang berjalan ternyata belum secara optimal mendukung manajemen program KB-Kes. Sistem pencatatan dan pelaporan cenderung terlalu banyak dan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi KB-Kes, dengan jalan mempelajari siklus pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi, mempelajari karakteristik informasi yang dibutuhkan, kesenjangannya dengan informasi yang tersedia, dan akhirnya disampaikan rekomendasi perbaikan sistem informasi KB-Kes.

Siklus pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi sebenarnya telah berfungsi, namun pada fungsi perencanaannya masih menggunakan pendekatan "top down", bukan "bottom up".

Ketersediaan informasi cukup banyak, bahkan banyak yang tumpang tindih, dengan frekuensi yang terlalu sering, sehingga terkesan adanya pemborosan informasi. Dari 141 item informasi yang berasal dari Puskesmas, ternyata 51 (36,17 %) item sama sekali tidak pernah digunakan baik oleh tingkat Puskesmas, Kotamadya, Propinsi dan Pusat. Sebaliknya, hanya 36 (25,53 %) item saja, yang secara konsisten digunakan oleh semua jenjang administrasi.

Karakteristik informasi yang dibutuhkan untuk fungsi perencanaan-penilaian maupun pengawasan-pengendalian, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan kurang dipahaminya sistem informasi untuk manajemen bagi para pengelola program KB-Kes.

Disamping itu, pencatatan di Posyandu ternyata sangat banyak dan tumpang tindih, dibuat untuk memenuhi kebutuhan petugas, tetapi kurang memperhatikan kebutuhan dan kemampuan kader sebagai pelaksananya. Beberapa alternatif saran untuk memperbaiki sistem informasi KB-Kes secara spesifik telah disampaikan pada rekomendasi.

Abstrak :
Pemerintah Indonesia membentuk Single Air Navigation Service Provider (ANSP) bernama LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia) berdasar pada UU. Penerbangan No 1 Tahun 2009 pasal 271. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa proses pembentukan organisasi penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dari segi keselamatan dengan pemodelan sistem manajemen keselamatan (SMK) dan eskalasi prioritas 8 kriteria ANSP dengan Analitic Hierarchy Process yang belum tercakup dalam rencana peralihan, sehingga organisasi yang dibentuk memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa dengan pemodelan SMK pada proses perubahan organisasi ANSP terjadi penurunan indeks resiko keselamatan dan diketahui urutan prioritas kriteria ANSP. Hasil tersebut dijadikan sebagai dasar penyusunan roadmap dan ceklist kesiapan untuk memandu langkah-langkah Management of Change. ......Government of Indonesia established a single Air Navigation Service Providers (ANSP) named LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia) based on the Aviation Law No. 1 Year 2009 Article 271. This study aims to analyze the process of formation of the organization of air navigation service providers in terms of safety with Safety Management System (SMS) modeling and the priority escalation of 8 ANSP criteria with AHP thats not included in the transition plan, so that the organization will be formed have good safety level. This study indicates the priority of ANSP criteria and show that by SMS modeling the of ANSP organizational change safety risk index.This results serve as the basis for arranging the Roadmap and Readiness Checklist to guide the step of Management of Change.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang pembentukan sistem approval routing dalam rangka meningkatkan kualitas pengendalian internal PT X. PT X sendiri merupakan salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Dalam pembentukan sistem approval routing, terdapat berbagai tahapan hingga sistem yang dihasilkan dapat membantu entitas dalam mengotomatisasi proses bisnisnya. Setelah dilakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa kehadiran sistem ini membantu perusahaan meningkatkan pengendalian internalnya. Namun, masih ada beberapa kekurangan dari sisi manajemen proyek, mengingat proyek pembangunan sistem approval routing yang masih belum selesai.  ......his report discusses the establishment of an approval routing system in order to improve the quality of PT X's internal control. PT X itself is one of the largest Fast Moving Consumer Goods (FMCP) company in Indonesia, even in the world. In establishing the approval routing system, there are various stages so that the resulting system can assist entities in automating their business processes. After analysis, it can be concluded that the presence of this system helps the company in improving it's internal control. However, there are still many shortcomings in terms of project management, given the project consruction of approval system is still unfinished.