Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Asman, author

Tinjauan yuridis putusan Niet Ontvankelijk Verklaring (NO) dalam sengketa tata usaha negara TUN) incasu surat alas hak atas tanah sebagai obyek gugatan (studi kasus)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang positif dalam pembangunan di bidang hukum administrasi negara, guna mewujudkan tata kehidupan negara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dedy Supriyadi, author

Peran panitia pengadaan tanah (P2T) dalam menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi : studi kasus proyek pembangunan kanal Banjir timur di Jakarta timur = Role of the acquition committee (P2T) in settling land dispute by mediation : case study east flood canal develompment in east Jakarta

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar.Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dapat dikorbankan guna kepentingan umum. Masalah pembebasan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanah Negara yang tersedia...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2013

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kusno Ritwan, author

Kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah ganda dalam sengketa melalui Pengadilan tata Usaha Negara analisis putusan PTUN Bandung No. 33/G/2003/PTUN-Bdg tanggal 19 Juni 2003 = Legality of double certificate of land right disputed in Court of State Administration analysis decision of PTUN Bandung number 33/G/2003/PTUN-Bdg, June 19, 2003

Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran hak atas tanah merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak/sempurna menurut ketentuan UUPA, dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh Hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19628

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Egi Mahira Irham, author

Analisis putusan pengadilan negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma putusan pn jakarta utara nomor 412 PDT G 2009 PN jJKT UT = Analysis of north jakarta district court regarding land acquisition forced by government in kampung budi darma decision number 412 PDT G 2009 PN JKT UT

Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62313

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harry Syahputra, author

Tinjauan yuridis kekuatan mengikat perjanjian pengikatan jual beli ppjb sebagai tahapan pendahuluan dalam jual beli tanah studi kasus putusan mahkamah agung nomor 731k pdt 1996 dan nomor 2728 k pdt 2011 = Legal analysis of the sale and purchase agreement commitment binding power as a preliminary stage of land acquisition case study of indonesia supreme court verdict number 731k pdt 1996 dan nomor 2728 k pdt 2011

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) terhadap obyek hak atas Tanah, dalam perkembangannya dalam masyarakat PPJB ini lahir dikarenakan adanya keinginan dalam mengikatkan niat baik dalam kegiatan jual beli tanah, dimana umumnya PPJB ini dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dikarenakan alasan administratif seperti belum disertipikatkan objek yang akan diperjual-belikan,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44834

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nitama Farsia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Peralihan Hak Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Analisis Putusan Nomor 417/PDT/2018.PT.BDG) = Responsibilities of Land Deed Official Related to Transitional Rights The Party Who Has No Authority (Analysis of The High Courts Verdict Number 417/PDT/2018/PT.BDG)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila pihak yang menghadap kepadanya bukanlah pihak yang berwenang dan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan sehingga status Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum dan Kantor Pertanahan terkait menjadi tidak berlaku...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Asih Fabiolah, author

Kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah terhadap gugatan dari pihak lain (studi kasus Putusan PN Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel) = the Rule of law for the holders of certificate of land ownership against third party lawsuit (by analyzing district court decision number 27Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel)

Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah terhadap gugatan dari pihak lain, dengan menganalisa Putusan PN Nomor : 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel). Bagaimana kekuatan Sertipikat Hak Milik atas Tanah sebagai alat bukti dalam pengadilan dan bagaimana hakim memutuskan pihak mana yang dimenangkan. Metode penulisan yang dipakai adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31896

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sijabat, Dony Hariyanto, author

Tinjauan yuridis terhadap sengketa tanah dengan alat bukti girik melawan girik (studi kasus terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 145/pk/pdt/2012) = Juridical review on land dispute with girik against girik as the evidence (case study decision of Supreme Court number 145 pk pdt 2012) / Dony Hariyanto Sijabat

ABSTRAK
Tesis ini melihat kepada sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, salah satunya sengketa tanah dengan alat bukti girik. Dan kemudian dengan permasalahan yang terjadi tersebut, Penulis mengambil kasus yang terjadi di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dan telah mendapat putusan Mahkamah Agung Nomor 145/PK/Pdt/2012. Dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut,...

2017

T46903

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasya Ardellia Pranandha, author

Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Bekas Hak Eigendom dan Hak Prioritas atas Tanah (Studi Putusan Nomor 109/Pk/Pdt/2022) = Analysis of Land Ownership Disputes on Former Eigendom Rights and Priority Rights on Land (Study of Decision Number 109 PK/Pdt/2022)

Hak-hak lama atas tanah wajib dilakukan konversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional sebagaimana diatur dalam Diktum Kedua Undang-Undang Pokok Agraria dengan tujuan untuk terciptanya unifikasi hukum tanah di Indonesia. Pada realitanya, sampai saat ini masih banyak hak-hak lama yang tidak dikonversi. Tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian