Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang rawan bencana tsunami, BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD Kabupaten Ciamis menyelenggarakan fasilitasi desa tangguh bencana di Desa Pangandaran dan Desa Panajung. Penelitian ini menganalisis lima aspek dari Twigg (2007) mengenai masyarakat tangguh bencana, yaitu: pemerintah, asesmen resiko, pendidikan dan pengetahuan, manajemen resiko dan pengurangan kerentanan, serta kesiapsiagaan dan respon bencana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lima aspek tersebut tidak sepenuhnya terlaksana karena adanya kesenjangan antara dokumen-dokumen perencanaan dan kebijakan desa. Selain itu, FKDM bentukan dari hasil fasilitasi tersebut intensitas kegiatannya semakin berkurang, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana tidak dapat terlaksana.

---

Ciamis regency belongs to the riskiest tsunamy area so that BPBD of West Java and Ciamis organize to facilitate disaster resilient villages in Pangandaran and Pananjung. This research is trying to analyze Twigg's (2007) five aspects of disaster resilient community i.e., governance, risk assessment, knowledge and education, risk management and vulnerability reduction, disaster preparedness and response. The research found that not all of the five aspect implement due to the gap between document planning and local government policy. Additionally, the activity of FKDM which was formed through facilitating process is decreasing so that the community empowering can not be accomplished."

"Sampai saat ini, jumlah kasus baru positif Covid-19 terus bertambah dan belum dapat dipastikan akhir dari kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Tingginya jumlah kasus baru Covid-19 merupakan cerminan penularan masih terjadi di masyarakat dan belum maksimalnya masyarakat melaksanakan imbauan protokol kesehatan. Namun di sisi lain, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pelonggaran PSBB. Memasuki era tatanan new normal perlu ada perubahan perilaku dalam penerapan protokol kesehatan karena dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Tulisan ini membahas kondisi penerapan protokol kesehatan di masyarakat dan mencermati tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dalam mengubah perilaku masyarakat agar dapat disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pelanggaran dan rendahnya penerapan protokol kesehatanserta ketidakpuasan masyarakat sebagai tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Perubahan perilaku melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Desa/Kelurahan/Kampung Tangguh Bencana Covid-19 merupakan kunci dalam pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Tingkat keberhasilan sangat dipengaruhi oleh komitmendan kerja sama semua sektor serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah."

"Semakin meluasnya wabah virus Covid-19 yang berdampak secara signifikan di dalam segi-segi kehidupan masyarakat Indonesia; menuntut keseriusan dan aksi nyata dari pemerintah dan seluruh masyarakat dalam menghadapi dan menangani pandemic Covid-19.Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah upaya pemerintah dalam melawan virus Covid-19 di Indonesia yang dibahas dalam Rapat Terbatas Kabinet yang diadakan pada tanggal 31 Maret 2020. Teknis pelaksanaan PSBB diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).Selain memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi aturan terkait penanganan Covid-19, agar penanganan wabah ini efisien dan efektif maka diperlukan upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat, dimana salah satunya adalah dengan membangun Kesatrian Tangguh Jaya sebagai bagian terintegrasi pada pelaksanaan program Kampung Tangguh Jaya di kampung Binaan Batalyon B Satbrimobda Metro Jaya.Kesatrian Tangguh Jaya adalah sebuah pilot project kolaboratif dengan stakeholder untuk melakukan aksi nyata di kesatrian dan warga sekitar kesatrian yang dipilih sebagai kampung binaan. Kesatrian Tangguh Jaya berangkat dari program Kampung Tangguh Jaya yang pada mulanya adalah konsep yang ditawarkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai aksi nyata untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Batalyon B Pelopor Satbrimobda Metro Jaya yang biasanya idektik dengan kekhasan sebagai satuan bantuan teknis kini dilibatkan dalam bantuan kemanusiaan dengan pendekatan humanis pada masyarakat.Konsep Kesatrian Tangguh Jaya menitikberatkan pada adanya peran serta aktif elemen masyarakat baik personal atau kelompok dan juga pendampingan dari stakeholder secara intens dan terfokus, mengikutsertakan warga sekitar kesatrian yang telah memahami protokol kesehatan Covid-19 sehingga implementasi Kesatrian Tangguh Jaya dapat berhasil dilaksanakan.......The increasingly widespread Covid-19 outbreak has brought significant impacts on every aspect of Indonesians. Indeed, it requires serious attention and real action both from the government and the entire community. The government has launched PSBB (Large-Scale Social Restrictions) in order to fight the outbreak in the country and its technical implementation is regulated by the Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning PSBB to Accelerate the Handling of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In addition to actively inform and educate public as well as socialize all regulations regarding the mitigation of Covid-19, the government also asks for joint efforts between the government and public. One of those efforts is to build the Kesatrian Tangguh Jaya as an integrated part with Kampung Tangguh Jaya which has been applied in RW 09 Rusun Jatinegara Kaum, East Jakarta. Kesatrian Tangguh Jaya is a collaborative pilot project between stakeholders and community in an appointed area due to its high level in the spread of Covid-19. The concept of Kesatrian Tanggtdt Jaya is derived from Kampung Tangguh Jaya, a program initiated by Indonesian National Police to help people facing Covid-19. The main stakeholder here is Battalion B Pelopor which has been always identified as a technical assistance unit. But during the Covid-19 pandemic, it has to carry out a humanist community approach. The concept of Kesatrian Tangguh Jaya emphasizes on the needs of active participation from all levels of community members, either personaly or individually. Moreover, the stakeholder provides assistance intensively and involves community members who are familiar with the Covid-19 health protocol. They stakeholders work together with all regional officials from all levels in Jatinegara area in order to succeed this program."

"Kota-kota di Indonesia telah terus berkembang menjadi pusat aktivitas dan posisinya berada pada wilayah rawan bencana seperti zona patahan dan pesisir pantai menyebabkan semakin tinggi risikonya terhadap berbagai ancaman bencana alam maupun sosial yang dapat mengganggu keseimbangan kinerja kota. Sebuah instrumen pengukuran dibutuhkan untuk mengukur kinerja kapasitas kota di Indonesia dalam mengatasi dan beradaptasi terhadap bencana sehingga kota menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman bencana. Instrumen alat ukur berupa Indeks Kapasitas Daerah (IKD) sebagai bagian dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang telah disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini digunakan untuk mengukur kinerja kapasitas sebuah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam rangka mewujudkan kota tangguh bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui metode yang bersifat eksploratif dalam mengkaji teori-teori ketangguhan bencana dan kota tangguh bencana sebagai dasar analisis evaluasi kinerja kapasitas kota. Hasil identifikasi menunjukkan profil kinerja kapasitas kota-kota di Indonesia terhadap ancaman bencana memiliki kinerja dengan klasifikasi sedang. Dari hasil analisis berdasarkan tinjauan kepustakaan teori dan konsep kapasitas kota maupun ketangguhan bencana, IKD sebagai indeks masih kurang dapat menggambarkan kondisi kinerja kapasitas kota menuju ketangguhan karena diperoleh masih terdapat kota-kota yang perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk menghadapi bencana yang juga meningkat intesitas dan besarannya. Dari analisis sintesis teori dan konsep yang digunakan terhadap studi kasus pada kota-kota pesisir di Indonesia, diusulkan rumusan komponen yang dapat melengkapi dan memperbaiki IKD yang telah ada. Rumusan komponen tersebut antara lain berupa kesiapsiagaan, kapasitas keuangan, perencanaan, serta tata kelola dan regulasi. Rekomendasi yang disusun tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BNPB dan pemerintah kota dalam mengembangkan komponen-komponen pengukuran kinerja kapasitas kota untuk mewujudkan kota-kota di Indonesia yang tangguh terhadap ancaman bencana di Indonesia.......Cities in Indonesia have continued to develop into centers of activity and their position in disaster-prone areas such as fault zones and coastlines leads to higher risks to various threats of natural and social disasters that can disrupt the balance of city performance. A measurement instrument is needed to measure the performance of the capacity of cities in Indonesia in overcoming and adapting to disasters so that cities become more resilient to disaster. Measuring instruments in the form of Regional Capacity Index or Indeks Kapasitas Daerah (IKD) as part of the Indonesia Disaster Risk Index (IRBI) that has been compiled by the National Disaster Management Agency (BNPB) are currently used to measure the capacity performance of a province / district / city in order to realize a city become more resilient to disaster. This research uses descriptive-qualitative approach through explorative method in studying the theories of disaster resilient and urban disaster resilient as the basis for analysis of city capacity performance evaluation. The identification results showed that the capacity performance profile of cities in Indonesia against the threat of disaster has a moderate classification performance. From the results of the analysis based on a review of the theory and concept of city capacity and disaster resilience, IKD as an index is still less able to describe the condition of the performance of the city's capacity towards resilient because it is obtained there are still cities that need to be increased capacity to deal with disasters that are also increasing the intensity and magnitude. From the synthesis analysis of theories and concepts used in case studies in coastal cities in Indonesia, proposed component formulations that can complement and improve existing IKD. The formulation of these components include preparedness, financial capacity, planning, as well as governance and regulation. The recommendations are expected to be an input for BNPB and the city government in developing components to measure the performance of city capacity to realize cities in Indonesia that are resilient to the threat of disaster in Indonesia."

" "ABSTRAK"Nama : Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiNPM : 1406609053Program Studi : Ilmu HukumJudul : Kekuatan Mengikat Supporting Letter Surat Dukungan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Ditinjau sebagai Kuasi Kontrak dan Perjanjian Studi Kasus antara PT MA Melawan PT SI Tulisan ini membahas kekuatan mengikat surat dukungan, apakah sebagai kuasi kontrak ataukah perjanjian. Untuk itu, perlu diketahui kaitan antara perjanjian dengan kuasi kontrak, kekuatan mengikat surat dukungan, serta kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Supporting Letter sebagai kuasi kontrak dengan konsep/pengertian menurut teori dan hukum. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Tipologi penelitiannya adalah deskriptif dan preskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kuasi kontrak merupakan varian atau bentuk khusus dari kontrak dan memiliki perbedaan dari segi prinsip umum, syarat, dan tuntutannya. Berdasarkan KUHPerdata, kuasi kontrak dapat dipersamakan dengan perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan. Perjanjian dan kuasi kontrak sama-sama merupakan sumber perikatan. Surat dukungan dapat memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi syarat sah perjanjian. Surat dukungan dalam kasus ini tidak memenuhi ciri-ciri kuasi kontrak karena tidak memenuhi unsur perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak diwajibkan, melainkan dapat dikategorikan sebagai perjanjian. Perikatan yang lahir adalah perikatan dengan syarat tangguh. Syarat-syarat yang terkandung dalam surat dukungan ini tidak tergolong syarat yang dilarang. Dengan demikian, PT SI tidak dapat dikatakan wanprestasi karena prestasinya belum dapat ditagih. Kedepannya, pemberi dukungan yang ingin terikat secara hukum, sebaiknya membuat dukungan dalam bentuk perjanjian. Kata kunci: perjanjian, kuasi kontrak, surat dukungan, syarat tangguh, dan penafsiran perjanjian.

---

ABSTRACTName Ni Made Chyntia Trisna Eva DewiStudent Number 1406609053Program Legal StudiesTitle Legal Binding of Supporting Letter in Procurement of Goods and Services Reviewed as Quasi Contract and Agreement Case Study between PT MA Against PT SI This paper discusses legal binding of supporting letter, whether as an agreement or quasi contract. To answer this, it is necessary to know the relation between agreement with quasi contract, legal binding of supporting letter, and compliance of the Judges rsquo consideration that supporting letter as quasi contract with the concept definition according to theory and law. Types of legal research being used are normative, secondary data types with primary, secondary, and tertiary legal materials. Approaches being used are legal, conceptual, and case approach. Research typology are descriptive and prescriptive. Data collection tool being used is document study with qualitative data analysis method. The result is quasi contract is variant or special form of contract and have differences in general principles, terms and remedies. Base on KUHPerdata, quasi contract may be equivalent to voluntary representation and non mandatory payments. Agreement and quasi contract are both sources of legal engagement. Basically, supporting letter can have legal binding if it meets legitimate requirements of an agreement. Supporting letter in this case, does not meet the quasi contract characteristic because it does not meet requirement of voluntary representation and non mandatory payments. Instead, it can be classified as an agreement. Engagement that exist is engagement with diferred conditions. Contained terms are not prohibited. Thus, PT SI can not be concluded to be in breach of contract because its obligations can not be collected. Furthermore, supporter who wants to be legally binded, he she should give support in the form of agreement. Keywords agreement, quasi contract, supporting letter, diferred condition, and interpretation of the agreement."

"Penulisan Tugas Akhir ini ingin mengetahui : ?Model program pelatihan apa yang sesuai bagi peserta P.P.D.S di perusahaan "X". Sebagaimana diketahui, pemsahaan X di Jakarta merupakan salah satu cabang dari pemsahaan X yang berpusat di Amerika. Sehohrmgan dengan perubahan kebijakan bisnisnya yang berlaku di perusahaan X di seluruh dunia, maka pimpinan puncak perusahaan X tersebut bermaksud melakukan PHK terhadap sebagian karyawannya.Langkah yang dilakukan tidak berhenti sampai disitu saja, tetapi mereka juga turut memikirkan masa depan peserta P.P.D.S. Ide mendirikan program "0utplacement" (suatu tempat yang rnenyediakan program pelatihan dan konseling untuk pesena P.P.D.S) ditujukan untuk membantu mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mempersiapkan mereka, baik secara fisik maupun psikologis, untuk hidup mandiri. Pada kenyataannya program ?outplacement' di perusahaan X ini tidak sepenuhnya memenuhi keinginan perusahaan karena tidak semua peserta P.P.D.S. memanfaatkan jasa-jasa yang disediakan disini. Disisi lain, berdasarkan identifikasi kebutuhan pelatihan, diperoleh hasil bahwa peserta P.P.D.S membutuhkan program pelatihan yang bisa mengembangkan diri dan mengembangkan keterampilan wira usahanya. Sesuai dengan judul dari Tugas Akhir ini, penulis mengusulkan : Program pelatihan 'Tangguh' bagi peserta P.P.D.S di perusahaan ?X?. Dalam penyusunan program pelatihannya sendiri harus mempertimbangkan :1. Ciri khas perusahaan.2. Ciri khas budaya setempat dimana perusahaan ini berada3. Situasi lingkungan yang berpengaruh terhadap karyawan.4. Kebutuhan peserta P.P.D.S dalam rangka menunjang keinginannya untuk bisa mandiri.Dalam membahas masalah ini digunakan beberapa teori mengenai program pensiun dini, program 'outplacement' dan penyusunan program pelatihan berikut mengenai hal-hal apa yang harus diketahui dan dikuasai oleh seorang pemandu.Melalui kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan P.P.D.S di perusahaan X, diketahui bahwa adanya kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan tersebut bukan hanya pada pemilihan topik pelatihan yang akan diberikan kepada peserta, tetapi juga pada perencanaan pemberlakuan P.P.D.S secara keseluruhan. Selain itu komitmen dari pihak manajemen juga sangat penting dalam menunjang keberhasilan program ini."

"Penelitian ini membahas program Desa Tangguh Bencana (Destana) yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Caritas Bogor yang ditujukan kepada warga Desa Cigorondong, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil dari pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Cigorondong. Penelitian ini dilakukan dari Bulan September tahun 2021 sampai Bulan Desember tahun 2021. Alasan penelitian ini adalah karena pentingnya program Destana ini jika bisa dilaksanakan dengan baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat Desa Cigorondong, mengingat tiga tahun yang lalu mereka mengalami bencana alam tsunami. Tujuan program ini secara umum adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa dalam melakukan pengurangan risiko bencana tsunami. Penelitian ini merupakan penitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Destana telah berjalan dengan baik dan cukup optimal. Hal itu dikarenakan enam dari tujuh kegiatan Destana berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 telah dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain pengkajian risiko desa, rencana penanggulangan bencana, pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB), peningkatan kapasitas aparat dan warga dalam penanggulangan bencana, dan pemaduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa. Namun, masih ada sedikit kekurangan dari hasil pelaksanaan program ini, yaitu masih kurangnya dukungan dari pihak luar dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Destana belum merata. Selain itu, program ini belum melaksanakan kegiatan evaluasi.......This study discusses Desa Tangguh Bencana (Destana) program organized by Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) together with Caritas Bogor aimed at residents of Cigorondong Village, Sumur District, Pandeglang Regency, Banten. The purpose of this study was to determine the results of the implementation of Desa Tangguh Bencana Program in Cigorondong Village. This research was conducted from September 2021 to December 2021. The reason for choosing to do this research is because of the importance of this Destana program if it can be implemented properly for the survival of the people of Cigorondong Village, considering that three years ago they experienced a tsunami natural disaster. The general objective of this program is to increase the capacity of the community and village officials in reducing the risk of a tsunami disaster. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Destana program has been running well and is quite optimal. This is because six of the seven Destana activities based on Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 have been implemented. These activities include village risk assessments, disaster management plans, establishment of a Disaster Risk Reduction Forum or called Forum PRB, capacity building of officials and residents in disaster management, and the integration of Disaster Risk Reduction (DRR) into village development plans. However, there are still some shortcomings from the results of the implementation of this program, namely the lack of support from outside parties and the participation of those involved in Destana activities has not been evenly distributed. In addition, this program has not carried out any evaluation activities."

"Sebuah kota akan selalu membutuhkan kelonggaran dan kontrol agar dapat berfungsi dengan baik. Tesis ini akan mengidentifikasi fenomena kelonggaran sebagai salah satu elemen yang tidak dapat dihindari dalam ranah perkotaan, mencari alasan pembentukannya, dan kendali pemerintah akan terbentuknya sebuah kelonggaran dalam lingkungan yang tertata dengan baik. Tesis ini juga akan mengidentifikasi pentingnya kelonggaran bagi ruang publik sebagai salah satu upaya pemenuhan hak atas kota. Karena kelonggaran di ranah perkotaan dapat diwujudkan dalam berbagai cara, pendudukan pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai indikator signifikan terhadap fenomena terjadinya kelonggaran. Tesis ini bertujuan untuk memahami dinamika hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pedagang kaki lima dalam kesehariannya melalui upaya negosiasi dan toleransi untuk menyelesaikan konflik kepentingan mereka. Tesis ini akan lebih menyoroti dampak pandemi terhadap kelonggaran di ranah perkotaan dengan melihat upaya tangguh dari pedagang kaki lima dalam menghadapi privatisasi ruang publik pasca adanya regulasi pemerintah akan pandemi di Taman Bungkul Surabaya.......A city will always need its looseness and control in order to function properly. This thesis will identify the phenomenon of looseness as an inevitable element in the urban realm, find the reasons for its creation, as well as the governmental control towards the occurrence of looseness within a well-ordered environment. This thesis will also identify the importance of loose space for the public as a matter of fulfilment towards the right to the city. Since looseness in the urban realm can be manifested in various ways, the occupancy of street vendors can be regarded as a significant indicator towards the emergence of looseness. This thesis aims to understand the dynamic relationship between the government, public, and street vendors on a daily basis through their attempt of negotiations and tolerance to solve their conflict of interests. This thesis will further highlight the impact of pandemic towards the looseness in the urban realm by looking at the resilient attempt of the street vendors in facing the privatization of public spaces following the governmental pandemic regulation in Taman Bungkul Surabaya"