Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siregar, Jason Fredrick
"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab direksi bank sebagai pengurus atas usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan. Perbankan memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Peranan yang dimaksud yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan untuk menjalankan roda perekonomian baik secara mikro maupun makro. Berkaitan dengan perannya ini perbankan juga mengalami masalah yang menuntut perhatian besar agar perbankan dapat menjalankan perannya dengan baik. Masalah terbesar yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, masalah tersebut bertambal) rumit sejalan dengan seringnya debitur-debitur bank mengalami kredit macet (Insolven). Masalah ini sangatlah serius untuk diperhatikan, karena kredit macet merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi perekonomian bank, bahkan terkadang menjadi faktor utama dilikuidasinya sebuah bank. Oleh karena itu, bank sebagai most regulated industry, sangat ketat dalam mengatur usaha bank, khususnya mengenai penyaluran kredit bank. Dalam penyaluran kredit bank tersebut, bank dituntut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar, walaupun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi disisi lain, bank juga diharapkan untuk dapat cepat dalam melakukan pertumbuhan ekonomi bank. Hal ini tentu saja menjadi suatu dilema bagi direksi bank, sebab direksi sebagai pengurus harian bank, selain harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit, tetapi di sisi lain, direksi juga dituntut untuk mengambil langkah dengan cepat dan tepat dalam menumbuhkan perekonomian bank. Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator perbankan Indonesia, juga dituntut untuk selalu mengawasi serta mengatur usaha perbankan serta seluruh tindakan pengurus bank dalam hal ini direksi sebagai pengurus harian, khususnya dalam hal penyaluran kredit bank. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa regulator sebagai pencipta peraturan, diharapkan untuk terus memperketat peraturan perbankan Indonesia, khusunya dalam usaha bank menyalurkan kredit; direksi bank diharapkan menerapkan Good Corporate Governance dengan baik dan benar agar terhindar dari tanggung jawab atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkannya kepada debitur, dimana dikemudian hari debitur tersebut mengalami kredit macet.

This thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committee in the banking industry, specifically in the credit distribution. Banking has an important role in the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to run the micro and macro economy. In carrying out the role, banking experienced problems. The biggest problem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots of discharge liabilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a serious matter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent can also be the main factor of bank liquidation. For this reason, banking as the most regulated industry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributing credits, banking ought to be very cautious and correctly implement the right management risk Such action needs a long time to carry out, but at the same time banking has to move fast in their economic growth. This is a dilemmatic situation for the board of director. Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly Controls and regulates the banking business and every action taken by the management especially in credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The result of the research will suggest Bank of Indonesia, as the one that constitute the regulation, to strictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing banking credits. The board of director needs to correctly enforce the Good Corporate Governance to avoid the responsibility of loss caused by insolvent."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T25714
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Djoko Sih Widhi Tri Wahyu Hutomo
"ABSTRAK
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan harus selalu berpegang pada tiga prinsip yaitu Fiduciary Duty,prinsip Duty Skill and Care, dan Statutory Duties, apabila mereka melanggar prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan kerugian baik bagi pihak ketiga maupun perseroan dapat dituntut pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam pendirian Perseroan Terbatas?, dan bagaimanakah peranan Notaris dalam pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris oleh pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali tanpa kehadiran mereka dihadapan Notaris?. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif dan normatif, dimana penulisan menitik beratkan pada studi kepustakaan pada data sekunder terhadap prosedur dalam pendirian perseroan terbatas. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pada saat akta pendirian perseroan terbatas telah dibuat dan ditandatangani oleh para pendirinya dihadapan Notaris perseroan tersebut telah berdiri dan hubungan antara mereka adalah hubungan yang bersifat kontraktuil. Oleh karena itu anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang diangkat untuk pertama kali pada saat itu belum dapat menjalankan fungsinya baik berdasarkan anggaran dasar perseroan maupun UUPT, setelah perseroan terbatas berstatus badan hukum dengan sendirinya status badan hukum perseroan tersebut akan membawa akibat perubahan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas untuk pertama kali, Notaris harus bersikap aktif, cermat dan hati-hati, apabila anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang diangkat oleh pendiri tidak hadir dihadapan Notaris, maka Notaris harus secara tegas harus meminta bukti persetujuan tertulis dari mereka. Asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dijalankan oleh seorang Notaris, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai dampak hukum yang luas yaitu terhadap akta itu sendiri atau terhadap Notaris, dan hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris

ABSTRACT
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the limited liability company in performing duty in the interest of the company must always stick to the three principles i.e. Fiduciary Duty, Duty Skill and Care, and Statutory Duties. If they violate the principles and create losses, either for the third party or the company, their accountability can be demanded up to their personal assets. The subject matter of this scientific paper is "how is the accountability of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in the Establishment of a Limited Liability Company?" and "how is the role of the Notary Public in the appointment of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners by the founders of the limited liability company for the first time without their presence before the Notary Public?". The method of writing this Thesis is descriptive and normative, in which the writing is emphasized on the study of bibliography in the secondary data against the procedure for the establishment of the limited liability company.
From this writing a conclusion is obtained that at the time the deed of establishment of the limited liability company has been drawn up and signed by the founders before the Notary Public, the company has been established and the relationship among them is the contractual relationship. Therefore, the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the limited liability company who are appointed for the first time at that moment have not been able to perform their functions, both based on the company?s articles of association and Law on Limited Liability Company (UUPT). After the limited liability company has received the status of being a legal entity, automatically the status of legal entity of the company will certainly bring the consequence, i.e. the change in the responsibility of the Company?s Board of Directors and the Board of Commissioners from unlimited into limited. In drawing up the Deed of Establishment of the limited liability company for the first time, the Notary Public must act actively, carefully and accurately. If the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners appointed by the founders are not present before the Notary, the Notary Public must categorically request the written approval from them. The principles of accurateness and carefulness are obliged to be implemented by a Notary Pubic, since the deed drawn up by the Notary Public has far reaching legal impact, i.e. on the deed itself or on the Notary Public, and that matter can become a reason for the party, which suffers the losses to demand for the reimbursement of cost, compensation and interest to the Notary Public."
2009
T25896
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuherman
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T24423
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Rudijanto
"Tesis ini membahas tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja, Berdasar Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang- undangan, maupun hukum dalam arti putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diperhatikan pihak yang berwenang menandatangani perjanjian itu; Hanya yang berwenang yang boleh menandatangani surat perjanjian; perlu adanya peran aktif pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian ini; dan perlu dibentuk lembaga pengawas perjanjian kerja yang independen.

This thesis discusses the responsibilities of directors in making the limited implementation of the agreement and work with a certain time of labor, By Tax Act. 40 In 2007, the Limited Company and Act No. 13 in 2003, on Employment. This research is a qualitative research method using a normative juridical research, so this research is based on the analysis of legal norms, both in terms of legal regulations, and law in the sense that the court decision. Results of research suggest that in making the agreement work time needs to the authorities that sign the agreement; Only authorized personnel should sign the agreement; need the active role of the government to oversee the implementation of this agreement, and supervisory agencies need to be agreement that the independent work."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26075
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library