Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Natalia Chintya Odang, author

Tinjauan yuridis terhadap peranan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) studi kasus perkara Nomor 18/PDT.G/2010/PN.Gs

PPAT sebagai satu-satunya pejabat umun yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum tertentu berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Aktaakta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsurunsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31043

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anggrita Sudrajiningrum, author

Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah dengan subjek fiktif studi kasus: putusan nomor 93/PID.B/2016/PN.GPR = The responsibilities of land conveyancer ppat in issuing the deed of grant with fictitious subject: study case: verdict no. 93/PID.B/2016/PN.GPR

Akta hibah PPAT dengan subjek fiktif yang dimana pihak pemberi hibah yang sudah meninggal dunia dibuat fiktif oleh penerima hibah tanpa sepengetahuan PPAT. Dalam pembuatan akta hibah, para pihak tidak menghadap PPAT melainkan PPAT memberikan blanko kosong kepada penerima hibah yang menyebabkan penerima hibah membuat subjek fiktif sebagai pemberi hibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51079

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisha Zahra, author

Tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah studi kasus putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Juli 2017 nomor 105/Pdt.G/2016/PN.unr = The land deed official s responsibility against the deed of grant based on an unauthorized inheritance certificate case study of Ungaran District Court decision date 20 July 2017 number 105 pdt g 2016 pn unr

Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 20 Juli 2017 Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Unr Tesis ini meneliti mengenai tanggung jawab PPAT terkait dengan akta hibah yang dibuatnya berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah. Dalam kasus yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T49301

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Eka Febriana, author

Pertanggungjawaban PPAT sebagai turut tergugat atas objek akta jual beli berstatus sitaan pengadilan (studi putusan pengadilan negeri purwakarta nomor 22/PDT.G/2017/PN.PWK) = Land deed official's (PPAT) responsibility as a co-defendant for object of contract of sale in conservatoir beslag (Study of supreme court decisions number 22/PDT.G/2017/PN.PWK)

PPAT berwenang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data yuridis pada Kantor Pertanahan, salah satunya adalah jual beli tanah, dimana PPAT berwenang untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52468

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aliva Diestika, author

Tanggung Jawab PPAT atas Kelalaian Proses Balik Nama Sertipikat Pada Kantor Pertanahan Terkait Perilaku dalam Jabatannya Selaku Notaris (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris 14/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2018) = Land Deed Officials (PPAT) Responsibility for Negligence in The Transfer of Certificate Process At the Land Office Regarding Behavior in His Position as a Notary (the Decision of the Notary Regional Supervisory Board 14/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2018

Dalam menjalankan jabatan sebagai seorang Notaris dan juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seorang Notaris/PPAT dituntut untuk selalu memperhatikan batasan-batasan dalam melaksanakan jabatannya. Profesionalitas dalam melaksanakan jabatan harus sama-sama dijunjung oleh Notaris/PPAT tetap sama dengan mematuhi koridor-koridor yang telah diatur. Dalam hal melaksanakan tugasnya Notaris/PPAT bisa saja tidak terlepas dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jami Allaidin, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli Atas Sertipikat yang Dibatalkan Pendaftaran Peralihan Haknya (Studi Kasus Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel) = Responsibility of the Land Deed Making Official for the Deed of Sale and Purchase on the Canceled Registration of the Transfer of Rights (Case Study Verdict Number 550/Pid.B/2021/PN Jkt/Sel)

Tesis ini meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) terhadap akta jual beli atas sertipikat yang dibatalkan pendaftaran peralihan haknya. Pembatalan pendaftaran peralihan sertipikat hak atas tanah akibat adanya cacat administrasi dan/atau cacat hukum didasari peralihan dari akta jual beli yang dalam pembuatannya terdapat perbuatan melawan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Puput Melati, author

Perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik sertifikat hak milik nomor 1165/R/17/ilir: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1729 K/Pdt/2016 = Legal protection of heirs as the certificate owner of ownership rights number 1165/R/17/ilir case study verdict of supreme court number 1729 K/PDT/2016

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54174

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ria Agnes, author

Tanggung jawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap pembuatan akta jual beli yang objeknya bersertipikat ganda studi kasus: putusan Mahkamah Agung Nomor 3615K/PDT/2015 = Responsibilities of the subdistrict head as PPAT temporary in making a purchase land deed which has double certificate case study: supreme court ruiling number 3615K/PDT/2015

ABSTRAK
Secara filosofis keberadaan jabatan PPAT adalah memberikan pelayanan di bidang pendaftaran tanah kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepala BPN dapat menunjuk Camat sebagai PPAT Sementara, PPAT Sementara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan PPAT sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun...

2018

T51462

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Adha, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46969

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cecilia Andriana Suwarno, author

Implikasi Yuridis Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Mengakibatkan Hibah Tanah Kepada Warga Negara Asing Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547K/PDT/2019) = Juridic Implication of Failure of Land Agency Creators which Resulted to Land Grants to Foreign Citizens State for Legal Demons (Study of The Supreme Court Decree Number 547K/PDT/2019).

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. PPAT saat pembuatan akta hibah tidak mengumpulkan dokumen identitas salah satu pihak dengan lengkap dan hal tersebut menyebabkan kebatalan akta hibah tanah Warga Negara Asing. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian