Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query

Gita Frilia, author

Akibat Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Jaminannya Belum Diserahkan (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor 08/Pts/Mj.Pwn.Prov.Dkijakarta/X/2019) = A Legal Consequences of a Deed of Acknowledgement of Debt Whose Collateral Has Not Been Submitted (Study of The DKI Jakarta?s Notary Regional Supervisory Assembly?s Ruling Number 08/PTS/Mj.PWN.ProvDKIJakarta/X/2019)

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tanti Jatiningrum, author

Implikasi Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan Tanpa Membuat Perjanjian Kawin Terhadap Harta Bersama : Studi Putusan Kasasi Nomor 3403/K/PDT/2016 = The legal implication of mixed nationality marriage without making the Pre-Nuptial Agreements on joint property : Case Study No. 3404/K/PDT/2016

Kedudukan harta perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri, termasuk mengenai kepemilikan atas tanah di Indonesia. Perjanjian perkawinan akan dapat mengatasi perbedaan dan penyelesaian harta bersama yang di dapat selama berumah tangga. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum atas perkawinan campuran tanpa...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53720

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Satrah, author

Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta studi kasus putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/PTS/MJ.PWN Prov DKI Jakarta/ii/2014 = Notary as a witness in the making of a deed case study of assembly supervisor decision of the region dki jakarta number 02 pts mj pwn prov dki jakarta ii 2014

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya juga harus tunduk pada ketentuan Undang-undang, Kode Etik, dan peraturan lainnya. Akan tetapi masih terdapat Notaris yang menjalankan jabatannya diluar kewenangan yang telah ditentukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48041

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Putera Kusuma, author

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Sirkuler Yang Cacat Hukum (Studi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/Pn.SBY) = Responsibilities of Notaries for Deeds Made Based on Circular Decisions that are Legally Impaired (Study of Decision Number 48/Pdt.G/2022/Pn.Sby)

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat suatu akta autentik. Dalam membuat akta autentik tersebut seorang notaris harus berpedoman pada undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik untuk mengemban penuh tanggungjawab jabatan. Namun faktanya tanggungjawab yang dijalankan oleh seorang Notaris belum sepenuhnya diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amelia Monicasari, author

Beralihnya hak kepemilikan atas tanah berdasarkan waris karena surat keterangan palsu (studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 17/B/MPPN/XII/2017) = The Transfer of ownership of land by inheritance based on fake letter of statement of inheritance (case study of the desicion of the notary central council examiner number: 17/B/MPPN/XII/2017)

Surat Keterangan Waris merupakan surat tanda bukti tertulis bahwa ahli waris yang tercantum didalamnya adalah benar merupakan ahli waris dari pewaris berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu, isi dari Surat Keterangan Waris mengatur mengenai bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Pembuatan Surat Keterangan Waris mengacu pada Pernyataan Waris...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51841

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desmita Kurniawaty, author

Akta kuasa menjual dalam menggantikan persetujuan debitur untuk melakukan over kredit secara sepihak oleh kreditur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 34/PDT.G/2018/PN.SLw) = Deed of power sale in substitute of the debtor's approval for unilateral over credit by the creditor (Study case of Court Ruling of the Slawi State Court Number 34/PDT.G/2018/PN.SLw).

Dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu akta yang dibuat Notaris. Akta Kuasa Menjual merupakan salah satu akta untuk menyelesaikan kredit macet. Salah satu upaya penyelamatan kredit macet oleh bank yaitu dengan cara over kredit atau pengalihan kredit dari debitur lama ke debitur baru. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu prosedur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manik, Ria Santi Oktaviani, author

Akibat hukum pembuatan minuta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa tanpa kehadiran notaris, direktur utama dan pemegang saham (Studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 19/B/MPPN/VII/2019) = The legal consequences of making minutes of extraordinary general meeting of shareholders without the presence of a notary, president director and shareholders (Case study center of decision assembly supervisory notary no 19/B/MPPN/VII/2019)

Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54402

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Divya Barati Risfa, author

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Yang Diubah Atas Permintaan Salah Satu Pihak = Accountability of Notaries for Making the Amended Agreement Deed Knowledge of One of the Parties

Tesis ini membahas tentang perjanjian yang diubah oleh Notaris sepengetahuan salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa isi akta yang telah disepakati, dilarangdiubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih, tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Perbuatan Notaris NS tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ronald Danny Rianto, author

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP OBJEK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI GANDA = Legal Review Againts The Object of Double Sales And Purchase Agreement of Land Rights

Kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli ganda, menjadi hal yang menarik untuk diteliti seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 56/PDT.G/ 2014/PN.SRP yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 178/PDT/2015/PT.DPS. Putusan perkara diteliti untuk menjelaskan dengan lengkap tentang kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Albeth, author

Kedudukan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Pembuatannya Didasarkan Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT AE yang Dibuat oleh Notaris EFV) = Notarial Deed of Extraordinary GMOS Statement Raised by Tort (Case Study Notarial Deed Made by Notary EFV)

Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang bertentangan dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian