Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengampunan Pajak merupakan instrument kebijakan Indonesia untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak selama 5 lima kali, mulai dari tahun 1964,1984,2008 sunset policy , 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan yang terakhir tahun 2016. Tesis ini membahas pengampunan pajak di Indonesia, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perkembangan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dan manfaat serta kelemahan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam implementasinya sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mempunyai berbagai macam tujuan, pengampunan pajak Tahun 1964 bertujuan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara dan membiayai pembangunan nasional, Tahun 1984 bertujuan untuk mendukung sistem perpajakan baru dimana terdapat perubahan dari official assessment menjadi self assessment, pada Tahun 2008 bertujuan agar wajib pajak melaporkan semua asetnya sehingga Pemerintah memiliki database dan administrasi perpajakan yang lebih baik sebagai fundamental penerimaan pajak pada masa depan. Tahun 2015 pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat dan terakhir pengampunan pajak Tahun 2016 bertujuan untuk sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, perluasan basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTTax Amnesty is an Instrument of Indonesia policy which can stimulate an immediate increase in tax revenue. Indonesia has granted Tax Amnesty Program at least five times. Started from 1946,1984, 2008 Sunset Policy , 2015 Years of development Tax Payers and the last tax amnesty policy in 2016. This thesis discusses about the implementation of tax amnesty in Indonesia Juridicial Review Toward Law Number 11 of 2016 Concerning Tax Amnesty. As the issues discussed in this thesis are the development of tax amnesty in Indonesia over the years and the usefulness and weaknesses of Implementation law number 11 of 2016 concerning Tax amnesty thereby Legal Certainty in Indonesia. This juridical ndash normative research concludes that implementation of tax amnesty in Indonesia over the years has various objective. Tax amnesty in 1964 is aimed to overcome nation financial needs and finance national development. In 1984 is aimed to support new taxation systems which there was a change from official assessment become self assessment. In 2008 is aimed to make taxpayers reported all their assets so government had a database and better tax administration as fundamental tax revenue in the future. In 2015 is aimed to increase nation revenues and develop a tenacious tax base and last tax amnesty in 2016 is aimed to source of economic growth through repatriation assets, expansion of taxation data bases and increase tax revenue. "

"Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif serta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Akibat rendahnya kesadaran warga DKI Jakarta dlam membayar pajak membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah y uridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan (sunset policy) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pemutihan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi

---

Tax is one of the biggest instrument of the government’s income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Therefore, the tax investment function which is the capital of the public and returned to the public can be carried out properly. Based on DKI Jakarta Regulation Number 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta. All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on market. As a result of low level of consciousness people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. This research explains how the concept of tax amnesty policy, which has been analyzed according to theory of Economic Analysis of Law. The methodology that used in this paper is juridical normative with theoretical approach, which is describing the concept of tax amnesty policy which then analyzed based on legal theory. This paper concludes that the establishment of tax amnesty policy is intended to optimize state revenue and increase economic growth, with the realease Governor Regulation Number 90 of 2019 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better known to the public by bleaching by The Provincial Government of DKI Jakarta. The tax amnesty policy is the best option at the time to achieve the objectives expected by the Government and the most favorable solution for all parties, in accordance with the fundamental concept of Economic Analysis of Law theory, which is maximization, equilibrium, and efficiency."

"Sunset Policy merupakan suatu bentuk pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupa fasilitas penghapusan sanksi perpajakan dan hanya berlaku di tahun 2008. Konsep dasar yang mengatur sunset policy adalah self assessment system, dengan sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya yang harus dibayar dan disampaikan melalui SPT Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tata cara pelaksanaan sunset policy.Menilik kebijakan sunset policy yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman wajib pajak dan bagaimana mereka menyikapi atas kebijakan sunset policy yang saat ini sedang berlangsung, dan juga guna mengetahui manfaat-manfaat apa saja yang diperoleh wajib pajak atas fasilitas sunset policy serta alasan dan kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas sunset policy padahal masa berlaku sunset policy sudah hampir berakhir.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada dan mencoba untuk menjabarkan kondisi konkrit dari objek penelitian yang selanjutnya akan dihasilkan secara deskripsi tentang objek penelitian, yaitu tentang sunset policy yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak dengan studi kasus pada Telkom Group. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang dipilih sesuai prinsip yang berlaku dalam metode kualitatif.Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung selama proses kebijakan sunset policy, dalam hal ini adalah wajib pajak baik wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang tergabung dalam Telkom Group. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tergabung dalam Telkom Group, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami program sunset policy melalui berbagai macam media, penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dan menghadiri seminar pajak tentang sunset policy. Wajib Pajak tersebut cukup cooperatif dalam menyikapi kebijakan sunset policy secara positif dengan mencari tau informasi-informasi khususnya yang berkaitan dengan sunset policy guna memanfaatkan fasilitas sunset policy.Manfaat yang diperoleh wajib pajak atas fasilitas sunset policy adalah memperoleh penghapusan sanksi pajak dan terhindar dari pemeriksaan. Alasan wajib pajak yang tidak berpartisipasi dalam program sunset policy ini dikarenakan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar berdasarkan self assessment system dan kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak yang belum dapat memanfaatkan fasilitas sunset policy adalah dikarenakan keraguan & ketidakpastian wajib pajak terhadap aturan sunset policy, kurangnya informasi yang berkaitan dengan sunset policy karena belum mendapatkan sosialisasi dan juga kesulitan dalam perolehan bukti pendukung yang merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam SPT Pajak Penghasilan dalam rangka sunset policy.Saran yang ditujukan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan sunset policy adalah memaksimalkan sosialisasi sunset policy yang masa berlakunya akan segera berakhir guna memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum memahami sunset policy agar dapat turut berpartisipasi dalam program sunset policy.

---

Sunset Policy as a form of tax amnesty given by the government through the Directorate General of Taxation that applicated of facilities and the elimination of tax penalties apply only in the year 2008. The basic concept of the sunset policy is self assessment system, with this system, taxpayers are given full trust to calculate their own tax liabilities that must be paid and reported via SPT Income Tax based on Article 37A Tax Act 28 of 2007 and other related regulations, which set the ways of implementation of the sunset policy.Tracing the sunset policy review from the perspective taxpayers, this study aims to evaluate the understanding of taxpayers and how the reaction of the sunset policy, which is currently in progress, and also to know the benefits of what is compulsory facilitity of the sunset policy and the reasons for and constraints faced by taxpayers who have not been utilizing the facilities the sunset policy on the validity sunset policy has almost ended.This research uses a qualitative approach with a descriptive to describe, summarizes the various conditions and situations that exist and try to spell out concrete conditions of the object that further research will be generated description of the object of research, which is about the sunset policy review from the perspective taxpayers with studies in the case of Telkom Group. Collection of data is done through the study of literature and interviews with the guidelines depth interviews to several key informants selected according to the principles that apply in qualitative methods.Key informants in this research are those who are directly involved during the process of sunset policy, in this case are a corporate taxpayers and individual taxpayers who personally joined in the Telkom Group. Results of research and discussion of this research shows that taxpayers who joined in the Telkom Group, both corporate taxpayers and individual taxpayers had personal knowledge and understanding of the program sunset policy through various media, extension or socialization done by the tax office and attend seminars about sunset policy. Taxpayer is quite cooperatif to the sunset policy with the positive policy of seeking good information, especially related to the sunset policy in order to utilize the facilities the sunset policy.The Benefits of sunset policy to taxpayers on the facility are getting the removal of sanctions and can be avoided from the tax audit. Reasons for taxpayers who do not participate in the program due to the sunset policy has been implementing the tax liabiity correctly based on self-assessment system and the constraints faced by taxpayers who can not utilize the facility is due to the sunset policy of doubt and uncertainty to the tax rules required the sunset policy, the lack of information relating to the sunset policy because not get the socialization and also the difficulties in acquiring evidence supporting one of the conditions that must be attached to the SPT Income Tax in the context of the sunset policy.Suggestions to the government that had make sunset policy is to maximize the sunset policy of socialization that the validity period will be end soon in order to provide opportunities for people who dont understand the sunset policy and they can be participating in the program sunset policy."

"Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak. Proses balik nama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Notariil. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait pendaftaran tanah, dimana diatur bahwa segala bentuk perbuatan hukun untuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu, kepemilikan tanah secara nominee juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Tulisan ini memberikan penjelasan terkait proses balik nama dari nominee kepada Wajib Pajak dilakukan pada Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Pengampunan Pajak dan kekuatan hukum Surat Pernyataan Notariil atas kepemilikan benda tidak bergerak secara nominee berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UndangUndang Pengampunan Pajak terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah Kantor Pertanahan akan menggunakan Surat Pernyataan Notariil sebagai dasar balik nama kepemilikan tanah tetapi Surat Pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria.

---

The Government of the Republic of Indonesia ratified the Tax Amnesty Law. In Article 15 of said law, it is stipulated that the implementation of tax amnesty for the rights to land and/or building that are still registered under a nominee must be transferred to the Taxpayer.

This transfer is conducted using a Notariil Statement. Such regulation is contrary to the Agrarian Law and its supporting regulations, specifically regarding land registration, where it is stated that all forms of legal acts for the land transfer is based on a Deed made before a Land Officer. Furthermore, land ownership by a nominee is prohibited by the Agrarian Law.

This thesis provide answer regarding process of transfer of ownership from a nominee to a Taxpayer at the Land Office in relation to the implementation of Article 15 of Tax Amnesty Law and the legal force of Notariial Statement of nominee ownership.

This thesis uses a juridical-normative research method while the data analysis method used by the author is a qualitative method, using data collection tools in the form of study documents or library materials.

The results of this thesis is that the Land Office will use Statement Letter to transfer ownership but the statement Letter does not ave legal binding power in connection with the prohibition of nominee ownership of land."

"ABSTRAKProgram pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan yang sering digunakan pemerintah dari berbagai negara untuk mendorong penerimaan pajaknya. Namun, efektivitas dari program ini sesungguhnya masih diperdebatkan, khususnya dalam jangka panjang. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dari program pengampunan pajak, Sunset Policy 2008, di Indonesia sebagai negara berkembang. Hasil penelitian makro menunjukkan bahwa Sunset Policy efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam jangka panjang. Sementara, program ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara makro, dan bahkan cenderung meningkatkan agresivitas pajak perusahaan khususnya bagi perusahaan yang dimiliki oleh investor asing.

---

ABSTRACTTax amnesty often used by the government from various countries to boost their tax collections in the short run. However, the effectiveness of this amnesty is still being debatable, particularly in the long term. This study aimed to measure the effectiveness, of a tax amnesty named Sunset Policy in Indonesia, as a sample case in developing country. At macro-level, this study shows that the Sunset Policy is effective in improving compliance of individual taxpayers in the long run. Nonetheless, it has no effect on compliance of corporate taxpayers on macro-level and even tends to increase the aggressiveness of corporate taxpayers, especially those owned by foreign investors.;"

"Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 dilaksanakan sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017. Kebijakan ini dibagi menjadi 3 tiga periode. Periode pertama telah selesai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Tujuan penelitian ini bersifat deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program pengampunan pajak pada periode pertama tahun 2016 belum terpenuhi sesuai dengan teori evaluasi kebijakan William Dunn. Penerimaan repatriasi tidak mencapai target. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat menutupi defisit anggaran dalam APBN. Penerimaan pengampunan pajak belum dapat memecahkan masalah tax gap dalam konsep harta.

---

Tax Amnesty Policy in 2016 implemented since July 2016 to March 2017. This policy is divided into 3 three periods. The first period has been completed. This research aims to describing evaluastion of tax amnesty program in first period. This research method is quantitative. The purpose of this research is descriptive.

Research result indicate that the evaluation of tax amnesty program in the first period has not been accordance with the theory of evaluation policy William Dunn. Repatriation Revenue did not reach the target. Tax amnesty revenue can not cover the deficit of state budget. Tax amnesty revenue not able to solve the tax gap problem of wealth concept."