Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Efektivitas kebijakan pajak dalam pengendalian konsumsi rokok sangatbergantung pada pengaruh pajak terhadap harga akhir konsumen. Hal ini sangatditentukan oleh sejauh mana produsen membebankan kenaikan pajak kepada konsumenyang tercermin dalam beban pajak (porsi pajak terhadap HJE). Dalam mekanisme pasar,harga akhir yang harus dibayar konsumen (HTP) tidak selalu sama dengan rekomendasi(HJE) dimana selisih harga tersebut merupakan bentuk strategi yang dilakukan olehindustri rokok dalam rangka meraup pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan.Kami ingin melihat bagaimana korelasi beban pajak terhadap strategi harga industri rokokserta bagaimana korelasi implementasi kebijakan minimum price terhadap strategi hargatersebut. Dengan menggunakan data panel yang bersumber dari survei harga transaksipasar DJBC periode 2015-2019 yang meliputi 199 merek rokok di 25 wilayah provinsi,kami menemukan bahwa pada semua jenis rokok dan golongan pabrik, kenaikan bebanpajak berkorelasi positif terhadap selisih HTP dan HJE. Rokok SKT mempunyai korelasipaling besar terhadap selisih harga sedangkan rokok SPM mempunyai korelasi palingkecil. Semakin kecil golongan pabrik, kenaikan beban pajak mempunyai korelasi yangsemakin besar terhadap selisih harga. Besarnya korelasi beban pajak pada rokok yangmempunyai harga batas atas lebih rendah dibanding besarnya korelasi pada rokok yangtidak mempunyai batas harga atas. Selanjutnya kebijakan minimum price (HTP 85%)yang diimplementasikan mulai tahun 2018 secara rata-rata diindikasikan mampumenaikkan harga rokok dibanding periode sebelumnya.

---

The effectiveness of tax policies in controlling cigarette consumption depends

very much on the effect of taxes on the final consumer price. This is largely determined

by the extent to which producers impose tax increases on consumers, which is reflected

in the tax burden (the tax portion of HJE). In the market mechanism, the final price to be

paid by consumers (HTP) is not always the same as the recommendation (HJE) where the

price difference is a form of strategy carried out by the cigarette industry in order to gain

market share and maximize profits. We want to see how the tax burden correlates with

the cigarette industry price strategy and how the minimum price policy implementation

correlates with this pricing strategy. Using panel data sourced from the DJBC market

transaction price survey for the 2015-2019 period covering 199 cigarette brands in 25

provinces, we find that across all types of cigarettes and factory classes, the increase in

tax burden is positively correlated with the difference between HTP and HJE. SKT

cigarettes have the greatest correlation with price differences while SPM cigarettes have

the smallest correlation. The smaller the factory class, the increase in tax burden has a

greater correlation with the price difference. The magnitude of the correlation of the tax

burden on cigarettes which has a lower upper limit price is compared to the magnitude of

the correlation between cigarettes which has no upper limit price. Furthermore, the

minimum price policy (HTP 85%) which was implemented starting in 2018 on average

is indicated to be able to increase cigarette prices compared to the previous period"

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Penyebaran virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia terkhususnya Indonesia, tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat baik sebagai pegawai ataupun sebagai pelaku usaha. Merespon hal ini, Pemerintah memberikan stimulus berupa Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah untuk mengembalikan ataupun meningkatkan daya beli pekerja di sektor formal. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah yang diterima oleh perusahaan beserta dampak pemberian insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dengan metode pemotongan pajak yang diterapkan oleh Perusahaan. Objek dalam penelitian ini adalah karyawan PT X, dimana PT X merupakan gerai ritel modern yang berfokus pada Fast Moving Consumer Goods (FMCG) yang termasuk dalam Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yaitu wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode in-depth interview dengan wajib pajak di PT X, Direktorat Jenderal Pajak selaku regulator, dan pandangan dari sisi akademisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perusahaan telah memanfaatkan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah secara baik sesuai dengan prosedur pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Insentif PPh Pasal 21 ini memiliki dampak pada metode pemotongan pajak dari perusahaan sebelum menerima insentif dan setelah menerima insentif karena PPh pasal 21 yang harusnya dibayar oleh wajib pajak sudah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah

---

The spread of the Covid-19 virus that has hit the whole world, especially Indonesia, certainly affects the economy and productivity of the community, both as employees and as business actors. In response to this, the Government provided a regulation in the form of Article 21 Income Tax Incentives borne by the Government to restore or increase the purchasing power of workers in the formal sector. This study aims to determine the use of government-borne income tax Article 21 incentives received by the company and the impact of providing incentives in the form of Article 21 Income Tax paid by the government using the tax method applied by the company. The objects in this research used employees of PT X, where PT X is a modern retail outlet that focuses on Fast Moving Consumer Goods (FMCG) which is included in the Business Field Classification Code (KLU) for Taxpayers who get Income Tax Incentives Article 21 Borne by the Government (DTP). This research uses a case study approach with an in-depth interview method with taxpayers at Company X, the Directorate General of Taxes as a regulator, and views from the academic side. The results of this study indicate that the company has made good use of the Government-borne income tax article 21 incentives in accordance with the reporting procedures stipulated in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 44/PMK.03/2020 regarding tax incentives for taxpayer’s taxes on the 2019 corona virus disease outbreak. This Income Tax Incentive article 21 has an impact on the method of withholding taxes from companies before receiving incentives and after receiving incentives because of income tax article 21 which must be paid by taxpayers entirely by the governmen"

"[ABSTRAKPajak karbon adalah salah satu kebijakan untuk mengatasi pemanasan global dinegara maju. Tetapi, apakah kebijakan itu juga bisa diterapkan di negaraberkembang masih menjadi perdebatan. Tesis ini menganalisa masalah-masalahyang memperlambat perkembangan proposal pajak karbon di Indonesia. Thesis inimenggunakan pendekatan kritis terhadap pengalaman penerapan pajak carbon dinegara lain dan data pengeluaran untuk memprediksi efek dari penerapan carbontax pada sektor rumah tangga di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menggunakanperbandingan akibat dari penerapan pajak karbon dengan kebijakan pencabutansubsidi terhadap bahan bakar. Hasil dari tesis ini mengindikasikan bahwapelaksanaan pajak karbon di Indonesia akan memberikan beban pajak yang lebihterhadap rumah tangga miskin di areal pedesaan. Tesis ini juga memetakanbeberapa faktor yang menghambat perkembangan rencana penerapan pajakkarbon di Indonesia dan memberikan gambaran alternatif solusi untuk menanganimasalah tersebut.

---

ABSTRACTA carbon tax is one policy actions used to combat global warming indeveloped countries. However, whether it is also applicable to developingcountries is debatable. This paper analyzes problems, which slow down theprogress of carbon tax proposal in Indonesia. It critically reviews the experiencesof other countries and uses expenditure data to predict likely impacts onhouseholds. It also relates the effect with the removal of fuel subsidy policy. Theresults indicate that the carbon tax would give more tax burden on poorhouseholds in the rural areas. The paper also describes some factors that hamperthe carbon tax proposal in Indonesia and depicts some alternative suggestions toaddress the problems, A carbon tax is one policy actions used to combat global warming indeveloped countries. However, whether it is also applicable to developingcountries is debatable. This paper analyzes problems, which slow down theprogress of carbon tax proposal in Indonesia. It critically reviews the experiencesof other countries and uses expenditure data to predict likely impacts onhouseholds. It also relates the effect with the removal of fuel subsidy policy. Theresults indicate that the carbon tax would give more tax burden on poorhouseholds in the rural areas. The paper also describes some factors that hamperthe carbon tax proposal in Indonesia and depicts some alternative suggestions toaddress the problems]"

"ABSTRAKPerkembangan Kota Palembang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan sangat didukung oleh sektor sektor komersil yang sangat membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Seiring dengan perkembangan arah yang diinginkan maka diperlukan kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam mendukung proses tersebut.Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame maka diperlukan arahan yang baik, sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Sementara perkembangannya, baik itu pajak hiburan ataupun pajak reklame sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya faktor pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendiskripsikan kebijakan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan cara rnenelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame sebagai sumber penerimaan pernerintah daerah Kota Palembang.Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatip dan kualitatip dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat arah kebijakan dari pajak tontonan, dan pajak atas papan nama, dan juga dihubungkan dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan data relevan yang dikaitkan dengan teori dan alat analisa yang sudah baku yang digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil antara pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Hasil analisanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 17,96 persen, Pajak Hiburan sebesar 5,52 persen, dan Pajak Reklame sebesar 17,14 persen. Pajak Hiburan menunjukkan kontribusinya yang terus menurun terutama pada tahun 1997 menunjukkan tingkat pertumbuhannya sebesar - 40,14 persen dan tahun 1998 sebesar -11,53 persen. Maka kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asti Daerah Kota Palembang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan sementara pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan menggunakan data time series selama 14 tahun dengan tingkat keyakinan 95 persen diperoleh tingkat perkiraan model koefisien R2 sebesar 79,86 persen,dan model secara keseluruhan dengan menggunakan Uji F dengan nilai F Statistik sebesar 21,809dan F Label sebesar 3,48 dengan level of confidence sebesar 5 persen maka secara keseluruhan model itu signifikan dapat menjelaskan variabel pajak hiburan, pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.Dari hasil analisis ini tentang pajak tontonan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan pengamatan 40 (empat puluh) responden dengan level of confidence sebesar 95 persen dengan menggunakan faktor-faktor yang mernpengaruhi penerimaan pajak tontonan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model melalui Uji F dan nilai F statistik sebesar 3,052 persen, sementara F label sebesar 2,49 berarti modelnya cukup signifikan. Sementara struktur pajak tontonan bersifat regresip yang ditunjukkan nilai elastisitas sebesar 0,4136 dan melihat korelasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran tontonan sebagai berikut : pendapaan perkapita, usia, pendidikan, status dan pekerjaan. Kedua, berdasarkan elastisitasnya dapat disimpuikan bahwa variabel yang berpengaruh positip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel pendapatan perkapita, pekerjaan sementara variabel yang berpengaruh negatip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel usia, pendidikan dan status.Analisa tentang pajak reklame yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan data time series dengan pengamatan selama 13 tahun dan tingkat keyakinan sebesar 95 persen dan ditinjau secara makro faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model ditinjau Koefisien detenninasi (R2) sebesar 0,949 dan pengujian secara keseluruhan diperoleh F statistik sebesar 37,656 dan F Label sebesar 3,49 berarti model tersebut signifikan dalam pengujian pajak reklame yang dihubungkan dengan beberapa variabel yaitu variabel pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan, penduduk dan lain-lain.Analisa tentang pajak atas papan nama tersebut menunjukkan korelasi positip terhadap beberapa faktor yang mernpengaruhinya yaitu pendapatan perusahaan, ukuran papan nama dan lokasi. Struktur pajak atas papan nama bersifat regresip, ditinjau dari angkat elastisitasnya sebesar 0,246. Berarti kebijakan penetapan pajak papan nama di Kota Palembang bersifat regresip.

---

"

"Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu bentuk praktik transfer pricing dengan menetapkan harga transfer internal dalam satu grup usaha, seperti transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang diangkat pada penelitian ini. Pengujian tingkat suku bunga diawali dengan menganalisis substansi transaksi untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaski pinjaman. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit peminjam, mengevaluasi ketentuan pinjaman, dan mengestimasi kewajaran tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga pasar wajar. Penilaian kelayakan kredit dapat ditentukan dari credit rating peminjam dengan menganalisis aspek kualitatif yang diperoleh dari analisis fungsional dan aspek kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan rasio keuangan perusahaan. Pembanding yang diperoleh perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk memperoleh pembanding yang andal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menguji kewajaran transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat suku bunga transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang dilakukan Wajib Pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan memperhitungkan credit rating Wajib Pajak. Selain itu dilakukan penyesuaian menggunakan teorema paritas bunga (Interest Rate Parity/IRP).

---

Transaction between related parties is one from of transfer pricing by setting internal transfer prices in a business group. Such as loan interest payment transaction in this study needs to be analyzed based on arm’s length principle in order to verify the reasonabless interest rate. The interest rate test begins with verifying the transaction to ensure the transaction is a loan. Subsequently an assessment of the borrower’s creditworthiness, evaluating loan conditions, and estimating loan interest rate based on fair market interest rate. Creditworthiness assessment can be determined from the borrower’s credit rating analysis of qualitative aspect obtained from functional analysis and analysis of quantitative aspect obtained from calculation of the company’s financial ratios. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed the interest rates of loan interest payment transactions conducted by taxpayer has fulfilled the arm’s length principle by collecting taxpayers' credit ratings. And this study also uses the Interest Rate Parity (IRP) approach to make comparisons adjustment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance dan kepemilikan keluarga terhadap praktik penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi. Praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini dianalisis dengan melihat pengaruh beban pajak pemegang saham terhadap transaksi pihak berelasi dan pembayaran dividen. Menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2015, penelitian ini juga berusaha untuk dapat memberikan informasi terkait praktik hidden dividend pada perusahaan di Indonesia dalam rangka penghindaran pajak.Hasil penelitian membuktikan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi maupun pembayaran dividen. Hasil pengujian secara konsisten membuktikan bahwa beban pajak pemegang saham berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi. Beban pajak pemegang saham yang tinggi cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi pihak berelasi. Selanjutnya, penelitian ini juga membuktikan bahwa beban pajak pemegang saham berpengaruh negatif terhadap pembayaran dividen. Perusahaan cenderung akan menghindari pembayaran dividen yang memiliki beban pajak yang tinggi, serta meningkatkan transaksi pihak berelasi dalam rangka penghindaran pajak melalui income shifiting.Penelitian ini juga membuktikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung transaksi pihak berelasi terhadap hubungan beban pajak pemegang saham terhadap pembayaran dividen. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang menghindari pembayaran dividen memiliki kecenderungan untuk melakukan transaksi pihak berelasi keluar negeri yang besar yang membuktikan bahwa terjadi proses hidden dividend sebagai bagian dari praktik penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang tidak membagikan dividen dapat melakukan transfer kas kepada pemegang saham melalui keuntungan atas transaksi pihak berelasi.Peran corporate governance semakin memperkuat hubungan negatif beban pajak pemegang saham dan pembayaran dividen. Pada saat corporate governance perusahaan kuat maka pengaruh negatif beban pajak pemegang saham terhadap pembayaran dividen menjadi semakin tinggi. Dalam hubungannya dengan praktik penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi, corporate governance tidak memberikan hasil yang konklusif. Pada pengujian utama pengaruh corporate governance terhadap hubungan positif beban pajak pemegang saham dan transaksi pihak berelasi adalah mempekuat, tetapi pada sensitivitas memberikan hasil memperlemah. Pengujian pada kepemilikan keluarga membuktikan bahwa kepemilikan keluarga cenderung memperlemah hubungan positif beban pajak pemegang saham dan transaksi pihak berelasi serta memperkuat hubungan negatif beban pajak pemegang saham dan pembayaran dividen."