Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan, di mana ada implementasi sistem Self Assessment, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Tapi bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu, serta kendala yang dihadapi, dan upaya apa yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak atas surat ketentuan yang dikeluarkan pada bulan Januari - Juni 2017. Sehubungan dengan realisasi pembayaran tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Prosedur penagihan aktif sebagai upaya untuk mengucurkan tunggakan pajak pada bulan Januari - Juni 2017 belum efektif karena hanya direalisasikan sebesar 6,84 . Hal ini disebabkan ditemukannya beberapa kendala seperti Bagian Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, terutama yang berkaitan dengan petugas pajak, pembayar pajak yang belum terdaftar, rendahnya kesadaran akan wajib pajak. Dan terakhir, fasilitas kerja yang tidak memadai.

---

ABSTRACTRenewal of the national tax system or better known as tax reform, in which there is the implementation of Self Assessment system, which provides flexibility for taxpayers to pay and report their own tax obligations. But what if the taxpayer cannot meet the obligations of taxation both due to non compliance in the tax system and other factors. This thesis discusses the implementation of tax collection by tax authorities in Tax Office Pasar Minggu, as well as any constraints faced, and what efforts are made by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this research is qualitative research with descriptive design and take Tax Office Pasar Minggu as research site. The results of this study found that active billing provides a very significant role on the payment of tax arrears on letters provisions issued during the month of January ndash June 2017. In relation to the realization of payment of tax arrears as a whole can be concluded that the active collection procedure as an effort to disburse tax arrears in January ndash June 2017 has not been effective because only realized by 6.84 . This is due to the discovery of several obstacles such as Collection Section Tax Office Pasar Minggu not yet have insufficient Human Resources, especially related to the Tax Bailiffs, taxpayers who have not registered, low awareness of the taxpayer. And lastly, inadequate work facilities. "

"Secara umum pelaksanaan penagihan pajak belum dapat berjalan secara optimal, sementara di lain sisi jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dalam kenyataannya, upaya penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak ditempuh dengan berbagai cara baik melalui penagihan persuasif (soft collection) maupun tindakan keras (hard collection). Tindakan keras terutama dilakukan terhadap Penanggung Pajak non kooperatif dengan penagihan aktif mulai dari penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, lelang, bahkan sampai dengan penyanderaan. Salah satu dari tindakan keras (hard collection) yang cukup efektif adalah penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank. Penyitaan ini dilakukan dengan pemblokiran rekening bank Penanggung Pajak dengan tujuan akhir memindahbukukan saldo rekening tersebut ke kas negara untuk pembayaran pajak. Melalui mekanisme pemblokiran tersebut, hasil pencairan tunggakan pajak tergantung dari besar kecilnya saldo rekening yang diblokir. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kejelian dan kecennatan dalam menemukan rekening giro potensial yang akan disita.Adanya pemblokiran rekening Penanggung Pajak oleh bank juga sangat membantu tugas juru sita pajak dalam melakukan prosedur penyitaan. Apabila penyitaan dilakukan dengan obyek sita selain harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank, terdapat kemungkinan resistensi dari Penanggung Pajak mengingat kredibilitas dan nama baiknya dipertaruhkan jika prosedur penyitaan ditindaklanjuti pula dengan pengumuman lelang di media masa karena tidak dilakukannya pelunasan tunggakan pajak. Melalui mekanisme pemblokiran, juru sita pajak cukup berkoordinasi dengan pihak bank maka prosedur penyitaan dapat berjalan tanpa harus berhadapan langsung dengan Penanggung Pajak.Masalah yang diteliti dalam tesis ini meliputi pengaruh penyitaan yang didahului oleh mekanisme pemblokiran terhadap pencairan tunggakan pajak serta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya. Ruang lingkup penelitian adalah studi kasus pada KPP PMA Lima.Pemblokiran utarnanya dilakukan terhadap rekening giro Penanggung Pajak sehingga sangat mengganggu beban finansial dan cash flow perusahaan. Dengan adanya pemblokiran tersebut Penanggung Pajak tidak dapat melakukan transaksi bisnis melalui giro terutama untuk melakukan pembayaran tagihan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu prosedur pemblokiran yang dilanjutkan dengan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank ini merupakan cara efektif agar Penanggung Pajak segera melakukan pembayaran baik melalui saldo rekening yang diblokir untuk dipindahbukukan ke kas negara maupun dana selain dari rekening yang diblokir.Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan melakukan pendekatan data kuantitatif yang diukur dalam skala numerik (angka) dan termasuk kategori data runtut waktu yaitu jumlah (rp) hasil penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak pada tahun 2002, 2003 dan Semester I 2004. Data yang digunakan termasuk data rasio, yaitu data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai nol mutlak. Seberapa besar pengaruh hasil penyitaan tersebut terhadap pencairan tunggakan pajak diuji dengan analisis regresi, sedangkan tingkat hubungan antara keduanya diuji dengan analisis korelasi. Hasil dari kedua analisis tersebut diperkuat dengan hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank.Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, bahwa penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank berpengaruh dan berkorelasi kuat terhadap pencairan tunggakan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilannya adalah adanya koordinasi dan kerja sama yang baik pihak bank dalam prosedur penyitaan dimaksud. Faktor yang lain adalah tingkat kepatuhan Penanggung Pajak dan kinerja juru sita pajak.Oleh karena keberhasilan penyitaan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di bank sangat tergantung pada pihak bank dan Penanggung Pajak, disarankan agar sosialisasi mengenai ketentuan tentang pemblokiran rekening kepada pihak bank lebih ditingkatkan. Selain itu perlu dibuat data base nomor rekening bank Penanggung Pajak yang dapat diperoleh dari berbagai sumber di antaranya dan hasil pemeriksaan pajak.xiii + 106 halarnan + 13 lampiran + 18 LabelDaftar Pustaka : 43 buku, 3 artikel, 9 peraturan

---

In general tax collection still cannot optimally be performed, whereas the number of arrears is tremendously increased on annual basis. In fact, the bill collection for arrear liquidation is well-conducted through various ways both on soft collection as well as hard collection. 1-lard collection is imposed on non cooperative tax payer with active collection commencing from the issuance of Warning Letter, notification on Compulsion, confiscation auction even up to the case of taking hostage. One of the effective hard collection is asset confiscation of Tax payers' asset in bank. This kind of confiscation is applied by freezing the bank account of tax payer with final purpose is to transfer such account balance to treasury in order to settle tax payment Based on such freezing mechanism, the liquidation of tax arrear shall depends on the amount of freeze account balance. Apparently, we need to be extremely accurate and through in selecting the most potential bank account.

Freezing of tax payer account by bank is also helpful to support bailiff in perform the confiscation process. In case the confiscation include tax payer's asset in bank. there is possibility of tax payer's resistance since it may ruins his credibility since it will be followed by auction notification published in mass media due to the tax arrear. In implementing bank account freeze, the bailiff just coordinate with bank and confiscation procedure may work out without directly meeting the Tax payer.

The issues to be examined in this paper shall include the impact of confiscation prior to the account freezing procedure to liquidate the arrear and other successful factors. Scope of examination is case study on KPP PMA Lima.

Freezing is mainly performed on the demand deposit account of tax payer that strongly disturb the financial load and corporate cash flow. Due to such freezing , the tax payer cannot conduct business transaction through demand deposit specially on payment to third party. Thus, freezing process followed up by confiscation of tax payers asset is considered as the effective way to motivate to immediately settle his debt through the freeze account balance to be transferred to treasury besides the other fund.

The applied research method is through approaching quantitative data measured in numeric scale (figure) and it includes category data of time namely total (rp) of confiscation of tax payer's asset in 2002, 2003, and 1st semester of 2004. Ratio data is used in this case, namely data that has similar distance and has absolute zero value. How much is the impact of confiscation against the liquidation of tax arrear is tested according to correlation analyses. The result of both analyses is strengthened by interview made to the related parties against the tax payer's asset confiscation in bank.

Conclusion on this research result is that confiscation of tax payer's asset in bank may impact and has strong correlation against the tax arrear liquidation; One of the successful factor is the sound cooperation between bank in regards with such confiscation case. The other factor is the compliance rate of Tax payer and strategy of bailiff.

Obviously, the successful confiscation on tax payer's asset in bank depends on the bank and tax payer, it is recommended that socialization aspect regarding the provision of account freezing to be significantly improved. Besides, data base of bank account number of tax payer is to be prepared and to be obtained from various sources such as the taxation examination result.

xiii + 106 pages + 13 enclosures + 18 tables

Literature: 43 books, 3 articles, 9 rules"

"Tunggakan pajak merupakan beban dalam administrasi perpajakan yang sekaligus dapat menjadi potensi untuk menambah penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak serta bagaimana implementasi penagihan aktif adalah pokok permasalahan ;yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Wajib Pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui implementasi penagihan aktif di KPP PMA Enam. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed approach. Kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika keduanya berpijak pada paradigma yang sama. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kuesioner yang disebarkan ke 82 Wajib Pajak yang menjadi sampel. Data Primer juga didapat melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan terhadap 3 orang Wajib Pajak dan 2 orang Jurusita Pajak Negara. Sementara data sekunder didapat melalui studi kepustakaan termasuk data-data penagihan aktif dari tempat penelitian dilakukan. Dasar Teori yang digunakan adalah teori mengenai perilaku Wajib Pajak, utang pajak serta penagihan pajak. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan serta persepsi Wajib Pajak didapatkan dan disarikan dari teori perilaku dan perilaku Wajib Pajak. Untuk teori penagihan pajak menggunakan teori Inter American Center of Tax Administration (2000) yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dapat diambil untuk menagih pajak karena tidak dibayarnya pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan antara lain terhadap sejumlah pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus. Hasil penelitian dari kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kurang sadar dan patuh terhadap pelunasan tunggakan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai persepsi atas ketentuan yang berlaku sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak juga mempunyai beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam pelunasan tunggakan pajak. Berdasarkan wawancara serta data sekunder yang didapat dari Jurusita Pajak Negara KPP PMA Enam, implementasi penagihan aktif juga menemui beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perilaku wajib pajak dalam pelunasan tunggakan pajak masih belum seperti yang diharapkan, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak adalah kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, ketidakpuasan atas kualitas pemeriksaan fiskus serta Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding. Implementasi penagihan aktif juga belum mencerminkan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya tahapan penagihan aktif yang dilakukan serta minimnya tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan. Melihat kondisi di atas maka perlu diintensifkan sosialisasi kepada Wajib Pajak, maksimalkan dan intensifkan tindakan penagihan aktif, perlu dibuatkan aturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penagihan aktif serta evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemeriksaan serta kualitas dan kuantitas pemeriksa.

---

Tax in arrears is considered as burden in tax administration which is also potential to add income from tax through liquidation of tax in arrears. How is tax payer?s attitude in settlement of tax in arrears and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears and how is implementation of active collection is subject matter of problem being discussed. This research aims at knowing the taxpayer?s attitude and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears. Another aims is to know implementation of active collection at Taxation Service Office of Foreign Investment Six. This research uses mixed approach as methodology of research. There is possibility to use combination between qualitative and quantitative research if both stand on the same paradigm. This research is descriptive research and policy research. This research uses both primary and secondary research. Primary data is obtained through questionnaires which is distributed to 82 taxpayers that become sample. Besides, Primary Data is also obtained through deep interview carried out toward 3 taxpayers and 2 bailiffs of State Tax. While the secondary data is obtained through library study including active collection data from place where research was conducted. Basis of theory used is concerning attitude of taxpayer, tax payable, and tax collection. Dimension of attitude of taxpayer which includes knowledge, awareness, and compliance as well as perception of taxpayer is obtained and excerpted from theory of attitude and taxpayer?s attitude. For tax collection used theory of Inter American Center of Tax Administration (2000) which stated that measures can be taken to collect tax due to non payment of tax until the dead line such as toward the amount of tax determined by tax authority. Result of research from questionnaires distributed showed that majority taxpayers know rights and obligations of their taxes, lacked of awareness and compliance toward settlement of tax in accordance with prevailing provisions as well as make perception over prevailing provisions in the present time. Based on result of interview, taxpayer also has a number of reasons to be considered in settlement of tax in arrears. Based on interview and the secondary data obtained from Bailiff of State Tax of Taxation Service Office of Foreign Investment Six, implementation of active collection also find obstacles in the field. Based on result of research mentioned above, attitude of the taxpayer in settling tax in arrears still not yet as it is expected, despite they have sufficient knowledge concerning rights and obligations of its taxes. Some matters which become consideration of taxpayer in which to settle tax in arrear includes condition of financial which is impossible, not satisfied with quality of tax audit done by tax auditor and taxpayer filing legal efforts in the form of objection and appeal. Implementation of active collection also not interpret condition in accordance prevailing provisions. This matter can be seen from minimum active collection stage conducted and minimum active collection conducted. Having observed condition mentioned above, it requires to intensify socialization to taxpayer, increase and intensify active collection, it is necessary to prepare implemental regulation and implemental guideline which will serve as guideline for Bailiff in performing its duty. Besides, it also requires to conduct evaluation toward active collection policy and evaluation toward system and procedure of tax audit and quantity and quality of the tax auditor."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Faktor yang diteliti yaitu kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dengan mengambil objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder. Penelitian melibatkan sampel sebanyak 176 wajib pajak. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji t, uji F dan regresi. Perhitungan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak. Kualitas penetapan memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,407, koefisien determinasi 16,5%, t hitung (5,869) > t tabel (1,645) dan persamaan regresi Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,446, koefisien determinasi 19,9%, t hitung (6,572) > t tabel (1,645), dan persamaan regresi Ŷ = 40,744 + 1,709X2.Kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang diperoleh koefisien korelasi 0,548, koefisien determinasi 30%, F hitung (37,054) > F tabel (3,05), dan persamaan regresi Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Berdasarkan temuan tersebut, maka kualitas penetapan perlu ditingkatkan dengan meningkatkan efektifitas pemeriksasan agar dalam memutuskan suatu penetapan benar-benar memiliki kualitas yang baik dan konsisten. Kegiatan pemeriksaan juga harus dilakukan dengan benar sesuai dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan. Sementara upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur? prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak.

---

ABSTRACTThe purpose of the research is to analyze every factors that affect liquefaction tax arrears. The factor that has been analyze are the quality of tax assessment and active claim action, which is monitored from middle tax office in central Jakarta.Methodology that the researcher use is quantitative method by using secondary data. For the primary data, this research use 176 sample of taxpayer. The data analysis is using inferential statistic, including correlation coefficient, coefficient determinant, t test, F test, and regression. Researcher are using SPSS 13.0 version program to calculate the data and get more accurate result.The result of the research show that the quality of tax assessment and active tax arrears claim give positive impact and good significant as individual or together regarding liquefaction tax arrears. Tax assessment quality has significant effect in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,407, coefficient determinant 16,5%, t count (5,869) > t table (1,645) and regression equality Ŷ = 11,908 + 11,746X1. Active claim action also has significant impact regarding liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,446, coefficient determinant 19,9%, t count (6,572) > t table (1,645), and regression equality Ŷ = 40,744 + 1,709X2. The quality of tax assessment and active claim action together has significant collision in terms of liquefaction tax arrears, which retrieve from correlation coefficient 0,548, coefficient determinant 30%, F count (37,054) > F table (3,05), and regression equality Ŷ = 4,778 + 9,405X1 + 1,440X2.Based on the research findings, the quality of tax assessment need to improve from the effectivity of the tax investigation, therefore it can produce high quality and consistent tax assessment. Investigation activity must be done according routine and investigation procedure which is decided. At this moment, pressing an active claim effort need to be more intensive by using arranger in phases, procedures, and tax claim orientation which already decided. It is because, more intensive the tax claim action will result bigger liquefaction arrears tax."