Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jakarta: Universitas Indonesia, 2002
343.099 TIM h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
Jakarta: Raja Grafinfo Persada, 2005
343.099 EDM h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005
343.099 EDM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Penulis artikel ini mengulas arah kebijakan pembuatan perundang-undangan telematika di Indonesia. Menurut penulis, perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat di Indonesia telah membawa akibat berupa perubahan cara berpikir dan berperilaku masyarakat dan birokrasi. Karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya, penulis berpendapat perlu segera dipersiapkan peraturan perundang-undangan di bidang telematika."
Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 Maret 2001 : 1-9, 2001
HUPE-31-1-Mar2001-1
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022
343.099 EDM p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003
343.099 EDM k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
343.099 EDM k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Fathurahman
"Improving creative economy is very important for a nation. Bandung City for example, has increased creative industry to construct competitive business climate (Pangestu, 2012). Developing telematics creative industry at Cimahi City done to enhance region competitiveness and society welfare through community of practice is called Cimahi Creative Association (CCA) (Nugroho, 2011). This research use framework: the relational economy from Bathelt & Glűckler (2011). The novelty of this research is used the relational economy theory to explain development of telematics creative industry.
In order to develop competitiveness for Cimahi telematics creative industry use intellectual instrument that is human activity systems in the form of root definition and then create conceptual models for research interest with eight dimension of relational economy that are: organization, evolution, innovation, interaction, knowledge, geographic market, cluster, and institution. These eight dimensions of relational economy are improvement from four dimensions of relational economy from Bathelt & Glűckler (2011). There are three conceptual models of problem solving interest: Cimahi telematics creative industry, developing relational economy: Cimahi creative industries, Cimahi Creative Associations as hybrid organization. Intellectual instrument such as conceptual models used for comparison stage and formulate recommendation for research result that is at the five and six stage in using soft systems methodology. Refer to norms of soft systems methodology; comparison and debating process to research interest involve soft systems methodology practitioner, academic advisor and academic reviewers. While for problem solving interest involve stakeholders at three level institutions of Cimahi telematics creative industry and soft systems methodology practitioner.
Economic processes as "relational" because economic action is social action. Individual preferences, norms, values, ethics, tastes, styles, needs, and objectives emerge from and are co-constituted through the social embedding of economic action and interaction. Implication relational economy framework contains contextuality, path dependency and contingency. Dimensions of relational economy such as organization, evolution, innovation, interaction, knowledge, geographic market, cluster, institution look into economy action embedded at social relation structure and alignment with institutional structure and relevant social reality. Using relational framework is suitable and relevant with developing competitiveness for Cimahi telematics creative industry.

Pengembangan ekonomi kreatif sangatlah penting dimana ekonomi kreatif mempunyai pengaruh pada suatu negara. Kota Bandung dapat dijadikan contoh di mana pertumbuhan industri kreatif mengarahkan pada pembentukan iklim bisnis yang kompetitif. (Pangestu, 2012). Pengembangan industri telematika di kota Cimahi dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakatnya yang berkumpul dalam satu wadah komunitas yang diberi nama Cimahi Creative Association (CCA) (Nugroho, 2011). Penelitian ini menggunakan kerangka teori (F) the Relational Economy dari Bathelt & Glűckler (2011). Kebaharuan dalam penelitian ini adalah digunakannya teori the Relational Economy dari Bathelt & Glűckler (2011) untuk menjelaskan pembangunan daya saing industri kreatif telematika di mana penggunaan teori tersebut dalam bidang Ilmu Administrasi dapat dikatakan relatif masih sedikit.
Dalam upaya membangun daya saing Industri Kreatif Telematika Kota Cimahi, digunakan alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest yang terdiri dari delapan dimensi relational economy yaitu dimensi organisasi, evolusi, inovasi, interaksi, pengetahuan, pasar geografis, klaster, institusi dari ekonomi relasional dan klaster industri kreatif telematika Kota Cimahi. Hal ini merupakan pengayaan dimensi relational economy dari empat dimensi seperti yang diperkenalkan oleh Bathelt & Glückler (2011). Terdapat tiga model konseptual untuk problem solving interest terkait dengan industri kreatif telematika Kota Cimahi yaitu membangun ekonomi relasional industri kreatif Kota Cimahi, klaster industri kreatif Kota Cimahi dan hybrid organization - Cimahi Creative Associations. Alat intelektual berupa model konseptual tersebut digunakan pada tahap perbandingan dan perumusan rekomendasi hasil riset, yaitu pada tahap lima dan tahap enam dalam prosedur Soft Systems Methodology. Sesuai dengan kaidah dalam Soft Systems Methodology, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan di tiga tataran kelembagaan industri kreatif Kota Cimahi dan praktisioner SSM.
Proses ekonomi merupakan relasional karena tindakan ekonomi merupakan tindakan sosial. Implikasi pemahaman relasional dari tindakan ekonomi melahirkan kontektualitas (contextuality), jalur ketergantungan (path-dependency) dan kontingensi (contingency). Dimensi organisasi, evolusi, inovasi, interaksi, pengetahuan, pasar geografis, klaster, institusi dari ekonomi relasional memandang tindakan ekonomi melekat dalam struktur hubungan sosial dan juga berhubungan dengan struktur institusi dan realitas material yang relevan. Penggunaan kerangka berfikir relational economy dalam membangun daya saing Industri Telematika terlihat dalam sistem yaitu klaster industri kreatif telematika Kota Cimahi, membangun ekonomi relasional industri kreatif Kota Cimahi dan hybrid organization ? Cimahi Creative Association."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
D1411
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edmon Makarim
"Disertasi ini membahas bagaimana tanggungjawab hukum penyelenggara sistem elektronik terhadap penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pemanfataan teknologi informasi menjadi suatu sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kwalititatif yang melakukan analisis deskriptif. Penelitian ini menerapkan teori keadilan interaktif (interactive justice) yang mengamanatkan setiap orang untuk bertanggungjawab terhadap setiap resiko yang berpotensi merugikan pihak lain. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tata kelola yang baik, yang didasarkan atas prinsip best practices atau good practice, dalam pemanfaatan Teknologi Informasi (Information Technology Governance) adalah suatu kebutuhan dan keniscayaan. Hal tersebut menjadi ukuran untuk menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum penyelenggara terhadap kerugian yang diderita oleh pihak lain.
Meskipun pada dasarnya prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku adalah prinsip praduga bersalah (presumed liability) atau pertanggungjawaban atas dasar kelalaian (negligence), namun tetap terbuka kemungkinan memberlakukan prinsip pertanggungjawaban hukum secara ketat (strict liability) atau secara mutlak (absolute liability), demi keadilan untuk melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, diusulkan suatu formulasi standar pemeriksaan hukum untuk memeriksa penerapan tata kelola yang baik, kemudian dilakukan ujicoba penerapannya dalam proyek pengembangan Indonesian National Single Windows (INSW). Penelitian ini menyarankan perbaikan peraturan menteri tentang pedoman tata kelola teknologi informasi nasional yang belum memuat aspek kepatuhan hukum (legal compliance). Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kompetensi dan kinerja profesional hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menjalankan standar pemeriksaan hukum tersebut sebagaimana mestinya."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
D986
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Grace Giovani
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T36275
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>