Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Infeksi Saluran Pernapasan Akut ISPA merupakan penyakit yang menjadi penyebab utama mortalitas dan morbiditas penyakit menular di dunia. Setiap tahun terdapat 156 juta kasus baru ISPA dimana 97 diantaranya terjadi di negara berkembang. Indonesia sendiri merupakan negara yang menempati urutan ke empat ISPA terbanyak di negara berkembang. Salah wilayah dengan kasus ISPA yang cukup tinggi di Indonesia adalah Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan. ISPA sendiri merupakan penyakit menular utama di Kec. Wonopringgo. Desa Kwagean merupakan desa yang menempati urutan ketiga sebagai desa dengan kasus ISPA terbanyak di Kec. Wonopringgo. Selain itu, pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga di desa ini juga masih menjadi kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga dengan kejadian ISPA di Desa Kwagean, Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan tahun 2017. Adapun variabel independen yang diteliti adalah sarana pembuangan kotoran manusia jamban, saluran pembuangan air limbah SPAL, sarana tempat pembuangan sampah, dan pembakaran sampah. Sedangkan variabel dependennya adalah kejadian ISPA. Penelitian ini menggunakan data primer dengan desain studi cross sectional dan analisis bivariat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner serta observasi sarana sanitasi. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 95 rumah tangga. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berhubun:an dengan ISPA adalah jamban p=0.001; OR=5.47 95 CI: 2.2-13.6, SPAL p=0.001; OR=7.07 95 CI: 2.9-17.5, dan sarana tempat pembuangan sampah p=0.00; OR=13.81 95 CI: 4.85-39.27. Sedangkan variabel pembakaran sampah tidak berhubungan dengan ISPA p=1.00. Perlu adanya kerjasama antar aparat Desa Kwagean dengan Puskesmas Wonopringgo untuk menurunkan angka kejadian ISPA di Desa Kwagean.

---

ABSTRACT
Acute respiratory infection ARI is a major cause of mortality and morbidity infection diseases in the world. Every year, there are 156 million new cases of ARI that 97 of them occur in developing countries. Indonesia is the fourth developing country with the highest number of ARI. Wrong area with cases of high ARI cases in Indonesia is Wonopringgo Subdistrict, Pekalongan Regency. ARI is a major contagious disease in Wonopringgo Subdistrict. Kwagean Village is the third rural village with the highest number of ARI cases in Wonopringgo Subdistrict. In addition, the management of household water and solid waste in this village is still a constraint. This study aims to determine the relationship between household water and solid waste management with the incidence of ARI in Kwagean Village, Wonopringgo Subdistrict, Pekalongan Regency in 2017. The independent variables in this study are human waste disposal facilities latrine, sewerage, dustbin, and waste incineration. While the dependent variable is the incidence of ARI. This study used primary data with cross sectional study design and bivariate analysis. The data were collected by interview using questionnaire as well observation of sanitation facilities. The total sample in this research is 95 households. Sampling was done by purposive random sampling technique. Research result shows that the variables associated with ARI are latrine p 0.001 OR 5.47 95 CI 2.2 13.6, sewerage p 0.001 OR 7.07 95 CI 2.9 17.5, and dustbin p 0.00 OR 13.81 95 CI 4.85 39.27. While waste inceneration is not associated with ARI p 1.00. There is a need a coordination between Kwagean Village apparatus with Wonopringgo Health Center to decrease the incidence of ARI in Kwagean Village.

Abstrak :
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara memiliki bcban dalarn peugadaan TPA di luar Kota Jakarta. Sebagai pemecahan dilakukan kCIj8S3!Il8 TPA Bantar Gebang BekasigKe1jasama TPA tersebut sudah berlangsung lama dan akhir-akhir menemui pergmasalahan ditinjau dad aspek substansi dan kebijakan keljasamzg aspek pelaksanaan dan kognitiil aspek pembiayaan dan sosial kC1j3.S8IIla. Semua pennasalahan utamanya dipengaruhi pembahan sistem pcmerintahan daerah, sehingga ada kesenjangan antara existing condition dan expected condition keljasama di atas. _ Untuk dapat memecahkan masalah kesenjangan tersebut diglmakan metode penelitjan deskriptif kualitatif. Dali hasil peneli1ian ditemukan antara lain ; kexjasarna antara Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pcmcrintah Daerah Tingkat II Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi) tidak pemah teriadi dan kebijakan kerjasama masa itu lebih sentralistjk, juga koordinasi tidak pemah te1jadi karena hambatan hirarlci dan lebih bersifat teritolial. Temuan lain yalmi, transfer of knowledge sebagai manfaat kognitif tidak pernah terjadi. Pemcrintah Dacrah Tingkat I Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Tingkat H Bekasi tidak pcmah memberikan kontribusi pembiayaan dalam kenjasama. Selain im, Pemcrintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kurang disiplin dalam penerapan sistem sanitary landfill. Sebagai kegiatan akhir penelitian ini, disarankan bebcrapa tindakan konkrit untuk dilaksauakan yakni : Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemcrintah Kota Bekasi membuat peljanjian kerjasama dalam bentuk Keputusan Bersama dan ditindaldanjuti dengan Keputusan Bersama oleh Dinas/Lembaga Otonom masing-masing. Unluk pelaksanaan kerjasama sebagai saran agar dilakukan koordinasi secara intens di tingkat organjsasi dan di tingkat telcnis/operasional. Koordinasi tcritorial, instansional, fungsional dan waktu agar dilakukan secara bcrsama-sama dan terpadu. Kemudian perlu mengikut sertakan Pemerintah Kota Bekasi dalam keljasama agar manfaat kognitif dapat tercapai. Akhimya disarankan Pcmelintah Kota Bekasi memberi kontribusi pembiayaan dan mengupayakan alternative pembiayaan dari sektor swasta.

Abstrak :
Dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, maka jumlah sampah juga akan bertambah secara signifikan. Salah satu hasil dari akumulasi sampah dalah formasi dari air lindi di dalam landfiil sampah. Air lindi ini akan menyebabkan masalah lingkungan yang serius jika dibiarkan tidak terolah, karena konsentrasi COD dan TKN tersebut melebihi standar baku mutu lingkungan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah.. Salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan Sequencing Batch Reactor (SBR). Sequencing Batch Reactor akan mengolah air lindi dengan media lumpur aktif dan teori aerasi dan anoksik dimana dalam penelitian ini, air lindi akan diolah dengan SBR menggunakan waktu kontak 24, 48, dan 72 jam serta menggunakan Powdered Activated Carbon (PAC) untuk meningkatkan efisiensi penyisihan dari polutan pada air lindi tua. Waktu kontak 24 jam menghasiilkan efisiensi penyisihan COD dan TKN sebesar (29,68 - 43,75)% & (83,33 - 88,59)%, untuk waktu kontak 48 jam adalah (51,94 - 65,63)% & (90,28 - 92,95)%, dan untuk waktu kontak 72 jam adalah (58,75 - 74,69)% dan (93,04 - 95,51)%. Dengan hasil tersebut, yang dapat memenuhi baku mutu Permen LH No. 5 tahun 2014 adalah penggunaan SBR dengan waktu kontak 72 jam.

---

With the increase of human population, the number of waste produced will also increase significantly. One of the result of accumulation of waste is the formation of landfill leachate. This leachate will cause serious environmental problems if left unattended, because the concentration of COD and TKN surpasses the standard of waste discharge as mentioned in the Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 about the standard of waste discharge. One of the most effective way to treat this waste is by using the Sequencing Batch Reactor (SBR). The SBR will treat the leachate with activated sludge by using the theory of nitrification and denitrification. Whereas in this study the leachate will be treated with the Hydraulic Retention Time (HRT) of 24, 48, and 72 hours and also using Powdered Activated Carbon (PAC) to increase the effectivity of pollutant removal in older leachate. The HRT of 24 hours produced the removal efficiency COD and TKN of (29,68 - 43,75)% & (83,33 - 88,59)%, and for HRT of 48 hours (51,94 - 65,63)% & (90,28 - 92,95)%, and for HRT of 72 hours (58,75 - 74,69)% and (93,04 - 95,51)%. The HRT to satisfy PermenLH No.5 Tahun 2014 is 72 hours.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah TPPAS Nambo yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebijakan pembangunan TPPAS Nambo sudah sangat mendesak untuk segera dilakukan karena sudah terjadinya permasalahan sampah, khususnya ketersedian tempat pembuangan akhir sampah, di tiga kabupaten/kota pengguna pelayanan sampah TPPAS Nambo, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok. Teori yang digunakan untuk menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo, antara lain kebijakan publik, implementasi kebijakan, dan model implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa kebijakan pembangunan TPPAS Nambo terkesan lambat dalam implementasinya sehingga menyebabkan target pengoperasionalannya terus mengalami kemunduran. Lambatnya implementasi kebijakan pembangunan TPPAS Nambo disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perencanaan pembangunan, penentuan teknologi, hubungan dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan badan usaha, pembebasan lahan melalui pembayaran kerohiman, penolakan terhadap pembangunan TPPAS Nambo, dan Sumber Daya Manusia SDM. ......This study discusses about the implementation of Nambo waste disposal and waste final processing TPPAS development policy located in Bogor regency, West Java. TPPAS Nambo development policy is urgent to be done immediately because of the occurrence of garbage problems, especially the availability of landfills, in three districts municipal users TPPAS Nambo service waste, namely Bogor Regency, Bogor City and Depok City. Theories which used to describe the implementation of development policy TPPAS Nambo are public policy, policy implementation, and policy implementation model. The research was conducted using qualitative approach, in depth interview and document study. The results of the research show that TPPAS Nambo 39 s development policy seems slow in implementation so that its operational target continues to decline. The slow implementation of TPPAS Nambo development policy is caused by several factors, namely development planning, technological determination, relationships and cooperation between government agencies and business entities, and land acquisition through payment of kerohiman, rejection of TPPAS Nambo development, and Human Resources HR.

Abstrak :
ABSTRACT
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagai usaha untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Dalam UU bersangkutan juga diatur mengenai penyelesaian sengketa, yang dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Pada bulan November 2015 terjadi insiden di tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan berbagai pihak termasuk penguasa, yang dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pengelolaan sampah dilakukan sejauh ini, serta ganti ruginya yang dapat dikaitkan dengan kerugian secara perdata, meliputi kerugian materiil dan immateriil.

---

ABSTRACT
Indonesia constitutes Waste Management Act through Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, which regulates waste reducing and waste handling as efforts towards a better waste management system. The Act also regulates waste management dispute resolution, which is seen in connection to unlawful act as regulated in Article 1365 of the Indonesia Civil Code Act. In November 2015, an incident took place at Bantargebang landfill site (TPST Bantargebang), indicating unlawful acts conducted by multiple parties, including the government, which in this case was the Government of Jakarta. This paper provides a comprehension on the existing waste management dispute resolution, and the compensation or indemnity given in relation to civil losses that includes both material and imaterial losses.

Abstrak :
Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) adalah salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Beji dan Kecamatan Cipayung. Tingginya volume sampah sebagai konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola sebaran TPSS dan volume sampah berdasarkan jumlah penduduk, jaringan jalan, penggunaan tanah dan jangkauan TPSS. Penelitian ini menggunakan Analisis Tetangga Terdekat (nearest-neighbour analisis/ NNA) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pola sebaran TPSS di Kecamatan Beji dan Kecamatan Cipayung tersebar acak. Volume sampah yang banyak, terletak pada wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi, jaringan jalan lokal, permukiman tidak teratur dan luas jangkauan yang luas. ......Waste disposal distribution site (TPSS) is is one solution to solve waste problem in Beji and Cipayung sub-district. The high volume of waste as a logical consequence of the rapid population growth. The purpose of this study is to determine the spatial distribution of TPSS based on population, road network, land use and service range. This study uses the Nearest-Neighbor Analysis (NNA) and in study area descriptive analysis. These results show that the spatial distribution of TPSS in Beji and Cipayung scattered at random. the higher volume of waste is found in the area with a high population, local road networks, settlements irregular and wide range of renizer comprehensive.

Abstrak :
Gas NO2 dan SO2 merupakan zat pencemar udara yang menimbulkan bau busuk dan mencemari udara di sekitar TPA. Gas-gas tersebut akan bermunculan di setiap tahap operasi penimbunan dan pemadatan sampah di TPA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko pajanan gas NO2 dan SO2, dalam udara ambien terhadap gangguan kesehatan pada pemulung yang beraktivitas dan bermukim di sekitar TPA Cipayung, Depok. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-Juni tahun 2018 dengan menggunakan metode penulisan Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan ARKL. Hasil pengukuran NO2 memiliki rata-rata hasil pengukuran adalah 31,794 g/m3, dan SO2 memiliki rata-rata hasil pengukuran adalah 6,365 g/m3. Dari hasil tersebut, masih sangat jauh dibawah Baku Mutu Udara Ambien dalam PP No. 41/1999. Nilai asupan real time dengan pajanan konsentrasi NO2 adalah 1,079 10-3 mg/kg/hari dan pajanan konsentrasi SO2 adalah 2,5962 10-5 mg/kg/hari. Sedangkan nilai asupan life span dengan pajanan konsentrasi NO2 adalah 2,15801 10-3 mg/kg/hari dan pajanan konsentrasi SO2 adalah 5,1024 10-5 mg/kg/hari. Karakteristik risiko untuk konsentrasi NO2 dengan durasi pajanan real time adalah 0,0539 dan life span adalah 0,108. Karakteristik risiko untuk konsentrasi SO2 dengan durasi pajanan real time adalah 0,001 dan life span adalah 0,002. Secara keseluruhan, nilai RQ adalah <1 maka udara ambien TPA Cipayung dengan pajanan NO2 dan SO2 masih aman sehingga tidak diperlukan adanya pengelolaan risiko. ......Gases NO2 and SO2 are air pollutants that cause odor and pollute the air around the landfill. The gases will emerge at every stage of landfilling and compaction operations in the landfill. This study aims to analyze the level of exposure risk of NO2 and SO2 gas, in ambient air to health disturbance on scavengers who move and settle around TPA Cipayung, Depok. This research was conducted in March June of 2018 using the method of writing Environmental Health Risk Analysis ARKL. The result of measurement of NO2 has the average of measurement result is 31,794 g m3, and SO2 has average result of measurement is 6,365 g m3. From these results, it is still very far below the Ambient Air Quality Standard in PP 41 1999. The value of real time intake with NO2 exposure concentration was 1,079 10 3 mg kg hari and the exposure of SO2 concentration was 2,5962 10 5 mg kg hari. While the value of life span intake with NO2 exposure concentration was 2,15801 10 3 mg kg hari and the exposure of SO2 concentration was 5,1024 10 5 mg kg hari. The risk characteristic for NO2 concentration with real time exposure duration was 0,0539 and life span was 0,108. Risk characteristics for SO2 concentration with real time exposure duration were 0,001 and life span was 0,002. Overall.

Abstrak :
Berdasarkan hasil pengamatan selama delapan hari penelitian pula, diketahui bahwa timbulan sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu adalah sebesar 266,88 ton/hari. Dengan komposisi sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu yang berupa material mudah terbakar combustible material adalah sampah plastik, karet, kertas, kayu, dan tekstil yang masing-masing berjumlah 11,41 , 4,44 , 5,48 , 5,03 , dan 5,58 dari total keseluruhan sampah yang masuk ke TPA Sumur Batu. Dengan jumlah yang cukup besar tersebut, salah satu upaya untuk mengurangi jumlah sampah seperti jenis diatas dapat dilakukan dengan mengubah material sampah tersebut menjadi bahan baku Refuse Derived Fuel RDF. Potensi sampah dari tiap-tiap material tersebut ditinjau dari beberapa parameter penelitian. Parameter yang digunakan antara lain berupa kadar air, kadar volatil, kadar abu, serta nilai kalor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kadar air sampah yang dapat dijadikan sebagai bahan baku RDF sebesar 41,81 , kadar volatil sebesar 81,21 , dan kadar abu sebesar 12,09, serta nilai kalor sebesar 2.365,27 ndash; 3.967,12 kCal/kg. ......Based on the eight day of observation, the generation of solid waste that enter TPA Sumur Batu was as many as 266,88 tones day. With solid waste composition that enter TPA Sumur Batu consists of combustible materials which is plastic, rubber, paper, wood, and textile each with 11,41 , 4,44 , 5,48 , 5,03 , and 5,58 from the total amount of solid waste generation.With such a considerable amount of solid waste, one of the efforts that could be done to reduce the amount of solid waste varieties as mentioned above is convert the waste materials into Refuse Derived Fuels RDF. Waste potential from each materials reviewed by several research parameters.Parameters used in this research are water content, volatile content, ash content, and calorific value. Based on the research results obtained that the water content amount of solid waste which can be used as Refuse Derived Fuel RDF raw material is 41,81 , the volatile content amount is 81,21 , the ash content amount is 12,09 , and the calorific value is as much as 2.365,27 ndash 3.967,12 kCal kg.