Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesuksesan suatu proyek konstruksi, salah satunya diperoleh dari pengendalian biaya pekerjaan temporary. Pengendalian ini dapat berpengaruh pada kinerja biaya akhir proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh biaya pekerjaan temporary terhadap kinerja biaya akhir proyek. Pekerjaan temporary dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : Common Temporary work, Direct Temporary work dan Site Expenses. Penelitian dikhususkan pada bangunan pabrik yang dikerjakan oleh PT.X. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptive exploration, yaitu hasil survey berupa kuesioner dan wawancara dari pakar dan responden. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel variabel dalam pekerjaan temporary yang paling berpengaruh terhadap kinerja biaya akhir proyek. ......The success of a construction project, one of which is obtained from temporary work cost control. This control can affect the performance of the final cost of the project. This study aims to determine how much influence the cost of temporary works on the performance of the final cost of the project. Temporary works can be classified into three namely: Common Temporary Work, Direct Temporary Work and Site Expenses. Specialized research on a factory building which was done by PT.X. Data processing is done by using descriptive exploration method, namely a questionnaire survey and interviews of experts and respondents. The results of this study was to determine the temporary variables in the work of the most influential on the performance of the final cost of the project."

"Google adalah salah satu perusahaan yang paling berpengaruh di muka bumi. Selama perjalanannya, mereka telah meraih berbagai macam pencapaian. Sayangnya, situasinya telah berubah. Sederet masalah kian melanda mereka sejak 2018 sampai sekarang. Menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia, terdapat dua isu utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah diskriminasi terhadap pekerja sementara. Sementara isu kedua adalah buruknya respon manajemen dalam menyikapi masalah yang ada. Isu-isu tersebut terjadi dikarenakan beberapa alasan diantaranya adalah kompetisi pasar, keuntungan dari hukum yang berlaku serta buruknya pengambilan keputusan pada level manajemen puncak. Untuk menyelesaikan masalah ini ada beberapa kemungkinan solusi yang dapat diterapkan. Langkah yang harus mereka ambil adalah mengevaluasi jumlah dari total karyawan penuh waktu dan pekerja yang mereka butuhkan, mengaplikasikan pelatihan untuk keterbukaan dalam keberagaman serta pengembangan dan peningkatan sistem manajemen internal. Kesimpulannya, Google sedang menghadapi penurunan yang signifikan dalam kinerja manajemen internal mereka yang harus ditanggapi dengan serius. Solusi yang telah dijelaskan dapat menjadi kunci untuk menangani masalah yang ada. ......Google is one of the most influential companies on earth. Throughout their journey, they have achieved numerous accomplishments. Unfortunately, the situation has changed. Massive problems keep hitting them since 2018 up until now. Using the human resource management approach, there are two main issues that can be identified. The first one is discrimination toward their temporary workers. While the second issue is poor management response to the problems they face. These issues occurred for several reasons such as market competition, legal advantage and poor decision-making at the top management level. To solve those issues there are feasible solutions that can be done. The steps they should take are evaluating the number of full-time employees and workers they need to hire, applying diversity-open training and development and upgrading their internal management system. To conclude, Google is facing a significant decline in their internal management performance that should be taken seriously. Prior solutions that have been mentioned before might be the key to tackling the problems. "

"The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. some public officials who don't agree with the temporary dismissal procedures usually requested a petition or judicial review process to constitutional court (MK) related laws regulating about his/her public position. the procedures of temporary dismissal for public officials are stipulated in one or more laws regulating the function and role of a public institution where the public officials were used to work before. There are some terms and mechanisms within the related laws. But the point, the main reason why such public officials are dismissed temporaly from office is cause by a criminal accusation against the public official.Temporary dismissal left us with some very crucial quetions, one of them is about the particular period of the dismissal that has to be obeyed by the public officials. The relaated law only provides an answer in normative way.it is stated that the public officials shall be released or appointed again when the court confirm that he/ she is not guilty at ll, then his/ her power and name will be rehabilitated. This kind of uncertainty of the length on the dismissal period which is why is why usually considered to be a legal basis in order to propose a judicial review to MK, because the requester perceives that his/ her loss can be categorized as a constituitional loss. Besides, he/ she would be thinking that the dismissal can be also considered as a violation to presumption of innocent principle. Another main problem is could it be right if the litigant considered thath the temporary dismissal is a constitutional issue and then sending it to MK to be reviewed constitutionally. According to several MK's decision about these cases, MK has affirmed that the temporary dismissal is not a constitutional issue and can not be accepted as a constitutional loss. The exact place to argue that issue is DPR through legislative review. This research itself uses 3 types of approaches those are statute approach, comparative approach, and case approach."

"Metode yang digunakan PT. PLN PLN sebagai penyedia pasokan listrik Negara dalam menanggulangi pelanggan yang melakukan tunggakan masih harus dilakukan oleh pekerja dengan mendatangi pelanggan. Pihak PLN mendatangi industri yang menunggak dan memasangkan segel pada Alat Pembatas dan Pengukur APP yaitu berupa MCB dan KWH meter. Jika pelanggan belum juga dapat membayar tagihan listrik pada jatuh tempo setelah pelakasanaan pemutusan sementara maka pihak PLN melakukan pemutusan rampung dimana seluruh perangkat distribusi listrik dari PLN dilepaskan.Dengan mengaplikasikan teknologi Machine to Machine M2M maka suatu perangkat dapat saling berkomunikasi. Untuk mengefisiensikan kinerja PLN dalam menindaklanjuti pelanggan yang menunggak maka dibuat suatu sistem menggunakan teknologi WiFi dan seluler yang dapat mengontrol mikrokontroler untuk memberikan perintah memutus-sambungkan pasokan listrik kepada pelanggan. Dengan komunikasi data menggunakan Wifi, rata-rata waktu penundaan respon alat untuk melakukan pemutusan listrik adalah 4.32 detik. Sedangkan rata-rata waktu penundaan untuk pengiriman notifikasi SMS kepada pelanggan dengan menggunakan Wifi adalah 18.62 detik. Apabila dilakukan komunikasi data dengan teknologi seluler, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemutusan listrik adalah 26.52 detik. Sedangkan rata-rata waktu penundaan pengiriman notifikasi SMS kepada pelanggan dengan teknologi seluler adalah 38.9 detik. Kedua jenis komunikasi data tersebut mengakibatkan sistem ini tidak dapat berjalan secara realtime. ......PT. PLN Persero is one of company who arrangements the power supply in Indonesia into overcome the arrears customer where the technician should come. When customer did not paying the bill after the due date, it can make arrears. If it happens then the PLN will breaking the power for temporary which he come to the customer and sealing the Alat Pembatas dan Pengukur APP , it consist of MCB and KWH meter. If customer did not paying until next periode since breaking the power then PLN will fetching all of the power distribution. So that, the power is off.Machine to Machine M2M Technologies enable the communication between the devices. As follow up the customer who did not paying the bill, it should be build the system which can control the microcontroller automatically. Using WiFi technology and cellular technology as data communication to giving command on off for electricity. Average delay to breaking off the power supplies using WiFi communication is 4.32 seconds and for SMS notification to user is 18.62 seconds. Based on testing result, average delay to breaking off the power supplies using cellular communication is 26.52 seconds and for SMS notification to user is 38.9 seconds. The system is not realtime due to this testing result."

"ABSTRAKLingkungan yang baik adalah lingkungan yang sehat dan bersih merupakan keinginan setiapindividu untuk tinggal di dalamnya. Pertumbuhan suatu daerah selalu diiringi dengan timbulnyamasalah. Salah satu masalah yang seringkali timbul dan penting untuk diperhatikan adalahpermasalahan lingkungan yakni persampahan. Jumlah sampah setiap tahun terus meningkat seiringmeningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, serta pola hidup masyarakatyang cenderung konsumtif. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dengan jumlah penduduk padatahun 2010 mencapai 2.084.000 dan belum termasuk penduduk sementara. Kota Bekasi sebagai kotayang wilayahnya tidak hanya pemukiman melainkan juga sebagai kota perdagangan, jasa danindustri menyebabkan masalah sampah menjadi persoalan utama di Kota Bekasi. Penelitian inidiharapkan mampu untuk menyajikan pola kesesuaian infrastrukur persampahan di Kota Bekasidalam kurun waktu 10 tahun kedepan dan menetapkan target sasaran penanganan sampah. Polakeseuaian tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan prediksi pertumbuhanpenduduk dalam kurun waktu 10 tahun kedepan. Sampah yang menjadi objek penelitian hanyadibatasi menjadi sampah organik, sampah plastik, sampah kertas dan sampah lainnya yangdihasilkan oleh perumahan karena penelitian ini berfokus kepada penanganan permasalahan yangterjadi di wilayah permukiman. Berdasarkan data yang telah diperoleh, jika melihat jumlahpenduduk Kota Bekasi pada tahun 2014 yang mencapai angka 2.540.525 jiwa, Kota Bekasi telahmenghasilkan sampah mencapai 4.783 ton sampah/hari di tahun tersebut dengan jumlah TPS yangtersedia sebanyak 1.402 TPS. Sedangkan berdasarkan data eksisting yakni tahun 2017, jumlahpenduduk di Kota Bekasi mengalami peningkatan 5,5% menjadi 2.682.364 jiwa. Jumlah timbulansampah yang dihasilkan juga meningkat 5,5% menjadi 5.050 ton sampah/hari dengan jumlah TPSsebanyak 1.481 TPS. Jika dilihat berdasarkan daya tampung TPS, diperkirakan hanya sekitar 60%dari total sampah yang berhasil ditangani di kota-kota besar di Indonesia, sehingga dapat dikatakan,Kota Bekasi telah mencapai titik jenuh dalam masalah penampungan sampah, Berdasarkanperhitungan proyeksi jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, jumlah penduduk diKota Bekasi pada 10 tahun ke depan yakni tahun 2027 akan mencapai angka 3.138.873 jiwa ataunaik sekitar 17,01% dari tahun 2017. Maka pada tahun 2027 kenaikan tonase timbulan sampah jugaakan meningkat sesuai jumlah peningkatan jumlah penduduk sekitar 17,01%. Jika dilakukan analisisterhadap peningkatan jumlah timbulan sampah yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlahTPS pada tahun 2014 dan tahun 2017, persentase jumlah sampah yang tidak tertangani juga akanberbanding lurus. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi persentase sampah yang tidak tertanganitersebut agar nantinya jumlah TPS yang tersedia dapat menampung setiap timbulan sampah yangdihasilkan. Dengan begitu permasalahan persampahan di Kota Bekasi akan teratasi dan terciptalingkungan yang sehat dan bersih yang diinginkan setiap individu untuk tinggal di dalamnya."

"Pada konstruksi MRT Jakarta, pekerjaan tunnelling dilakukan dengan menggunakan alat Tunnel Boring Machine TBM . Salah satu tahap awal pada pelaksanaan pekerjaan terowongan menggunakan TBM adalah pembangunan fasilitas sementara TBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko pada fasilitas sementara TBM yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek MRT, dampak dan penyebabnya, serta tindakan yang dapat dilakukan terhadap faktor-faktor risiko tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui survey kuesioner dan wawancara. Kemudian, data tersebut diolah menggunakan uji-uji stastistik dan analisis kualitatif risiko. Hasil penelitian ini didapatkan lima faktor risiko fasilitas sementara TBM yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek. Faktor risiko tertinggi pada fasilitas sementara TBM adalah ketidaksejajaran sumbu TBM dengan back anchor. ......Within Jakarta MRT construction, tunnelling work done by using a Tunnel Boring Machine TBM . One of the early stages of the implementation tunnelling work using a TBM is the construction of temporary facilities for TBM. This research has purposes to identify risk factors of temporary facilities for TBM that influence time performance of MRT project, its cause and effects, and also treatment or response that can do for that risk factors. The research was conducted by collecting data through a survey questionnaire and interview. Then, evaluated by statistics test and qualitative risk analyze. The result of this research is acquired five risk factors of temporary facilities for TBM that influence to time performance of MRT project. The highest risk of temporary facilities for TBM is misalignment of TBM axis with back anchor."

"Peraturan BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pegawainya baik itu pegawai tetap maupun Pegawai Tidak Tetap. Peraturan pelaksana perpajakan tentang PPh Pasal 21 yakin PER -16/PJ/2016 sudah mengatur secara rinci untuk pegawai tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, namun belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum atas kebijakan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian ini adalah postpositivist. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas kepastian hukum dalam penerapan PPh Pasal 21 tidak sepenuhnya memenuhi indikator-indikator dari kriteria asas kepastian hukum, khususnya untuk indikator objek pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum dalam hal penentuan Dasar Pengenaan Pajak atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sebaiknya PER - 16/PJ/2016 perlu disempurnakan lagi dengan menambahkan subbab tentang contoh penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. ......BPJS Ketenagakerjaan regulations require employers to register all of their employees, both permanent and temporary employees. Tax regulation of Income Tax Article 21 that is PER - 16/PJ/2016 has regulated in detail for permanent employees who registered at BPJS Ketenagakerjaan, but it has not arranged in detail for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This study aims to analyze certainty principle of implementation Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan. This research method is postpositivist. The results showed that certainty principle has not been accordance with criteria of the certainty principle. For tax object indicator it does not fulfill certainty principle in terms of determining the tax base. PER - 16/PJ/2016 should to be refined by adding a sub-section on the example of calculating Income Tax Article 21 for temporary employees registered at BPJS Ketenagakerjaan."

"Dominasi pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Malioboro menjadikan kawasan ini lebih dikenal sebagai kawasan berbelanja dibandingkan kawasan bersejarah. Kepadatan pedagang kaki lima menjadi penyebab terjadinya perubahan identitas kawasan tersebut. Pemerintah Yogyakarta bersama para pedagang melakukan revitalisasi dalam usaha mengembalikan kembali identitas sebagai kawasan bersejarah dengan melakukan penataan instalasi temporal para pedagang kaki lima. Skripsi ini menganalisis sejauh mana instalasi temporal tersebut berperan dalam terbentuknya identitas kawasan Malioboro. Skripsi berfokus pada menggali bagaimana visual, fungsi dan dampak pengaplikasian instalasi temporal terhadap lingkungan sekitar berdasarkan hasil subjective interpretation saat berjalan di sepanjang koridor jalan Malioboro. Dengan begitu dapat diketahui peran pengaplikasian instalasi temporal pedagang kaki lima mempengaruhi perbedaan suasana yang dirasakan pengunjung pada kawasan sehingga berdampak pada terbentuknya identitas kawasan Malioboro sebagai kawasan berbelanja menjadi lebih kuat dibandingkan sebagai kawasan bersejarah. ......The dominance of street vendor makes Malioboro famously known as a shopping area than a historical area. Overcrowded with street vendors might be the main factor that had changed the image of Malioboro. The government and the vendors finally agreed to made revitalization along Malioboro street through arranging the temporary installation for all of the vendors to bring back the historic value around the area. For this reason, this paper will discuss the role of street vendors’ temporary installation to create the image of Malioboro. This thesis will focus on visual, function and impact of the temporal installation to the historical environment by subjective interpretation when walking along the corridor of the Malioboro street. So we can find out the temporary installations’ street vendors affect to the atmosphere of Malioboro that creating the image of Malioboro as a shopping area more stronger than as a historical area."

"Konsep permanence di dalam temporality sudah semakin relevan. Fokus skripsi ini adalah untuk mempelajari pemahaman akan temporary use di dalam urban space berdasarkan fenomena pengaplikasian temporary use di dalam kegiatan yang bersifat permanen. Skripsi ini bertujuan untuk merefleksikan pemahaman teoru dengan menghubungan kasus Pasar Kue Subuh Blok M. Data untuk studi kasus diperoleh dengan melakukan observasi dari cara pengguna bermanuver dalam pasar yang mengindikasikan adanya penggunaan temporary use. Hasil studi menunjukkan bahwa di dalam temporary use ada temporality dan permanence yang di indikasikan oleh adanya sifat portability, actions, dan time.......The concept of permanence within temporality has become more relevant in recent days. The focus of this thesis is to study the understanding of temporary use in urban space from the phenomena of having a temporary use within a permanent action of an event. The purpose of the study is to reflect the understanding of the theory by relating to the case in Pasar Kue Subuh Blok M. The data collected were gain by doing observation of the way people maneuver in the market indicating the appliances of temporary use and how the market took place in a temporary vacant space within a permanent environment. This phenomenon is seen mostly in Asian country where messy urbanism becomes a tactic of survival in the everyday flux. The study shows that in the temporary use there are temporality and permanence where the aspect of portability, actions, and time become important."

"The policies regulating yachts used by foreign tourists are Regulation of the Minister of Finance No. 140/PMK.04/2007 concerning Temporary Admission of Goods and President Regulation No. 79/2011. The research aims to analyze the implementation of Temporary Admission of yachts at Benoa Port Bali. The research incorporates a qualitative approach and qualitative data analysis technique. Qualitative data are obtained from unstructured interviews with key informants. Intrinsically, the research finds some vagueness in the policies regarding stipulations on temporary guarantee and responsibility of the guarantor. It is therefore recommended that the policies be reviewed so that the guarantor will not be burdened in case a yacht-owning tourist fails to fulfill his/her responsibility. Contextually, implementation of temporary admission policies must be supported by adequate human resources and technology to enable KPPBC (Customs and Excise Control and Service Office) to give good services and undertake close monitoring on foreign yachts entering Indonesian waters.

---

Kebijakan terkait dengan yacht yang dipergunakan oleh wisatawan asing adalah Peraturan Menteri Keuangan No 140/PMK.04/2007 tentang Impor Sementara dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan impor sementara atas yacht di Pelabuhan Benoa Bali. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Terkait dengan content kebijakan terdapat ketidakjelasan aturan tentang jaminan sementara dan tanggungjawab penjamin tertulis. Untuk itu diperlukan revisi regulasi dimaksud agar tidak membebani penjamin apabila wisatawan tidak memenuhi kewajiban pabeannya. Dari sisi konteks, implementasi kebijakan impor sementara memerlukan dukungan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai agar KPPBC mampu memberikan pelayanan dengan baik sekaligus melakukan pengawasan terhadap yacht wisatawan asing di perairan Indonesia."