Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas pengambilalihan PT Indosat Tbk oleh Qatar Telecom. Dimana Qatar Telecom mengambil alih seluruh saham Indonesia Communications Limited dan Indonesia Communications Pte. Ltd dari Asia Mobile Holdings Pte. Ltd yang merupakan pemegang saham pengendali di Indosat. Pengambilalihan tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian Indosat. Tujuan penulisan untuk mengetahui apakah akusisi ini telah sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999 dan prosedur hukum pasar modal. Penulisan berdasarkan penelitian normatif. Hasil penelitian menyatakan tidak ada pelanggaran UU No.5 Tahun 1999 dan sesuai prosedur pengambilalihan perusahaan terbuka menurut hukum pasar modal, meskipun terdapat keterlambatan pelaksanaan Penawaran Tender dikarenakan negosiasi kesepakatan jumlah maksimal kepemilikan saham. ......This normative research thesis is to analyze the acquisition of PT Indosat Tbk by Qatar Telecom through acquisition of Indonesia Communications Limited and Indonesia Communications Pte. Ltd from Asia Mobile Holdings Pte. Ltd, the controlling shareholders of PT Indosat Tbk. The purposes of this thesis are to observe whether the acquisition is in accordance with the UU No. 5 Tahun 1999 and procedure on capital market regulations. The research shows that the acquisition is not violating both of regulations. Albeit the postponed on the implementation of Tender Offer because of the negotiation on maximum amount of share ownership by foreign investor.

Abstrak :
The number of takeover transactions is relatively less compared to other corporate actions by publicly-listed companies, (e.g. IPOs, rights issues, or material transactions). There is no research that explains or contextualizes this fact, but one may speculate that this may be due to (a) the existence of block-holders in Indonesia’s corporate structure profile (structural barrier) or (b) because it is costly to carry out a takeover in light of the existing Mandatory Tender Offer (MTO) requirements (legal barrier). This article focuses on the latter problem, aiming to address the practical and legal issues pertaining to takeover transactions in Indonesia with respect to the existence of the MTO. Pursuant to the prevailing rule, in a takeover of publicly-listed companies that results in a change of control, a MTO/mandatory bid requirement must be followed with the potential acquirer making an offer to purchase all of the remaining shares of the target company according to a certain minimum price formula. Specifically the article discusses practical and creative strategies that prospective controllers employ to avoid the mandatory bid/MTO requirement, and how these strategies impact the principle of minority shareholders’ protection..

Abstrak :
Pengambilalihan di pasar modal Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan dikarenakan berbagai manfaat yang dihasilkannya untuk pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Skripsi ini membahas peraturan tentang pengambilalihan pada perusahaan publik yang tunduk pada hukum pasar modal Indonesia. Secara khusus, pokok pembahasan muncul dari isu metode pengambilalihan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan dampaknya terhadap penegakan kewajiban lain yang diatur. Melalui penelitian hukum normatif yuridis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengambilalihan dengan pendekatan kualitatif mengakibatkan beberapa masalah utama yang timbul dari realisasi bahwa pengambilalihan secara kualitatif tampaknya tidak memiliki definisi hukum yang pasti atau absolut, karena pendekatan tersebut berasal dari konsep pengendalian yang memiliki lingkup pengertian yang luas. Hal tersebut menetapkan bagaimana ambang batas untuk melakukan pengambilalihan secara kualitatif terbuka untuk berbagai penafsiran dan pemahaman, sehingga menjadi masalah yang lebih besar karena berpotensi untuk menghentikan penegakan kewajiban - khususnya penawaran tender wajib - yang timbul dari pelaksanaan pengambilalihan seperti yang diatur dalam hukum pasar modal. Selain itu, skripsi ini memaparkan studi kasus yang pada akhirnya menyimpulkan bagaimana pengambialihan yang dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengaturan pengambilalihan, dan harus melibatkan penegakan yang ketat oleh badan pengawas yang berwenang. ......Acquisition in the Indonesian capital market has emerged as a popular conduct due to the benefits that it brings for a company’s growth and expansion. This thesis examines the regulation on acquisitions upon public companies subjected to the Indonesian capital market law. In particular, the focus issue arises from the method of conducting acquisition by the qualitative approach, and its implications towards the enforcement of other obligations regulated. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the implementation of acquisitions by qualitative approaches entails to several key issues resulting from the realization that qualitative acquisition appears to have no absolute legal definition, as the approach is derived from the broad concept of control. This establishes how the threshold to conduct qualitative acquisition is open to various interpretations and understandings, which becomes an even bigger issue as it can potentially halt the enforcement of obligations – particularly the mandatory tender offer – arising from conducting acquisition in the capital market law. Moreover, the thesis provides a case study that ultimately concludes how acquisitions conducted by method of the qualitative approach highlights a legal uncertainty within the laws of acquisition, and must involve strict enforcement by the authorized regulatory bodies.

Abstrak :
Sumber dana perusahaan dapat berasal dari sumber internal perusahaan dan sumber external perusahaan. Dana dari luar perusahaan dapat dipenuhi dari hutang dan dari emisi saham baru. Banyak Perusahaan Tercatat memanfaatkan emisi saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) untuk memperoleh tambahan modal yang akan dipergunakan untuk melakukan ekspansi Perusahaan. HMETD ini ditujukan agar pemegang saham lama memiliki kesempatan untuk mempertahankan komposisi kepemilikannya pada Perusahaan sehingga tetap dapat mempertahankan porsi suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Tercatat. Penerbitan saham baru dalam jumlah yang demikian besar tanpa memperhatikan kemampuan publik seolah-olah melegalisasi pengambialihan perusahaan oleh pihak lain melalui mekanisme pemberian Hak kepada pemegang saham lama. Di bidang Pasar Modal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka harus dilakukan melalui suatu mekanisme tertentu yang mewajibkan Pengendali Perusahaan Terbuka melakukan Penawaran Tender untuk mengambil seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka. Diperbolehkannya penggunaan stand by buyer dalam rencana penerbitan saham baru melalui penerbitan HMETD yang akan bertindak sebagai pihak yang akan mengambil seluruh bagian apabila pemegang saham lama tidak memiliki kemampuan untuk ikut ambil bagian dalam penambahan modal tersebut, berpotensi untuk dimanfaatkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengambilalihan perusahaan terbuka tanpa melalui proses penawaran tender. Kondisi tersebut sebenarnya bertentangan dengan semangat perlindungan bagi pemegang saham. Dalam hal pihak yang menjadi stand by buyer adalah merupakan pihak terafiliasi maka seharusnya proses persetujuan penerbitan HMETD juga mengikuti ketentuan terkait dengan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang mewajibkan transaksi dilakukan dengan persetujuan pemegang saham independen. Tesis ini mencoba melihat praktek yang dilakukan oleh salah satu Perusahaan Tercatat yaitu PT Inti Kapuas Arowana Tbk yang melakukan penambahan modal dengan HMETD yang mengakibatkan perubahan pengendalian dengan masuknya satu pengendali baru yang masih memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan namun proses pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD tersebut tidak dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengambilalihan Perusahaan Terbuka, ketentuan mengenai Tender Offer dan ketentuan menganai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Selama ini pelakanaan penambahan modal dengan HMETD hanya semata-mata mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penambahan modal dengan HMETD.

Abstrak :
ABSTRAK
Diundangkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kepemilikan Saham Bank Umum secara tidak langsung telah menciptakan pengecualian untuk melakukan Penawaran Tender Wajib bagi bank yang terdaftar dalam pasar modal. Pengecualian terhadap kewajiban tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban bank sebagai perseroan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

---

ABSTRACt
The enactment of Bank Indonesia Regulation on the Shares Ownership of Commercial Bank creates an indirect exemption to exercise the obligation of Mandatory Tender Offer for bank listed in capital market. The exemption over the obligation doesn’t necessarily relieve bank’s obligation as a limited company to protect the interest of minority shareholders.