Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Telah diterima dalam pandangan masyarakat pada umumnya bahwa korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa, maka pemberantasan serta penghukumannya-pun haruslah luar biasa pula. Paham ini muncul sebagai akibat dari situasi korupsi yang bertambah di Indonesia dari tahun ke tahun. Berbagai cara telah dicanangkan sebagai bentuk penghukuman tersebut yang salah satunya adalah dengan melakukan pencabutan hak berpolitik, baik pada pelaku maupun terutama kepada para mantan pelaku tindak pidana korupsi. Paham ini tentu tidak dapat diterima oleh sebagian banyak orang, yang menyatakan pencabutan demikian melanggar hak asasi manusia. Didasarkan pada metode peneltian hukum normatif, permasalahan yang didapati adalah bahwa dalam penerapannya seringkali tidak mengikuti ketentuan ataupun konsep yang ada terkait dengan pencabutan hak berpolitik baik dalam Undang-Undang HAM ataupun KUHP itu sendiri. Oleh karenanya, demi mewujudkan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun para pelaku ataupun mantan pelaku tindak pidana korupsi, sudah sepatutnya pencabutan hak berpolitik diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. ......It has been widely accepted by the general masses that since corruption is an extraordinary crime therefore its own abolition and punishment has to be extraordinary too. This concept stem as a result of the corruption situation in Indonesia that are growing throughout the years. There have been many ways planned for said punishment, with one case being to revoke the perpetrators and mainly ex-perpetrators of corruption political rights. Of course, many people are against such concept, with the reason being that such feat violates the human rights. Based on a normative legal research method, it has been found out that the problem right now is that often times the application of revoking these political rights does not follow the provision or concept that are, such as Human Rights Act or Wetboek van Strafrecht (Criminal Law Book). Therefore, it’s rightly that the application of revoking these political rights must follow the govern rules in Indonesia in hope to actualize the legal certainty for the general masses and even for the perpetrators or ex-perpetrators of corruption.

Abstrak :
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pandangan hakim tentang rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam teori pemidanaan. Hal ini penting untuk menjawab sebenarnya dimana posisi rehabilitasi jika dibandingkan dengan teori pemidanaan. Dalam menemukan jawabannya, penulis menganalisis tujuh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang didapat secara acak yang dakwaannya berkaitan dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Selain menganalisis putusan, penulis juga melakukan wawancara untuk mendukung data-data sekunder yang penulis temukan dan pergunakan. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa seorang yang menjadi pecandu narkotika pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan rehabilitasi. Selanjutnya, bagi sebagian besar hakim itu sendiri, rehabilitasi bagi Terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dipandang sebagai sanksi dalam golongan tindakan. ......The Author discusess about judge viewpoint on rehabilitation of drug addicts which proven as drug addicts which convicted narcotics crime using punishment theory. This discustion will appear the position of rehabilitation in punishment theory. For finding the answer, the author analyses seven decisions which have been binding which is gotten at random which the indictment use article 127 paragraph (1) Narcotics Act. In addition, analyzing the decision, the authors also conducted interviews to support secondary data. Through these methods, the authors obtain a conclusion that a drug addict who became basically have the obligation to carry out the rehabilitation. Furthermore, for most of the judges themselves, rehabilitation for defendant proven a drug addict who was convicted of narcotics crime is seen as a punishment in action.

Abstrak :
Latar Belakang Penelitian


Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia di bawah Pemerintah Orde Baru adalah Pembangunan Negara dan Bangsa di segala bidang kehidupan yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, lahiriah dan bathiniah berlandaskan Pencasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan secara harfiah pada hakekatnya adalah suatu kegiatan yang bersifat merubah keadaan dari yang lama menjadi baru, yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Karena sasaran pembangunan adalah manusia Indonesia, maka perubahan yang diinginkan itu selain tertuju kepada kebutuhan juga akan merubah sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri. Dalam hal ini, maka sasaran perubahan yang dimaksud tidaklah dapat terlepas dari masalah-masalah yang menyangkut tata nilai yang hidup dalam masyarakat yang pada hakikatnya menuntut pula adanya keteraturan.

Oleh karena itu pelaksanaan pambangunan perlu ditunjang oleh hukum sebagai pengarah dan sarana menuju masyarakat Pancasila, yang kita cita-citakan,berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan itu dalam masa pembangunan ini sebenarnya hukum tidak hanya diharapkan akan dapat berfungsi sebagai sarana penunjang, akan tetapi sekaligus dapat berfungsi pula sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat. Dengan perkataan lain hukum tidak lagi hanya mengikuti perkembangan masyarakat, tetapi tampil di depan memberi arah pada pembentukan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Sehubungan dengan hal tersebut, hukum perlu dibangun secara terencana, agar hukum sebagai penunjang ataupun hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, mempersiapkan masyarakat agar dapat melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dalam suasana keteraturan, amen, tertib, adil dan damai.