Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam alinea ketiga pembukaan Undang Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan yang luhur tersebut ingin dicapai dengan membentuk pemerintahan negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan itu, bukan hanya sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, tetapi "berkehidupan yang bebas dalam keteraturan" atau kehidupan bebas dalam suasana tertib hukum. Hal tersebut di atas, dapat berarti bahwa kemerdekaan seperti yang terungkap dalam Petabukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Amanat untuk melakukan pembaharuan hukum itu akan lebih kongkrit bila kita menelaah ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945, antara lain membebankan bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan jajahan (Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang) yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi hukum. Garis kebijaksanaan umum pembaharuan hukum tersebut secara operasional telah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993) khususnya mengenai. Wawasan Nusantara (Bab II huruf f) pada butir bidang hukum. Di dalam Pola Pembangunan Nasional, khususnya mengenai Wawasan Nasional ditegaskan antara lain bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional?"

"Pada umumnya hakim menganggap bahwa tugas dantanggungjawabnya telah berakhir dengan diputusnya suatuperkara pidana. Padahal pada tahap selanjutnya pengadilanmasih memiliki tanggungjawab dan kewajiban untukmengendalikan putusannya dengan melakukan pengawasanterhadap pelaksanaan pidana yang harus dijalani olehterpidana. Pengawasan dan pengamatan putusan hakim yangdlakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukumacara pidana di Indonesia yang terdapat dalam pasal 277-283KUHAP. Semula hal ini dicantumkan dalam Undang–Undang PokokKekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (2). Dengan adanyaketentuan tentang pengawasan hakim terhadap pelaksanaanputusan maka kesenjangan (gap) yang ada antara apa yangdiputuskan hakim dan kenyataan dan pelaksanaan pidana dilembaga pemasyarakatan dan di luar lembaga pemasyarakatanjika terpidana dipekerjakan di situ dapat dijembatani.KUHAP telah mengatur mengenai hakim pengawas dan pengamat,namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur,tugas dan wewenang dari hakim pengawas dan pengamat. Padasaat ini pun peran hakim pengawas dan pengamat belumsepenuhnya berjalan. Pada tahun 2006 terdapat kasus yangmenimpa Agus Mulyadi Putera di Padang, Sumatera Barat. AgusMulyadi Putera adalah seorang anak berusia 14 tahun yangmendapat hukuman pidana penjara selama 3 bulan, namun padakenyataannya ia menjalani hukuman selama satu tahun tigabulan. Para pihak yang terlibat dalam proses eksekusi yaitujaksa, petugas lembaga pemasyarakatan dan hakim pengawasdan pengamat masing-masing melempar kesalahan pada pihakyang lain. Penulisan ini merupakan analisis mengenai peranhakim pengawas dan pengamat dalam memberi perlindunganterhadap terpidana anak."