Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis keterlibatan korporasi dalam pendanaan terorisme dan juga mekanisme penggalangan dan pengelolaan dana pada dua entitas yaitu Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK) dan Azzam Dakwah Center (ADC). Dua korporasi ini berada di dalam dua periode yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu bertindak sebagai Korporasi Selubung dari korporasi induknya yaitu Al Jamaah Al Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshor Daulah (JAD). Keduanya juga melakukan penggalangan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk kebutuhan aksi terorisme. Peneliti memperkenalkan istilah "Korporasi Selubung" dalam penelitian ini.Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus terhadap data-data dan juga menggunakan landasan teori Fraud Diamond (TFD) dan teori masyarakat jaringan Manuel Castells untuk menganalisis keterlibatan Korporasi Selubung dalam pendanaan terorisme. Selain itu peneliti juga menggunakan upaya proses penggentaran dengan pendekatan postmodern sebagai upaya pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Korporasi Selubung dengan manipulasi bantuan kemanusiaan dan sosial keagamaan merupakan cara penggalangan dana yang terus berkembang dan dimanfaatkan oleh teroris sebagai sumber pendanaan terorisme. Penelitianini memberikan saran atas perlunya kepastian hukum dalam penerapan prinsip freeze without delay berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris, beserta perlunya penerapan sistem berbasis teknologi Blockchain untuk mencegah keterlibatan korporasi dalam pendanaan terorisme.

---

This thesis analyzes the involvement of corporations in terrorism financing and also the mechanism of raising and managing funds in two entities, namely the Crisis Management Committee (KOMPAK) and Azzam Dakwah Center (ADC). These two corporations are in two different periods, but both have similarities, namely acting as a Cover Corporation from its parent corporation, namely Al Jamaah Al Islamiyah (JI) and Jamaah Anshor Daulah (JAD). Both of them also raise funds from the community and channelled them for the needs of terrorism. The researcher introduced the term "Cover Corporation" in this thesis. The researcher conducted qualitative research with a case study method on the data and also used the Fraud Diamond (TFD) theoretical foundation and Manuel Castells` network society theory to analyze the involvement of Cover Corporations in terrorism financing. In addition, the researcher also use the deterrence process with postmodern approach as a preventative measure. The results of the study indicate the use of Cover Corporations under the manipulation of humanitarian aid and social religious act is a way of raising funds that continues to develop and be used by terrorists as a source for terrorism financing. The results of the study also indicate the need for legal certainty in the application of the principle of freeze without delay based on the domestic list of suspected terrorists and terrorist organizations, along with the need to implement blockchain technology-based system to prevent corporation`s involvement in terrorism financing.

Abstrak :
Terorisme adalah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Pemberantasan terorisme telah menjadi fokus kerja sama negara-negara di seluruh dunia. Pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara, maka negara anggota ASEAN bekerjasama dalam pemberantasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum internasional dalam pemberantasan pendanaaan terorisme oleh negara anggota ASEAN dan implementasinya di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 1 wawancara dengan dua nara sumber yaitu Wakil Ketua dan Asisten Penghubung Kerjasama Internasional Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ; 2 studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas negara dalam pemberantasan dana terorisme adalah bagian tidak terpisahkan dari strategi keseluruhan dalam penanggulangan terorisme di masing-masing negara ASEAN. ...... Terrorism is a threat to world peace and security. The effort to counter terrorism has become the focus of cooperation among countries around the world. Thus, terrorism financing has its cross broader dimension. ASEAN member countries need to cooperate to counter terrorism financing. This study aims to determine the form of cooperation in suppressing terrorism financing among ASEAN member countries and its implementation in Indonesia, Singapore, Malaysia and the Philippines. This research uses juridical normative research approach. The data were collected by 1 interviewing two resource persons namely Vice Chairman and International Liaison Assistant for Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center INTRAC 2 studying literature. The results of this study indicate that cross border cooperation in combating terrorism financing is an integral part of the overall strategy in countering terrorism in ASEAN member countries.

Abstrak :
Metode pendanaan terorisme di Indonesia semakin berkembang menjadi lebih kompleks dan variatif seiring dengan kemajuan zaman. Awalnya, metode yang digunakan bersifat konservatif seperti penggunaan kurir tunai dan melibatkan badan amal. Namun, saat ini teroris telah memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan, khususnya dalam ranah perbankan digital. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis strategi lembaga perbankan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme di Indonesia. Fokus penelitian juga mencakup pemahaman tentang upaya perbankan dalam mendukung pencegahan pendanaan terorisme secara keseluruhan, terutama dalam konteks era digitalisasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan case-oriented analysis, yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa kasus secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan melibatkan wawancara dengan pihak terkait, seperti AVP AML Development Supervision dan Manager AML Development Supervision dari Compliance Division PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, serta Koordinator Substansi Kelompok Legislasi dari Direktorat Hukum dan Regulasi PT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan sangat signifikan dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan mencegah transaksi pendanaan terorisme. Bank menggunakan sistem analisis risiko dan pemantauan transaksi secara real-time untuk mendeteksi pola keuangan yang mencurigakan atau anomali yang dapat terkait dengan aktivitas terorisme. Untuk pencegahan pendanaan terorisme, perbankan mengimplementasikan regulasi dan standar internasional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Perbankan juga terlibat dalam kerjasama dengan lembaga pemerintah, seperti PPATK, melalui pembentukan Public Private Partnership (PPP). Selain itu, kerjasama dilakukan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan US OPDAT dengan menyelenggarakan pelatihan bagi Pihak Jasa Keuangan (PJK) terkait Anti-Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pembiayaan Proliferasi Senjata Massal (PPSPM). ......Terrorism financing methods in Indonesia continue to grow increasingly in a complex and varied manner. From initially using conservative methods such as cash couriers, charities, they are now starting to take advantage of advances in financial technology, such as through banking in the era of digitalization. Thus, this research aims to understand and analyze banking institutions in identifying, reporting and preventing terrorist financing transactions, understanding and analyzing the role of banking in supporting efforts to prevent terrorism financing as a whole, as well as analyzing the role of banking in preventing terrorist financing in the context of the digitalization era. The analysis in this research was carried out using case-oriented analysis, namely an analysis method that aims to understand one or several cases in detail and in depth. The research method used is a case study, namely the role of banking in preventing terrorism financing in Indonesia. Research data was obtained by way of interviews with AVP AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Manager of AML Development Supervision, Compliance Division, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Substance Coordinator of the Legislation Group of the Legal and Regulatory Directorate of Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK). The results of this research show that the role of banks in identifying, reporting and preventing terrorism financing transactions is in identifying suspicious transactions by banks using risk analysis systems and real- time transaction monitoring to detect unusual patterns or financial anomalies that could be related to terrorist activities. To prevent terrorism financing, banks use international regulations and standards such as KYC (Know Your Customer) and AML (Anti-Money Laundering). Banks also collaborate with government institutions in efforts to prevent terrorism funding in the digital era, such as in addition to collaborating with PPATK in establishing PPP (Public Private Partnership) and collaborating with OJK, US OPDAT by holding training for PJK regarding AML CFT and PPSPM.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam industri jasa keuangan, lebih dikenal dengan Financial Technology (Fintech) telah mendorong lahirnya Penyedia Jasa Keuangan (PJK) baru sebagai alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha sekaligus pilihan sarana investasi bagi masyarakat, salah satu PJK baru tersebut adalah Penyelenggara Securities Crowdfunding. Dalam ekosistem Securites Crowdfunding terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu, Penerbit, Pemodal dan Penyelenggara/Platform. Securities Crowdfunding akan melibatkan sangat banyak orang sebagai Pemodal yang akan menginvestasikan dananya pada Penerbit berupa suatu badan usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Banyaknya jumlah Pemodal dengan nilai investasi yang bervariasi akan menghasilkan kumpulan dana sangat besar yang mengalir melalui mekanisme Securities Crowdfunding. Adanya aliran dana yang besar berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Penelitian ini akan mengkaji pengaturan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan menganalisis risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi oleh Securities Crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu, menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, maupun hasil penelitian. Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyelenggara Securities Crowdfunding memiliki kewajiban untuk menerapkan program APU PPT namun diperlukan peraturan pelaksana sebagai panduan bagi Penyelenggara untuk mengimplementasikan program APU PPT. Adapun saran yang diberikan Penulis adalah perlunya diberikan waktu yang memadai bagi Penyelenggara untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan program APU PPT. ......The development of information technology used in the financial services industry, better known as Financial Technology (Fintech), has prompted the establishment of new Financial Service Providers (FSP) as an alternative source of funding for the business world as well as a choice of investment facilities for the public. One of the FSP is Securities Crowdfunding. There are 3 (three) parties involved in the Securites Crowdfunding ecosystem, namely, the Issuer, the Investor, and the Platform. Securities Crowdfunding will involve a lot of people as investors who will invest their funds in the issuer in the form of a business entity including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The large number of investors with varying investment values will result in a very large pool of funds flowing through the Securities Crowdfunding mechanism. The existence of a large flow of funds has the potential to be used by criminals to commit Money Laundering (ML) and Terrorism Financing (TF) crimes. This study will research the regulation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program and analyze the ML risks faced by Securities Crowdfunding. This research is a legal research using normative juridical research methods. The author uses library materials consisting of primary legal materials such as laws and regulations, and secondary legal materials such as books, journals, and research finding. In addition, the author utilizes interviews to support the data. The conclusion obtained from this research is that Securities Crowdfunding Platform has an obligation to implement the AML-CFT program and a regulation is needed as a guide for the Platform to implement the program. The author suggests that it is necessary to give adequate time for the Platform to prepare themselves in implementing the AML-CFT program.

Abstrak :
Pendanaan merupakan salah satu jenis aktivitas yang integral dan juga sentral dalam aktivitas terorisme secara umum. Hal ini membuat upaya intervensi dan pencegahan terhadap aktivitas pendanaan teror menjadi suatu hal yang krusial diperlukan agar dapat secara menyeluruh dan efektif “menang” melawan kejahatan terorisme. Dewasa ini, sebagian besar kebijakan kontra pendanaan terorisme dijalankan menggunakan model kerjasama/kemitraan multi-agensi. Model kerjasama ini memungkinkan adanya pengefisiensian kerja dan penggunaan sumber daya yang kolaboratif antar agensi terkait. Namun, di dalam implementasinya kebijakan jenis ini seringkali dihadapkan oleh berbagai macam kendala dan tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha menjabarkan proses implementasi dan memetakan kendala – kendala yang dihadapi oleh Satgas CTF BNPT sebagai salah satu aktualisasi implementasi operasional kebijakan CTF yang berbasis kerjasama multi-agensi, dalam hal ini melibatkan BNPT, Densus 88, PPATK. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) dan Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

---

Funding is one type of activity that is integral and also central to terrorism in general. This makes the intervention and prevention efforts on terrorism financing activities is a crucial thing needed in order to be able to "win" against the crime of terrorism. Nowadays, most counter terrorism financing policies are implemented using a multi-agency partnership model. This cooperative model allows for efficient work and collaborative use of resources between related agencies. However, in its implementation this type of policy is often faced by various kinds of obstacles and challenges, both internal and external. This research is a qualitative study that seeks to describe the implementation process and map the constraints faced by the BNPT CTF Task Force as one of the Indonesia’s operational implementations of CTF policy based on multi-agency collaboration, in this case it involves BNPT, Detachment 88, and PPATK. In its analysis, this study uses the theory of Multi-Agency Anti-Crime Partnership (Rosenbaum, 2002) and Political Model of Policy Implementation (Khan & Khandaker, 2016).

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang implementasi customer due diligence dalam uang elektronik sebuah perusahaan sebagai penyedia jasa keuangan (PJK) dalam mengatur layanan keuangan digital yang mengeluarkan produk uang elektronik dalam mencegah praktik pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu PT di Indonesia sebagai PJK dalam penerapan customer due diligence dalam melakukan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku tentang customer due diligence di Indonesia. Dari hasil skripsi ini, diharapkan dapat ditarik kesimpulan tentang kepatuhan PT NSIA terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam menerapkan customer due diligence dan dapat mengungkapkan hambatan dalam menerapkan customer due diligence untuk mencegah pendanaan terorisme. Dengan melakukan hal tersebut maka diharapkan tesis ini dapat memberikan saran untuk perbaikan penerapan customer due diligence oleh perusahaan sebagai langkah untuk mencegah dan memberantas pembiayaan terorisme di Indonesia. ......This thesis aims to gain an understanding of the financial service provider (PJK)  implementation of customer due diligence within electronic money in organizing digital financial service that issues an electronic money product in preventing the practice of financing of terrorism in Indonesia pursuant to prevailing laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the PT in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulations on customer due diligence in Indonesia. Based on this thesis result it is hoped that it will draw a conclusion on PT NSIA obedience to prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence and could reveal it an obstacle in implementing customer due diligence to prevent the financing of terrorism. By doing it so it is hoped that this thesis could provide any suggestion for the improvement of the implementation of customer due diligence by the company as a measure to prevent and combat the financing in terrorism in Indonesia.

Abstrak :
Flip Globe merupakan layanan remitansi internasional yang bersifat outbound atau pengiriman dana ke luar negeri. Meskipun Flip Globe memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan untuk mengirim uang ke luar negeri secara lebih praktis dan cepat, layanan ini juga memiliki risiko-risikonya tersendiri yang dapat merugikan konsumen dan penyelenggara itu sendiri. Oleh karena itu, skripsi ini akan menganalisis bagaimana pengaturan layanan remitansi internasional, implementasi ketentuan perlindungan konsumen di Flip Globe dalam hal terjadi risiko operasional, serta bentuk perlindungan hukum bagi Flip terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk memahami secara komprehensif perlindungan hukum para pihak dalam pelaksanaan layanan remitansi internasional oleh Flip apabila terjadi risiko-risiko pada penyelenggaraannya. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa layanan remitansi internasional diatur dalam beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana. Adapun implementasi ketentuan perlindungan konsumen Flip Globe yang dilakukan oleh Flip telah dilakukan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang belum sesuai peraturan perundang-undangan, juga terdapat kewajiban yang belum dipenuhi, yakni memiliki fraud monitoring system. Terakhir, bentuk perlindungan hukum bagi Flip dalam hal risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pendaaan Terorisme sebagai bentuk preventif, juga dalam konteks Flip, telah dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan bahwa Flip tidak akan bertanggung jawab dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penulis memberikan saran bagi Flip untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan yang masih melanggar peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan pengembangan fraud monitoring system. ......Flip Globe is an outbound international remittance. Although Flip Globe eases its service users to send money abroad in a more practical and quick way, this service also poses risks that may be detrimental to its consumers and the organizer themselves. Therefore, this thesis will analyze how international remittance services are regulated, the implementation of consumer protection provisions at Flip Globe in the event of operational risks, as well as forms of legal protection for Flip against the risks of money laundering and terrorism financing. The purpose of this thesis research is to have a comprehensive understanding regarding the legal protection of the parties in the implementation of international remittance services by Flip if there are risks to its implementation. In order to achieve the research objectives, the research method used in this thesis is normative juridical. The conclusions obtained from this study are that international remittance services are regulated in several regulations, namely Law Number 3 of 2011 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 14/23/PBI/2012 concerning Fund Transfers, Bank Indonesia Regulation Number 23/ 6/PBI/2021 concerning Payment Service Providers, and Bank Indonesia Circular Letter Number 15/23/DASP of 2013 concerning Organizing Fund Transfers. The implementation of Flip Globe's consumer protection provisions carried out by Flip has been carried out quite well, but there are still several provisions in the Terms and Conditions that are not in accordance with laws and regulations, there are also obligations that have not been fulfilled, namely having a fraud monitoring system. Finally, a form of legal protection for Flip in terms of the risk of money laundering and terrorism financing is by implementing the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing program as a preventive form, also in the context of Flip, it has been stated in the Terms and Conditions that Flip will not be responsible in the event of an act money laundering and terrorism financing. The author provides suggestions for Flip to amend several provisions in the Terms and Conditions that still violate laws and regulations, as well as complete the development of a fraud monitoring system.