Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query
Ulfa Fadhilah Rachmawati, author
Sehubungan dengan berlakunya UUPA, terhitung sejak tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan Landrente/Pajak Bumi. Namun hingga saat ini, bentuk produk hukum atas pembayaran pajak tanah bekas hak barat seperti Eigendom Verponding masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan jual-beli tanah melalui pembuatan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51071
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kei Hapetua, author
Akta perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun pada praktiknya terdapat persoalan dimana para pihak yang terdiri dari 2 (dua) pihak, salah satu penghadapnya, yaitu WNA tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal ini Notaris digugat oleh penghadap WNA dengan surat gugatannya yang diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Hafidh Dzaky Ardian, author
Pengalihan piutang sebaiknya diimplementasikan dengan wujud akta otentik, yaitu dibuat dihadapan Notaris dan tidak dibuat dalam wujud akta dibawah tangan. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan piutang terhadap debitur dan pemindahan perjanjian cessie dibawah tangan menjadi akta otentik terjadi apabila kreditur lama sedang dalam proses pailit. Bentuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Edi Yusuf, author
Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Abdoel Aziz, author
Tesis ini membahas setoran pajak dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 158/Pid.Sus/2019, TL divonis bersalah karena
terbukti melakukan tindak pidana perpajakan berupa pemalsuan surat setoran PPh dan
BPHTB. Tindak pidana tersebut dapat dilakukan dikarenakan ia mengetahui bahwa
PPAT yang mempekerjakan dirinya yakni PPAT MS lalai mengecek surat setoran PPh
dan BPHTB...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tria Ayu Norma Ardani, author
[ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan sehingga dapat dikenakan hukuman. Hukuman diberikan oleh Lembaga Peradilan Umum maupun dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Diperlukan koordinasi antara keduanya dalam hal ini MA dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42178
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kemuning Senja Ramadana, author
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT adalah pejabat yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta Otentik adalah alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna, oleh karena itu sudah selayaknya pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut harus menjaga produk yang dihasilkannya. Adanya unsur kesalahan dalam pembuatan akta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47330
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fitriyah Husein, author
Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya mengacu kepada ketentuan hukum sesuai koridor hirarkhi perundang-undangan yang berlaku secara mengikat. Adanya perbedaan prosedur pembuatan akta jual beli secara otentik sebagai syarat permohonan pembebasan BPHTB sesuai Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 secara materil harus tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku diatasnya sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T48525
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Afrizal Riyadi, author
Notaris berwenang untuk membuat akta autentik salah satunya akta perjanjian kredit.Dalam pembuatan akta autentik diperlukan pulasaksi untuk mengamati dan menjamin bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kewenangan dan kewajiban saksi dalam akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51496
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Noviyanti, author
Komponen dalam kerjasama yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum salah satunya adalah pemberian kuasa, dalam pemberian kuasa ini dilaksanakan melalui proses hukum yang dapat melibatkan peran Notaris untuk membuat akta kuasa secara autentik. Dalam hal ini, Penulis mengangkat dua permasalahan yaitu: kesatu, bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta kuasa? Kedua,...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50796
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library