Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel berikut ini membahas tentang kelompok kekerasan dalam kaitannya dengan akses terhadap hak atas keamanan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelompok kekerasan dalam artikel ini didefinisikan sebagai ‘kelompok keamanan informal’ untuk membedakannya dengan entitas keamanan formal yang dimiliki oleh negara seperti polisi dan tentara. Saya menawarkan alternatif interpretasi yang berbeda dengan penjelasan yang sudah umum terhadap keberadaan kelompok kekerasan informal. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan kelompok kekerasan informal hanya sebagai aktor antagonis atau elemen predatoris dalam proses demokratisasi. Dengan mengacu kepada konsep yang digagas oleh Asef Bayat tentang social non-movement, saya berargumen bahwa kelompok keamanan informal di Lombok merupakan cara orang-orang biasa untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika akses terhadap hak atas keamanan dan keadilan tidak tersedia, meskipun berada di antara batas aktivitas legal dan ilegal. Akan tetapi, kelompok-kelompok seperti itu rentan digunakan oleh elit lokal untuk memperoleh kepentingan politik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan penelusuran arsip/dokumen.

---

This essay discusses vigilante groups in relation to access for rights to security, particularly in Central Lombok District, West Nusa Tenggara Province. Vigilante groups are defined as 'informal security groups' to distinguish them from formal security entities owned by the state such as the police and military. I propose an alternative interpretation toward the existence of informal security groups that is different from mainstream explanation. Most of the literatures have a strong tendency to categorize informal security groups merely as antagonist actors and a predatory element in the process of democratization in Indonesia. By referencing Asef Bayat’s notion of social non-movement, I argue that informal security group, in Lombok particularly, is one way ordinary people seek to improve their quality of life when security and access to justice are not available, resulting in a blurred line between legal and illegal activity. However, these groups are susceptible to be used by the local elites to achieve particular political interests. This research used qualitative methods, including interviews and archival research."

"Tesis ini membahas pengamanan PT. Chevron Pacific Indonesia di kawasan Duri. Perhatian utama tesis ini menyangkut manajemen sistem keamanan yang dilaksanakan di kawasan Duri Camp dan Duri Field, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Jasa Pengamanan dan Management Security PT.CPI dengan bantuan kepolisian setempat.Penelitian menggunakan pendekatan manajemen dengan metode kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan manajemen, dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang manajemen yang diberikan dan dipahami oleh. Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Kepolisian di wilayah penelitian.Hasil metode menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Kepolisian menggunakan pendekatan manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun pendekatan manajemen yang dilakukan ini belum menciptakan sistem pengamanan yang terpadu dan maksimal, sehingga di kawasan Duri masih terdapat beberapa pengnganan masalah dari potensi ancaman, kejahatan dan bentuk-bentuk gangguan keamanan yang terjadi belum menunjukan hasil yang balk demikian juga upaya taktis dalam implementasi hubungan dan koordinasi yang maksimal dan optimal antara Polri, Petugas Jasa Pengamanan dan Management Security PT.CPI belum terwujud. Yang pada akhirnya menyebabkan warga masyarakat yang melakukan aktifttasnya merasa kurang nyaman dan sangat menghambat produktivitas perusahaan.Penerapan konsep-konsep mengenai Pemolisian Komuniti atau Community Policing terhadap petugas keamanan sangat berpengaruh terhadap penuntasan masalah keamanan. Dengan memberdayakan potensi masyarakat, dalam hal ini petugas keamanan PT.CPI pada wilayah kerjanya, sangat mernbantu Polri dalam tugas mencegah terjadinya bentuk-bentuk gangguan keamanan. Sehingga permasalahan yang selama ini selalu tidak terselesaikan oleh Polri dalam hal pemenuhan jumlah personil Polri apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Upaya yang dilakukan oleh PT.CPI untuk memberi pelayanan keamanan kepada warga masyarakat adalah dengan menunjuk Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) sebagai mitra kerja. Dalam kegiatan pengamanan Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Petugas Polri setempat melakukan hubungan sosial dengan warga masyarakat, dengan pola melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dalam posisi yang setara dalam menjaga siskamtibmas dan juga melakukan tindakan pelayanan keamanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga masyarakat akan rasa aman, tertib, dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya di kawasan Duri.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan manajemen sistem keamanan yang dilaksanakan dengan mengutamakan konsep Pemolisian Komuniti oleh Petugas Polri dan Petugas Jasa Pengamanan serta Management Security PT.CPI di dalam turut serta atau keterlibatan masyarakat secara Iangsung. Adanya suatu keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di PT.CPI berdasarkan pasal 14 huruf f No. 2 tahun 2002 yaitu Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dengan demikian khususnya Direktorat Bina Mitra Polda Riau, sebagai pembina fungsi teknis untuk lebih pro-aktif mengadakan pembinaan dalam bentuk program kerjasama dan evaluasi secara konsisten terhadap Manajemen Sistem Keamanan PT.CPI di kawasan Duri."