Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Criminal policy in preventing and handling drug abuse among juvenile in Indonesia."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana kepolisian di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba BARESKRIM POLRI menggunakan kewenangannya dalam melakukan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi. Kewajiban untuk menerapkan rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika bersumber dari Pasal 54 Undang-Undang Narkotika. Pada tahun 2014, 7 lembaga negara telah mengeluarkan peraturan bersama yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Peraturan bersama tahun 2014 membawa perubahan yang cukup besar bagi penerapan rehabilitasi, termasuk peran kepolisian sebagai penyidik. Peran kepolisian dalam menerapkan rehabilitasi, bagaimana cara menerapkan rehabilitasi, serta dampak rehabilitasi yang diterapkan menjadi pembahasan utama dalam tesis ini.

---

This thesis discussess how the police in Directorate of Narcotic Crime of BARESKRIM POLRI on using its authority to punish drug abusers to implement the treatment. Obligation of treatment implementation comes from article 54 of Narcotic Act. In 2014, 7 agents of state have released the joint regulation about the implementation of treatment fo drug abusers. Those regulation bring the big change for treatment implementation, including the role of police as an investigator. The role of police on implement the treatment, the way of those implementation, and the impact of those implementation are the main discussion of these thesis."

"ABSTRAKSeiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi diIndonesia baik penyalahgunaan maupun peradaran gelapnya, maka ditemukan isuisuyang kiranya patut untuk diteliti. Skripsi ini membahas mengenai penerapanhukum narkotika di Indonesia yang mana pada studi kasus pelaku perantara(kurir) tindak pidana narkotika dinyatakan lepas oleh Majelis Hakim berkenaandengan asas Tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straft Zonder Schuld)

---

ABSTRACTAlong with the increasing cases of narcotics crime that occurred in Indonesian,both abuse and illegal distribution, there will be found phenomena?s that woulddeserve to be analyze. In this research discusses the criminal law explanationwhich in the case study narcotics crime intermediate agent declared off by a panelof judges with regard to the principle of no crime without fault"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan diversi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia, dilihat dari ketentuan perundang-undangan tentang narkotika dan sistem peradilan pidana anak, serta beberapa putusan hakim yang mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan narkotika di Indonesia memberikan kesempatan kecil bagi anak yang ingin diupayakan diversi, yaitu hanya anak yang didakwa sebagai penyalah guna narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketentuan diversi di Indonesia juga memberikan peluang bagi anak yang didakwa lebih dari satu. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan didakwa lebih dari satu dapat diupayakan diversi apabila salah satu dakwaannya adalah penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, pengupayaan diversi pada tahapan persidangan oleh hakim dinilai cukup baik, namun masih ada yang tidak mengupayakannya walaupun dari ketentuannya dimungkinkan untuk diupayakan diversi. Alasan dibalik itu adalah dampak dari tindak pidana narkotika yang dapat merusak generasi muda di Indonesia. Beberapa remaja juga didapat melakukan peredaran narkoba yang dianggap sebagai tindak pidana berat, membuat pengupayaan diversi bagi anak sangat sulit dilakukan oleh hakim.

---

ABSTRACTThe aims of this study is to find out the usage possibility of diversionary programmes for juveniles who involved in illegal drug dealing and drug misuses, from Indonesian drugs law and juvenile justice system. This thesis also look up to some court verdicts which dealing with juvenile who involved in illegal drug dealing and drug misuses, to find out the judges rsquo view on drugs issues in juveniles. The results of this study indicate that the provision of narcotics in Indonesia provides a small opportunity for children who want to be diverted from court procedures, that is, only the juvenile who conduct drug abuse, as in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. However, the provision of diversion in Indonesia also provides an opportunity for juveniles who are charged more than one. Article 3 of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning for the Diversionary Programme Guidelines in the Juvenile Justice System stated that any juveniles who involved in narcotics crimes and charged with more than one, can be attempted to be diverted as long as one of its indictment is an abuse of drugs, as stated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. The diversionary attempts at the trial stage by the judge are good enough, but some still do not seek it even if it is possible to be diverted. Reasons behind it are drug offences has a devastating impact on the younger generation in Indonesia. Some juveniles are also attempt drug trafficking, which is considered by authorities as a serious criminal offense, making judges difficult to attempt a diversion for the juveniles."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan operasi penyamaran polisi terhadap pengungkapan kasus peredaran narkotika. Penelitian ini merupakan studi kasus dari penanganan peredaran narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara mendalam semi struktur kepada anggota polisi di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap ruang lingkup di Ditresnarkoba dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kelemahan dalam operasi penyamaran polisi dalam mengungkap kasus peredaran narkotika yang telah dilaksanakan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya. Dengan memanfaatkan data hasil wawancara serta data kasus di Ditresnarkoba, penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran dalam proses penyelidikan kasus kejahatan narkotika direpresentasikan melalui rapat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operasi penyamaran merupakan pengaplikasian dari intelligence policing dan perilaku anggota penyamaran dapat dipengaruhi oleh budaya polisi yang ada di Ditresnarkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan hambatan dalam operasi penyamaran yang berasal dari keterbatasan sumber daya manusia pada keahlian penyamaran. Hasil penelitian ini menekankan pada rekomendasi untuk meningkatkan kinerja anggota polisi dengan mengadakan pelatihan khusus operasi penyamaran.

---

This thesis discusses the implementation of police undercover operations against the disclosure of narcotics trafficking cases, with a case study of the handling of narcotics trafficking by the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. This study uses a qualitative approach through semi-structured in-depth interviews with police officers at the Narcotics Directorate of Polda Metro Jaya. Using direct observations within the scope of the Narcotics Directorate and secondary data collection, the results indicate that there are weaknesses in police undercover operations in uncovering narcotics trafficking cases carried out by the Narcotics Directorate Polda Metro Jaya. By utilizing interview data and case data at the Narcotics Directorate, this study shows that there are meetings to discuss undercover operations investigating narcotics crime cases. This study indicates that undercover operations are the application of intelligence policing, and the police culture can influence the behavior of undercover members in the Narcotics Directorate. The study results indicate that there are weaknesses and obstacles in undercover operations that stem from limited human resources in undercover skills. The results of this study emphasize recommendations to improve the performance of police officers by conducting special training in undercover operations."