Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Meningkatnya kasus gagal ginjal menyebabkan meningkatnya kebutuhan tersedianya unit hemodialisa di RSUD Tanjungpinang, sementara Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak mampu mengadakannya karena keterbatasan anggaran. Untuk itulah RSUD mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama operasional setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan angka bahan medis yang harus dibayarkan, Rumah Sakit menetapkan tarif sebesar Rp 700.000 pertindakan hemodialisis. Untuk semua tindakan Hemodialisis bagi penduduk miskin ditanggung/didanai dari APBD. Akan tetapi angka bahan medis yang harus dibayarkan ke pihak ketiga tersebut, dirasa tidak efektif. UU RI no 44 tentang Rumah Sakit menyebabkan RSUD Tanjungpinang harus menggunakan PK BLUD dalam tata laksananya. Perubahan ini menyebabkan BMHP yang pada tahun 2009 dibayar dari dana APBD pada tahun 2010 dibebankan kepada biaya fungsional yang dikelola rumah sakit. Dengan tarif Rp 700.000 belum pernah dihitung berapa biaya aktual layanan pertindakan dan pendanaan tindakan hemodialisis dengan PK BLUD. Hasil penghitungan unit cost tindakan Hemodialisis dalam penelitian ini didapatkan angka Rp 1.113.502,- pertindakan Hemodialisis. Pendanaan untuk tindakan Hemodialisis tahun 2011 perlu ditindaklanjuti dengan penentuan sumber dana tindakan Hemodialisis untuk BMHP didanai oleh APBD dan penetapan tarif baru yang sesuai dengan penghitungan unit cost dalam penelitian ini.

---

The increasing cases of kidney failure caused the increasing need for availability of hemodialysis units in hospitals Tanjungpinang, while the Government Tanjungpinang unable to procure it because of budget limitations. For hospitals that entered into agreement with private parties in the form of operational cooperation after obtaining permission from the City Tanjungpinang. Based on the number of medical materials to be paid, the hospital set a tariff of Rp 700,000 hemodialysis. For all measures for the poor Hemodialysis covered / funded from the budget. But the number of medical materials to be paid to such third parties, are found to be effective. UU No. 44 of the Hospital cause Tanjungpinang hospitals must use in order PK BLUD. This change causes BMHP which in 2009 paid from budget funds in 2010 is charged to the cost functional run hospital. With tariff Rp 700,000 have never calculated how much the actual cost of services and funding actions hemodialysis with PK BLUD. The result of calculating unit costs Hemodialysis action in this study, the number of Rp 1,113,502, - actions Hemodialysis. Funding for Hemodialysis action in 2011 must be followed up by determining the source of funds for BMHP Hemodialysis action funded by the budget and setting a new tariff in accordance with the calculation of unit cost.

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan komitmen liberaliasi perdagangan dalam kerangka Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization) melalui penurunan tarif dan penghapusan bukan tarif dapat menimbulkan lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri, yang dapat dicegah dengan peraturan perudang-undangan nasional yang mengatur tindakan pengamanan (safeguard measures) sehingga industri yang mengalami kerugian dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian struktural yang dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan Article XIX GATT 1994 dan Agreement on Safeguards sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tesis ini menguraikan bagaimana pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan di Indonesia dalam rangka melindungi industri dalam negerinya, seperti apa KPPI selaku otoritas penyelidikan memberikan rekomendasi dan berujung dikenakannya tindakan pengamanan perdagangan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan atau Pembatasan Kuota sejak berdiri hingga Oktober 2015. Terlebih lagi, seperti apa perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi besi atau baja akibat dampak negatif lonjakan jumlah impor produk besi atau baja yang sejenis dan atau secara langsung bersaing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACT Implementation of commitments liberalization trade within the framework of the Agreement Establishing the World Trade Organization through tariff reduction and elimination of non-tariff could lead to a surge in imports that resulted in serious loss or threat of serious injury to the domestic industry, which can be prevented by national regulation governing safeguard measures, so that the industry suffered a loss can make structural adjustments which are legally justified under the provisions of Article XIX of GATT 1994 and the Agreement on Safeguards as stipulated in Law No. 7 of 1994 on Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization. This thesis describes how the Indonesian government imposed security measures of trade policy in Indonesia in order to protect its domestic industry, like what KPPI investigation authorities as providing recommendations and culminate wears trade security measures in the form of import duties or quota restrictions since its establishment until October 2015. Moreover, what kind of protection of domestic industry that produces iron or steel negative impact consequences surge of imports of iron or steel similar or directly competitive products and conducted by the Indonesian government.

Abstrak :
Kalimat yang mengandung dua verba, atau lebih, secara berderet dalam bahasa Indonesia cukup banyak terdapat baik dalam karya tulis fiksi dan berita jurnalistik, maupun dalam karya tulis nonfiksi. Perihal verba berderet (selanjutnya disingkat dengan VB) ini sejak lama telah disinggung-singgung secara sepintas baik dalam tata bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Pembahasan tentang VB Melayu terdapat dalam tata bahasa Melayu yang ditulis oleh Garth Van Wijk (1985) dan Spat (1989). Pemerian tentang VB bahasa Indonesia ditemukan dalam tulisan Slametmuljana (1959), Fokker(1972), Kridalaksana (1985, 1986, 1988), Ramlan (1886), Moeliono dan Dardjowidjojo (1988), dan Aiwi (1993). Tulisan--tulisan tersebut tidak menyinggung adanya konstruksi VB dan hanya secara sepintas membahas fungsi dan hubungan verba. Khususnya, penyebutan adanya konstruksi VB dalam bahasa Indonesia ditemukan dalam sejumlah tulisan yang terbatas, yaitu dalam Rohanady (1989) dan Lapoliwa (1990a, b). Karya-karya itu memfokuskan pengamatan pada verba kedua (selanjutnya disingkat dengan V2). Dalam bahasa-bahasa Afrika Barat, Asia Timur, Asia Tenggara, Papua Nugini dan kreol Karibia terdapat juga konstruksi yang memiliki VB yang tidak dikenal dalam bahasa-bahasa Eropa, yang dikenal dengan nama "serial verb constructions". Pemerian "serial verb constructions" telah tersebar di dalam berbagai tulisan baik di dalam bidang sintaksis, seperti Li & Thompson (1976), Lord (1982), Foley & Van Valin (1984), Nichols & Woodbury {1985), Bradshaw (1987), Crowley (1987), Foley & Olson (1987), Sebba (1987), Baker (1989), dan Kang (1991a, 1993), di bidang semantik seperti Li & Thompson (1973), Jansen {1978), dan Blake (1994). Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, penelitian yang memfokuskan pengamatan pada verba pertama (selanjutnya disingkat dengan V1) belum mendapat perhatian ahli bahasa Indonesia untuk dideskripsi secara mendalam. Hal ini menjadi alasan pokok saya untuk membahas konstruksi VB yang khususnya memfokuskan V1 dalam bahasa Indonesia. Ciri-ciri semantis VB merupakan permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan pokok ini dapat diuraikan menjadi beberapa pokok bahasan dan subpokok bahasan pada subbab berikut ini.

Abstrak :
Tesis ini mendiskripsikan stategi komunikasi Presiden SBY dengan rakyat melalui PO BOX & SMS 9949. Strategi komunikasi politik yang digunakan melalui PO BOX & SMS 9949 adalah menjalin komunikasi dengan rakyat dengan pesan persuasif yang dilakukan dengan metode penyampaian yang informative dan persuasive, yaitu bentuk dan isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara memberi penerangan dengan menyampaikan pesan yang sesuai kepentingan politik SBY. PO BOX dan SMS 9949 menjadi salah satu media komunikasi interpersonal Presiden SBY, yang berupaya mengelola citra diri (self image) atau pencitraan. Upaya memanfaatkan SMS dan POX 9949 sebagai pencitraan, antara lain dapat dilihat dari surat jawaban Staf Khusus Presiden kepada pengirim surat, dan pidato yang sangat persuasif dan menggiring opini bahwa presiden telah bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Dalam konteks komunikasi presiden dengan rakyat melalui media SMS dan PO BOX 9949, unsur attention (perhatian), interest (minat), desire (hasrat) sudah terpenuhi. Namun, pada tataran decision (keputusan) dan action (tindakan) sangat minim atau tidak optimal sehingga tidak menimbulkan efek politik yang tinggi kepada rakyat. Bahkan, komunikasi interpersonal yang face to face, SBY juga tidak dapat membuktikan decision dan action dari komunikasinya, sehingga komunikasi SBY hanya memberikan harapan belaka tapi minim realisasi. ......This thesis describes the communication strategy of the President to the people through SMS & PO BOX 9949. The Political communication strategies used by PO BOX & SMS 9949 is to establish communication with people with persuasive messages carried by delivery methods informative and persuasive, that influencing audiences. SMS and PO BOX 9949 become the President interpersonal communication media, which seeks to manage self-image or political imagery. Efforts to utilize SMS and POX 9949 as imaging, among others, can be seen from a letter of response to the President's special staff sending letters, and speeches were very persuasive and lead opinion that the president has been working in accordance with the expectations of the people. In the context of presidential communication with the people through the medium of PO BOX and SMS 9949, elements of attention, interest, desire are submitted. However, at the level of decision and action is minimal or not optimally. In fact, face to face communication, also can not prove the decision and action of the communication.

Abstrak :
Maraknya penyalahgunaan bahan kimia melamin dalam suatu produk makanan impor dewasa ini bukanlah merupakan hal yang baru lagi. Penggunaan melamin tersebut terbukti berdampak buruk bagi kesehatan konsumen, seperti mengkakibatkan gagal ginjal hingga yang paling parah adalah menyebabkan kematian. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, melihat telah menyebar dan maraknya penyalahgunaan bahan kimia tersebut di tanah air, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dirasakan belum efektif. Untuk itu penulis mencoba melakukan penelitian dalam hal ini. Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum, Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode studi pustaka, dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penggunaan melamin yang ditemukan pada produk-produk makanan impor belakangan ini, menimbulkan keresahan masyarakat sebagai konsumen. hal ini disebabkan karena apabila kandungan melamin yang masuk kedalam tubuh manusia, melebihi ambang batas, maka akan menyebabkan kematian. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia, belum menetapkan kadar toleransi untuk melamin, sehingga masih wajar apabila dikonsumsi oleh manusia. Penetapan ambang batas tersebut, tidak terlepas dari adanya perbandingan dengan negara-negara lain. Sehingga dapat ditemukan ambang batas yang selaras. Selain itu juga, kewenangan BPOM dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran produk makanan bermelamin ini perlu ditegakkan. Hal ini mengingat bahwa BPOM merupakan lembaga yang memahami mengenai maraknya peredaran produk makanan bermelamin, sebagai pengawas obat dan makanan. Dalam hal penyidikan ini, tentu saja BPOM bekerjasama dengan instansi kepolisian serta kejaksaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan khususnya di rumah sakit, tentunya melibatkan hubungan dokter dan perawat. Dokter atau tenaga medis tidak dapat bekerja tanpa bantuan perawat di suatu ?rumah sakit. Sebaliknya, perawat tanpa adanya instruksi dokter, tidak berwenang untuk bertindak secara mandiri kecuali dalam bidang tertentu yang sifatnya umum dan memang termasuk bidang asuhan perawat (nursing care). Hal tersebut juga berlaku pada tindakan yang dilakukan oleh dokter anestesi dan perawat anestesi. Permasalahan terkait pemberian dan perlindungan hukum bagi perawat dapat dilihat pada tindakan anestesi. Perawat anestesi tidak dapat semaunya melakukan tindakan pembiusan kepada pasien. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memuat sanksi pidana dan denda kepada siapapun yang menjalankan praktik kedokteran yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah merupakan dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu, tuntutan masyarakat akan pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien juga dibutuhkan. Ketentuan ini tentunya menimbulkan polemik mengingat nasib perawat anestesi yang berpraktik di daerah terpencil seperti Kabupaten Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat. Dimana pada daerah tersebut hanya terdapat beberapa tenaga medis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Padang Panjang, Sumatera Barat.

---

ABSTRACT
In the implementation of healthcare especially in hospitals, naturally there will be an involvement in between doctors and nurses. Doctors or what we could called as paramedics will not be able to work without the help of the nurses in the ?hospitals?. Vice versa, the nurses without the Doctors supervision will not be able to act independently unless it is in a general action and part in the field of nursing care. This also applies to the action taken by the anesthesiologist. The problem related to the issue and a legal care towards the nurses can be shown during anesthesia. Anesthesist are not allowed giving anesthesia to the patients by their own will. In the Act No. 29 Year 2004 about Medical practice, it states a criminal sanction and fines to anyone who undertake an illegal medical action, which will later generate an impression as if it is a legal doctor who has an authorized registration letter and have the authority to take measure. Moreover, the demand for giving a good quality, effective and efficient healthcare to the society is also needed. This provision will certainly polemical considering the fate of the anesthesist that have their practice in a remote area like in Kabupaten Padang Panjang in the province of West Sumatera, where in that area there are only a few of paramedics which could fulfill the needs of the people.

Abstrak :
ABSTRAK
Tindakan merumahkan merupakan tindakan yang dapat diambil oleh pengusaha yang mengalami kesulitan pada perusahaan dan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terhadap tindakan merumahkan belum terdapat pengaturan yang secara jelas yang mengakibatkan banyaknya kasus yang terjadi pengusaha merumahkan pekerjanya tanpa memperhatikan prosedur serta hak-hak yang seharusnya tetap didapat oleh pekerja meskipun pekerja tersebut tidak bekerja. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai tindakan merumahkan serta perlindungan terhadap pekerja yang dirumahkan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACT
The layoff is an action that can be taken by employers who have difficulty in the company and as a measure to prevent work termination. However, there is not any specific regulation about the layoff, which causes employer to layoff the employee without paying attention to the right procedures and the employee 39 s rights that should have been received by the employee although the employee is not working. The purpose of of this thesis is to analyze the layoff and the protection of workers 39 layoff. This research uses a form of juridical normative research method that refers to the legal norms contained in legislation and regulations that apply.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji dialektika masyarakat tentang bagaimana pandangan yang dibentuk oleh mereka terhadap situasi pandemi Covid-19. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui partisipan observasi dalam menelusuri pandangan masyarakat, tulisan ini mengkaji dialog yang terjadi antara masyarakat yang percaya dan tidak percaya dengan virus Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dialektika yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi Covid-19 menghasilkan metafor-metafor sebagai ideologi bagi mereka dan menghadirkan stimulus atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. ...... This thesis examines the dialectic of society regarding the views formed by them towards the Covid-19 pandemic situation. By using qualitative methods through participatory observation in exploring people's views, this paper examines the dialogue that occurs between people who believe and do not believe in the Covid-19 virus. The results of this study indicate that the dialectic that occurs in society in dealing with Covid-19 produces metaphors as an ideology for them and presents a stimulus for the actions they take.