Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In frastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan memadai.Setelah pembaharuan mengenai peraturan mengenai jalan tol, dengan digantikannya UU No. 13 Tahun 1980 dengan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam UU Jalan yang baru diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan yang tegas memenuhi tuntutan otonomi; penyelenggaraan jalan tol yang tidak monopolistik; peran masyarakat yang lebih nyata dalam penyelenggaraan jalan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 mengenai jalan tol, serta dibentuknya Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 295/PRT/M/2005 tanggal 28 Juni 2005, merupakan dorongan terwujudnya percepatan penyelenggaraan jalan tol dengan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.Di Indonesia saat ini terdapat 500 km jalan tol yang dioperasikan oleh PT. Jasa Marga serta sekitar 100 km yang dioperasikan oleh pihak swasta. Secara total, jumlah jalan toldi Indonesia masih jauh dibanding Malaysia, Korea atau Jepang. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 1,600 km mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2209 membutuhkan dana sekitar 153 trilliun rupiah serta sekitar 95 trilliun diharapkan merupakan investasi dari pihak swasta

---

Physical infrastructure, especially the road network, as the shaper of the national spatial structure has a very strong relationship with the economic growth of a region as well as the socio-cultural life of the community. In the economic context, roads as social capital for the community are a place to rely on economic development, high economic growth is difficult to achieve without adequate availability.

After the renewal of regulations regarding toll roads, with the replacement of Law no. 13 of 1980 with Law no. 38 of 2004 concerning Roads. The new Road Law regulates the division of authority for road administration that strictly fulfills the demands of autonomy; non-monopolistic toll road operation; a more tangible role of the community in road management. This is reinforced by Government Regulation Number 15 of 2005 concerning toll roads, as well as the establishment of the Toll Road Management Agency (BPJT) through the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 295/PRT/M/2005 dated June 28, 2005, which is the impetus for the realization of the acceleration of toll road operations. by involving the active participation of the Regional Government and Business Entities.

In Indonesia, there are currently 500 km of toll roads operated by PT. Jasa Marga and about 100 km operated by private parties. In total, the number of toll roads in Indonesia is still far from Malaysia, Korea or Japan. In accordance with the government's plan to build a 1,600 km toll road from 2005 to 2209, it requires funds of around 153 trillion rupiah and around 95 trillion is expected to be an investment from the private sector."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan RIMS Risk Maturity Model 2022 yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat maturitas risiko pada PT X yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sektor konstruksi dalam menjalankan penugasan pemerintah proyek investasi Jalan Tol Trans Sumatera. Investasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera dikategorikan dalam risiko tinggi karena dinilai memiliki kelayakan investasi yang rendah. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dengan kondisi model bisnis yang berbeda (non-profit). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus single unit analysis (embedded) dengan metode pengumpulan data triangulasi yang menggunakan instrumen penelitian wawancara, dokumentasi dan observasi. Descriptive Qualitative Analysis digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. Hasil penilaian Tingkat Maturitas Risiko secara keseluruhan mendapatkan nilai 3.76 dari skala tertinggi 5, berada pada tingkat Tier-3 yang berarti organisasi memiliki kemampuan dalam proses yang berulang (repeatable) dalam penerapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan dalam rangka perbaikan dan peningkatan penerapan manajemen risiko di perusahaan.

---

This study uses the RIMS Risk Maturity Model 2022 in a bid to evaluate the level of risk maturity at PT X, a state-owned enterprise in the construction sector, in carrying out a government-assigned investment project for the Trans Sumatra Toll Road. The Trans Sumatra Toll Road investment project is categorised as high risk due to its perceived low investment feasibility. This study contributes to a deeper understanding of how the company manages risks under a different business model (non-profit). The qualitative research employs a single unit analysis (embedded) case study method with data triangulation using data collected through research instruments including interviews, documentation, and observation. Descriptive qualitative analysis is employed as the data analysis method. The Risk Maturity Level assessment produced an overall score of 3.76 out of a maximum score of 5. This places the company in Tier 3 and indicates that it has repeatable risk management processes. The findings of this research provide relevant recommendations for the improvement and enhancement of risk management implementation in the company."

"Dengan dicanangkannya percepatan pembangunan infrastruktur yang antara lain juga mencakup pembangunan 1600 km jalan tol dalam 5 (lima) tahun kedepan, pemerintah sudah melakukan perombakan pada regulasi yang mempermudah untuk berinvestasi bisnis jalan tol yang bankable dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol. Konsep yang mendasari jalan tol adalah suatu konsep pendanaan dimana dana pembangunan jalan tol sepenuhnya diperoleh dari pemakai jalan tol melalui pengenaan tarif tol. Sedangkan investor dibantu lembaga-lembaga pendanaan dalam hal ini berfungsi sebagai ""jembatan"" agar jalan tol yang bersangkutan dapat diwujudkan dan menghasilkan pendapatan. Industri jalan tol merupakan proyek yang sangat dipengaruhi risiko dan ketidakpastian dimana timbulnya risiko dan ketidakpastian akan mempengaruhi investor merencanakan investasi proyek jalan tol.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan identifikasi risiko yang mempengaruhi perencanaan pengelolaan risiko (risk response planning) investor jalan tol dalam berinvestasi jalan tol. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan studi kasus pada investor jalan tol antara lain ; PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, dan konsultan jalan tol yaitu, PT. Perentjana Djaya. Dan untuk mendapatkan prioritas urutan identifikasi risiko menggunakan metode analisa data Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice dan SPSS versi 13.Setelah melakukan pengujian data dan pasing grade derajat signifikan > 0.050 menurut output Expert Choice, maka didapat hasil bahwa faktor internal lebih dominan dari pada faktor eksternal, dimana prioritas berdasarkan kriteria yaitu identifikasi risiko dan risk attitude memberikan kontribusi hasil yang signifikan. Sedangkan urutan prioritas identifikasi risiko berdasarkan subkriteria adalah; variabel penentuan besaran tarif, perkiraan biaya konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, perkiraan volume lalu lintas, tingkat pengembalian investasi, masa konsesi, kematangan dalam mengambil keputusan, profesionalitas sikap, dan keterlambatan penyelesaian proyek.

---

By proclaiming of acceleration of infrastructure reconstruction that includes development 1600 km toll road in the following five years, the government has made radical changes in regulation which is to get easier in bankable toll road business investment that settled by the Ordinance no.38/2004 that is about road and the Governmental Regulation No.15/2005 that is about toll road. The best concept of toll road is funding concept which all fund completely taken from the toll road consumers through the toll fare imposition. Whereas, the investor is helped by funding organizations, that has function as "the bridge", so that the toll road project can be appreciated and get income.

This project has been a project that's very affected by risk and uncertainty that will touch the investor to give an account of toll road investment. This research is conducted to get to know which risk identification that's influenced the risk response planning, for the investor in toll road investment. For that, a case study has been made to three local toll road investors : PT. Jasa Marga (Persero), PT. Bangun Tjipta Sarana, PT. Kresna Kusuma Dyandra Marga, and one toll road consultant named PT. Perentjana Djaya. And to get the priority risk factor, all data are done by Analytic Hierarchy Process (AHP) method, Expert Choice software and SPSS version 13.

After analyzing all datas and passing grade significant degree > 0.050, and also according to the expert choice output, this research determines that internal factors are more dominant than the external ones, that the factor priority based on the criteria is risk identifying and risk attitude give a significant contribution result. Whereas, a sequence of factor based on sub-criteria is (in order rank) variable of fare determination, estimation of construction, operation, and maintenance cost, estimation of traffic volume, restitution level of investment, concession period, well done in decision making, professional behave, and project finishing delay."