Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Employment relations in Cambodia tend to adjust to therequirements of rite emerging small, open market economy of the country.in the face of the massive capital and infrastructure requirements to rebuildthe country from a socialist oriented perspective, the encouragement of acompetitive domestic market economy requires relevant policies andpractices. At the same time they must prevent exploitation and curb abusesthrough legal guarantees, i.e. minimum labor standards. It is tremendouschallenge to create and strengthen the labor institutions that will promotepolicies on employment relations towards a globally competitive Cambodian workforce."

"In the fast developing economies of Asia migration has come toplay an important role. However. It has also remained opposed by publicopinion and workers organizations, who consider migrants detrimental tothe employment opportunities and working conditions of local workers.The crisis, which sent some Asian economies into recession and causedwidespread social costs, had a specific impact on migration. A largenumber of migrants were repatriated, others had la endure wage curs andworsening of labor conditions. This paper argues that because of thestructural role that migration has acquired in Asian economies, it should bepart of the workers organization concerns and of a regional dialogue bymigrants to ensure that it is orderly and protected."

"Penelitian yang berjudul Aktivitas Politik dan Perburuhan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) 1948-1965, membahas mengenai aktivitas SOBSI dalam kehidupan politik Indonesia dan dalam hubungannya dengan usaha perbaikan kesejahteraan hidup kaum buruh. Alasan pemilihan judul aktivitas politik dan perburuhan SOBSI 1948-1965 karena kedekatan SOBSI dengan partai politik (PKI) telah membawa SOBSI menjadi federasi buruh terbesar serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan nasib kaum buruh. Namun, kedekatannya itu menyeret SOBSI terlibat pada peristiwa gerakan 30 September, sehingga akhimya dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan aktivitas politik Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dalam hubungannya dengan beberapa peristiwa besar yang terjadi di Indonesia dan aktivitas perburuhannya dalam us aha perbaikan kehidupan buruh-buruh yang menjadi anggota dari serikat buruh yang bemaung dibawah SOBSI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin antara SOBSI dan PKI membawa dampak yang positif bagi perkembangan organisasi ini, sehingga memberikan dampak pada sukses-sukses yang diraih SOBSI dalam memperjuangkan tuntutan kaum buruh yang menjadi anggotanya.

---

The study, entitled Political Activities and the Central Labour Organization All-Indonesia Workers (SOBSI) from 1948 to 1965, discussed the SOBSI activity in the political life of Indonesia and in conjunction with the restoration effort of the workers welfare. Title for the selection of political and labor activity SOBSI 1948-1965 because of the relation between SOBSI and political party (PKI) has brought SOBSI become the largest labor federation, as well as contributing significantly to the improvement of the workers. However, it dragged its proximity SOBSI involved in the events of 30 September movement, and eventually dissolved by the government of Indonesia. The purpose of this study is to describe the political activities of the Central Organization of AllIndonesia Workers (SOBSI) in conjunction with several major events that occurred in Indonesia and labour activities in an effort to improve the workers lives who are members of unions that shelter under SOBSI. The research method used is the historical method which consists of four stages, namely Heuristics, Criticism, Interpretation, and Historiography. The results of this study indicate that the cooperation established between the PKI SOBSI and bring a positive impact for the development of this organization, so the impact on the successes achieved in the fight SOBSI demands of the workers who are members."

"Dalam hubungan industrial banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi yang terpenting adalah hubungan industrial antara perusahaan atau manajemen, dan pihak pekerja. Dengan melihat banyaknya jumlah pekerja maka dari itu terbentuklah serikat pekerja. Serikat pekerja disini berfungsi untuk menjembatani permasalahan yang ada di dalam perusahaan antara pekerja dengan manajemen. Di Bulog sendiri terdapat satu serikat pekerja bernama Sekar. Sekar sendiri memiliki fungsi antara lain adalah melakukan pembinaan kepada anggota Sekar Perum Bulog agar dapat meningkatkan komitmennya guna pencapaian visi dan misi Perum Bulog melalui diskusi dan sarasehan yang dilakukan secara berkesinambungan, dan juga Berperan aktif di bidang ketenagakerjaan dalam usaha pembelaan hak dan kewajiban anggota Sekar Perum Bulog melalui peningkatan hubungan komunikasi dan informasi dengan membentuk media dari dan untuk anggota. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan yang akan dibahas adalah tentang peran serikat pekerja di Perum Bulog yaitu Sekar dalam menghadapi permasalahan dana pensiun yang selama ini dikelola oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Saat ini sedang ada permasalahan gagal bayar oleh Jiwasraya yang mengakibatkan terancamnya dana pensiun milik karyawan Perum Bulog. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa peran Sekar sebagai serikat pekerja dalam membela hak-hak karyawannya sudah cukup baik melihat banyak sekali serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan yang mendatangkan solusi bagi semua pihak khususnya karyawan Bulog

---

In industrial relations many parties are involved in it. But most important is the industrial relations between the company or management, and the workers. By seeing the large number of workers, a trade union is formed. The union here functions to bridge the problems that exist within the company between workers and management. In Bulog itself there is a union called Sekar. Sekar itself has a function, among others, to provide guidance to members of the Sekar State Logistics Agency (Bulog) to increase its commitment to achieving the vision and mission of the State Logistics Agency (Bulog) through continuous discussion and discussion, and also to play an active role in the field of employment in the efforts to defend the rights and obligations of members of the Sekar State Logistics Agency through improving communication and information relations by forming media from and for members. In this study using qualitative methods, and what will be discussed is about the role of trade unions in Bulog of Sekar in facing pension fund problems that have been managed by PT.Asuransi Jiwasraya. At the moment there is an issue of default by Jiwasraya that has threatened the pension fund of Bulog’s employees. From the results of the study, the researchers found that Sekar's role as a union in defending the rights of its employees was good enough to see many series of activities carried out to support the success that brought a solution for all parties, especially Bulog’s employees"

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

---

Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."