Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai ketentuan penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia. Tiga permasalahan yang dianalisis yaitu kesesuaian penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip kewajaran tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan DJP dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan tentang penerapan prinsip kewajaran atas transaksi penjualan barang antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia telah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapannya adalah kesulitan mendapat data pembanding; menentukan Transfer Pricing Methods yang tepat; dibutuhkan waktu yang panjang dan biaya administrasi yang besar; rendahnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan negara laawan transaksi; dan kurangnya SDM yang menguasai. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi bagi Wajib Pajak; pemeriksaan, menilai kembali, dan penyesuaian; dan membangun tim internal. ......This thesist focused on regulation of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia. Three issues are raised about harmonization of application of Arm's Length Principle for Sales of Goods among Related Party in Indonesia with OECD Transfer Pricing Guidelines, problems of application, and solution of the problems. This research is using qualitative approach with descriptive method. Primary data obtained by in-depth interview while secondary data obtained by literature study and observation. The result showed that application of Arm's Length Principle for sales of goods among Related Party in Indonesia has been harmonized with OECD Transfer Pricing Guidelines. The problems on application are difficulties to get comparability data to analize it; difficulties to choose the most appropriate of Transfer Pricing Methods; needed long time and high cost to applicate; low comprehension of tax payer about tax administrations from counterparty country; and limited expert in this field. As the solutions, Directorate General of Taxation are doing socialisation for taxpayer; doing inspection, readjust, and correlative adjustment; developing internal team.

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dokumentasi transfer pricing berdasarkan ketentuan terbaru di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pihak Wajib Pajak dan pihak pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini ditentukan oleh dua hal yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang jika dilihat dari keduanya belum secara keseluruhan terpenuhi sehingga terdapat masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan pemerintah antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kurangnya kepastian hukum hingga tingginya biaya-biaya yang dikeluarkan. ......This thesis aims to analyze the implementation of the latest transfer pricing documentation policy in Indonesia as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 213/PMK.03/2016 and the problems faced by the Taxpayer and the government in implementing the policy. The research method used in this study is qualitative method with data collection technique through literature study and field study. This research indicates that the implementation of this policy is determined by two things which are content of the policy and context of implementation which if seen from both has not been fully fulfilled, resulting problems arise in the implementation. The problems faced by both Taxpayer and government includes limited human resources, the lack of legal certainty also the high cost incurred

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, terutama sejak dekade 1970-an menciptakan peluang bagi tumbuhnya banyak kelompok usaha besar yang bergerak di berbagai bidang usaha. Salah satu kelompok usaha yang dapat memanfaatkan peluang tersebut adalah kelompok usaha XYZ, yang pada saat ini memiliki berbagai unit usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sangat luas, mulai dari perkebunan, hasil hutan sampai perbankan dan real estate. Kecenderungan pengelompokan ini, yang senng disebut juga konglomerasi, memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kondisi di Amerika Serikat pada pertengahan abad yang lalu, yaitu saat dimulainya pembentukan perusahaan-perusahaan konglomerat raksaksa. Tahapan perkembangan suatu perusahaan konglomerat umumnya dimulai dari satu unit usaha yang berhasil menguasai pangsa pasar yang besar (single business unit), kemudian melakukan diversiflkasi ke berbagai bidang (active diversifier), lalu menjadi suatu kelompok usaha yang besar dengan berbagai unit usaha yang bergerak di banyak bidang (mature conglomerate). Untuk dapat berkembang sampai tahap mature conglomerate, terciptanya sinergi, baik sinergi flnansial maupun sinergi fungsional, merupakan prasyarat yang utama, sebelum tercipta suatu strategic grouping yang eflsien. Sinergi fmansial umumnya tercipta lebih dulu dan merupakan sumber energi bagi perkembangan kelompok usaha tersebut sedangkan sinergi fungsional dan strategic grouping menentukan apakah kelompok usaha tersebut dapat bertahan dalam persaingan. Penciptaan sinergi fmansial berkaitan erat dengan kemampuan kelompok usaha tersebut untuk mengelola mobilitas dana antar unit usaha yang ada, supaya tercipta suatu sistem pengelolaan arus dana yang efisien. Perubahan lingkungan usaha yang terjadi di Indonesia, seperti makin ketatnya peraturan perpajakan serta berbagai deregulasi yang dilancarkan Pemerintah, menyebabkan cara-cara pengelolaan arus dana yang biasa digunakan dalam kelompok usaha XYZ menjadi tidak efisien dan sulit dilaksanakan lagi. Di lain sisi, perubahan itu juga menciptakan berbagai peluang untuk menggunakan skenario-skenario baru dalam pengelolaan arus dana yang lebih canggih, efektif dan efisien. Beberapa dari skenario tersebut antara lain adalah : . Skenario pembelian langsung antar unit usaha. . Skenario impor melalui trading company. . Skenario ekspor dengan pembiayaan ganda. . Skenario project refinancing. . Skenario back to back loan. . Skenario transfer pricing menggunakan instrumen commercial papers. . Skenario transfer pricing menggunakan instrumen currency option. Dilihat dari kondisi internal kelompok usaha XYZ, pada umumnya skenario diatas dapat dan cocok untuk diterapkan oleh kelompok usaha XYZ. Resiko penerapan skenario tersebut antara lain adalah resiko mismatch dalam pengelolaan dana, melemahnya internal control, adanya tax investigation dari pihak yang berwenang serta resiko pelanggaran hul.-um maupun etika bisnis, yang dapat merusak citra Kelompok U saha XYZ. Untuk dapat menerapkan berbagai skenario itu serta mengurangi resiko yang mungkin timbul, Kelompok usaha XYZ perlu melakukan beberapa langkah, antara lain: . Melakukan perencanaan pengelolaan dana pada tingkat kelompok usaha, yang menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan dana di tingkat unit usaha. . Mendirikan trading company di Tax Haven Country. . Memperkuat struktur modal bank milik kelompok. . Reorganisasi manajemen. . Menciptakan batas-batas penggunaan instrumen transfer pricing ini dibarengi dengan internal control yang efektif.

Abstrak :
Praktek manajemen risiko telah mengalami kemajuan yang pesat selama beberapa dekade ini, khususnya di lembaga-lembaga perbankan. Dorongan terbesar dari kemajuan tersebut adalah arah regulasi perbankan yang semakin berbasis risiko sesuai dengan rekomendasi Bank for International Settlements (BIS). Namun demikian, pembahasan mengenai topik manajemen risiko seringkali melupakan satu hal penting, yaitu kenyataan bahwa manajemen risiko dan manajemen kineija memiliki keterkaitan yang erat, bahkan tak terpisahkan. Keterkaitan ini teijadi karena pengembanan risiko merupakan suatu kondisi perlu (necessary condition) bagl profitabilitas dan sebaliknya profitabilitas menyiratkan teijadinya pengembanan risiko. Praktek manajemen risiko dan manajemen kinerja di lembaga perbankan memerlukan perangkat-perangkat yang bisa menghubungkan manajemen risiko dan kinerja di tingkat unit bisnis dengan orientasi global agar tidak tercipta rantai yang terputus. Salah satu perangkat tersebut adalah Sistem Funds Transfer Pricing (FTP). Karya akhir ini akan memberikan gambaran yang berasal dari pengalaman tentang proses implementasi suatu konsep teoritis manajemen risiko/ kinerja pada umumnya, dan sistem FTP khususnya, pada salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank X. Berbagai kendala yang dihadapi, pilihan yang dilakukan, justifikasi serta implikasinya, dan solusi altematif yang mungkin diterapkan dalam implementasi sistem tersebut akan dibahas dalam karya akhir ini.

Abstrak :
ABSTRAK
WP PMA sebagai bagian dari perusahaan multinasional, terutama yang dikendalikan perusahaan induk di luar negeri (Foreign Control Company-PMA FCC) mempunyai kesempatan dan kemudahan dalam melakukan manipulasi transfer pricing, yaitu salah satu modus penghindaran pajak dengan cara merendahkan atau meninggikan harga transaksi (non arm length price) denganperuahaan afiliasi di luar negeri dengan kebijakan pajak yang berbeda, teruatama yang berdomisili di negara taxheaven.

Untuk membuktikan dugaan tersebut, beberapa variabel WP PMA FCC akan dibandingkan variabel yang sama dari sampel WP PMA Indonesia Control Company (PMA ICC). Perbandingan secara deskriptif dan statistik membukatikan dugaan WP PMA FCC melakukan manipulasi transfer pricing. Sedangkan variabel kinerja (ROS), transaksi dan ugi mempengaruhi secara signifikan probabilitas perusahaan adalah perusahaan PM FCC. Artinya, bila sebuah perusahaan PMA dengan ROS rendah atau negatif, volume ransaksi tinggi dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dan mengalami rugi berutrut-turut, maka probabilitas perusahaan tersebut adalah perusahaan PMA FCC semakin tibggi, sedemikian, maka perusahaan PMA tersebut juga diduga melakukan manipulasi transfer pricing.

Abstrak :
Perjanjian Penghindaran Berganda Indonesia dengan Pajak negara mitra Program Studi :Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pajak perjanjian agar sesuai dengan keadaan situasi ekonomi sekarang dan mampu untuk menyelesaikan sengketa transfer pricing. Selain itu berdasarkan peraturan : Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transfer Pricing hukum di Indonesia, upaya hukum arbitrase tidak dapat dilakukan bersamaan dengan upaya hukum domestik, oleh karena itu disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan yang mampu mengakamodir hak Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan. ......This research discuss regarding Arbitration as an Alternative Transfer Pricing Dispute Settlement. This research is a qualitative descriptive research type of analysis. The results of this study arbitration is important to solve transfer pricing dispute, therefore it is suggested to Directorate General of Tax to renegotiate Tax Treaty Indonesia and other Contracting States accord to current economic condition and to be able to solve transfer pricing dispute settlement. In addition, pursuant to prevailing tax regulation in Indonesia, arbitration cannot execute together with legal domestic remedies, therefore it is suggested to Directorate General of Tax to prepare regulation which cover taxpayer's rights to get justice.

Abstrak :
Salah satu ketentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur oleh PER-32/PJ/2011. Dalam Pasal 3 ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan jumlahnya melebihi 10 miliar Rupiah dalam satu tahun pajak diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Salah satu langkah dalam menerapkan prinsip tersebut adalah melakukan dokumentasi setiap langkah-langkah untuk menentukan harga wajar atau laba wajar. Dokumentasi tersebut dikenal sebagai transfer pricing documentation. PT C Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni C Corporation Jepang. PT C Indonesia memiliki sejumlah transaksi dengan total melebihi 10 miliar Rupiah dengan C Corporation Jepang. Salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran royalti atas pemakaian harta tidak berwujud. Berdasarkan fakta tersebut, PT Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran royalti yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini membahas penerapan ketentuan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran royalti yang dilakukan oleh PT C Indonesia dan hambatan-hambatan yang dialami dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan PT C Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran royalti telah menjelaskan bahwa royalti yang dibayarkan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga syarat pembuktian yakni pembuktian keberadaan harta tidak berwujud (existence), pembuktian manfaat ekonomis (economical benefit) dan pembuktian royalti yang dibayarkan menggunakan harga wajar (benchmark).

---

One of the provisions on transfer pricing in Indonesia is organized by PER-32/PJ/2011. Article 3 of the regulation explains that any taxpayer who has transactions that exceed 10 billion rupiah in a tax year are required to apply the arm?s length principle. Step one in applying these principles is to document any steps to determine a reasonable price or a reasonable profit. That documentation is known as transfer pricing documentation. PT C Indonesia is the taxpayer who has an afiliate with C Corporation of Japan. PT C Indonesia has a number of transactions with an amount exceeding 10 billion to C Corporation of Japan. One of these transactions are royalty payments for the use of intangible assets. Based on these facts, PT Indonesia shall make transfer pricing documentation for the payment of royalties to prove that transactions apply the arm?s length principle. This study discusses application of transfer pricing documentation, provisions on royalty payments transactions conducted by PT C Indonesia, and constraints experienced in its application. The approach used is a qualitative approach with descriptive research. The results of PT C Indonesia in the application of transfer pricing documentation on a royalty payment transaction shows that the royalties apply the the arm?s length principle with the fulfillment of three conditions: proving the existence of intangible assets, proving the economic benefits, and proof the royalties used reasonable price (benchmark).

Abstrak :
Sengketa terjadi atas koreksi biaya royalti penggunaan trademark antara Direktorat Jenderal Pajak dan PT A Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian koreksi biaya royalti dengan Arm’s Length Principle  (ALP) dan kesesuaian dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsep yang digunakan adalah ALP atas transfer harta tidak berwujud menurut ketentuan perpajakan domestik dan OECD Transfer Pricing Guideline. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi yang dilakukan oleh DJP tidak sesuai dengan ALP dan dasar pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Saran dari penulis agar ketentuan TP di Indonesia lebih diperjelas guna mencegah terjadinya sengketa. ......The dispute arise upon the correction to royalty expense for the use of trademark between PT A Indonesia and Directorate General of Taxes (DGT). This research aims to analyze comfirmity between the correction to royalty expense and the ALP. Also it is to analyze the consideration basis of the Judges at the Indonesia Tax Court in settling  the appeal dispute according to the prevailing tax regulation. The consept use in this research is the ALP of intangible asset transfer according to the domestic tax regulation and OECD Transfer Pricing Guideline. This research use the quantitative method approach. The result shows that the correction to royalty expense conducted by DGT is not complied with ALP and the consideration basis of the Judges’s decision in appeal dispute is in accordance with the prevaling tax regulation. This research suggested it is important to make clearer transfer pricing regulation in Indonesia to avoid any unnecessary disputes.