Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini berisi pembahasan tentang aspek-aspek moral yang membangun falsafah Tri Dharma Mangkunegara I (RM. Said) dilihat dari kisah-kisah perjuangan RM. Said. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek moral apa yang membangun butir-butir falsafah Tri Dharma. Dengan teori gaya hidup dan empat aktivitas sosial yang disebutkan dalam teori tersebut penulis mencoba menganalisis aspek-aspek moral yang ada dalam kisah-kisah perjuangan RM. Said. Hasil analisis menyatakan bahwa falsafah Tri Dharma dibangun oleh beberapa aspek moral dan relevansinya bahwa falsafah Tri Dharma masih dipakai oleh masyarakat khususnya masyarakat Mangkunegaran sebagai ajaran moril dalam kehidupan sehari-hari.

---

This undergraduate thesis will discuss about moral aspects which builds Mangkunegara I?s Tri Dharma ideology based on R.M. Said?s struggle history. This research will answer what kind of moral aspects which builds the points of Tri Dharma ideology. By applicating the lifestyle theory and four social activities which mentioned in the theory, the researcher analyzed moral aspects behind the struggle story of R.M. Said. The result says that the Tri Dharma ideology consists of several moral aspects and that it still relevant to be practised in the society especially Mangkunagaran? society as a daily moral guidance.

Abstrak :
Perpustakaan merupakan sarana yang penting dan sangat di butuhkan dalam mencapai tujuan perguruan tinggi sehingga perpustakaan perguruan tinggi merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perguruan tinggi dan di dalam melaksanakan kegiatannya harus mampu menunjang terlaksananya fungsi-fungsi perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran , penelitian ilmiah dan pengabdian pada masyarakat yang di kenal dengan TRI DHARMA perguruan tinggi...

Abstrak :
PT. Tri Dharma Wisesa (TDW) merupakan produsen rem otomotif pertama di Indonesia dengan technical assistance dari Akebono Brake Industry Co. Ltd. Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya, Akebono membeli saham TDW dengan rencana untuk melakukan ekspor produk ke beberapa negara di Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam serta beberapa negara Eropa dengan perantaraan Marketing Akthono Jepang. Dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan timbulnya perdagangan global serta pemberlakuan single vendor oleh setiap principal maka TDW berusaha melakukan pembenahan baik dari segi teknis, manajemen, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Salah satu program yang dipakai adalah perbaikan berkelanjutan (Continuous Improvement) yaitu dengan menggalakkan Quality Control Circle, Suggestion System, dan Implementasi Sistem Produksi Toyota (SPT). Dengan program tersebut, TDW mernperoleh. banyak manfaat, diantaranya menjadi tuan rumah Sistem Produksi Toyota Seminar Sedunia dan menjadi proyek percontohan bagi Implementasi SPT. Berdasarkan hasil analisis, implementasi SPT memberikan keunggulan lain seperti reduksi waktu set-up mesin, cycle time, jumlah persediaan yang ada di lini produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah produk cacat, claim rate, dan biaya produksi (manufacturing cost). Implementasi SPT memberikan keunggulan biaya produksi melalui proses efisiensi dan kualitas produk, sehingga dapat menghasilkan kontribusi besar terhadap keunggulan bersaing dertgan produk - produk yang sejenis.

Abstrak :
PT. Tri Dharma Wisesa (TDW ) merupakan produsen rem otomotif pertama di Indonesia dengan technical assistance dari Akebono Brake Industry Co. Ltd. Jepang. Dalam perkembangan selanjutnya, Akebono membeli sebagian saham TDW dengan rencana untuk melakukan ekspor produk ke Malaysia, Thailand dan Filipina. Dalam upaya mempertahankan pangsa pasar domestik dan meningkatkan pangsa pasar ekspor yang memiliki tingkat kompetisi 1tinggi, TDW menghadapi masalah perumusan dan implementasi strategi bersaing yang tepat dalam rangka mempertahankan diri dan mengembangkan keunggulan bersaing berkesinambungan dengan tujuan memperoleh tingkat pengembalian di atas normal. Untuk memecahkan persoalan tersebut, ruang lingkup pembahasan meliputi analisa terhadap strategi perusahaan, analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan serta analisa alternatif strategi terbaik bagi perusahaan. Metode analisa meliputi teknik Value Chain Analysis, Competitive Profile Matrix, TOWS Matrix, Boston Consulting Group Matrix dan Quantitative Strategic Planning Matrix. Berdasarkan hasil analisa, strategi keunggulan biaya merupakan alternatif strategi bersaing terbaik bagi TDW untuk mempertahankan keunggulan bersaing dalam pasar domestik dan ekspor. Implementasi strategi keunggulan biaya melalui proses efisiensi dan kompetensi melayani pasar regional ASEAN, akan memberi kontribusi besar terhadap keunggulan bersaing perusahaan yang selama ini sangat tergantung kepada kebijakan proteksi pemerintah terhadap praktek monopoli.

Abstrak :
Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) merupakan sebuah status yang diberikan dari pemerintah bagi perguruan tinggi. PTN-BH memiliki otonomi di bidang akademik dan non akademik. Hak otonomi ini diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Otonomi di bidang akademik adalah kebebasan PTN-BH dalam mengatur secara penuh cara mereka menyelanggarakan kegiatan tri-dharma. Kegiatan non-akademik merupakan kebebasan dari PTN-BH dalam mengatur struktur organisasi, mencari pendapatan, dll. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan PBB kepada tanah dari PTN-BH yang dilihat dari sisi pemanfaatan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Penelitian ini membahas dari undang-undang yang berlaku, jurnal, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang pendapatnya dapat membantu pembahasan ini. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang mengatur mengenai pengenaa PBB kepada tanah PTN-BH masih kurang spesifik. Peraturan yang menjadi payung besar saat ini adalah UU PDRD pasal 77 ayat (3). Belum adanya nomenklatur yang tepat apa itu badan hukum PTN-BH. Kebebasan dalam mencari pendapatan ini yang dapat mengindikasikannya pengenaan PBB kepada PTN-BH. PTN-BH bukan lagi merupakan PTN murni karena asset nya milik PTN-BH sendiri dan dapat mencari pendapatannya sendiri tetapi juga bukan PTS karena PTN-BH masih diatur didalam peraturan perundang-undangan. Posisi PTN-BH ini menjadi berada ditengah-tengah dan ketidakpastian pula melihat adanya kasus pengenaan PBB kepada  PTN-BH. Perlakuan PBB di negara lain juga tidak berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia tetapi cukup sulit jika dibandingkan lebih dalam karena hukum di tiap-tiap negara berbeda-beda begitu pun dengan jenis badan pendidikan di tiap-tiap negara seperti di Indonesia terdapat PTN satker, PTN-BH, dan PTS. Secara ideal badan pendidikan terutama badan pendidikan publik tidak dikenakan PBB atas tanah maupun bangunan walaupun demikian masih kurangnya peraturan yang lebih spesifik terlebih karena adanya otonomi dari PTN-BH untuk dapat memanfaatkan tanah miliki negara termasuk mencari pendapatan. ......Legal Entity Higher Education (PTN-BH) is a status granted by the government to universities. PTN-BH has the autonomy on the academic and non-academic fields. The autonomy right is granted by the government with the aim of producing quality higher education. Autonomy in the academic field is the freedom of PTN-BH in fully regulating the way they organize tri-dharma activities. Non-academic activities are PTN-BH autorithy in regulating the organizational structure, looking for income, etc. This study aims to discuss the land and building tax treatment of land from PTN-BH in terms of land use. This study uses a post-positivist approach with qualitative methods. This study discusses the applicable laws, journals, and in-depth interviews with several parties whose opinions can contributed in this discussion. The results of this study are the regulations governing the imposition of PBB on PTN-BH land are still lacking in specifics. The regulation that is currently the big umbrella is the PDRD Law article 77 paragraph (3). The absence of a proper nomenclature is a legal entity PTN-BH. This freedom of finding income can indicate the imposition of PBB on PTN-BH. PTN-BH is no longer a purely PTN because its assets belong to PTN-BH itself and can seek their own income but also not PTS because PTN-BH is still regulated in the legislation. The position of PTN-BH is in the middle and uncertainty also sees the case of the imposition of PBB on PTN-BH. The treatment of the United Nations in other countries is also no different from the existing regulations in Indonesia, but it is quite difficult if it is compared more deeply because the laws in each country are different and so is the type of educational body in each country such as in Indonesia, there are PTN satker, PTN -BH, and PTS. Ideally educational institutions, especially public education bodies, are not subject to the UN on land or buildings, although there is still a lack of more specific regulations, especially because of the autonomy of PTN-BH to be able to utilize state owned land, including income generation.