Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNegara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional dan secara politik telah diterima sebagai bentuk final sistem keanekaraman Indonesia. Namun demikian, dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu djumpai fenomena sosiologik dan politik yang mencerminkan terjadinya paradoks antara semangat dan komitmen kolektif bernegara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus-kasus etnosentrisme, fanatisme kelompok, kedaerahan seperti sukuisme, kolusi, nepotisme, dan putra daerahisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal yang sangat fundamental bagi terbentuknya jiwa dan nasionalisme bangsa guna tetap tegak-kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan utama dari program yang didesain untuk membantu individu mengelola konflik adalah bahwa referensi budaya dan identitas mereka secara sosiologis dan psikologis berbeda dengan pihak yang berkonflik dengan mereka. Dinamika tugas Polri sebagai institusi yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi semakin kompleks dengan adanya tantangan tersebut."

"ABSTRAKTulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan arah pengembangan profesionalisme anggota Polri dalam kerangka Kebhinnekaan sebagai ciri dari Indonesia sebagai suatu bangsa. Berdasarkan pada tujuan tersebut tiga perspektif akan dijadikan dasar dalam pembahasan yang terdiri dari perspektif Sosiolog, Antropologi, dan politik. Ketiganya ini merefleksikan dinamika yang terjadi dalam menjamin stabilitas dan progresifisme dari Kebhinnekaan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Indonesia yang berdaulat dan maju. Organisasi Polri sebagai sebagai bagian dari organisasi publik mengukur kinerjanya berdasarkan prinsip kebijakan publik yakni merujuk pada kebijakan yang lebih tinggi dari Kapolri yaitu Presiden dan Menkopolhukam. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut organisasi Polri perlu tampil sebagai organisasi berorientasi budaya yangtelah menjadi bagian dari tradisi seetiap kelompok etnis yang ada di Indonesia. Konsekeunsi dari karekter organisasi mencerminkan dua dimensi tersebut adalah bahwa setiap angota Polri dalam menampilkan profesionalisme di tengah masyarakat yang Bhineka mengedepankan sosok berbudaya yang memegang prinsip moralitas sebagai bagian dari kode etik profesional Polri. Kode etik profesionalisme merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen lainnya adalah sikap keterbukaan terhadap ide-ide invatif sebagai bagian untuk meningkatkan kinerja organisasi Polri. Fenomena kehidupan bernengara yang bhineka mencerminkan dimensi politik, sosial, dan budaya. Ketika dimensi menjadi pertimbangan dalam pengembangan profesionalisme, dimensi-dimensi ini tidak menampilkan wujudnya sebagai fenomenan terfragmentasi, tetapi menjadi satu kesatuan."

"Kodim 0618/BS Kota Bandung adalah satuan Komando Distrik Militer yang berada di bawah Komando Kodam III/Siliwangi yang membawahi sebanyak 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung. Dengan 14 Koramil yang tersebar di wilayah Kota Bandung, Kodim 0618/BS memiliki 347 personel dan berdiri sendiri karena tidak berada di bawah Korem dengan memiliki tugas untuk pemberdayaan wilayah, pertahanan dan menyiapkan semua aspek dalam pertahanan wilayah termasuk memiliki program dan penanganan sendiri dalam pengurangan resiko bencana alam. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui peran Kodim 0618/BS dalam pengurangan resiko bencana alam di Kota Bandung. Bandung termasuk daerah yang memiliki potensi bencana alam cukup tinggi karena berada di antara Sesar Lembang dan juga memiliki letak geografis berbentuk cekungan sehingga memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap banjir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan, dan menggunakan teknik deskriptif analisis, lokasi penelitian dilakukan di kota bandung dengan hasil penelitian menunjukan, bahwa: 1) peran Kodim 0618/BS cukup vital dalam pengurangan resiko bencana alam dibuktikan dengan posisi Dandim sebagai wakil ketua dalam susunan organisasi Satlak Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana, 2) Kota Bandung menggunakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam sebagai Organisasi yang bertanggung Jawab dalam Penanggulangan Bencana Alam, dan 3) kurangnya tenaga ahli mitigasi bencana sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi personil."

"Dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan pada otonomi daerah, membawa konsekwensi logis terhadap tuntutan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di berbagai bidang. Kebijakan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah hamslah diartikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu tidak ada pilihan Iain kecuali memberikan perhatian yang seksama tentang arti penting kompetensi sumber daya manusia aparatur di daerah untuk terus menerus ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks ini permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi sumber daya manusia aparatur yang ada pada saat ini untuk menunjang kebijakan yang dimaksud. Kemudian seberapa jauh sumber daya manusia aparatur dalam memahami berbagai aspek desentralisasi dan identifikasi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur tersebut sehingga semua itu dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di masa yang akan datang. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat pengusaan kompetensi berdasarkan konsep kompetensi generik Civil Service Coiiege terhadap 30 orang pegawai negeri sipil golongan III di lingkungan Sekretariat Dewan Peiwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantn Selatan. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dengan juga melakukan studi kepustakaan terhadap teori-teori yang relevan dan melakukan pengamatan dan observasi serta melakukan serangkaian wawancara dengan 30 orang responden yang dipilih secara purposive sampiing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil penelitian disimpuikan bahwa gambaran tentang persepsi pegawai tentang kompetensi secara generik berdasarkan konsep kompetensi Civil Service College sudah cukup memadai. Kemudian tingkatpemahaman para pegawai terhadap konsep desentralisasi sudah cukupmemadai."

"Reformasi sistem perencanaan belum dilandasi suatu dasar hukum yang kuat sehingga “rute of the game” tidak pernah tercipta. Ketiadaan perangkat peraturan yang jelas dan mengikat, dapat menyebabkan sistem perencanaan pembangunan nasional tidak akan menghasilkan sinergi dalam berbagai upaya pembangunan di berbagai tingkatan, sektor dan daerah. Reformasi pengelolaan keuangan sektor publik telah mendorong pengembangan pendekatan yang lebih sistematis dalam penganggaran sektor publik. Pendekatan penganggaran di sektor publik dapat berupa line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, dan zero-based budgetingPenyusunan anggaran Tahunan di lingkungan Departemen Hukum dan HAM belum dilaksanakan secara optimal karena adanya hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang sudah menjadi kebijakan perencanaan dan penganganggaran masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Departemen.Penelitian yang digunakan dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi tahapan yang dikenal sebagai grounded theory research. Sampel yang dipergunakan yaitu pejabat struktural yang bekerja di penyusunan anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengumpulan data melalui wawancara dengan metode observasi dan melalui studi kepustakaan.Dari hasil mekanisme pelaksanaan penyusunan anggaran tahunan Departemen yang selama ini dilaksanakan, Kendala utama di dalam pelaksanan penyusunan program dan anggaran tahunan departemen yang berbasis kinerja adalah ketidakkonsistenan sistem atau program Software yang diajukan oleh Departemen Keuangan dan keterbatasan prasarana dan sarana khususnya dalam masalah jejaring komunikasi informasi sebagai pendukung percepatan proses penyusunan program dan anggaran tahunan departemen.

---

Reform the planning system has not driven a strong legal basis that "the rule of The Game" was never created. The absence of a clear set of rules and binding, can lead to national development planning system will not result in synergy in deveiopment efforts at various levels, sectors and regions. Reform of public sector financial management has encouraged the development of a more systematic approach in public sector budgeting. Approach to budgeting in the public sector can be a line item budgeting, performance budgeting, program budgeting, and zero-based budgeting

Annual budgeting within the Ministry of Law and Human Rights are not conducted in an optimal because of the constraints that affect the budgeting process. Policy impiementation of performance-based budgeting that has become budgeting planning policies and still can not be fully implemented in the Department

Research is used by using Qualitative Research Methods aims to develop understanding of concepts, which eventually became known as the stage of grounded theory research. The sample used is structurally officials who worked on drafting the budget for 5 (five) years. Col leding data through interviews and observation methods through the literature study.

From the results of the impiementation mechanism of the annual budget for the Department that was conducted, the main obstacle in the conduct of the preparation of annual budget and program performance-based departments is the inconsistency of the system or Software program proposed by the Ministry of Finance and the iimited infrastructure and facilities, especially in information communication network problems as support the acceleration of the process of drafting the annual budget and program departments."

"Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara Cina, dan negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara. Cina sebagai salah satu claimant state merupakan great power yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik, namun Cina sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI tersebut. Panglima TNI mengeluarkan perintah langsung untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut. Permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untuk mengatasi aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan militer Cina menjadi konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain adalah (1) perkembangan isu LCS dan aksi agresif Cina; (2) posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) strategi TNI dalam menjamin yurisdiksi nasional di ZEEI. Tulisan ini merekomendasikan peningkatkan interoperabilitas antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi agar tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai variabel perubahan organisasi Biro Perencanaan dengan menggunakan teori Kreitner dan Kinicki yang mengemukakan elemen target perubahan organisasional yang terdiri dari pengaturan organisasi, pengaturan tujuan, faktor sosial, metode, dan aspek manusia. Selain itu juga akan menilai variabel efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson et. al (1994:31) untuk indikator jangka pendek. Lokus penelitian dilakukan pada Biro Perencanaan di lingkungan Sekretariat Utama (Sestama) Badan Narkotika Nasional. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada personil Biro Perencanaan dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Utama BNN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden perubahan organisasi Biro Perencanaan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan belum berjalan baik, dan masih perlu banyak perbaikan yaitu dengan rincian untuk pelaksanaan perubahan organisasi Biro Perencanaan menurut persepsi 56 responden telah mencapai 64% dari kriteria yang ditetapkan yaitu secara kontinum berada pada kategori interval "kurang - baik". Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan menurut persepsi 56 responden telah mencapai 63% dari kriteria yang ditetapkan yaitu secara kontinum berada pada kategori interval "kurang - baik".

---

This study aims to assess the variables of organizational change by using Kreitner and Kinicki theory that suggests five target elements consisting of organizational settings, goal setting, social factors, methods, and human aspects. Dispite of organizational change will be assess effectiveness of the implementation of the duties and function variables by using Gibson et. al (1994:31) theory for the short term indicator. Locus of research conducted at the Secretariat of Planning Bureau at National Narcotics Board. Primary data obtained through questionnaires to all personnel in Planning Bureau and personnel echelon III and IV in the Main Secretariat BNN.

The results showed that the respondents' perceptions of organizational change Planning Bureau in connection with the effectiveness of the basic tasks and functions of the Bureau of Planning has not been going well, and still needs a lot of improvement is the details for the implementation of organizational changes in the perception of Planning 56 respondents had reached 64% of the criteria set that the continuum is the category of interval "less - well". As for the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Planning Bureau, shows that the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Bureau of Planning as perceived by 56 respondents had reached 63% of the criteria set out in the continuum is the category of interval "less - well"."