Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi intensi masyarakat muslim Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek) untuk melakukan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19. Kerangka penelitian disusun dengan memodifikasi model Theory of Planned Behavior (TPB) dengan menambahkan konstruk Health Belief Model (HBM) yaitu cognitive risk perception dan affective risk perception ke dalam model untuk menyesuaikan konteks pelaksanaan ibadah umrah di masa pandemi. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner dan melibatkan 203 responden penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) yang sebelumnya telah dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel attitude dan perceived behavioral control berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap intensi masyarakat Muslim Jabodetabek untuk melakukan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19. Sedangkan variabel affective risk perception dengan mediasi perceived behavioral control berpengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap intensi masyarakat Muslim Jabodetabek untuk melakukan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19. ......This study discusses the factors that influence the intention of muslim society in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (Jabodetabek) to perform umrah during the Covid-19 pandemic. The research framework was prepared by modifying the Theory of Planned Behavior (TPB) model by adding the constructs of the Health Belief Model (HBM) namely cognitive risk perception and affective risk perception into the model to adjust the context of the implementation of umrah during the pandemic. This research was conducted using a survey method through questionnaire and involved 203 research respondents. Data analysis in this study used Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) which had previously been tested for validity and reliability. The results showed that the attitude variable and perceived behavioral control had a significant effect with positive relation with the intention of Muslim society in Jabodetabek to perform umrah during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, the affective risk perception variable with the mediation of perceived behavioral control had a significant and negative relation with the intentions of the Jabodetabek muslim society to perform umrah during the Covid-19 pandemic.

Abstrak :
Jumlah jamaah umrah setiap tahun meningkat. Berdasarkan data Pusat KesehatanHaji, jamaah umrah sakit yang terlaporkan sampai bulan Mei tahun 2015sebanyak 11 orang dan kematian 1 orang. Sebelum berangkat ke Arab Saudijamaah diwajibkan untuk melakukan vaksinasi Meningitis Meningokokus.Pelayanan vaksinasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pencatatan data kesehatanjamaah umrah. Sistem informasi yang ada saat ini belum dapat digunakan sesuaikebutuhan pelayanan vaksinasi umrah, pencatatan dan pelaporan masih manual.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi pelayanan vaksinumrah yang mampu mendukung pelayanan dan pengelolaan vaksin sertamemberikan informasi kesehatan jamaah umrah sebelum diberangkatkan ke ArabSaudi. Peneliti menggunakan pendekatan SDLC dengan mengidentifikasi sistemyang berjalan dan kebutuhan pengembangan sistem. Pengumpulan datamenggunakan metode wawancara, observasi dan telaah dokumen di KantorKesehatan Pelabuhan Banten. Masalah pada sistem informasi yang teridentifikasipada komponen input, proses, output dan basis data. Dengan dikembangkannyaaplikasi sistem informasi ini data tersimpan kedalam database sehingga lebihaman dan dapat memudahkan dalam pengolahan data. Aplikasi menghasilkaninformasi kesehatan jamaah umrah dan laporan pelaksanaan pelayanan vaksinumrah. Rekomendasi dimasa yang akan datang Pusat Kesehatan Haji perlumembuat peraturan penyelenggaraan kesehatan umrah dan aplikasi yangdikembangkan disosialisasikan melalui pertemuan maupun video yang diunggahkedalam website aplikasi. ......The number of Umrah pilgrims every year is increasing. Base on data from theCenter for Health Hajj, The Umrah pilgrims reported sick until May 2015 was 11people and the death was 1 person. Before leaving to Saudi Arabia, all pilgrimsare required to Meningococcal Meningitis vaccination. This vaccination servicescan be use for information of health Umrah pilgrims. Existing informationsystems can not be used as needed, recording and reporting are still manually.This research aims to develop a vaccine Umrah service information system whocan supporting of services and management of vaccines at KKP and can providesinformation of health Umrah pilgrims before departure to Saudi Arabia.Researcher using SDLC approach to identify on an existing system anddevelopment needs. Collecting data using interviews, observation and review ofdocuments at KKP Banten. The problems is identified on input, process, outputand databases. This development of information system can stored data intodatabase so it more secure and easy to processing data. It can provide informationof umrah health and reports vaccination services. Recommendation in the futureCenter of Health Hajj have to provide regulation of enforcement umrah rsquo s healthand socialize this application through meetings or video uploaded on website.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang transaksi syariah sebagai alternatif transaksi dalam praktik pengadaan pesawat udara haji di PT X, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan jenis yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-preskriptif dan menggunakan jenis data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Latar Belakang penulisan tesis ini adalah mengingat ibadah haji merupakan rukun Islam dimana potensi dana haji berupa BPIH, dana pengembangan dan DAU sangat besar. Namun faktanya terjadi inefisiensi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam sektor transportasi udara. PT X sebagai operator pesawat udara haji selama ini melakukan praktik pengadaan pesawat udara haji dengan dua jenis transaksi atau perjanjian yaitu Perjanjian Pengangkutan Udara Haji antara PT X dan Kementerian Agama dan Perjanjian Sewa Guna Usaha antara PT X dengan Pemberi Sewa Guna Usahanya. Penyebab transaksi-transaksi tersebut belum menimbulkan efisiensi biaya transportasi udara kepada jemaah haji selama ini, berdasarkan penelitian karena, mekanisme tahapan pengadaan pesawat udara yang panjang dengan jangka waktu proses pengadaan yang pendek setiap tahun menimbulkan biaya yang tinggi, terdapat posisi yang yang tidak seimbang bagi PT X baik terhadap Kementerian Agama maupun terhadap Pemberi Sewa Guna Usaha (Lessor)-nya, terdapat perbedaan metode pengaturan pengenaan tarif/harga yang dipergunakan antara kedua jenis perjanjian dan belum sesuainya dengan Hukum Perikatan Islam. Dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dimana wajib dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain termasuk dalam sektor transportasi angkutan udara. Bentuk transaksi syariah yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam transaksi pengadaan pesawat udara haji adalah berupa transaksi Sewa Guna Usaha (Leasing) Syariah (IMBT), Istishna?, Mudharabah dan Wakaf. Transaksi IMBT sangat tepat dalam pengadaan pesawat udara haji di Indonesia, karena mekanismenya lebih sederhana dan lebih rendah resikonya bagi para pihak. Berdasarkan hal ini, maka sangatlah penting untuk melakukan pola kerjasama antara PT X dan BPKH dalam pengadaan pesawat udara haji di masa akan datang dengan mengoptimalkan dana pengembangan BPIH dan DAU dengan pembelian pesawat udara yang digunakan untuk ibadah haji dan umrah.

---

This thesis researches the Islamic transaction as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft aquisition in the PT X, using the method of literature study with the type of juridical-normative and descriptive-prescriptive and using secondary data by means of data collection study of documents and interviews. Background of this thesis is considering that Hajj is the pillar of Islam in which have much pilgrims and potential funds in the form of BPIH, fund development and DAU. Meanwhile, there are the fact of inefficiency in Hajj program including in the air transport sector. PT X as an aircraft operator of hajj program in the transport sector performs the hajj aircraft acquisition practices with two types of transaction or agreement that are Hajj Air Transport Agreement between PT X and the Ministry of Religion and the Lease Agreement between PT X and its Lessor. The causes of these transactions have not yet produced the efficiency of air transport costs to the pilgrims during recently years, based on the research are the mechanisme of aircraft acquisition process is too long-stages but the time consumed is too short for each year. It was producing a high cost process, there is an unbalanced position for PT X both to the Ministry of Religion and to its Lessor, there is different methods of setting the tariffs/prices between the two types of agreements and also there is incompatibility with the Islamic contract law. With the enactment of Law No. 34 Year 2014 concerning the Hajj Financial Management which shall be established The Hajj Financial Management Board (BPKH) who will be authorized to place and invest the hajj financial accordance with Islamic principles through cooperation with other institutions included in the air freight transport sector. The Forms of Islamic transactions that can be applied as an alternative transactions in the practice of hajj aircraft acquistion are in the form of transaction Islamic Leasing (IMBT), Istishna', Mudharabah and Wakaf. IMBT is very precise transactions in the Hajj aircraft acquisition, because the mechanism is simple and lower risk for each parties. Based on this consideration, it is important to perform a pattern of cooperation between PT X and BPKH in the Hajj aircraft acquisition in the future by optimizing BPIH, development funds and DAU, by means of the purchase of aircraft that will be used as the hajj and umrah program.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau gambaran tentang transformasi diri islami yang terjadi pada mu’tamir umrah. Hal yang akan diungkap meliputi proses pelaksanaan umrah, penghayatan atas pengalaman transformatif selama umrah dan juga transformasi diri yang terjadi setelah umrah pada mu’tamir umrah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena isu yang diteliti merupakan salah satu isu yang sensitif. Sejumlah empat responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden berusia di atas 35 tahun, pernah melaksanakan umrah dan pernah mengalami kejadian transformatif selama umrah yang kemudian diwawancarai. Hasil dari penelitian ini semua responden mengalami transformasi diri setelah melaksanakan umrah. Berbagai proses yang dilalui sebelum akhirnya sampai kepada perubahan ini antara lain persiapan sedari awal keberangkatan, selama pelaksanaan, dan akhir perjalanan umrah. Semua responden mengalami pengalaman transformatif selama umrah yang dihayati lewat beberapa tahapan. Hasil transformasi sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek dalam kehidupan seperti aspek spiritual, aspek religius serta sosial. Dalam ajaran islam, orang-orang yang menjalankan umrah dengan baik sesuai syarat dan mampu mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik setelahnya dapat dikatakan sebagai umrah yang mabrur atau mencapai transformasi diri islami. ......The aim of this study is to gain an understanding of the self-transformation that occurs during umrah. This study will reveal insights into the process of performing umrah, the transformative experience during umrah, and the self-transformation which occur after umrah. Applying a qualitative approach, 4 respondents over 35 years old, having performed umrah, and having experienced transformative events during umrah were interviewed. The results of the study showed that all respondents experienced self-transformation after carrying out umrah. This change was the result of various processes that were undertaken from the beginning of departure, during the implementation, and at the end of the Umrah trip. The respondents went through several stages of transformative experience during umrah. The transformation was evident in various aspects of life, such as spiritual, religious, and social aspects.

Abstrak :

Indonesia, negara dengan beragam agama, harus memperhatikan keberlanjutan umatnya dalam beribadah. Haji adalah ibadah wajib kelima bagi Islam, tetapi ritual keagamaan ini memiliki keterbatasan bagi umat Islam, seperti masa tunggu yang lama dan biaya tinggi. Kesulitan-kesulitan kemudian mendorong banyak umat Islam untuk memilih melaksanakan umrah, bagian dari ibadah haji yang diadakan di kota suci Mekah dan dapat dilakukan sepanjang tahun kecuali pada periode haji. Hal ini menyebabkan pembentukan sistem umrah di Indonesia, sebuah sistem yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan peraturan. Namun, sistem ini menghadapi masalah buruk baru-baru ini, di mana penipuan terjadi dan menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan pada reputasi bisnis perjalanan Umrah. Oleh karena itu, perlu untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini sehingga kepercayaan dan kesetiaan jamaah tetap dipertahankan dalam menggunakan layanan umrah. Penelitian ini melakukan eksplorasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan. Kebijakan yang paling efektif adalah inspeksi keberangkatan di bandara dan kampanye travel umrah yang baik. ......Indonesia, a country with diverse religions, positively has to pay attention to the sustainability of its people in worshipping. Hajj is the fifth obligatory worship of Islam, but this religious ritual has limitations to Muslims, such as long waiting period and high costs. The difficulties then induce many Muslims to choose to carry out Umrah, a part of the Hajj which is held in the holy city of Mecca and can be done throughout the year except on the Hajj period. This led to the formation of pilgrimage system in Indonesia, a system that has many stakeholders and regulations involved. However, this system faces a bad issue recently, where fraud occurs and causes economic losses and damage to the reputation of the Umrah travel business. Therefore, it is necessary to take action to overcome this problem so that the trust and loyalty of pilgrims are maintained in using the services of the pilgrimage. This study has explored policy initiatives which can be taken to fulfill the objectives. The two most effective policy are departure inspection and good travel agency campaign.

Abstrak :
This article highlights the hajj (Islamic pilgrimage to Mecca) involves not only religious devotion, but also religious tourism and its associated busuness, necessary to deal with massive parties of pilgrims,embracing trans-national relations,central and local governments,flight and other travel agencies,pilgrimage guidance units,catering agencies and hotels to to the pilgrims themselves in its scope....

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak. Hal tersebut membuat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penyumbang jemaah umrah terbesar. Berdasarkan data yang ditunjukkan Kementrian Agama dan Umrah Arab Saudi, jumlah jemaah umrah Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Animo yang besar pada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah mendorong pertumbuhan penyedia jasa perjalanan umrah dalam menawarkan paket-paket umrah. Namun, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai agen perjalanan dan perilaku konsumen terhadap wisata religius, terutama dalam konteks ibadah umrah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi hubungan antara customer perceived value, satisfaction, company reputation, dan loyalty terhadap customer retention pada agen perjalanan umrah. Data yang terkumpul diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 247 responden masyarakat Indonesia yang melaksanakan umrah dalam 2 tahun terakhir dan menggunakan agen perjalanan umrah dalam perjalananya. Analisis data yang dilakukan melalui analisis deskriptif dan Structural Equation Modeling SEM menggunakan partial least square dengan Smart PLS 2.0. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa customer perceived value memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satisfaction, loyalty, dan company reputation. Selain itu, company reputation juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satisfaction dan loyalty. Hasil lainnya menunjukkan bahwa antara loyalty dan satisfaction, hanya loyalty yang memiliki pengaruh terhadap retention, sedangkan antara satisfaction dan retention tidak memiliki pengaruh yang signifikan. ......Indonesia is the country with the largest Moslem population. It makes Indonesia as one of the most countries with the largest number of umrah pilgrimage. Based on the data by Ministry of Religious Affairs and Umrah of Saudi Arabia, the number of Indonesian umrah pilgrimage have been increasing from year to year. The huge interest of Indonesian people to perform umrah encouraging the growth of umrah travel agencies for offering their umrah packages. Nevertheless, there is still lack of research about travel agencies and consumer behavior towards religious tourism, especially on umrah pilgrimage. Data was obtained based on questionnaire of 247 Indonesian people whom had umrah pilgrimage in the last two years and used umrah travel agencies on their journey. Data was performed by descriptive analysis and Structural Equation Modeling SEM used partial least square with Smart PLS 2.0. The results showed that there is a significant relationship between customer perceived value, satisfaction, company reputation, and loyalty. In addition, company reputation also has a significant relationship to loyalty and satisfaction. Other results showed that between loyalty and satisfaction, only loyalty that has a significant relationship to retention, meanwhile between satisfaction and retention have not significant relationship.

Abstrak :
Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa isu, di antaranya biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang beranggapan bahwa ibadah umrah dikenakan PPN, dan juga terdapat penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah ditinjau dari asas kepastian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan PPN atas penyerahan jasa perjalanan ibadah umrah telah sebagian sesuai dengan asas kepastian. Namun, masih terdapat kekurangan dalam kesesuaian dengan asas kepastian, terutama mengenai ketentuan terkait transit yang memberikan peluang untuk penafsiran berbeda, dalam hal tidak terdapat definisi terkait dengan durasi maupun kegiatan yang dapat dilakukan selama transit. Adapun kekurangan lain berupa penggunaan bahasa dalam penguraian objek pajak yang belum singkat, penggunaan istilah dalam penguraian dasar pengenaan pajak (DPP) yang belum bersifat konsekuen, dan penguraian DPP yang belum sesuai dengan prinsip netralitas. ......Umrah pilgrimage service, as part of the religious pilgrimage services, is one of the services that are not subject to VAT, and with the publication of regulation from the Ministry of Finance in the form of PMK 71/PMK.03/2022, it also has been regulated that religious pilgrimage services, of which include Umrah pilgrimage services, that also arrange travels to other places are subject to VAT with certain amount. However, in its implementation, there were issues such as umrah pilgrimage bureaus that were under the assumption that umrah pilgrimage services are subject to VAT, and there were elaborations from Directorate General of Taxes that do not match with the contents of the regulation, which may cause uncertainty. The purpose of this study is to analyze the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services viewed from the certainty principle. This study uses the post-positivist approach and qualitative data collection method. The result of this study shows that the implementation of VAT policy on Umrah pilgrimage services has been partially in line with the certainty principle. However, there are still shortcomings in its conformity with the certainty principle, mainly about regulation regarding transit that give opportunities for different interpretations, of which there is no definitions regarding duration of and allowed activities during transit. There are other lacking aspects, such as usage of language in the explanation of its tax object, usage of term in the explanation of its tax base that is not consistent, and the explanation of its tax base that is not line with the neutrality principle.

Abstrak :
Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia dinilai KPPU merupakan penerapan praktek diskriminasi terhadap 301 PPIU lainnya karena dalam Program Wholesaler ini PT Garuda Indonesia hanya melayani reservasi kepada 6 PPIU saja. KPPU memutus bahwa PT Garuda Indonesia melanggar Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Kemudian mengenai pokok permasalahan, Skripsi ini membahas mengenai tiga permasalahan. Pertama, Bagaimanakah menentukan cakupan Pasar Bersangkutan dan Penguasaan Pasar dalam pasar umroh ini, sebagai framework analisis dilakukannya Praktek Diskriminasi dalam Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia. Kedua, mengenai bagaimana tujuan dan mekanisme Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia sehingga KPPU memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. Ketiga mengenai dampak yang ditimbulkan dari Program Wholesaler, apakah benar program ini menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penulisan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa Program Wholesaler yang diadakan PT Garuda Indonesia tidak melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999 karena tidak adanya Praktik Diskriminasi yang menimbulkan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Saran dari penulis seharusnya KPPU lebih cermat menentukan cakupan pasar bersangkutan dalam perkara a quo, menurut pendapat penulis KPPU telah keliru dalam menentukan cakupan pasar bersangkutan karena tidak memperhitungkan seluruh pemain dalam pasar. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka penentuan penguasaan pasar juga tidak valid, sehingga mengakibatkan diragukannya pembuktian pelanggaran Pasal 19 huruf d UU No.5 Tahun 1999. ......The Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia is considered by KPPU to be an application of discriminatory practices against other 301 PPIUs because in this Wholesaler Program PT Garuda Indonesia only serves reservations to 6 PPIUs. KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Then regarding the main problem, this thesis discusses three problems. First, how to determine the scope of the relevant market and market control in this umrah market, as an analytical framework for the implementation of discriminatory practices in the wholesaler program held by PT Garuda Indonesia.Second, regarding the purpose and mechanism of the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia so that KPPU decided that PT Garuda Indonesia violated the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999. Third, regarding the impact of the Wholesaler Program, is it true that this program causes Monopolistic Practices and/or unfair business competition. In writing this thesis using a normative juridical research method with a law approach. The writing uses primary, secondary and tertiary legal materials, with a qualitative approach. The results of the study found that the Wholesaler Program held by PT Garuda Indonesia did not violate the provisions of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999 because there were no Discriminatory Practices that gave rise to Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition. The suggestion from the author is that KPPU should be more careful in determining the scope of the relevant market in the a quo case, in the author's opinion KPPU has made a mistake in determining the scope of the relevant market because it does not take into account all players in the market. With this error, the determination of market control is also invalid, resulting in doubts about the proof of violation of Article 19 letter d of Law No. 5 of 1999.