Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Gery Adlan
"ABSTRAK
Salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya bagi yang beragama Islam, adalah beribadah umrah bagi yang mampu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Bank Syariah X mempunyai produk Pembiayaan Umrah Bank Syariah X. Pembiayaan Umrah Bank Syariah X ini adalah salah satu produk pembiayaan multijasa. Permasalahan yang ada adalah mengenai pengaturan pembiayaan multijasa menurut ketentuan perbankan syariah di Indonesia dan kesesuaian pelaksanaan Pembiayaan Umrah Bank Syariah X dengan akad Ijarah dengan ketentuan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskritif analitis, studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Pembiayaan multijasa dapat dilakukan oleh bank syariah berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan ketentuan dari Bank Indonesia yang mengacu kepada Kodifikasi Produk Perbankan Syariah 2008 dan juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Akad Pembiayaan Umrah Bank Syariah X secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN dan ketentuan Bank Indonesia, akan tetapi secara khusus masih terdapat kesalahan, contohnya adalah tidak terdapat penyebutan nominal imbalan jasa yang jelas bagi bank, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Hasil penelitian menyarankan penulisan Akad Pembiayaan Umrah Bank Syariah X harus sesuai dengan ketentuan perbankan syariah di Indonesia.

ABSTRACT
One of Indonesian people?s need, especially for Muslims, are the worship called Umrah (minor hajj pilgrimage) for those who can afford. To meet this need, Bank Syariah X has a Bank Syariah X Financing Umrah product. Bank Syariah X Financing Umrah is the product of multiservice financing. The existing problems are on multiservice financing arrangement based on the provision of sharia banking in Indonesia and the suitability of the implementation of Bank Syariah X Financing Umrah with Ijarah statement with the provisions of sharia banking in Indonesia. This research was conducted in the form of descriptive analysis, the study of documents were supported by interviews. Multiservice financing may be conducted by the Sharia banks based on the provisions of National Sharia Board (DSN) Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 on Multiservice Financing and the provision of Bank Indonesia, which referred to the codification of Sharia Banking Product of 2008 and also the regulation of Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 on the implementation of Sharia principles in fundraising and fund distributing and Sharia banking services. The statement of Bank Syariah X Financing Umrah is generally in accordance with DSN Fatwa and the provision of Bank Indonesia, but particularly there is still an error, for example, there is no clear mention of nominal charges for the banks, so it is not in compliance with the provisions of National Sharia Board (DSN) Fatwa No. 44/DSN-MUI/VII/2004 on Multiservice Financing. The result of this research suggests that the writing of Financing Umrah statement of Bank Syariah X should be in accordance with the provisions of sharia banking in Indonesia."
Depok: 2011
S24761
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Hariz
"Persaingan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari dunia usaha, bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak dapat terhindar dari persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan dilakukan untuk memperoleh keuntungan dalam menjalankan usaha. Persaingan dalam dunia usaha dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha itu sendiri, hal ini dikarenakan persaingan dapat memicu pelaku usaha untuk memberikan inovasi dan kualitas terbaik dalam menjalankan usahanya, dan dampak positif bagi konsumen/masyarakat adalah terciptanya pilihan produk barang dan/atau jasa yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang bersaing di dalam pasar produk barang dan/atau jasa tersebut. Namun persaingan tidak hanya memberikan dampak positif bagi dunia usaha, pada prakteknya tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan tindakan curang atau tidak dibenarkan dalam usahanya memperoleh keuntungan, seperti menguasai pasar sehingga iklim persaingan usaha menjadi tidak sehat dan dapat menghilangkan/mengeleminasi pesaing dalam bisnis dan/atau usahanya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai pembuktian yang dilakukan KPPU dalam kasus praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU kepada oleh PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terbukti melakukan praktek diskriminasi pada pemilihan mitra penjualan tiket umroh menuju dan dari Jeddah dan Madinah telah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, Pembuktian yang telah KPPU lakukan dalam proses penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang dilakukan PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 telah melewati tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan KPPU tersebut, mulai dari tahapan penentuan pasar bersangkutan hingga tahapan analisis pelanggaran yang kemudian dikorelasikan dengan alat-alat bukti yang didapatkan selama proses penelitian dan penyelidikan. Kemudian Pengenaan denda yang dijatuhkan KPPU dalam putusannya kepada PT. Garuda Indonesia (Persero) dirasa kurang tepat dalam hal besaran denda yang dijatuhkan, hal ini dikarenakan dalam berbagai macam pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administratif dalam pelanggaran hukum persaingan usaha mengatur mengenai mekanisme dalam penghitungan besaran denda yang dijatuhkan KPPU kepada pelanggar hukum persaingan usaha.


Competition is an inseparable part of the business world, for business actors in running their business cannot avoid competition among business actors. Competition is carried out to gain profits in running a business. Competition in the business world can have a positive impact on the business world itself, this is because competition can trigger business actors to provide innovation and the best quality in running their business, and a positive impact for consumers/society is the creation of a choice of goods and/or services that have the best quality at competitive prices in the market for these goods and/or services. However, competition does not only have a positive impact on the business world, in practice there are not a few business actors who commit fraudulent or unjustified actions in their efforts to gain profits, such as controlling the market so that the business competition climate becomes unhealthy and can eliminate competitors in business and/or his efforts. This study will examine the evidence carried out by the KPPU in the case of discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina by PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, the imposition of fines imposed by the KPPU on PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. who are proven to have practiced discriminatory practices in the selection of partners selling Umrah tickets to and from Jeddah and Medina have been in accordance with the applicable laws and regulations.

The results of this study state that, the evidence that KPPU has carried out in the process of completing the Alleged Violation Report (LDP) conducted by PT. Garuda Indonesia (Persero) with reference to KPPU Regulation Number 3 of 2011 has passed the stages regulated in the KPPU regulation, starting from the stage of determining the relevant market to the stage of analysis of violations which is then correlated with the evidence obtained during the research and development process. investigation. Then the imposition of fines imposed by KPPU in its decision to PT. Garuda Indonesia (Persero) is deemed to be inappropriate in terms of the amount of fines imposed, this is because in various regulations regarding the imposition of administrative sanctions in violation of business competition law, it regulates the mechanism in calculating the amount of fines imposed by KPPU on violators of business competition law."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soraya Dharmawaty Francis
"Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar di Indonesia. Para penganut ini secara otomatis merupakan subyek hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hukum Islam dengan subyek yang besar ini menuntut pengaturan serta perkembangannya seiring berkembangnya taraf kehidupan sosial dan ekonomi subyeknya. Metode pemasaran melalui iklan di Indonesia saat ini memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Terdapat iklan yang dalam publikasinya dan beredar luas di masyarakat hanya mementingkan keuntungan pribadi atau pihakpihak tertentu semata tanpa mengindahkan kepentingan konsumen yang dirugikan. Tidak segan-segan publikasi ikan ini juga dilakukan oleh pelaku usaha muslim misalnya dengan menawarkan "janji gratis umrah" kepada khalayak iklan yang juga muslim. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia dengan tegas melarang penggunaan kata "gratis" dalam iklan jika kenyataannya konsumen harus membayar biaya-biaya lain. Hukum Islam pada dasarnya juga telah mengatur hal ini secara prinsip. Pengaturan secara prinsip ini yang kemudian penting untuk dikaji dalam penulisan ini.
Islam is a religion that has the biggest number of believers. These believers automatically become subjects of Islamic Law. It means that Islamic Law with the biggest number of subjects demands the regulation and development along with the development of social and economy living standards of its subjects. Nowadays, marketting method through advertisement in Indonesia demonstrate a heartbreaking situation. There some advertisement which in their publication and spread in the society only concern about benefits for certain parties without concern about the disadvantaged consumers. Moreover, these also conducted by moslem enterpreneurs such as offer "Promise for free umrah" to the advertising audience who also moslem. Law No. 8 Year 1999 about Cunsomer Protection as the umbrella of cunsomer protection law in Indonesia strictly ban the use of word "free" on advertisement if in fact cunsomers should pay other costs. Islamic Law basically had regulated this in principle. This principle regulation then important to be studied in this paper."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S70192
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library