Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas implementasi pengembalian (reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.218/PMK.02/2014 (PMK 218/2014) yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 64/PMK.02/2005. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PMK 218/2014 yang ditujukan untuk lebih memberikan kepastian hukum ternyata dalam implementasinya menambah beban administratif baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan usulan-usulan dalam rangka melakukan amandemen terhadap PMK 218/2014 sehingga ke depan proses pengembalian (reimbursement) PPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak baik dari sisi Pemerintah maupun dari sisi Kontraktor.

---

This thesis analyzes the implementation of Value Added Tax reimbursement on the upstream oil and gas industry which regulated in Minister of Finance Regulation Number 218/PMK.02/2014 (MoF 218/2014) that was previously regulated in Minister of Finance Regulation Number 64/PMK.02/2005. This research is a qualitative research with descriptive design. The research concludes that the MoF 218/2014 intended to give greater legal certainty, however in its implementation turned out to add new administrative burdens and legal uncertainty. Therefore it is necessary to amend the MoF 218/2014 so that the Value Added Tax reimbursement process can run properly in accordance with the expectations of all parties both from the Government and from the Contractor."

"[ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk untuk menentukan kemampuan baru rantai pasok di Pageo berdasarkan evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi rantai pasok, dengan menggunakan kerangka pikir rantai pasok Dittmann (2013). Pageo, salah satu perusahaan jasa di industri hulu minyak dan gas menghadapi tantangan internal dan eksternal yang dapat menghambat pertumbuhan bisnisnya. Penentuan kemampuan baru rantai pasok diawali dengan menganalisa masukan dari pelanggan Pageo, kemudian dilanjutkan dengan penilaian internal terhadap sistem rantai pasok yang ada di Pageo saat ini, lalu dilanjutkan dengan evaluasi terhadap external megatrends yang mempengaruhi rantai pasok Pageo, dilanjutkan dengan analisis situasi kompetisi yang dihadapi Pageo, kemudian evaluasi teknologi yang digunakan Pageo dan evaluasi teknologi yang ada di pasar, dan kemudian dilanjutkan dengan analisa resiko yang dapat mempengaruhi bisnis Pageo. Dengan mempertimbangkan dan menganalisa faktor-faktor yang disebutkan diatas, Pageo perlu menentukan kemampuan baru rantai pasok yang diperlukan untuk mengelola sumber daya dan aktivitas perusahaan secara terintegrasi untuk memastikan keberhasilan pemenuhan order dari pelanggan melalui implementasi berbasis proyek sesuai dengan waktu, biaya yang optimal dan kebutuhan spesifikasi yang ditetapkan, dan fleksibel (one stop services) dengan dukungan pemasok dan rekanan yang handal. Pageo juga memerlukan aplikasi sumber daya manusia yang terintegrasi secara kesisteman, termasuk sistem pengembangan karyawan, sistem penilaian karyawan dan sistem kompensasi karyawan untuk mengembangkan dan mempertahankan karyawan terbaik dalam perusahaan Pageo.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the determination of the new supply chain capability in Pageo by evaluating the internal and external factors that influence the supply chain strategy using the supply chain framework introduced by Dittmann (2013). Pageo, as one of the upstream oil and gas service company, faced internal and external challenges that may defer and inhibit its growth. The step for determining the new supply chain capability is initiated by analyzing the inputs from Pageo customers, then assessing internal supply chain system, progress to evaluating the external megatrends that influence the supply chain, assessing the competition environment, evaluating the technology used within the company and the technology available in the market then followed by appraising the risks that may impact the business. Taking into consideration all the above foundation elements and analyzing them, Pageo needs to determine the new capability to manage and track the company resources and activities with integrative way to ensure the successful order fulfillment through project based implementation that meet the required time, the optimized cost and the specification required, and flexible (one stop services) with the support of the reliable supplier/partner. Integrated with the system, Pageo also requires an HR application that incorporate the employee development system, employee appraisal system and compensation system to develop and retain the best personnel within Pageo;This thesis discusses about the determination of the new supply chain capability in Pageo by evaluating the internal and external factors that influence the supply chain strategy using the supply chain framework introduced by Dittmann (2013). Pageo, as one of the upstream oil and gas service company, faced internal and external challenges that may defer and inhibit its growth. The step for determining the new supply chain capability is initiated by analyzing the inputs from Pageo customers, then assessing internal supply chain system, progress to evaluating the external megatrends that influence the supply chain, assessing the competition environment, evaluating the technology used within the company and the technology available in the market then followed by appraising the risks that may impact the business. Taking into consideration all the above foundation elements and analyzing them, Pageo needs to determine the new capability to manage and track the company resources and activities with integrative way to ensure the successful order fulfillment through project based implementation that meet the required time, the optimized cost and the specification required, and flexible (one stop services) with the support of the reliable supplier/partner. Integrated with the system, Pageo also requires an HR application that incorporate the employee development system, employee appraisal system and compensation system to develop and retain the best personnel within Pageo, This thesis discusses about the determination of the new supply chain capability in Pageo by evaluating the internal and external factors that influence the supply chain strategy using the supply chain framework introduced by Dittmann (2013). Pageo, as one of the upstream oil and gas service company, faced internal and external challenges that may defer and inhibit its growth. The step for determining the new supply chain capability is initiated by analyzing the inputs from Pageo customers, then assessing internal supply chain system, progress to evaluating the external megatrends that influence the supply chain, assessing the competition environment, evaluating the technology used within the company and the technology available in the market then followed by appraising the risks that may impact the business. Taking into consideration all the above foundation elements and analyzing them, Pageo needs to determine the new capability to manage and track the company resources and activities with integrative way to ensure the successful order fulfillment through project based implementation that meet the required time, the optimized cost and the specification required, and flexible (one stop services) with the support of the reliable supplier/partner. Integrated with the system, Pageo also requires an HR application that incorporate the employee development system, employee appraisal system and compensation system to develop and retain the best personnel within Pageo]"

"PT. XYZ, salah satu perusahaan minyak dan gas swasta yang beroperasi di di Indonesia, berkewajiban untuk menandatangani perjanjian dengan Pemerintah Indonesia (diwakili oleh SKK Migas) dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil (PSC) sebagai dasar untuk beroperasi di Indonesia. Semua biaya pengembangan lapangan minyak dan gas (investasi dan operasi) yang telah menerima persetujuan dari SKK Migas, dapat dibebankan sebagai cost recovery sesuai dengan perjanjian dalam PSC. Dalam melaksanakan operasinya, manajemen persediaan memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan operasi perusahaan. Persediaan adalah salah satu investasi tunai terbesar dalam bisnis, karena itu pengambilan keputusan investasi dalam hal persediaan harus dilakukan dengan hati-hati. Mengelola investasi ini adalah kunci untuk mencapai sukses. Persediaan yang tidak bergerak dan menyedot sumber daya kas harus dihilangkan dengan mengubah kas tersebut menjadi sumber daya yang produktif. Penelitian ini dilakukan pada PT. XYZ dengan dasar tingkat persediaan perusahaan yang meningkat setiap tahunnya dan rasio surplus perusahaan yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan didukung oleh data aktual dari PT. XYZ dan wawancara dengan para ahli dalam hal persediaan dan manajemen PT. XYZ. Hasil penelitian adalah usulan strategi yang dapat diterapkan oleh PT. XYZ untuk meningkatkan efektifitas proses manajemen persediaan.

---

PT. XYZ, a multinational oil company that operated in Indonesia, is obligatory on using Production Sharing Contract (PSC) Agreement with the Government of Indonesia (represented by SKK Migas) as a basis for operating in Indonesia. All oil and gas field development costs (investment and operation) by which have received the approval of SKK Migas, can be charged as cost recovery in accordance with the PSC agreement. In carrying out its operations, inventory management plays an important role in supporting the success of the company's operations. Inventory is one of the largest cash investments in businesses therefore the decision on new investments in inventory should be considered carefully. Managing this investment is the key to achieve successes. Inventory that is inactive and siphoning cash resources should be eliminated by changing the wasted cash back into a productive resource. The research was conducted at PT. XYZ on the basis of the company inventory level that increasing each year and high Surplus Ratio. The methodology used in this research is a descriptive qualitative study which supported by actual data from PT. XYZ and interview with expert in inventory and management of PT. XYZ. The results of the research are proposing strategy to be implemented by PT. XYZ to improve the effectiveness of PT. XYZ inventory management process."

"Investasi langsung sangat diharapkan untuk menjadi sumber pembiayaan bagi defisit Neraca Transaksi Berjalan pada Neraca Pembayaran Indonesia. Salah satu penyumbang defisit Neraca Transaksi Berjalan adalah neraca perdagangan migas. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kegiatan investasi langsung di sektor hulu migas. Penelitian akan melihat pola hubungan antara faktor regulasi terkait pembatasan biaya yang dapat ditagihkan kepada pemerintah dan faktor ekonomi yang mencakup harga dan biaya per unit terhadap investasi hulu migas. Penelitian dilakukan terhadap data mikro dari 33 perusahaan migas di Indonesia, periode data 2005-2018. Hasil empiris menunjukkan bahwa penerapan regulasi serta harga berpengaruh positif terhadap investasi hulu migas. Sementara biaya per unit berpengaruh negatif setelah implementasi dari regulasi tersebut.

---

Direct investment is expected to be a source of financing for the current account deficit in Indonesia's Balance of Payments. One of the contributors to the current account deficit is the oil and gas trade balance. Therefore, this study will focus on direct investment in the upstream oil and gas sector. This study will examine the impact of implementing regulations related to restrictions on costs that can be claimed to the government and economic factors that include prices and costs per unit of oil and gas on the upstream oil and gas investment. The study was conducted using micro data from 33 oil and gas companies in Indonesia, with a data period 2005-2018. Empirical results show that the implementation of regulation as well as price have a positive correlation to upstream oil and gas investment. While cost per unit after the implementation of the regulation has a negative correlation."

"Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama(joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyakdan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahuntuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktordimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secaraterpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasarpemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa danketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan denganmetode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint auditdengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsepdan fokus area audit.

---

The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas

Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the

Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit

is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide

legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach

and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The

research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This

research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the

method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus

of the audit area"

"Perubahan iklim dunia akibat pemanasan global mendorong dunia untuk mensubstitusi penggunaan sumber energi fosil ke arah energi bersih dan rendah karbon. Penelitian ini akan menganalisis dampak sosioekonomi transisi energi pada sektor hulu migas sesuai laporan IEA untuk skenario peta jalan energi transisi Indonesia. Model ekonomi makro menggunakan pendekatan model Miyazawa Input Output Model (MIOM) dengan database Input-Output Indonesia tahun 2016 yang memasukkan shock dari skenario STEPS/BAU, APS, dan NZE. Hasil yang diharapkan dari simulasi model ekonomi adalah perubahan Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, dan perubahan lapangan kerja di sektor Hulu Migas. Hasil dari simulasi MIOM menghasilkan bahwa perubahan pasokan energi skenario APS dan NZE mengakibatkan kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 1.2 kali dan 1.5 kali lipat lebih rendah relatif terhadap skenario STEPS. Perubahan investasi energi skenario APS dan NZE juga membawa dampak kontraksi PDB, pendapatan rumah tangga, dan jumlah lapangan kerja hulu migas sekitar minus 3.5 dan 6.5 kali lipat lebih kecil relatif terhadap skenario STEPS.

---

Global climate changes due to global warming stimulate the world for energy transition by substituting the fossil energy sources towards cleaner energy sources. This study will analyse the energy transition impact on socioeconomic of the upstream oil and gas sector according to the energy roadmap scenario of Indonesia. The economic model utilizes Miyazawa Input-Output Model (MIOM) approach with the 2019 updated data version of the 2016 Indonesia Input-Output Table database which incorporates shocks from the STEPS, APS, and NZE scenarios. The expected results from the economic model simulation are changes in Gross Domestic Product (GDP), household’s income, and employment in the upstream oil and gas sector. The MIOM simulation results exhibit the changes in energy supply in APS and NZE scenario bring in contractions in GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 1.2 times and 1.5 times lower relative to STEPS scenario. Changes in energy investment in APS and NZE scenarios also lead to a shrinkage impact on GDP, household income, and the number of jobs of upstream oil and gas of around minus 3.5 and 6.5 times smaller relative to STEPS scenario."

"Industri hulu migas memerlukan investasi besar dengan tingkat risiko tinggi. Keekonomian industri bergantung pada jumlah cadangan, harga minyak mentah dunia serta implementasi strategi bisnis dan operasi. Perubahan lingkungan industri mendorong perubahan strategi bisnis dan operasi ke arah integrasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi serta efisiensi proses bisnis untuk menciptakan biaya produksi yang paling ekonomis. Penerapan electronic procurement (e-Proc) melalui pemanfaatan teknologi informasi pada fungsi pengadaan dalarn manajemen rantai pasokan (SCM) merupakan salah satu cara menciptakan total biaya pengadaan yang ekonomis sekaligus meningkatkan kinerja pengelolaan rantai pasokan serta menjadi sumber keunggulan bersaing berbasis sumber daya dan kapabilitas.

---

Upstream oil and gas industry needs high investment with high risk. The Economic of industry depends on the reservoir volume, worldwide oil price and the implementation of business process and operation. Changes of the Industrial environment will change business and operation strategy into integration of the exploration and exploitation activities and business process efficiency in order to build the most economic production cost. The implementation of electronic procurement (e-Proc) as information technology application in procurement function as a part of Supply Chain Management (SCM) is a way to build an economic total cost of supply chain and become competitive advantages based on resources and capabilities.

"

"Pembangunan berkelanjutan di industri minyak dan gas bumi dianggap sebagai salah satu masalah yang mendesak dalam mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan. Studi empiris telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk merespons hal ini secara strategis. Penelitian ini menggunakan metodologi Structural Equation Modelling-Partial Least Square (SEM-PLS) untuk menganalisis data 82 responden dari industri hulu migas di Indonesia. Ditemukan bahwa modal berbasis pengetahuan (knowledge-based capital) adalah faktor penentu perusahaan untuk mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan. Modal berbasis pengetahuan terdiri dari modal manusia, modal sosial, dan sistem organisasi. Penelitian ini membuktikan bahwa modal berbasis pengetahuan menengahi tekanan pembangunan berkelanjutan dan pola pikir kewirausahaan, untuk membuat perusahaan melakukan aksi stratejik dalam mencapai kinerja bisnis yang berkelanjutan. Temuan ini sebagian memberikan konfirmasi dari hasil penelitian sebelumnya, dengan beberapa perbedaan mendasar. Pendekatan terpadu antara resource-based view dan institutional perspective dapat secara lebih komprehensif menjelaskan keberlanjutan indsutri hulu minyak dan gas bumi.

---

Sustainable development in the oil and gas industry is arguably one of the most pressing concerns in achieving sustainable business performance. An empirical study has been undertaken to determine what factors affect firms in order to respond to this strategically. This study used the Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) methodology to analyze 82 respondents from Indonesia's upstream oil and gas industry. It found that knowledge-based capital is the firm's determining factor to achieve sustainable business performance. Knowledge-based capital consists of human capital, social capital, and organizational systems.

It is proven that knowledge-based capital mediates sustainable development pressures and entrepreneurial mindsets, to develop sustainable strategic action in achieving sustainable business performance. This finding is partially confirmed by prior studies, with some notable contradictions. An integrated approach that utilizes a resource-based view and an institutional perspective can more comprehensively explain upstream oil and gas sustainability."

"Negara penghasil minyak dan gas (migas) sangat ditopang oleh regulasi dan institusi. Baik regulasi dan institusi dibutuhkan dalam rangka membangun iklim investasi industry termasuk industri migas yang memiliki karakteristik high risk, high technology dan high cost. Tingginya nilai investasi dan risiko di industry migas khususnya sektor hulu migas menjadikan regulasi sebagai landasan kegiatan usaha dibutuhkan kestabilannya. Apalagi bisnis migas merupakan bisnis dengan durasi kerja sama hingga puluhan tahun. Sementara institusi berkaitan erat dengan negara tempat sumber daya berada yang di beberapa wilayah, negara merupakan pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam. Institusi inilah yang kemudian menjadi wakil negara sebagai pemegang hak penguasaan sumber daya dalam menyelenggarakan kegiatan hulu migas. Kehadiran institusi pada pengelolaan hulu migas memiliki peran penting karena dengan fungsi dan kewenangannya institusi dapat menjadikan migas sebagai penggerak kemajuan negara atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan institusi terdiri dari beragam karakteristik sumber daya manusia sehingga dimungkinkan terjadinya mis-management atau perilaku koruptif yang dapat menjadikan kelimpahan sumber daya alam sebagai resource curse (kutukan sumber daya) bagi negara pemilik sumber daya. oleh karenanya penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai: 1. Bagaimana pengelolaan sektor hulu minyak dan gas di sejumlah negara dalam perkembangan regulasi dan institusi?; 2. Bagaimana pengelolaan hulu minyak dan gas di Indonesia dalam perkembangan regulasi dan institusi berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945?; dan 3. Bagaimana optimalisasi regulasi dan institusi dalam pengelolaan hulu minyak dan gas untuk kesejahteraan rakyat?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif kualitatif. Perbandingan juga dilakukan terhadap perkembangan pengelolaan hulu migas khususnya regulasi dan institusi di negara penghasil migas lain yakni Venezuela, Arab Saudi, Malaysia, Rusia, dan Norwegia. dari penelitian ini diketahui bahwa pengelolaan sektor hulu migas di negara penghasil migas terus mengalami perkembangan sebagai wujud adaptasi terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi dan terutama perubahan di industri migas global. Indonesia sebagai negara penghasil migas mengalami perkembangan regulasi dan institusi dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai tujuan pemanfaatan migas yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD NRI 1945. Namun demikian terdapat tantangan yang masih perlu dituntaskan dalam rangka mendorong perkembangan industri hulu migas nasional terutama berkaitan dengan implementasi regulasi dan kepastian mengenai lembaga pengelola hulu migas. Usaha optimalisasi regulasi dan institusi sudah dilakukan dalam rangka mengatasi tantangan dalam pengelolaan hulu migas untuk kesejahteraan rakyat meskipun implementasi regulasi belum simetris dengan kinerja institusi sehingga kesejahteraan sosial belum tercapai.

---

Oil and gas producing countries are strongly supported by regulations and institutions. Both regulations and institutions are needed in order to build an industrial investment climate, including the oil and gas industry, which has the characteristics of high risk, high technology and high costs. The high investment value and risk in the oil and gas industry, especially the upstream oil and gas sector, means that regulations as a basis for business activities require stability. Moreover, the oil and gas business is a business with a collaboration duration of up to decades. While institutions are closely related to the country where the resources are located, in some areas, the state is the holder of control rights over natural resources. This institution then becomes the state's representative as the holder of resource control rights in carrying out upstream oil and gas activities. The presence of institutions in upstream oil and gas management has an important role because with their function and authority institutions can make oil and gas a driver of the country's progress or vice versa. This is because institutions consist of various characteristics of human resources so that it is possible for mis-management or corrupt behavior to occur which can make the abundance of natural resources a resource curse for resource-owning countries. Therefore, this research answers questions regarding: 1. How is the management of the upstream oil and gas sector in a number of countries in terms of regulatory and institutional developments?; 2. How is upstream oil and gas management in Indonesia related to the development of regulations and institutions based on Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia?; and 3. How to optimize regulations and institutions in upstream oil and gas management for people's welfare? This research is a normative and descriptive qualitative juridical research. Comparisons were also made with the development of upstream oil and gas management, especially regulations and institutions in other oil and gas producing countries, namely Venezuela, Saudi Arabia, Malaysia, Russia and Norway. From this research it is known that the management of the upstream oil and gas sector in oil and gas producing countries continues to experience development as a form of adaptation to social, political, economic conditions and especially changes in the global oil and gas industry. Indonesia as an oil and gas producing country is experiencing developments in regulations and institutions in an effort to realize social welfare and achieve the goal of utilizing oil and gas, namely for the greatest prosperity of the people in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, there are challenges that still need to be resolved in order to encourage the development of the national upstream oil and gas industry. especially related to the implementation of regulations and certainty regarding upstream oil and gas management institutions. Efforts to optimize regulations and institutions have been carried out in order to overcome challenges in upstream oil and gas management for people's welfare, although the implementation of regulations has not been symmetrical with institutional performance so that social welfare has not been achieved."

"ABSTRAKIndustri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

ABSTRACTOil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity. The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method. The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."