Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori pilihan rasional dan teori office seeking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari proses wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020 disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pilihan rasional dalam sikap Partai Gerindra dan PKS yang dilihat dari sikap Partai Gerindra yang menyetujui persyaratan yang diajukan oleh PKS mengenai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi memperoleh rekomendasi dukungan untuk paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Di sisi lain, PKS mengajukan persyaratan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong dapat diisi oleh kadernya sebagai pengganti dari posisi cawapres dan sebagai timbal balik atas rekomendasi dukungan yang diberikan di pilpres 2019. Kedua, adanya kecenderungan office seeking dari kedua partai politik yang bersaing dalam memperebutkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong terutama yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra yang berhasil menjadikan kadernya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih hingga sisa masa jabatan periode 2017-2022 berakhir.

---

This research is explained about the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. The theoretical perspectives used are rational choice theory and office seeking theory. This study uses qualitative methods with primary data collection techniques obtained from in-depth interviews. This study found that the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020 was caused by two things. First, there is a tendency of rational choice in the attitude of the Gerindra Party and PKS as seen from the attitude of the Gerindra Party which agreed to the conditions proposed by PKS regarding the position of Deputy Governor of DKI Jakarta in order to obtain a recommendation for support for the Prabowo-Sandi candidate in the 2019 presidential election. On the other hand, PKS proposed the requirements for the vacant position of Deputy Governor of DKI Jakarta to be filled by its cadres as a substitute for the position of cawapres and in return for the recommendations for support given in the 2019 presidential election. Second, there is a tendency for office seeking from both political parties to compete for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta. vacancies, especially those shown by the Gerindra Party, which succeeded in making its cadres as Deputy Governor of DKI Jakarta elected until the remaining term of office for the 2017-2022 period ended."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tahun 2018-2020. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori pilihan rasional dan teori office seeking. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari proses wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan sikap Partai Gerindra dalam proses pengisian posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018-2020 disebabkan oleh dua hal. Pertama, adanya kecenderungan pilihan rasional dalam sikap Partai Gerindra dan PKS yang dilihat dari sikap Partai Gerindra yang menyetujui persyaratan yang diajukan oleh PKS mengenai posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta demi memperoleh rekomendasi dukungan untuk paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Di sisi lain, PKS mengajukan persyaratan agar posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong dapat diisi oleh kadernya sebagai pengganti dari posisi cawapres dan sebagai timbal balik atas rekomendasi dukungan yang diberikan di pilpres 2019. Kedua, adanya kecenderungan office seeking dari kedua partai politik yang bersaing dalam memperebutkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kosong terutama yang ditunjukkan oleh Partai Gerindra yang berhasil menjadikan kadernya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih hingga sisa masa jabatan periode 2017-2022 berakhir.

---

This research is explained about the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020. The theoretical perspectives used are rational choice theory and office seeking theory. This study uses qualitative methods with primary data collection techniques obtained from in-depth interviews. This study found that the change in the attitude of the Gerindra Party in the process of filling the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno in 2018-2020 was caused by two things. First, there is a tendency of rational choice in the attitude of the Gerindra Party and PKS as seen from the attitude of the Gerindra Party which agreed to the conditions proposed by PKS regarding the position of Deputy Governor of DKI Jakarta in order to obtain a recommendation for support for the Prabowo-Sandi candidate in the 2019 presidential election. On the other hand, PKS proposed the requirements for the vacant position of Deputy Governor of DKI Jakarta to be filled by its cadres as a substitute for the position of cawapres and in return for the recommendations for support given in the 2019 presidential election. Second, there is a tendency for office seeking from both political parties to compete for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta. vacancies, especially those shown by the Gerindra Party, which succeeded in making its cadres as Deputy Governor of DKI Jakarta elected until the remaining term of office for the 2017-2022 period ended."

"Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan wadah bagi para pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) untuk mengukur kompetensi dan kelayakannya sebagai orang nomor 1 dan 2 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan perhatian, dukungan, dan kepercayaan warga DKI Jakarta, para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur melakukan hal yang disebut tindak tutur performatif dalam menyampaikan gagasan dan programnya ketika beradu pendapat. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis dan maksud tindak tutur performatif yang digunakan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Data penelitian ini adalah seluruh tuturan para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada segmen empat, lima, dan enam dalam debat perdana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tindak tutur performatif dalam Debat Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan jenis asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi dengan maksud memosisikan penutur dalam kebenaran, memengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu, menunjukkan komitmen penutur pada masa mendatang, mengutarakan sikap perasaan penutur, dan mengetahui penyebutan suatu hal.

---

Jakarta Gubernatorial Election debate 2017 was a stage for governors candidates and vice governors candidates to show their competence and expediency as the number 1 and 2 in DKI Jakarta. To get interest, support, and trust from DKI Jakartas citizens, the candidates did acts in deliver their ideas and programs. This acts are called performative utterance. The purpose of the research is to identify kind and meaning of the performative utterance that the candidates used. The research data are the candidates utterance from segment four, five, and six of first Jakarta Gubernatorial Election debate. The research output are performative utterance in Jakarta Gubernatorial Election debate 2017, with kind assertive, directive, commisive, expressive, and declarative, with meaning to place the speaker as the truth, to influence audience to do something, to show speakers commitment in the future, to explain speakers sentiments attitude, and to know matters mentioning."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Model pemilihan kepala daerah pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang sampai dengan saat ini dijalankan adalah dipilih melalui mekanisme penetapan. Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dipilih melalui mekanisme penetapan. Dengan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 dan pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung yang terdapat pada pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa implikasi hukum terhadap perubahan mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari sistem penetapan kepada sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat.Sejalan dengan perubahan tersebut, sebagai bentuk penyeragaman (uniformitas) tata pemerintahan diseluruh Indonesia, maka Pemerintah Provinsi DIY yang memiliki ciri keistimewaan diharapakan dapat memiliki undang-undang tersendiri yang dapat mengakomodasi kebutuhan Pemerintahan Provinsi DIY khususnya pengaturan mengenai mekanisme Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah secara langsung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder.Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Provinsi DIY yang sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 3 Tahun 1950 junto UU Nomor 19 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dapat dilakukan Pertama, melalui mekanisme pemilihan secara langsung bagi Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY, dan Kedua melalui mekanisme penetapan bagi dan terbatas pada Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

---

The thesis reveals successive mechanism on governor and vice governor post in the special region of Yogyakarta governor which currently adopt appointed system. The system has appointed His Majesty the King of Mataram or Yogyakarta emperor Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as governor and deputy respectively. By the amendement of Indonesian constitutional UUD 1945 especially chapter 18 and Law number 32 year 2004 on chapter 56 verse number (1) concernig the application of direct election toward provincial and district executive has contributed impact enormously on the executive post successive mechanism for Yogyakarta province as the special administration in which appointed system applied and accepted rather than the general elected application.

In response to this amendement and uniformity implication to the administrative system of Indonesian law, consequntly Yogyakarta administration who holds special privilege is supposed to stipulate certain conditions in accomodating the administration of Yogyakarta in a way of successive arrangement and its mechanism for the provincial executive post direct election case in point the governor and his deputy. The thesis conducted direct research from source of reference in the library as a secondary source of reference.

The conclution derived from the observation discovered the compliance of the executive succession for Yogyakarta province governor and its deputy post with Indonesian constitutional UUD 45 chapter 18, Law number 32 year 2004 on provincial dan residencial administration and Law number 3 year 1950 on special administration of Yogyakarta. The succession should be conducted by: the 1st, through direct election for governor and deputy post of Yogyakarta administration and the 2nd through limited appointment His Majesty Sri Sultan Hamengku Buwono and Sri Paku Alam as the governor and its Deputy."

"Penelitian ini berangkat dari permasalahan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk di dalamnya mengenai polemik suksesi tahta kerajaan di Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keistimewaannya adalah pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mekanisme penetapan Sultan yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Paku Alam yang bertahta di Kadipaten Pakualaman. Sebagai salah satu keistimewaan DIY yang kedudukannya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seharusnya pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dilaksanakan dengan tertib dan ajeg. Namun berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, historis, dan konsepsional dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dari masa ke masa, sejak 1945 hingga 2017, baik pengaturan maupun praktiknya selalu berbeda-beda dengan disertai permasalahannya masingmasing, khususnya mengenai mekanisme dan persyaratan calon. Dari hasil komparasi dengan praktik monarki di enam negara, yakni Brunei Darussalam, Arab Saudi, Thailand, Inggris, dan Qatar, ditemukan bahwa mekanisme suksesi kerajaan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan dalam konstitusi di negaranya. Sehingga lebih terbuka untuk diketahui oleh publik. Sementara itu di Yogyakarta, belum pernah ada pengaturan resmi mengenai mekanisme suksesi dan mekanisme penyelesaian konflik suksesi di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam paeraturan perundangundangan. Padahal dalam praktiknya, konflik di internal itu berimplikasi pada timbulnya permasalahan dalam pemenuhan persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Untuk itu ke depan, seiring dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundangudangan, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan peraturan mengenai persyaratan calon, mekanisme dan urutan suksesi di Kasultanan dan Kadipaten, penyelarasan masa jabatan dengan kepala daerah lain hasil pemilihan serentak nasional, wewenang wakil Gubernur dalam hal Gubernur berhalangan tetap atau diberhentikan dalam masa jabatan, perbaikan mekanisme penetapan oleh DPRD hingga penyelesaian sengketa dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

---

This research departs from the problems in filling the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta Special Region, including in it about the polemic succession of the royal throne in Yogyakarta. Yogyakarta Special Region, hereinafter referred to as YSR, is a provincial area which has a special feature within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. One of its privileges is the filling of the office of Governor and Vice Governor of Yogyakarta with the mechanism of establishment of the Sultan who reigned in Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat and Paku Alam who reigned in Kadipaten Pakualaman. As one of the privileges of YSR whose position is recognized in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the filling of the position of Governor and Vice Governor of Yogyakarta may be implemented in an orderly and steady manner. However, based on the results of normative research with comparative, historical, conceptional, and regulatory approaches in this study, it was found that the filling of the post of Governor and Vice Governor of Yogyakarta from time to time, from 1945 to 2017, both the arrangement and the practice always vary with the respective problems, especially regarding the mechanism and requirements of candidates. From the results of comparisons with monarchy practices in six countries, namely Brunei Darussalam, Saudi Arabia, Thailand, Britain and Qatar, it was found that the mechanism of royal succession was set forth in legislation, even in the constitution of the country. So it is more open to the public. Meanwhile in Yogyakarta, there has never been an official regulation on succession mechanisms and mechanisms for successful settlement of conflicts in the Kasultanan and Duchy of Pakualaman in legislative regulations. Whereas in practice, internal conflict has implications for the emergence of problems in fulfilling the requirements of the candidates for Governor and Vice Governor of Yogyakarta. In the future, in line with the development of the society and the legislation, it is necessary to make adjustments or changes in regulations regarding candidate requirements, succession mechanisms in Kasultanan and Kadipaten, the alignment of tenure with other regional heads of national election results, and dispute resolution in the filling of office of Governor and Deputy Governor of YSR."