Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Tangerang memiliki 30 Puskesmas dengan wilayah kerja dan jumlahpengunjung tiap puskesmas yang berbeda-beda. Adanya perbedaan jumlahpengunjung dan wilayah kerja puskesmas dapat dilihat dari adanya perbedaankarakteristik tiap wilayah kerja puskesmas tersebut. Metode penelitian dengananalisis deskriptif keruangan. Kesimpulan bahwa Tingkat kunjungan puskesmastinggi dipengaruhi oleh karakteristik wilayah seperti, jumlah penduduk,aksesibilitas dan fasilitas yang dimiliki oleh puskesmas, sedangkan untukkepadatan industri dan penggunaan tanah berupa permukiman tidak teratur danteratur tidak memengaruhi jumlah kunjungan pada tiap puskesmas. Karakteristikpengunjung puskesmas didominasi oleh pengunjung dengan penyakit ISPA danmasyarakat kurang mampu dengan ditandai oleh pengguna Jamkesmas. Wilayahpengunjung tinggi berada pada wilayah penelitian dengan jumlah penduduk,aksesibilitas dan fasilitas puskesmas tinggi. Tingkat wilayah pengunjung tinggiberada di wilayah Puskesmas Ciledug, Jalan Baja, Larangan Utara, Cibodasari,Cipondoh, Jatiuwung, Kunciran dan Sukasari. Wilayah kerja puskesmas yangsudah ideal berdasarkan jumlah penduduk dan jarak pelayanan berada di wilayahkerja Puskesmas Bugel, Kedaung Wetan, Padurenan, Pasar Baru, Pondok Bahardan Poris Gaga."

"Penelitian ini membahas aspek-aspek hukum yang timbul dengan adanya perizinan pengoperasian Wilayah Kerja Migas khususnya wilayah kerja Lepas pantai dalam kaitannya dengan benturan peraturan perudang-undangan antara sektor Migas dengan Pelayaran. Penilitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sebagian besar perizinan-perizinan baru (pelayaran sebagai salah satunya) yang ada yang bersinggungan dalam pengelolaan Wilayah Kerja Migas terutama wilayah kerja Lepas pantai menimbulkan ketidakpastian hukum dan usaha yang berakibat pada pembengkakan biaya operasi Badan Usaha Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas maupun Pelayaran itu sendiri. Di dalam penelitian ini di berikan tiga contoh kasus dimana mempunyai perspektif yuridis yang berbedabeda. Pada satu kasus mengakibatkan ketidakpastian usaha dalam sektor Migas, sementara kasus lain pada sektor Pelayaran. Harapannya ketiga contoh kasus ini setidaknya dapat menjadi sumber inspirasi hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam kegiatan yang berhubungan dengan area lepas pantai, baik sektor Migas, sektor Pelayaran maupun sektor-sektor lain yang terkait seperti perikanan laut lepas dan sebagainya. Dengan penelitian ini paling tidak memberikan inspirasi untuk perlu segera merumuskan penyelesaian masalahmasalah terkait tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga masingmasing sektor dapat memberikan sumbangsih terbaik kembali kepada bangsa, negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

---

This study was discussing the legal aspects that arisen due to operations permit on Oil and Gas working area especially for Offshore working area in relating to the conflict between Oil and Gas Regulation and Shipping Regulation. This study is a normative juridical study. Result of this study stated that most of the permits (shipping as one of the example) which intersected with an Oil and Gas Working Area has creating a legal and business uncertainties which impacted on operational cost from both Oil and Gas business entities and Shipping itself. There are three example cases that were studied which has a differentiate juridical point of view. One case was creating a business uncertainty in Oil and Gas sector, while on the other cases in shipping sector. It is expected that those three example cases at least could made a legal source inspiration to all Stakeholders which involving activities related to offshore area, Oil and Gas, shipping as well as other sectors such us fishery etc. With this study at least would give an inspiration to urgently formulize a solution in relate to overlaping regulation cases hence each sector could gives the best contribution back to the Nations, the state and would be used for the welfare of the whole people of Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning kepada PT Pertamina EP Cepu ADK terhadap pengusahaan migas. Pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja migas diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan No. 35 Tahun 2008. Awal mulanya Lapangan Alas Dara-Kemuning adalah merupakan bagian dari Blok Cepu berdasrkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu antara BPMIGAS dan Kontraktor yang terdiri dari PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, dan BKS PI BLOK Cepu (Badan Usaha Milik Daerah). Namun, Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Blok Cepu sehingga di dalam Pasal 3 Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract Cepu tentang Relinquishment bahwa Lapangan Alas Dara-Kemuning untuk di-relinquish untuk diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. Penulis menganalisis perbandingan pengaturan penetapan dan penawaran wilayah kerja dalam Peraturan Menteri ESDM No. 3 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM No. 35 tahun 2008 serta dampak penerapan penetapan wilayah kerja Lapangan Alas Dara-Kemuning tersebut terhadap pengusahaan migas di Indonesia. Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, dan asas penguasaaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar: (i) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi terutama terkait dengan 
metode penawaran langsung sebaiknya juga mempertimbangkan iklim persaingan usaha, (ii) Peraturan Menteri ESDM tidak menjadi 2 (dua) peraturan karena mengurangi salah satu tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, dan (iii) Penawaran dan penetapan wilayah kerja minyak dan gas bumi sebaiknya terintegrasi dengan peraturan hukum lainnya sehingga prinsip-prinsip persaingan usaha dapat dijalankan dengan baik tanpa menghilangkan hak-hak negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the determination of the Alas Dara-Kemuning Fields Work Area to PT Pertamina EP Cepu ADK in the Context of Oil and Gas Operation. The regulation for determination and offer of Oil and Gas Work Area ruled by Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008. The beginnings Alas Dara-Kemuning Fields are part of Cepu Block under Cepu Production Sharing Contract between BPMIGAS and Production Sharing Contract Contractor consists of PT Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd., Ampolex Pte Ltd, and BKS PI Blok Cepu (represented Regional/Local Company). However, Alas Dara-Kemuning Fields undeveloped by Production Sharing Contract Contractor so that pursuant to Article 3 Production Sharing Contract Cepu concerning Relinquishment, Alas Dara-Kemuning Fields shall relinquish to Government of Indonesia. The author analyzes the comparision for determination and offer between Ministry ESDM Regulation No. 3 year 2008 and Ministry ESDM Regulation No. 35 year 2008 and the implications of determination Alas Dara-Kemuning Fields to the Oil and Gas Operation in Indonesia. The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the principles of contract law, principles of welfare state. This research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis. Based on the results of the study, the Author suggests that (i) The Determination and Offer for oil and gas work area with the direct appointment method should consider the business competition, (ii) The regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources shall not 2 (two) regulations because of it reduces one of the goals of the law itself, Legal Certainty, and (iii) The Determination and Offer for oil and gas work area should be integrated with other Legal Regulations so that the principles of business competition can be run properly without losing the state rights for prosperous the people."

"Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak Atas dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diperlukan suatu penghubung cara perolehannya yang berupa mengalihkan, melepaskan hak, atas dasar tersebut harus ada lembaga yang bernama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai tugas pokok membuat akta-akta berkaitan dengan Pertanahan, PPAT tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT mempunyai wilayah kerja mengikuti Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan. Hal ini diterapkan di seluruh wilayah Kerja Kabupaten/Kota Kantor Pertanahan di Indonesia. Tidak halnya di Kota Surabaya Pemekaran Pembagian Wilayah Kerja Kantor Pertanahan terbagi menjadi 2 Kantor Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Surabaya 1 dan Kantor Pertanahan Surabaya 2 hal ini menimbulkan keresahan bagi PPAT yang sudah terbiasa dengan tidak ada di ke 2 pembagian tersebut. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) menggugat ke BPN karena Pemekaran ke 2 Kantor Pertanahan Kota Surabaya tidak mempunyai dasar hukum yang kuat baik pada PP 37 tahun 1998, PerKBPN 1 tahun 2006 serta peraturan pelaksanaan lainnya tidak ada pasal atau kalimat yang menyatakan pembagian wilayah kerja kantor Pertanahan terjadi dari adanya ?Pemekaran Kantor Pertanahan? sebagai Dampak dari pemekaran pembagian ke 2 wilayah kerja kantor pertanahan terhadap PPAT salah satunya adalah akte-akte yang telah dibuatnya sebagai dasar perbuatan hukum menajadi diragukan keabasahannya dan menjadi Preseden buruk kedepannya, atas hal tersebutlah kemudian IPPAT sebagai organisasi yang mewakili PPAT di Kota Surabaya menggugat atas kebijakan yang dikeluarkan BPN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sampai saat ini putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN berupa ?Skorsing? tidak dihiraukan oleh pihak BPN namun atas dasar tersebutlah akan menjadi dasar tambahan untuk menggugat lebih lanjut. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Daerah Kerja PPAT adalah satu wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sedangkan Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yaitu Daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Bagaimana akibat Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baru ? Bagi Pajabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) lama yang memilih daerah kerja yang baru sesuai dengan pemecahan, tidak perlu mengangkat sumpah dan tidak memerlukan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 15 ayat (3). Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II terhadap penyerahan protokol bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah berakhir jabatannya ? PPAT yang semula daerah kerjanya berada di wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 kemudian memilih wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 atau sebaliknya, wajib menyerahkan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanahnya Pejabat Pembuat Akta Tanah lain di wilayah kerja Kantor Pertanahan semula dengan membuat Berita Acara penyerahan protokol Pejabat Pembuat Akta Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan.

---

The National Land Agency of the Republic of Indonesia is an institution as a structural under and responsible to the President of the Republic of Indonesia, BPN has a fundamental duty of administration to create and produce a product that is legal on Land Rights Certificates, Certificates of Unit Ownership Flats and other rights relating to the Land . In An Ownership and Human Rights Unit Ownership Flats need a liaison to the acquisition in the form of transfer, dispose of rights, on the basis that there should be an institution called the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has a fundamental duty to make the deeds relating to the Land , PPAT is appointed and dismissed by the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia, PPAT has followed the work area Work Area County / City Land Office. It is applicable throughout the Working Regency / City Land Office in Indonesia. Not the case in Surabaya City Redistricting Working Areas Land Office Division is divided into 2 of the Land Office of the Land Office Land Office Surabaya 1 and 2 this caused unrest for PPAT who are used to not exist in the second division. Land Deed Makers Officials Association (IPPAT) sued the BPN because splitting into two Surabaya City Land Office has no legal basis either in PP 37 1998, PerKBPN 1 of 2006 and other implementing regulations there is no article or a sentence that states the division of work areas Land office occurs from the "Expansion of the Land Office" as the effect of splitting the division into two working areas of the land office PPAT deed, one of which is the certificate that has been made as a basis for legal actions to be legality doubtful future and become a bad precedent, for it who called then IPPAT as an organization representing the PPAT in Surabaya City sued over BPN policy issued through the State Administrative Court (Administrative Court). Until now, this decision has been issued by the administrative court in the form of "suspension" was ignored by the parties but on the basis BPN will be an additional basis for further suing. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on the working area of the Land Deed Makers Officials (PPAT) Work area is one area PPAT Working Land Office District / Municipality, while according to Article 5 paragraph (1) of the Head of National Land Agency No. 1 of 2006 on Implementation of the National Land Agency Regulation No. 1 Year 2006 on Implementation of Government Regulation No. 37 year PPAT 1998 the work area is a working area of the Land Office. How is a result of the Land Office Expansion of Surabaya I and II of the Land Office in Surabaya on official inauguration of the Land Deed Makers (PPAT) new For official Author Deed Land (PPAT) long that choosing a new work area in accordance with the resolution, no need to take an oath and does not require the Decree of the Head of the Land Office and the National Land Agency Regional Office of East Java Province (Government Regulation No. 37 of 1998 Section 15 subsection (3). Surabaya Land Office I and II of the Land Office in Surabaya on the protocol for submission of the Land Deed Makers Officials (PPAT) which has ended his tenure? PPAT works area which was originally located in the city of Surabaya Working the Land Office and then choose a work area Land Office in Surabaya 2 or vice versa, must submit official protocol Builder Deed land is another Land Deed Makers Acting in the working area of the Land Office originally by making the submission Minutes of the Land Deed Makers The official protocol In the presence of the Head of the Land Office."

"Salah satu lapangan minyak dan gas yang dioperasikan oleh perusahaan di Indonesia telah berproduksi lebih dari 40 tahun dan mengalami 384 kebocoran pada 94 pipa penyalur di lapangan tersebut. Sebelumnya, perusahaan telah melakukan Risk Based Inspection (RBI) dengan metode semi-kuantitatif untuk memitigasi hal tersebut. Namun karena banyaknya pipa berisiko tinggi dan hasil dari metode tersebut tidak memiliki hasil dalam bentuk angka, perusahaan tidak dapat menentukan skala prioritas untuk membuat strategi mitigasi. Dalam penelitian ini dilakukan penilaian risiko kuantitatif dengan metode distribusi Weibull yang dimodifikasi untuk menghasilkan risiko dengan angka finansial agar risiko bisa diurutkan. Mitigasi yang diajukan adalah dengan perbaikan pipa dan meningkatkan efektivitas inspeksi untuk menurunkan nilai POF. Dalam penentuan strategi mitigasi risiko, didapatkan evaluasi risiko menggunakan plot risiko dengan garis iso-risk lebih efektif dibandingkan dengan matriks karena hanya terdapat 133 segmen yang perlu dimitigasi, hanya membutuhkan 201 kegiatan mitigasi risiko, ranking risiko yang konsisten sesuai prioritas serta hasil risiko sisa yang semuanya dibawah batas toleransi risiko. Penelitian ini juga melihat bagaimana pengaruh harga minyak terhadap hasil risiko dan mitigasi yang diperlukan dan dapat disimpulkan bahwa metode ini dapat diterapkan sebagai solusi untuk manajemen risiko pada lapangan minyak dan gas tua.

---

One of oil and gas field operated by a company in Indonesia has been producing hydrocarbon for more than 40 years and facing 348 leak incidents at 94 pipelines operated in the field. Previously, the field operator had conducted a semi-quantitative Risk Based Inspection (RBI) method to mitigate the problems. Since there are many high-risk pipeline segments and the result from the method are unclear to describe the risk priority, the company was unable to make the priority rank for proper mitigation strategy. In this research, quantitative risk assessment method using modified Weibull distribution is used to obtain financial value risk for proper ranking. The mitigation action proposed are segment repair and increasing inspection effectiveness to reduce POF value. To determine the risk mitigation strategy, the evaluation using risk plot with iso-risk line is more effective compared to the risk matrix because there are only 133 segments need to be mitigated, only 201 mitigation actions required, more consistent rank for the risk priority and all residual risk is below the company tolerable risk. In addition, this research also analyzes the implication of oil price change to the risk result also the mitigation action required and it is concluded that this method can be implemented in the company risk management as robust solution for mature oil and gas field pipeline."

"Data spasial wilayah kerja statistik digunakan dalam pelaksanaan sensus dan survei agar tidak terjadi ganda cacah dan lewat cacah di Indonesia. Data spasial wilayah kerja statistik ini juga dapat diakses oleh publik hingga setingkat desa. Kualitas data spasial mengandung banyak ketidakpastian disebabkan kesalahan yang terjadi. Pengguna data perlu mendapatkan informasi data yang akan digunakan berdasarkan spesifikasi produsen agar memberikan pilihan data yang akan digunakan. Evaluasi terhadap kualitas data spasial wilayah kerja statistik saat ini dilakukan secara tunggal pada setiap dataset. Berdasarkan SNI ISO 19157:2015, bahwa produsen peta perlu menyusun spesifikasi produk untuk melakukan evaluasi komponen secara agregat agar memuaskan pengguna data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi unsur yang berperan dalam penilaian data spasial wilayah kerja statistik, elemen dan sub elemen kualitas data spasialnya dengan metode entropi, membuat kriteria penilaian, dan menyusun klasifikasi kelas kualitas data spasial untuk mendapatkan nilai Indeks Grad Peta. Terdapat enam unsur yang berperan dalam penilaian kualitas data yaitu batas wilayah kerja statistik, titik batas, titik infrastruktur, sistem koordinat, kode dan nama wilayah, dan metadata. Metode evaluasi dilakukan dengan melakukan agregasi terhadap hasil evaluasi setiap unsur dengan menggunakan Indeks Grad Peta untuk menyatakan kualitas data spasial wilayah kerja statistik. Nilai Indeks Grad Peta dari data spasial wilayah kerja statistik adalah A(> 2.96, sangat baik), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, baik), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, memadai), BC(≥ 1,96 dan ≤ 2,64, meragukan), dan C(< 1,96, tidak baik). Metode penilaian ini telah diujicobakan di enam sampel Wilayah Kerja Statistik Kota Jakarta Selatan dengan mempertimbangkan jarak, biaya, kemudahan akses, dan sumber daya manusia dalam melakukan groundtruth. Hasil penilaian yang didapatkan adalah BC dan C. Hasil dari penelitian ini menjadi rekomendasi dalam kegiatan evaluasi dan peningkatan kualitas data spasial wilayah kerja statistik di Badan Pusat Statistik pada masa yang akan datang.

---

Spatial data is an important part in supporting census and survey activity in order to avoid missed counting and doubled counting of respondent in Central Bureau of Statistics. This spatial data can also be accessed by public sector until village level. The quality of spatial data contains many uncertainties due to errors that occur. Data users need to get data information that will be used based on manufacturer specifications in order to provide data choices to be used Evaluation of spatial data is still done by single evaluation on each dataset. Based on National Standard of Indonesia ISO 19157:2015, evaluation in single element does not make user satisfied. Therefore, the purpose of this research is to find out each dimension, element, and sub element used to measure quality of spatial data and their weight using entropy method. The result will be used in Indeks Grade Peta to aggregate the data quality result as an indices. The result of five IGP classifications for spatial data of enumeration areas namely are A(> 2.96, very good), AB(> 2,80 dan ≤ 2,96, good), B(> 2,64 dan ≤ 2,80, sufficient), BC (≥ 1,96 dan ≤ 2,64, doubtful), dan C (< 1,96, not good). This evaluation method has also been tested in some enumeration areas in South Jakarta with some considerations namely are distance, cost, easiness of access, and human resources in conducting groundtruth. The result is BC and C. The results of this research will be discussed in future activities to improve activity of evaluation and spatial data quality at Central Bureau of Statistics."

"Dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, letak kepala sumur merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan letak kepala sumur merupakan dasar dari ditetapkannya suatu daerah sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dan mempengaruhi pembagian dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adapun dana bagi hasil minyak dan gas bumi diberikan kepada Kabupaten/Kota penghasil, Provinsi dimana terdapat Kabupaten/Kota penghasil, serta seluruh Kabupaten/Kota yang satu Provinsi dengan daerah penghasil sebagai bentuk pemerataan. Permasalahan timbul ketika terdapat wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang lintas provinsi, seperti di Blok Cepu yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian IAGI membuktikan bahwa dari sumur minyak bumi yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terdapat 36% kandungan reservoir yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun, karena Kabupaten Blora tidak satu provinsi dengan Kabupaten Bojonegoro, maka Kabupaten Blora tidak menerima bagian dana bagi hasil. Skripsi ini membahas bagaimana hubungan penetapan kepala sumur dalam usaha pertambangan minyak bumi dengan dana bagi hasil daerah dalam wilayah kerja lintas provinsi, serta apakah pengaturan mengenai dana bagi hasil ini telah memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia.

---

In the oil and gas activity, the location of the well-head is a crucial thing. It is because the location of the well-head will be the basis to determine an area as a producing-area of oil and gas, and it will also affect the distribution of revenue sharing between the central government and the local government. However, this revenue sharing is distributed to the producing district/city, the province where the producing district/city is located, and all districts/cities in the same province with the producing district/city as a form of equalization. The problems arise when there is an oil and gas working area which is inter provincial, like in the Cepu Block which covers Central and East Java.

According to IAGI's research, it proves that the producing oil in Bojonegoro's wells, in East Java, contains 36% reservoir which comes from Blora, Central Java. However, since Blora is not in the same province with Bojonegoro, therefore Blora does not receive this revenue sharing. This thesis discusses how the correlation between the determination of the well-head in the oil and gas mining activity and local revenue sharing in an inter-provincial working area, and whether the revenue sharing regulation has brought justice for all Indonesian people."